Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dinilai bisa menjadi bantalan perlindungan bagi petani di tengah risiko dampak fenomena iklim El Nino ekstrem atau dijuluki ‘El Nino Godzilla’.

Kementerian Pertanian menilai hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani serta memberikan perlindungan kepada petani di tengah meningkatnya risiko iklim.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kolaborasi stakeholder pertanian, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) merupakan kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, serta stakeholder target besar seperti swasembada dan kemandirian pangan tidak akan tercapai optimal," ujar Amran dikutip Selasa (21/4/2026).

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi risiko peningkatan klaim AUTP, imbas fenomena iklim El Nino ekstrem.https://www.bisnis.com/topic/39365/el-nino

Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penguatan cadangan teknis sesuai prinsip kehati-hatian, optimalisasi program reasuransi, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.

"Pada prinsipnya AUTP memang dirancang sebagai instrumen perlindungan petani terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim, sehingga mekanisme pengelolaan risikonya telah disiapkan secara sistematis melalui pemetaan wilayah rawan dan verifikasi lapangan," kata Brellian dalam keterangannya.

AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit seperti wereng batang coklat, penggerek batang, blast, dan tungro.

Program ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal dua hektare per musim tanam. Program AUTP merupakan instrumen perlindungan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam maupun serangan organisme pengganggu tanaman. Program ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 hektare per musim tanam.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan bahwa AUTP tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi produksi.

"AUTP memberikan jaminan finansial agar petani tetap bisa melanjutkan usaha taninya setelah mengalami puso. Dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, program ini menjaga siklus produksi tetap berjalan," ujarnya.

Percepatan pencairan klaim ini diharapkan menjadi solusi agar petani dapat segera melakukan tanam kembali tanpa terkendala modal. Dengan premi sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam, AUTP dinilai sebagai skema perlindungan yang terjangkau.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Asuransi Jasindo mempercepat verifikasi dan pencairan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani terdampak banjir di Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus menopang target swasembada pangan.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana mengatakan, percepatan klaim dilakukan seiring meningkatnya risiko iklim. “Kami menyiapkan penguatan cadangan teknis, optimalisasi reasuransi, serta manajemen risiko terintegrasi untuk menghadapi potensi lonjakan klaim,” kata Brellian, Selasa (21/4/2026).

Brellian menjelaskan AUTP dirancang sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit. Selain percepatan klaim, Jasindo juga melakukan edukasi pola tanam adaptif untuk menekan dampak cuaca ekstrem.

“AUTP memberikan perlindungan terhadap kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, hingga serangan organisme pengganggu tanaman,” ujarnya.

Program ini menyasar petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal dua hektare per musim tanam. Skema ini menjadi bagian dari perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penentu. “Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, target swasembada pangan tidak akan tercapai optimal,” kata Amran.

Amran menyebut pemerintah telah mengalokasikan dukungan premi AUTP di 13 provinsi melalui APBD pada 2026. Dukungan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan usaha tani di tengah tekanan iklim.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah mengatakan AUTP berfungsi sebagai penyangga produksi. “Dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, program ini menjaga siklus produksi tetap berjalan,” ujar Andi.

Penyaluran klaim dilakukan melalui dinas daerah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia agar dana diterima petani secara cepat. Percepatan ini diharapkan membuat petani segera melakukan tanam ulang tanpa terkendala modal.

Andi menambahkan premi AUTP sebesar Rp180 ribu per hektare per musim tanam menjadikan program ini relatif terjangkau. Dukungan pemerintah terhadap premi menunjukkan komitmen menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

El Nino itu diperkirakan sampai enam bulan (April-September), Insya Allah sektor pangan tetap aman,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta petani memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah melindungi produksi di tengah ancaman potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

"Salah satu langkah (antisipasi menghadapi El Nino) yang terus didorong pemerintah adalah pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, program itu dirancang untuk melindungi petani dari berbagai risiko, mulai dari kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Mentan memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional agar tetap aman di antaranya akselerasi pembangunan infrastruktur pertanian sehingga kesiapan menghadapi El Nino saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, program pompanisasi telah dilakukan dengan pemasangan puluhan ribu pompa di berbagai wilayah sentra produksi beras. Dengan begitu suplai air bagi lahan pertanian tetap terjaga meskipun musim kemarau.

