Bisnis.com, SURABAYA – Polda Jawa Timur berhasil membongkar tiga kasus penyelundupan dan perdagangan ilegal terhadap puluhan gading gajah, ratusan ekor kupu-kupu dilindungi, serta puluhan ribu benih benih lobster (BBL).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan ketiga perkara tersebut adalah kejahatan dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan sekaligus merugikan kepentingan bangsa dan negara.

"Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, ketiga perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun memiliki satu benang merah yang sama, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian ekosistem serta merugikan kepentingan bangsa," beber Jules, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan kejahatan terhadap satwa liar maupun benih lobster tidak hanya menyebabkan kerugian ekologis, tetapi juga mengganggu keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang. Karena itu, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan lingkungan nasional sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Keberhasilan pengungkapan perkara ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia dari praktik perdagangan ilegal dan eksploitasi yang melanggar hukum," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing menjelaskan kasus pertama yang diungkap pihaknya, yakni penyelundupan 53 potong gading gajah dengan tersangka berinisial HAJ.

Roy mengungkapkan modus yang digunakan oleh pelaku tergolong rapi, yakni memanfaatkan sembilan jamaah umrah yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai pembawa barang.

Pelaku menitipkan gading yang telah dibungkus aluminium foil, kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan koper. Kepada para jamaah, pelaku mengaku barang tersebut hanyalah aksesori mobil sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

"Barang itu berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia melalui penitipan kepada jamaah umrah yang akan pulang. Gading dibungkus dengan aluminium foil, kertas hitam dan disamarkan sebagai aksesori mobil," ujar Roy.

Berdasarkan hasil penyidikan, kasus tersebut terungkap setelah petugas Bea Cukai Juanda mengamankan sembilan koper milik jamaah umrah pada kedatangan internasional di Terminal II Bandara Internasional Juanda.

Dari seluruh koper tersebut, ditemukan total 53 potongan gading gajah yang dibawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal maupun dokumen karantina.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengaj Pasal 86 huruf a dan atau huruf c juncto Pasal 33 UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, penyidik juga membongkar penyelundupan 39.927 ekor benih bening lobster yang hendak dikirim ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Dalam perkara tersebut, Roy menyebut pihaknya menetapkan dua tersangka berinisial FM dan JSK. Modus yang digunakan ialah menyelundupkan ribuan benih lobster ke dalam koper yang dibungkus menggunakan handuk basah agar tetap hidup selama perjalanan udara.

"Modus operandinya memasukkan benih-benih lobster ke dalam koper yang dibungkus dengan handuk basah dengan tujuan Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines melalui Bandara Juanda," beber Roy.

Kasus tersebut terbongkar setelah petugas menerima informasi adanya upaya pengiriman benih lobster tanpa izin resmi menuju luar negeri. Aparat kemudian mengamankan koper berisi hampir 40 ribu benih lobster beserta sejumlah barang bukti lain seperti paspor, telepon seluler, kartu ATM, dan dokumen penerbangan.

Kedua tersangka dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) dan atau Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) UU 6/2023 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Pengungkapan lainnya menyasar perdagangan satwa dilindungi berupa 2.113 ekor kupu-kupu berbagai jenis yang hendak dikirim ke sejumlah negara, yakni Cina, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Ceko, dan Jerman.

Polisi menetapkan tersangka berinisial LL yang terbukti mengirimkan kupu-kupu dalam kondisi telah diawetkan melalui jasa kargo di Bandara Juanda.

"Ditemukan 10 Airway Bill DHL yang seluruhnya berisi kupu-kupu dilindungi dalam keadaan mati yang akan dikirim ke China, Prancis, USA, Kanada, Ceko, dan Jerman," bebernya.

Tersangka dijerat Pasal 40A Ayat (1) huruf e UU 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 87 huruf a UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masalah tumpang tindih perizinan dan lahan masih menjadi pengganjal utama ekspansi serta kepastian hukum pengembangan kawasan industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Kadin Indonesia, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa tumpang tindih ini kerap memicu sengketa alih fungsi lahan di lapangan. Akibatnya, iklim investasi kawasan industri dibayangi oleh pelemahan hak atas kepemilikan tanah.

“Terakhir-terakhir ini sering terjadi permasalahan, mungkin karena semangatnya mengenai ketahanan pangan, jadi sekarang ini sering terjadi tumpang tindih daripada alih fungsi lahan tersebut untuk dukungan untuk lahan baku sawah, lahan sawah dilindungi,” ujar Sanny dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII di DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Sanny menjelaskan benturan tersebut bahkan menimpa lahan yang sejatinya telah mengantongi sertifikat resmi dan beroperasi puluhan tahun. Di mana, lahan baru diketahui tidak clean and clear tatkala pengusaha hendak melakukan perpanjangan HGB.

"Pada waktu mereka [pengusaha] setelah 30 tahun hendak memperpanjang 20 tahun, ternyata di BPN itu petanya itu overlap dengan peta daripada kementerian teknis tertentu, khususnya Kementerian Pertanian dan Kehutanan," imbuhnya.

Selain itu, pelaku usaha juga menilai pemerintah perlu mengatur secara jelas di dalam RUU Kawasan Industri nantinya terkait dengan durasi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB). Dia mengusulkan, agar kepastian alas hak dapat diberikan secara langsung tidak melalui skema bertahap.

Hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Di mana, saat ini pemberian kepastian hak dilakukan secara bertahap, yakni 30 tahun, kemudian perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, khususnya negara-negara pesaing kita seperti di Vietnam, di Thailand, itu mereka bisa langsung diberikan 80 tahun," pungkasnya.

JAKARTA - Tim operasi gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Korwas PPNS Bareskrim Polri, dan Pusat Polisi Militer (Puspom) menggagalkan upaya penyelundupan ilegal 100 ekor satwa liar dilindungi asal Papua. Upaya penindakan tersebut dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam operasi yang digelar pada 6–7 Juni 2026.

