Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan bahwa sejumlah Kabupaten/Kota di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara telah tersambung jaringan telekomunikasi.

Dia mengklaim bahwa untuk sektor telekomunikasi, Pratikno menyebut kondisi jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten/kota.

"Sedangkan terkait telekomunikasi jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten/kota. Untuk daerah yang belum pulih ditambahkan Starlink, kami saat ini menambahkan 280 unit dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan," ucapnya dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Pratikno memerinci bahwa sejauh ini total ada 25 kabupaten/kota terdampak bencana kini telah beralih dari fase tanggap darurat menuju tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Lebih dari separuh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh terdapat 7 kabupaten/kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat," kata Pratikno.

Lebih lanjut, dia menjelaskan di Sumatra Utara terdapat 8 kabupaten/kota yang sudah memasuki tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara 8 kabupaten/kota lainnya masih berada pada fase tanggap darurat.

Beralih ke Sumatra Barat, Pratikno memastikan bahwa sejauh ini terdapat 10 kabupaten/kota yang telah masuk fase transisi, dan 3 kabupaten/kota masih berstatus tanggap darurat.

"Daerah yang melakukan perpanjangan satu tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi," ujarnya.

Tak hanya itu, Pratikno juga memaparkan perkembangan pemulihan layanan dasar, khususnya listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.

"Yang kedua terkait dengan isu listrik, air, dan jaringan komunikasi. Terkait listrik pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan diperluas pengoperasiannya," tandas Pratikno.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mulai menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra secara paralel dengan penanganan tanggap darurat.

Prasetyo mengatakan pemerintah belum mengunci durasi pemulihan dalam hitungan bulan tertentu. Pasalnya, sejumlah proses masih berjalan secara bersamaan antara fase tanggap darurat dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi.

“Beberapa proses dilakukan secara paralel. Penanganan tanggap darurat tetap berjalan, sementara pada saat yang sama kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini termasuk pendataan rumah-rumah terdampak, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan,” ujarnya di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke lokasi tempat tinggal lama. Prasetyo menyebut koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk menyiapkan titik-titik relokasi tersebut.

Sebagai gambaran, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakses Minggu (14/12/2025) pukul 11.25 WIB mencatat korban banjir besar Sumatra mencapai 1.006 jiwa meninggal, 217 dinyatakan hilang, dan 5.400 terluka. Bencana yang mencakup 52 kabupaten kota terdampak itu menyebabkan 158.000 rumah rusak. Tercatat 100.652 orang mengungsi pasca bencana yang melanda Sumatra bagian utara sejak akhir November 2025 lalu.

Menurut dia, relokasi akan ditempuh apabila kondisi wilayah asal dinilai tidak layak huni dan masyarakat bersedia untuk dipindahkan. Pemerintah telah menginventarisasi tanah negara maupun lahan yang berada dalam pengelolaan pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi.

“Pemerintah telah menginventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya berada pada pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai titik-titik relokasi bagi warga terdampak di sekitar 50 kabupaten/kota,” kata Prasetyo.

Terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyebut rehabilitasi total dapat memakan waktu hingga 3 tahun, Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut dia, proses rehabilitasi diperkirakan membutuhkan waktu 2–3 tahun, terutama untuk memulihkan infrastruktur dan membangun kembali rumah warga.

Ia juga menyinggung pengalaman rehabilitasi pascatsunami Aceh 2004 yang memakan waktu hingga lima tahun. Meski dampak tsunami lebih terpusat di Banda Aceh dan Meulaboh, bencana hidrometeorologi kali ini dinilai lebih meluas karena terjadi di banyak wilayah sekaligus.

“Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sementara sebesar Rp51,82 triliun untuk memulihkan kondisi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran tersebut mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.