Kementerian itu juga memperkuat sistem irigasi berbasis pompa. Program itu telah berjalan optimal untuk mendukung distribusi air ke lahan pertanian yang sebelumnya bergantung pada kondisi hujan.

Meski begitu, Mentan menekankan kesiapan di tingkat petani menjadi faktor kunci. Antisipasi di lapangan, seperti pengelolaan air, kesiapan lahan, hingga perlindungan usaha tani, perlu dilakukan sebelum dampak El Nino dirasakan.

“El Nino itu diperkirakan sampai enam bulan (April-September), Insya Allah sektor pangan tetap aman,” ujar Mentan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan, perlindungan usaha tani menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian iklim.

“Risiko dalam usaha tani tidak bisa dihindari, apalagi saat terjadi El Nino. Melalui AUTP, risiko tersebut dapat dialihkan, sehingga ketika terjadi gagal panen, petani tetap memiliki kemampuan untuk melanjutkan usaha tani,” jelasnya.

Ia menambahkan, dukungan terhadap AUTP tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga semakin diperkuat oleh pemerintah daerah.

“Sejauh ini sudah ada 13 provinsi yang berkomitmen melalui APBD I dan APBD II untuk mengasuransikan lahan sawah dengan total luasan mencapai 92.986,67 hektare,” ujarnya.

Dijelaskan program AUTP merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengamanatkan negara untuk melindungi petani dari berbagai risiko usaha tani.

Pemerintah pusat dan daerah terus memfasilitasi pelaksanaan program ini, termasuk melalui penyederhanaan proses pendaftaran yang kini semakin mudah dan terintegrasi secara digital.

"Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," katanya.

Pemerintah mengingatkan perlindungan usaha tani menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan produksi. AUTP diharapkan tidak hanya dimanfaatkan saat terjadi kerugian, tetapi menjadi bagian dari perencanaan usaha tani sejak awal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sebetulnya kalau petani itu diikutkan ke asuransi pertanian, itu akan punya peluang buat mereka untuk mengklaim, mendapatkan penggantian akibat gagal panen, seperti misalnya (gagal panen) karena banjir,

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanian dan pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat menjadi salah satu opsi perlindungan bagi petani terhadap risiko gagal panen imbas curah hujan tinggi dan bencana hidrometeorologi.

“Sebetulnya kalau petani itu diikutkan ke asuransi pertanian, itu akan punya peluang buat mereka untuk mengklaim, mendapatkan penggantian akibat gagal panen, seperti misalnya (gagal panen) karena banjir,” kata Khudori saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Namun, dia menilai opsi ini masih cukup berat untuk dilakukan oleh petani-petani kecil dengan luasan lahan kurang lebih 0,2-0,3 hektare saja.

“Bagi mereka, urusan administrasi masih cukup rumit. Pun untuk melakukan klaim juga menurut saya tidak mudah, karena pasti akan ada beberapa persyaratan administratif, yang itu harus dipenuhi oleh petani,” ujar dia.

Menurut Khudori, mayoritas dari petani kecil mengelola sawah sebagai usaha sambilan, alih-alih sumber pendapatan utama.

Sehingga, untuk melakukan kegiatan administratif menjadi sebuah tantangan tersendiri karena waktu dan tenaga mereka telah tersalurkan ke dua pekerjaan sekaligus.

“Buat mereka yang lahannya kecil-kecil itu tidak mudah, karena biasanya mereka (bertani) hanya usaha sambilan. Justru karena pendapatan di luar usaha tani itu jauh lebih signifikan, jauh lebih menentukan, jauh lebih banyak dalam total pendapatan keluarga, wajar mereka lebih concern ke situ (usaha utama),” jelasnya.

Oleh karena itu, dia tetap mengingatkan peran pemerintah pusat dan daerah terkait upaya mitigasi atau pun pemulihan dari bencana yang dapat terjadi dari curah hujan tinggi belakangan ini.