Seluruh satwa yang hendak diedarkan secara ilegal tersebut telah dievakuasi dan dititiprawatkan di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) BKSDA Tegal Alur, Jakarta, untuk menjalani perawatan serta pemeriksaan kesehatan.

Perkara ini bermula dari pemantauan dan pengembangan informasi terkait peredaran satwa liar dilindungi melalui jalur transportasi laut menuju Jakarta. Berdasarkan informasi tersebut, tim operasi gabungan melaksanakan penindakan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok guna mencegah satwa dilindungi masuk ke jalur distribusi ilegal.

Satwa yang diamankan terdiri atas berbagai jenis burung endemik dan dilindungi khas Papua, yakni Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 4 ekor, Kakatua Koki (Cacatua galerita) 2 ekor, Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) 19 ekor, Nuri Hitam (Chalcopsitta atra) 6 ekor.

Mambruk Victoria (Goura victoria) 14 ekor, Walik Wompu (Ptilinopus magnificus) 3 ekor, Pipit Matari (Neochmia phaeton) 19 ekor, Nuri Kabare (Psittrichas fulgidus) 2 ekor, Nuri Coklat (Chalcopsitta duivenbodei) 3 ekor, dan Perkici Pelangi (Trichoglossus haematodus) 28 ekor.

Dalam rangkaian operasi tersebut, tim juga mengamankan dua oknum aparat berinisial BI dan ZF untuk dimintai keterangan. Sebagian satwa ditemukan tanpa dokumen kepemilikan atau pengangkutan yang sah.

Lihat video: GAGAL TOTAL! Petugas Gagalkan Penyelundupan Satwa Ilegal Asal Thailand



Tim saat ini masih menelusuri alur pengiriman dan pihak-pihak yang mengatur peredaran satwa dilindungi tersebut, termasuk mengembangkan penyelidikan terhadap jaringan yang diduga memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal satwa liar.

Perdagangan dan pengangkutan satwa liar dilindungi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, khususnya Pasal 40A ayat (1) huruf d.

“Pelaku terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI,” ujarnya.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan penanganan perkara dilakukan dengan memastikan satwa dan proses pembuktian tertangani secara bersamaan.

“Penanganan perkara ini kami jalankan dengan dua hal yang harus sama-sama beres. Satwa tertangani, pembuktian tertib. Satwa ini barang bukti hidup, jadi penanganannya harus cepat, rapi, dan tercatat. Kami pastikan satwa dititiprawatkan di PPS, sambil mengamankan dokumen, keterangan, dan jalur distribusinya.

Dari situ terlihat siapa berperan apa, siapa mengirim, siapa menjemput, siapa menampung. Perkara ini kami dorong naik bertahap, tidak berhenti pada yang membawa,” kata Rudi, Minggu (14/6/2026).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyebut perdagangan satwa dilindungi telah berkembang menjadi bisnis yang memanfaatkan celah logistik dan memerlukan penanganan lintas lembaga.

“Polanya lintas wilayah dan bisa terhubung lintas negara, sehingga penanganannya menggunakan pendekatan multidoor dan lintas lembaga. Pelacakan aliran dananya kami kuatkan bersama PPATK, dan bila rantainya lintas negara, kami bawa penanganannya ke jalur kerja sama internasional, termasuk Interpol. Operasi ini menunjukkan sinergi lintas instansi berjalan. Di saat yang sama, pengawasan di hulu, terutama habitat dan titik rawan perburuan, akan terus diperkuat agar perburuan dapat dicegah,” terang Januanto.

Kementerian Kehutanan menyatakan, penanganan perdagangan satwa dilindungi merupakan agenda strategis negara untuk menjaga kekayaan hayati Indonesia, khususnya spesies endemik. Pengawasan di simpul-simpul logistik akan terus diperketat, penindakan diperkuat, serta penelusuran jaringan dilakukan hingga kepada pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal satwa liar.

JAKARTA - Di tengah berbagai tantangan yang masih membayangi upaya konservasi gajah Sumatera, kelahiran seekor anak gajah betina di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) membawa harapan baru.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan pun memberikan nama “Nona Seroja” sebagai doa dan simbol optimisme bagi masa depan satwa dilindungi tersebut. Pemberian nama tersebut merupakan bentuk harapan agar kehidupan gajah Sumatera terus tumbuh dan berkembang di habitat alaminya.

Kelahiran anak gajah betina itu juga menjadi momentum penting di tengah berbagai upaya penyelamatan satwa liar dan perlindungan kawasan konservasi yang terus dilakukan di Tesso Nilo.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengaku merasa tersanjung ketika diminta untuk memberikan nama bagi anak gajah tersebut. Menurutnya, kesempatan itu merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang sarat makna.

“Sebelum menetapkan nama tersebut, saya juga menyampaikan dan meminta izin kepada Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Alhamdulillah beliau berkenan dan menyetujui nama yang kami usulkan,” kata Irjen Herry, Kamis (11/6/2026).

Irjen Pol Henry menjelaskan, nama Nona Seroja dipilih karena memiliki filosofi yang sangat erat dengan kondisi Tesso Nilo saat ini. Pemberian nama Nona Seroja karena seroja adalah bunga yang tumbuh dari lumpur yang keruh, tetapi mampu mekar dengan bersih, indah, dan menawan di atas permukaan air.

Lihat video: Prabowo Bertemu Raja Charles III di London, Bahas Konservasi Gajah!

“Sama seperti itu, anak gajah ini lahir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Tesso Nilo, namun kehadirannya membawa harapan baru. Nona Seroja melambangkan kemurnian, ketahanan, dan keindahan. Ia menjadi pengingat bahwa di tengah segala kekacauan, alam selalu memberi kesempatan bagi harapan untuk tumbuh dan mekar,” ujarnya.

Menurut Irjen Pol Herry, kelahiran Nona Seroja menjadi bukti bahwa alam masih memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperbaiki dan menjaga kelestarian kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi gajah Sumatera.

“Beberapa waktu lalu kita berduka atas berbagai ancaman yang menimpa satwa liar di Tesso Nilo. Hari ini Allah SWT menghadirkan kabar gembira melalui kelahiran Nona Seroja. Ini simbol bahwa harapan untuk menjaga kelestarian Tesso Nilo masih hidup dan harus terus diperjuangkan bersama,” katanya.

Irjen Pol Henry menegaskan, menjaga kelestarian gajah Sumatera tidak cukup hanya dengan merawat dan melindungi habitatnya, tetapi juga harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan satwa liar.

Menurut Irjen Pol Henry, Polda Riau akan terus memperkuat upaya perlindungan satwa liar melalui pendekatan Green Policing yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keamanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Irjen Pol Henry mengatakan, Polda Riau saat ini juga tengah melanjutkan pengembangan penyidikan kasus perdagangan satwa liar dilindungi berupa gading gajah dengan menerapkan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai kejahatan perdagangan satwa liar dari sisi finansial.

“Kami tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga akan mengikuti aliran uangnya. Kejahatan terhadap satwa liar adalah kejahatan terhadap masa depan lingkungan. Karena itu, melalui pendekatan Green Policing dan Green Financial Crime, kami berkomitmen memutus rantai kejahatan ini sampai ke akar-akarnya, termasuk aset dan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik nama yang diberikan Kapolda Riau kepada anak gajah tersebut. Menurut Raja Juli, nama Nona Seroja terdengar indah dan memiliki makna yang sangat dalam bagi semangat pelestarian satwa liar dan lingkungan hidup.

“Saya setuju dengan nama yang diberikan Kapolda Riau. Nona Seroja adalah nama yang indah, cantik, dan memiliki makna yang dalam. Nama itu mencerminkan harapan, kelembutan, sekaligus ketangguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Semoga Nona Seroja tumbuh sehat dan menjadi simbol optimisme bagi masa depan konservasi gajah Sumatera,” ujar Raja Juli.

Ia menambahkan, kelahiran anak gajah tersebut menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kawasan konservasi dan melindungi satwa liar harus terus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak.

“Kehadiran Nona Seroja adalah kabar bahagia bagi Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan ia dan gajah-gajah lainnya dapat hidup aman di habitatnya. Konservasi bukan hanya menjaga satwa, tetapi menjaga masa depan generasi yang akan datang,” kata Menhut.

Jika tidak ada tembok penahan, warga khawatir terjadi pergeseran tanah yang berdampak pada lingkungan, termasuk mata air Citaman

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Japek Selatan (JJS) membangun tembok penahan tanah atau retaining wall guna melindungi mata air Citaman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sekaligus menandai tahap akhir proyek pembangunan paket ketiga jalan tol tersebut.

Paket 3 menjadi bagian terpanjang dari pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan, membentang dari Sukabungah, Kabupaten Bekasi hingga Sadang, Purwakarta sepanjang 31,25 kilometer atau separuh dari keseluruhan proyek yang mencapai 62 kilometer menghubungkan Jati Asih, Kota Bekasi sampai Sadang.

"Hingga pekan pertama Juni 2026, progres telah mencapai 95 persen. Untuk ruas jalannya sendiri sudah selesai, hanya ada beberapa pekerjaan penyempurnaan. Termasuk retaining wall yang masuk dalam lima persen pekerjaan yang kini sedang diselesaikan," kata Pimpinan Proyek Paket 3 PT. JJS Shibgatullah Mahmuda di Kabupaten Bekasi, Jumat.

Pembangunan tembok penahan tanah ini sebelumnya menjadi usulan warga Kampung Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. "Jika tidak ada tembok penahan, warga khawatir terjadi pergeseran tanah yang berdampak pada lingkungan, termasuk mata air Citaman yang sehari-hari digunakan warga," katanya.

Pihaknya menerima usulan warga setempat meski pembangunan tembok penahan tanah sebenarnya sudah lebih dulu masuk dalam bagian pekerjaan. Dari total empat tembok penahan yang dibangun, tiga di antaranya sudah selesai.

Sementara satu tembok penahan tanah yang berfungsi melindungi mata air Citaman masih dalam pengerjaan. Pembangunan infrastruktur setinggi delapan meter itu ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

"Retaining wall ada empat sisi yaitu A, B, C dan D dengan ketinggian delapan meter. Saat ini yang sudah selesai dikerjakan sisi B, C dan D. Sisi A sedang tahap pengerjaan," ucap dia.

Pihaknya juga telah menuntaskan pemasangan empat kotak gorong-gorong beton atau box culvert raksasa berukuran masing-masing 8x6 meter di lokasi tersebut sebagai pengganti rencana pembangunan jembatan yang dikhawatirkan merusak lingkungan sekitar, terutama mata air di sekitar lokasi.

"Awalnya justru yang direkomendasikan itu jembatan, namun kami kaji kembali. Kalau bangun jembatan khawatir memutus mata air karena ada pengeboran. Lalu ketika dibor khawatir ada material lumpur bisa mencemari mata air, jadi kami ubah. Pembangunan dinding penahan tanah dan box culvert juga merupakan persetujuan dari dinas terkait maupun BBWS," katanya.

Selain mata air, warga juga khawatir pembangunan tol berdampak pada aspek lain termasuk area persawahan. Terkait hal tersebut, Shibgatullah mempersilakan warga menyampaikan aspirasi pada pihak kontraktor di lapangan. Pihaknya telah meminta kontraktor untuk terus berkoordinasi dengan warga.

"Karena dalam klausul kontrak kerja tercantum agar kontraktor menangani dampak yang terjadi. Sehingga warga silakan dapat menyampaikan pada kontraktor. Kami pun mendorong kontraktor untuk terus berkoordinasi dengan warga," ucap dia.

Ruas Jalan Tol Japek Selatan pada paket 3 ini diketahui sudah lebih dulu rampung. Pada musim mudik lebaran dalam beberapa tahun terakhir, ruas ini telah dibuka secara fungsional. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan khususnya dari arah Bandung menuju Jakarta.