“Walaupun persentase gagal panen akibat banjir itu tidak besar, bukan berarti itu tidak terasa dampaknya. Dampaknya akan sangat terasa buat petani terutama petani kecil untuk melakukan budidaya lagi karena panen gagal. Akan sulit untuk dia bangkit lagi, karena biasanya dia berharap betul dari panen itu,” jelas Khudori.

“Diharapkan pemerintah bisa intervensi, seperti pemda untuk pendataan, bagaimana petani ini bisa mungkin ditolong. Sementara di level pusat biasanya akan diberi benih subsidi atau mungkin ada modal juga,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) serta premi asuransi pertanian kepada kelompok tani belum lama ini.

Langkah ini menjadi salah satu strategi daerah dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah peningkatan biaya budidaya, risiko iklim ekstrem, serta tekanan permintaan yang terus naik di tingkat regional Jawa Barat.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan bahwa kebijakan tersebut menyasar dua kebutuhan mendasar petani, yakni peningkatan produktivitas dan pengurangan risiko gagal panen.

Bantuan alsintan yang diberikan mencakup traktor, pompa air, corn sheller, dan power thresher. Seluruhnya merupakan peralatan dasar yang menentukan efisiensi kerja di lahan maupun pascapanen.

"Kami juga menanggung premi AUTP [asuransi usaha tani padi] dan asuransi mikro [ASMIK] untuk melindungi petani dari kerugian langsung saat terjadi serangan hama, banjir, kekeringan, hingga anomali cuaca," kata Syakur, dikutip pada Kamis (20/11/2025).

Syakur menyebut bahwa penguatan sektor pangan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan struktural daerah. Dia menilai Garut memiliki peran penting dalam menjaga suplai pangan Jawa Barat, sehingga setiap kebijakan yang bersifat produktif dan mitigatif harus diprioritaskan.

"Kalau terjadi gagal panen, setidaknya petani tidak jatuh sampai titik nol. Ada modal untuk kembali menanam dan mempertahankan siklus produksi,” ujarnya.

Ditambahkan Syakur, sebagian besar usaha tani masih bergantung pada modal operasional musiman. Ketika gagal panen terjadi, dampaknya bukan hanya hilangnya pendapatan satu musim, tetapi juga terputusnya kemampuan petani melanjutkan proses budidaya.

Tanpa intervensi jaminan kerugian, lanjut Syakur, roda produksi bisa macet, harga bergejolak, dan ketahanan pangan daerah terganggu.

Sementara itu, pemberian alsintan diproyeksikan mengurangi beban biaya tenaga kerja sekaligus meningkatkan kecepatan olah tanah dan proses panen.

Pada komoditas padi, misalnya, penggunaan traktor dapat memangkas waktu pengolahan lahan hampir separuh dibandingkan metode manual. Sementara corn sheller dan power thresher mempercepat proses pascapanen yang selama ini menjadi salah satu titik kehilangan hasil (losses) bagi petani.

Dengan demikian, bantuan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai stimulus, tetapi juga menjadi instrumen efisiensi ekonomi," kata Syakur.

Di sisi lain, skema AUTP menjadi instrumen risiko yang krusial. Asuransi ini memberi talangan ketika petani mengalami gagal panen, sehingga arus ekonomi di tingkat desa tetap terjaga.

Tanpa jaminan, petani rentan terjebak utang atau menghentikan aktivitas produksi. Dalam konteks ketahanan pangan, gangguan kecil di hilir dapat berimbas pada kenaikan harga beras atau defisit stok di tingkat kabupaten.

Syakur menekankan agar penguatan kapasitas produksi menjadi tujuan utama kebijakan ini. Menurutnya, Garut memiliki peluang besar untuk mempertahankan diri sebagai lumbung pangan Jawa Barat, tetapi peluang itu hanya bisa diwujudkan bila efisiensi produksi dan perlindungan risiko berjalan bersamaan.

"Kami mendorong agar seluruh intervensi pertanian diarahkan pada peningkatan hasil yang signifikan, bukan sekadar mempertahankan pola lama yang rawan stagnasi," ujarnya.