Selain menuntaskan paket 3, pekerjaan untuk paket 2 yakni Sukabungah-Setu sepanjang 22,1 kilometer termasuk Simpang Susun Burangkeng yang terkoneksi dengan Tol JORR 2 serta paket 1 yakni Setu-Jati Asih (9,3 kilometer) juga terus dikebut.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan minimal sebanyak 970.000 hektare (ha) lahan sawah dilindungi (LSD) sedangkan saat ini masih mencapai 825.000 ha.

"Hari ini kita mengundang dari Kementerian ATR/BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah 85,11 persen LSD yang kita ajukan," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah.

"Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Karena itu, Ia mengumpulkan seluruh bupati dan dan wali kota untuk mempercepat penentuan LSD tersebut.

Menurut dia, penentuan luas baku sawah sangat penting untuk revitalisasi lahan sawah tetap menjadi lahan pertanian dan memudahkan dalam menetapkan peta lokasi investasi yang akan masuk.

"Semua harus berjalan bersama-sama antara Kementerian, Provinsi, maupun kabupaten/kota," katanya.

Kondisi saat ini di Jateng, sudah ada 24 kabupaten/kota yang sudah memenuhi batas minimal 87 persen luas baku sawah (LBS).

Lima besar LSB tertinggi adalah Kabupaten Magelang dengan luas 24.818 ha (97,18 persen), Purworejo 27.872,82 ha (96,54 persen); Wonogiri 36.025,37 ha (96,23 persen), Batang 15.009,34 ha (93,75 persen); dan Demak 52.671,39 ha (93,22 persen).

Selain itu, masih ada 11 kabupaten/kota yang belum memenuhi atau masih di bawah 87 persen, yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen.

Kemudian, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.

"Yang belum itu rata-rata di kota seperti Kota Solo dan Kota Semarang. Hari ini kita tata, agar jangan sampai lahan hijau beralih fungsi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan mengapresiasi pengumpulan kepala daerah untuk akselerasi penentuan luas baku sawah.

"Jateng bisa mengambil posisi sebagai role model nasional. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nasional dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan sawah ini," katanya.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jateng yang sudah masuk dalam RTRW mencapai 825.000 ha, sedangkan LSD sekitar 970.000 ha, yakni sudah 85,11 persen.

"Jawa Tengah termasuk kelompok yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar bisa mencapai target nasional," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini Kementerian Pertanian merespons keluhan dari petani sawit yang pembelian tandan buah segar sawitnya, harganya turun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan petani dan pelaku usaha sawit tetap terlindungi dengan merespons cepat penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di sejumlah daerah.

"Hari ini Kementerian Pertanian merespons keluhan dari petani sawit yang pembelian tandan buah segar sawitnya, harganya turun. Nah, kemudian kami melaksanakan rapat koordinasi," kata Sudaryono usai rapat kordinasi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani sawit dan Satgas Pangan Polri mengenai harga TBS kelapa sawit di Jakarta, Selasa.

Kementerian Pertanian menginisiasi langkah koordinasi bersama petani, pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memastikan gejolak pasar tidak berdampak terhadap petani maupun keberlangsungan usaha sawit nasional.

Sudaryono menyampaikan pertemuan tersebut digelar menyusul munculnya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pasar terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang berdampak pada turunnya harga pembelian TBS di tingkat petani.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah bersama pelaku usaha, asosiasi petani sawit dan pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga TBS serta memastikan implementasi kebijakan ekspor berjalan baik. Setidaknya terdapat lima poin utama yang menjadi perhatian bersama.

Pertama, pemerintah menilai gejolak harga TBS yang terjadi saat ini lebih dipicu oleh efek psikologis berupa kekhawatiran, ketidakpastian dan belum meratanya pemahaman terhadap kebijakan baru ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Bottleneck yang terjadi saat ini lebih karena adanya kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan terhadap mekanisme kebijakan baru ekspor satu pintu,” ujar Wamentan.

Kedua, pemerintah menegaskan PT DSI bertugas sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor sumber daya alam secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Skema tersebut dipastikan tidak memungut biaya tambahan maupun mengambil keuntungan dari transaksi ekspor yang berjalan.

“PT DSI tidak mengambil keuntungan transaksi dan tidak memungut biaya tambahan. Jadi petani maupun eksportir tidak perlu khawatir karena kegiatan usaha tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Ketiga, pemerintah menetapkan masa transisi pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, aktivitas ekspor tetap berjalan normal sambil dilakukan evaluasi dan penyesuaian bertahap. Implementasi penuh direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

“Mulai 1 September, perusahaan yang sudah siap bisa langsung bertransisi. Implementasi penuh direncanakan mulai 1 Januari 2027,” bebernya.

Keempat, pemerintah memastikan selama masa transisi berlangsung, pelaku usaha di sektor hilir industri sawit, baik refinery, ekspor, maupun kegiatan usaha lainnya tetap dapat menjalankan aktivitas secara normal hingga seluruh tahapan transisi diterapkan.

Kelima, pemerintah berharap setelah adanya penjelasan tersebut, pelaku usaha dapat kembali melakukan penyesuaian harga pembelian TBS sesuai harga acuan CPO di masing-masing wilayah sehingga stabilitas harga di tingkat petani dapat segera pulih.

Sudaryono menambahkan Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) di berbagai wilayah Indonesia yang menurunkan harga pembelian TBS.

Karena itu, pemerintah meminta pelaku usaha segera melakukan penyesuaian harga sesuai harga acuan crude palm oil (CPO) di masing-masing daerah.

“Kami berharap setelah penjelasan ini, kekhawatiran pelaku usaha hilang dan harga pembelian TBS kembali normal sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung berharap harga TBS kelapa sawit dapat segera pulih setelah berlangsungnya pertemuan antara Kementerian Pertanian dan pelaku usaha sektor sawit.

Menurut dia, koordinasi yang dilakukan pemerintah bersama perusahaan pengolah sawit menjadi langkah penting untuk mencari solusi atas penurunan harga TBS yang belakangan dirasakan petani di berbagai daerah sentra produksi.

Apkasindo juga berharap perusahaan yang menerima TBS petani dapat melihat petani sawit sebagai bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian nasional serta mendukung upaya pemerintah mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo demi kepentingan Indonesia.

"Tentu harapan kami peristiwa ambruknya harga TBS kami bisa segera pulih sembuh setelah ada pertemuan ini," kata Gulat.

Gulat mengungkapkan harga TBS petani swadaya sempat anjlok drastis dari Rp3.600 per kg menjadi Rp1.800 per kg. Kondisi ini membuat petani merugi karena harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp2.000 per kg.

Bahkan penurunan harga juga terjadi pada petani plasma, meski dampaknya lebih besar dirasakan petani swadaya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Eddy Martono menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Pertanian yang telah mempertemukan pemerintah, asosiasi petani, dan pemangku kepentingan sektor sawit untuk membahas dinamika harga TBS yang terjadi.

Menurut Eddy, pertemuan tersebut memberikan kejelasan atas berbagai ketidakpastian yang sebelumnya muncul di lapangan. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga perusahaan pembeli yang membutuhkan kepastian terkait mekanisme perdagangan dan kebijakan yang berlaku.

Melalui dialog bersama pemerintah, berbagai informasi yang sebelumnya belum dipahami secara utuh kini mulai mendapatkan penjelasan sehingga dapat menjadi dasar bagi seluruh pihak dalam mengambil langkah ke depan.

Meski begitu, pelaku usaha menilai masih diperlukan pembahasan lanjutan menuju implementasi kebijakan pada 2027, termasuk mengenai mekanisme pembelian hasil sawit dan peran masing-masing pihak dalam rantai perdagangan.

"Tinggal nanti mungkin dalam menuju 2027 ini tetap masih harus ada tahap-tahapnya, contoh ini misalnya pembelian siapa yang nanti melakukan pembelian, apakah DSI atau si eksportir langsung. Nah ini nanti pasti akan dalam perjalanan menuju 2027 ini semuanya akan didetailkan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah masalah pendataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) antara data yang dimiliki pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, mengatakan pihaknya menemukan alih fungsi lahan sawah semakin meningkat sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

“Dari data existing yang ditemukan, alih fungsi lahan sawah dirasakan semakin meningkat, telah mengancam ketahanan pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Tahun 2024, target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional mencapai 7,38 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% ditargetkan masuk dalam kawasan perlindungan lahan pertanian. Adapun jika daerah dapat melindungi 87% lahan pertanian maka akan mendapatkan insentif fiskal maupun non-fiskal.

Dia menyebut, di Bandung ditemukan selisih antara target LP2B dengan kondisi di lapangan. Dari target LP2B sekitar 24.223 hektare, masih terdapat kekurangan sekitar 355 hektare setelah dilakukan pencocokan data dan kondisi lahan di lapangan.

Kemudian di Karanganyar, Kemendagri menemukan LSD berada di lahan yang tidak diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan. Dia menyebut, LSD berada di kawasan cagar alam geologi, cagar alam budaya, kawasan hortikultura, hingga hutan produksi.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menemukan pengurangan lahan sawah dilindungi karena beberapa faktor di antaranya keberadaan hak guna bangunan (HGB), perizinan berusaha maupun nonberusaha, hingga program strategis daerah dan nasional.

"Artinya beberapa terjadi tumpang tindih ketidaksesuaian antara LSD dengan rencana tata ruang di Kabupaten Karanganyar," ucapnya.

Temuan lainnya berada di Denpasar di mana data LSD tidak sesuai dengan RT/RW sebesar 570,3 hektare. Dia menjelaskan adanya ketidaksesuaian LSD terhadap penggunaan lahan existing sebesar 1,22 hektare dari 1,03 hektare.

Dia mengatakan, ada sejumlah daerah yang telah mengetahui perbedaan existing dengan lapangan namun belum melaporkan atau melakukan verifikasi lapangan.

Cheka menuturkan pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian ATR/BPN serta memperkuat verifikasi lapangan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian data perlindungan lahan pertanian.

"Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan LSD dengan rencana pembangunan daerah maupun pengembangan kawasan strategis di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan perlindungan lahan pangan dengan prioritas pembangunan daerah," terangnya

Bisnis.com, SURABAYA – Asosiasi pengembang telah menyampaikan sejumlah kendala dan keluhan yang dialami dalam menjalankan program 3 juta rumah, yakni salah satu inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan banyak dari pengembang yang menjadi anggota organisasi tersebut menemui masalah dalam merealisasikan program 3 juta rumah tersebut.

“Kita bahagia Apersi kumpul dengan Pak Menteri (Maruarar Sirait) dengan Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) dan Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi). Pertemuan lalu diadakan untuk mendapatkan informasi terkait kendala-kendala terhadap program 3 juta rumah yang dialami oleh para pengembang,” ungkap Junaidi di Surabaya dikutip Selasa (5/5/2026).

Junaidi mengungkapkan masalah tersebut berhubungan dengan aset tanah kepunyaan dari para pengembang yang secara mendadak masuk dalam peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN.

“[Permasalahan] itu di antaranya bagaimana peta LSD, LBS yang selama ini para pengembang sudah membeli tanah berinvestasi, faktanya tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.

Sedangkan pemerintah pusat, tutur Junaidi, telah menjanjikan bahwa perkara tersebut akan segera rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan lewat koordinasi dan kesepakatan antar kementerian yang diharapkan tercapai dalam waktu dekat.

"Semoga apa yang disampaikan Pak Menteri (Maruarar Sirait) terkait kolaborasi dengan para pengambil kebijakan utusan itu cepat terselesaikan. Itu harapan kita. Jadi, sehingga program 3 juta di Jatim tidak menjadi hambatan lagi," harapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah tersebut. Dia meminta para pengembang di Jawa Timur untuk mengonfirmasi lahan-lahan mereka yang terdampak peta LSD dan LBS kepada Ketua Apersi.

“Energi yang luar biasa. Selama ini teman-teman gelisah bagaimana programnya terhambat, investasinya terhambat, dan nanti akan mengganggu produksi perumahan. Kalian ini tahu kan Pak Jun (sapaan akrab Junaidi Abdillah), ini tenaga ahli saya, kalian lapor sama dia. Jadi, hargai beliau, ketua umum yang sangat memperjuangkan nasib rakyat,” jelas Ara.

Diberitakan sebelumnya, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan jalan tengah atas permasalahan tersebut akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri, yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama dua menteri," ujar Sri.

Sri merinci bahwa mekanisme mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi dua kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama, daerah dengan penyesuaian RTRW di atas lima tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari LBS yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun, di mana tersisa 2 atau 3 tahun. Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota akan diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB dua menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga tiga tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi pengembang, seperti Apersi untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif. Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," pungkasnya.

PROBOLINGGO - Keberadaan macan tutul , salah satu spesies endemik pulau Jawa semakin berkurang dan dapat mempengaruhi stabilitas rantai kehidupan di hutan. Bank Central Asia Tbk ( BCA ) melalui Bakti BCA pun berkomitmen menjaga terciptanya keseimbangan ekosistem hutan. Salah satu tujuannya mendukung keberadaan macan tutul Jawa.

Dalam rangka memperingati Hari Macan Tutul Internasional, Bakti BCA bersama Kementerian Kehutanan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ( BBTNBTS ) dan Yayasan SINTAS Indonesia menjalankan Java Wide Leopard Survey (JWLS) di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hal ini sebagai dukungan terhadap penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) macan tutul Jawa (Panthera pardus melas). Cara Membedakan Macan Tutul dan Kumbang di Kawasan Gunung Bromo dari Rekaman Kamera

"Sejak 2024, kontribusi ini memperkuat upaya pengelolaan konservasi berbasis data. Sekaligus mendukung pemerintah dalam usaha pelestarian macan tutul Jawa di Indonesia," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn dalam siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Hera merinci, hingga Juli 2025, survei tahap pertama di TNBTS berhasil mengidentifikasi sedikitnya delapan individu macan tutul Jawa, terdiri dari satu jantan, enam betina, dan satu anakan. Sementara itu, survei tahap kedua masih berlangsung pada 2026 untuk melengkapi gambaran populasi secara menyeluruh.

Program ini juga telah melatih 84 peserta untuk teknik survei menggunakan kamera pengintai dan 16 peserta untuk teknik manajemen dan analisis data kamera pengintai dari berbagai lembaga. Termasuk Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE dan BBKSDA Jawa Timur, dalam teknik survei menggunakan kamera pengintai.

Direktur Yayasan SINTAS Indonesia, Hariyo T. Wibisono mengungkapkan habitat macan tutul Jawa telah mengalami perubahan bentang alam akibat ekspansi aktivitas manusia dalam beberapa dekade terakhir. Dalam kondisi ini, macan tutul Jawa kerap terdorong keluar dari habitat alaminya, bahkan mendekati pemukiman warga.

Menurut Hariyo, kebutuhan dasar macan tutul Jawa sesungguhnya sederhana, antara lain habitat yang aman, cukup luas untuk wilayah jelajahnya, serta tetap terhubung antar kawasan. Dalam kondisi Pulau Jawa seperti saat ini, menurut Hariyo, memahami satwa liar bukan lagi sekadar pengetahuan, tapi sudah kebutuhan.

"Hutan adalah rumah mereka, dan kehadiran manusia di sekitarnya pasti membawa dampak. Selama kita tidak mengganggu atau memprovokasi, satwa seperti macan tutul Jawa juga tidak akan menyerang. Maka, jika berbagi ruang semakin sulit, berbagi waktu adalah solusi yang paling realistis untuk tetap hidup berdampingan,” katanya.

Hariyo menambahkan keterbatasan data menjadi tantangan lain yang tak kalah penting. Tanpa informasi yang akurat mengenai jumlah individu, struktur populasi, dan konektivitas habitat, upaya konservasi berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, dukungan BCA dalam proses pendataan populasi pun menjadi penting sebagai dasar perencanaan konservasi jangka panjang.

Di tingkat tapak, masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan justru menyimpan pemahaman yang kuat tentang keseimbangan ini. Randi, warga Ranu Pani, melihat keberadaan macan tutul dari perspektif yang realistis sekaligus reflektif.

“Macan tutul itu satwa liar, jadi nalurinya memang begitu, apalagi kalau dekat ternak warga. Tapi kami juga paham, mereka turun ke dekat kampung pasti ada sebabnya. Bisa jadi ekosistemnya sudah terganggu,” ujarnya. Anomali Saham BBCA, Pengamat: Ibarat Pungut Mercy dengan Harga Avanza

Ia menekankan solusi utama bukanlah mengusir, melainkan menjaga habitatnya. “Kalau tempatnya aman, mereka tidak akan turun ke warga. Jadi sebenarnya bukan soal mengusir, tapi bagaimana kita sama-sama menjaga supaya manusia dan macan tutul bisa tetap hidup berdampingan,” jelasnya.

Hal serupa disampaikan Tuangkat, seorang petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam kearifan lokal, macan tutul bukanlah ancaman semata, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dihormati.

“Macan tutul itu bukan untuk dilawan, tapi dijaga keberadaannya. Kami percaya, kalau hutan tetap lestari, mereka tidak akan turun ke pemukiman. Kuncinya sederhana: jaga hutannya, hormati alamnya. Dengan begitu, manusia dan macan tutul bisa hidup berdampingan, seperti yang sudah diajarkan oleh leluhur kami sejak dulu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target program prioritas swasembada pangan dan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru usai sempat terjebak dalam dilema agraria. Keterbatasan ruang menjadi tantangan nyata di tengah target ambisius dua program tersebut.

Di satu sisi, pemerintah tengah memperketat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna menjaga produktivitas lahan pangan agar tidak tergerus tren alih fungsi. Namun, pada saat yang sama proteksi ini juga menghambat ekspansi lahan untuk program 3 Juta Rumah yang juga membutuhkan area masif.

Asal tahu saja, implementasi Lahan Sawah Dilindungi saat ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid tersebut menjadi benteng bagi kawasan pertanian dari praktik alihfungsi menjadi area permukiman maupun kawasan industri

Melalui aturan ini, pemerintah berniat mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) secara nasional. Lahan tersebut kini berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun.

Langkah proteksionisme ini semula hanya menyasar 8 provinsi kunci, termasuk seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Akan tetapi, urgensi pangan mendorong pemerintah memperluas jangkauan kebijakan ini hingga ke 12 provinsi.

Targetnya kian ambisius, di mana Kementerian ATR/BPN membidik penetapan LSD di 17 provinsi pada Juni 2026 mendatang. Hal ini dilakukan demi menjaga lumbung pangan nasional tetap produktif secara berkelanjutan hingga target Swasembada Pangan terwujud.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan harga mati untuk menjaga kedaulatan pangan.

“Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan lahan sawah, serta menekan laju alih fungsi lahan secara lebih terkendali sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional," ujar Nusron di Kompleks Parlemen RI, beberapa waktu lalu.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menciptakan problematika baru. Di mana, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) melaporkan adanya kendala perizinan yang menghambat pengembangan lahan perumahan seluas 6.200 hektare (ha).

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI yang mengeluhkan mandeknya proses perizinan. Di mana, nilai investasi proyek yang tertahan di atas lahan ribuan hektare tersebut diestimasi menembus angka Rp34 triliun.

“Tentu itu membuat program Asta Cita Presiden terhambat. Apalagi Jawa Barat sebagai penyangga Jakarta, di mana Jakarta sendiri tidak ada rumah FLPP [subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan],” ujar Bambang kepada Bisnis.

Sejalan dengan hal itu, REI berharap polemik perizinan di wilayah ini dapat segera tuntas pada awal tahun agar target pasokan rumah tetap berada pada jalurnya.

REI turut menekankan bahwa penyelesaian hambatan administratif ini mendesak dilakukan guna memastikan investasi senilai Rp34 triliun tersebut dapat segera bergulir.

"Tentu awal tahun ini harus segera diselesaikan penghentian perizinan agar target 3 juta rumah tetap bisa tercapai," ujarnya.

Babak Baru Politik Agraria

Menghadapi minimnya ketersediaan lahan akibat kebijakan LSD, pemerintah mulai mencanangkan sejumlah strategi baru. Di mana, pembangunan hunian akan dijalankan secara lebih efisien dan intensif melalui pengembangan hunian vertikal.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mencanangkan pembangunan 10 kota baru sebagai solusi. Strategi ini dirancang untuk memecah kebuntuan backlog perumahan di wilayah dengan kebutuhan hunian yang sangat tinggi.

Pembangunan kota baru tersebut akan menyasar titik-titik strategis seperti Tangerang, Bogor, dan Batang. Selain itu, wilayah Deli Serdang hingga Kubu Raya juga masuk dalam radar pengembangan pusat pertumbuhan baru.

“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru tersebut,” ujar Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN,Kamis (16/4/2026) Sore.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan sejumlah lokasi potensial lainnya juga terdapat di wilayah Jawa Timur. Di mana, lokasi-lokasi tersebut sedang ditelaah secara teknis agar dapat segera dieksekusi tanpa menabrak penguncian pada area zona hijau sawah.

Dia menambahkan, guna mempercepat realisasi, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga. Tim ini bertugas melakukan survei lapangan secara mendalam untuk memastikan kelayakan lokasi calon kota baru tersebut.

Selain pembangunan kota baru, kementerian PKP juga melirik aset-aset negara yang selama ini tidak produktif atau menganggur. Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta menjadi salah satu target utama untuk hunian vertikal.

Pemanfaatan aset di pusat kota dianggap sangat krusial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar rakyat kecil memiliki akses tempat tinggal yang layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang akut.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menunjukkan kesanggupannya dalam mendukung penyediaan lahan hunian. Sejumlah lahan potensial telah diidentifikasi untuk menopang ambisi besar Program 3 Juta Rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengeklaim pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 37.709 hektare. Lahan ini diproyeksikan menjadi tulang punggung utama bagi pembangunan hunian vertikal dan kota satelit.

Luasan tersebut disaring dari total 129.764 hektare lahan yang sebelumnya teridentifikasi masuk dalam data awal pemerintah. Namun, hanya sekitar 37.709 hektare yang dinilai benar-benar siap dan layak untuk segera dimanfaatkan.

“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," ujar Nusron dalam Rakor bersama Kementerian PKP.

Untuk pengembangan kota satelit baru, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan standar kebutuhan lahan yang spesifik. Setiap lokasi setidaknya membutuhkan lahan minimal berkisar antara 30 hingga 120 hektare per titik.

Jika pengembangan kawasan hunian direncanakan secara lebih masif, kebutuhan lahan per titik bisa mencapai 100 hektare atau lebih. Skala luas ini diperlukan untuk memastikan fasilitas penunjang kota dapat terbangun dengan lengkap dan mandiri.

Dengan alokasi lahan yang telah dipetakan, kolaborasi antara sektor pangan dan papan diharapkan segera menemukan titik temu. Transformasi ke arah hunian vertikal menjadi kunci agar swasembada pangan dan perumahan rakyat bisa berjalan beriringan.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur berhasil membongkar jaringan praktik ilegal perdagangan ilegal satwa dilindungi hingga distribusi tanpa prosedur karantina resmi, yakni komodo (Varanus Komodoensis).

Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Hanif Fatih Wicaksono menjelaskan kasus tersebut terendus saat jajarannya menerima informasi dari masyarakat mengenai penyelundupan sejumlah ekor hewan endemik khas Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menuju Kota Surabaya lewat jalur laut.

"Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada hewan komodo yang diselundupkan dari NTT menuju Surabaya. Lantas, kami mengamankan orang yang membawa tiga ekor komodo itu di Pelabuhan Tanjung Perak saat yang bersangkutan turun dari kapal Pelni. Kami berhasil mengamankan dua orang pada saat itu dengan barang bukti tiga ekor yang diduga komodo," ungkap Hanif di Mapolda Jatim, Rabu (15/4/2026).

Usai meringkus dua orang pelaku penyelundupan komodo tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap motif dari aksi mereka. Hanif mengungkapkan komodo tersebut diperoleh dari pemasok atau pemburu dari wilayah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Selanjutnya, Hanif juga mengungkapkan bahwa tindakan penyeludupan hingga perdagangan satwa yang dilindungi tersebut pun telah dilakukan selama berkali-kali sejak awal 2025 lalu.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat enam tersangka yang berperan sebagai komplotan pemburu, pemasok, hingga penjual ilegal satwa komodo. Di antaranya adalah SD, BM, RDJ, RSL, JY, dan VPP.

"Bahwa penyelundupan dan perdagangan komodo ini tidak hanya tiga ekor saja, tapi telah dilakukan sebelum-sebelumnya atau kejadian yang berulang. Bahwa tersangka ini sudah melakukan penjualan hewan komodo mulai dari Januari 2025 sampai Februari 2026 sejumlah 20 ekor," paparnya.

Hanif membeberkan SD berperan menginstruksikan kepada para pemburu yang berada di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan wilayah sekitarnya untuk memetik atau menculik komodo-komodo yang berhabitat di sana. Selanjutnya, para pemburu komodo tersebut menjual hasil buruannya kepada pengepul atau tersangka yakni SD dengan mahar senilai Rp5.500.000 per ekor.

"Jadi, SD selaku pengepul bisa mendapatkan komodo ini dengan dua jalur. Yang pertama dia langsung kepada pemburunya, yang kedua melalui perantara atau pemasok. Jadi, pemasok juga mendapatkan selisih nilai dari harga jual komodo yang telah dimiliki oleh saudara pengepul atau penjual," paparnya.

Setelah hewan tersebut dikuasai oleh pengepul atau penjual, Hanif menyebut selanjutnya SD memperdagangkan komodo tersebut kepada tersangka BM yang berdomisili di Kota Surabaya, Jawa Timur. SD menebus satwa tersebut dengan nominal tiga kali lipat dari harga awal, di mana BM menjual sejumlah ekor komodo tersebut kepadanya senilai Rp31.500.000.

"Penyelundupan komodo ke Surabaya dilakukan menggunakan media paralon karena komodo yang diselundupkan adalah komodo yang masih kecil atau anak-anak," ungkapnya.

Tak berhenti sampai di situ, satwa komodo tersebut kemudian diperdagangkan lagi oleh BM seusai ia peroleh dari tangan pihak kedua tersebut. Hanif menjelaskan tersangka menjual komodo itu kepada sesorang di Sukoharjo, Jawa Tengah senilai Rp41.500.000.

"Ini juga sudah kami tangkap dan sudah kami tahan juga. Jadi, pembeli kedua ini kalau dikonstruksikan dia sebagai orang yang mendanai penjual satu untuk membeli kepada pengepul yang ada di NTT. Setelah barang dikuasai oleh pembeli satu dan pembeli dua, ini disepakati bahwa barang ini akan dikirim ke luar negeri dengan beberapa pembawa jalur," ucapnya.

Hanif membeberkan berdasarkan hasil penyidikan secara keseluruhan terdapat sebanyak 20 ekor satwa komodo peranakan yang diselundupkan serta diperjualbelikan oleh tersangka SD kepada tersangka BM, dengan total nilai transaksi mencapai Rp565.900.000.

Rincian penjualan komodo oleh SD kepada BM sejak Januari 2025 hingga Februari 2026:

• Januari 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp18 juta
• Maret 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp27 juta
• Mei 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp27,7 juta
• Juni 2025 : 2 ekor Komodo dengan harga Rp55,4 juta
• Agustus 2025 : 3 ekor Komodo dengan harga Rp82,850 juta
• September 2025 : 3 ekor Komodo dengan harga Rp76,950 juta
• Oktober 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp27,7 juta
• November 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp31,2 juta
• Desember 2025 : 2 ekor Komodo dengan harga Rp62,2 juta
• 12 Januari 2026 : 2 ekor Komodo dengan harga Rp62,2 juta
• 2 Februari 2026 : 3 ekor Komodo dengan harga Rp94,7 juta (tertangkap Polda Jatim)

Hanif membeberkan berdasarkan hasil perhitungan penyidik terkait transaksi jual-beli satwa komodo tersebut, dari 20 ekor komodo yang berhasil diperjualbelikan, sebanyak 17 di antaranya telah dijual ke luar negeri, sementara tiga lainnya diungkap Ditreskrimsus Polda Jatim.

"Estimasi nilai jual komodo yang sudah kami lakukan pendalaman bahwa satu ekor komodo anakan kalau berada di Thailand atau Malaysia, ini dihargai senilai US$35.000 atau apabila dirupiahkan senilai Rp500 juta. Selain itu, penjualan 20 komodo ke luar negeri tersebut bisa mencapai Rp10 miliar atau US$700.000," ungkapnya.

Keenam tersangka pun dijerat Pasal 40A Ayat (1) Huruf d Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UU 32/2024 tentang Perubahan atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Juncto Pasal 20 Huruf c UU 1/2023 tentang KUHP Juncto Pasal II Ayat (8) beserta Lampiran I Nomor 183 UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.