JAKARTA - Apartemen milik Tifauzia Tyassuma atau biasa dikenal dokter Tifa di Tebet, Jakarta Selatan disita. Penyitaan dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjelang sidang kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (2/7/2026).

Tifa menuturkan ketika baru saja menjalani wajib lapor pertama dan seluruh tim penasihat hukum siap menghadapi persidangan pada 2 Juli 2026 pada saat hampir bersamaan dirinya menerima penetapan penyitaan apartemen hanya akibat dana usaha kecil-kecilan yang padahal sudah dicicil. “Saya tentu bertanya dalam hati mengapa berbagai peristiwa besar itu selalu datang tepat pada saat-saat yang sangat menentukan dalam hidup saya,” ujar Tifa melalui akun X pribadinya, Selasa (30/6/2026).

Dia tidak ingin berspekulasi mengenai alasan di balik semuanya. Yang paling berat bukanlah apartemen itu sendiri. “Yang paling berat adalah ketika anak saya yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang persoalan orang tuanya harus membuka pintu rumah dan menyaksikan proses penyitaan itu berlangsung,” ucapnya.

Namun, dia tidak akan membiarkan semua tekanan itu mengubah siapa dirinya. Dia tetap percaya bahwa tanggung jawab harus diselesaikan dengan tanggung jawab.

Tifa tetap percaya bahwa hukum harus dihormati. Dan dia tetap percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan melalui cara-cara bermartabat. “Jangan biarkan berbagai tekanan yang saya alami hari ini melemahkan semangat kita untuk terus mencari dan memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran,” tuturnya.

“Yang saya harapkan hanyalah agar semangat untuk menjunjung kejujuran, integritas, dan keberanian tidak pernah padam. Saya akan tetap berdiri dengan kepala tegak. Tekanan boleh datang silih berganti. Cobaan boleh datang bertubi-tubi. Tetapi keyakinan saya tidak akan runtuh,” lanjutnya.

Menurut dia, sejarah juga mencatat siapa yang tetap memilih berdiri tegak ketika badai datang. Berapa jahatnya kabar beredar yang tidak sesuai fakta sesungguhnya. Setelah ancaman, teror, bujukan restorative justice, rayuan Rp50 miliar tidak mempan, sekarang yang dilakukan adalah fitnah mempermalukan untuk melemahkan mental dirinya menghadapi sidang Kamis, 2 Juli 2026.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak-pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam kesempatan itu, ia sempat menanggapi antusiasme peserta yang membentangkan spanduk bertuliskan "Lanjutkan MBG". "Sabar dulu ya, aku tuh harus aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo kemudian menyinggung adanya pihak yang tidak mendukung pelaksanaan program MBG. Ia pun meminta agar kritik terhadap MBG diuji langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran program, seperti anak-anak.

"Ada juga yang enggak setuju MBG (Makan Bergizi Gratis). Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya," katanya.

Prabowo menyindir kelompok intelektual yang menyebut ada hal lain yang lebih genting ketimbang permasalahan kelaparan. "Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu, kalau enggak segera diisi, ya dia mati," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung bahwa masih ada masyarakat tidak setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, menurutnya tidak ada hal yang lebih genting dibandingkan perut lapar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Prabowo mengatakan bahwa terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju program MBG. Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut harusnya bertanya kepada para petani, nelayan, dan anak-anak.

"Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini, tanya itu petani, nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan sejumlah kelompok masyarakat berpendapat bahwa ada yang lebih genting daripada memberi makan perut yang lapar. Padahal, menurut Prabowo, tidak ada yang lebih genting selain memberi makan perut orang lapar.

"Katanya ada orang-orang pintar mengatakan ada yang lebih genting dari perut lapar. Saya kira, enggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Kalau dia enggak segera diisi [diberi makan], dia mati," kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa PBB telah meramalkan kelaparan di dunia akan masif. Pada periode 2 tahun lalu, 300 juta orang kelaparan di dunia. Kemudian, ke depan, jumlah orang kelaparan di dunia akan lebih banyak lagi menjadi 700 juta.

Bahkan, menurut Prabowo Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah memberikan peringatan terkait masifnya kelaparan di dunia.

Meski begitu, menurut Prabowo, Indonesia akan aman dari kelaparan, bahkan ketersediaan pangan terjamin dan bisa ekspor.

JAKARTA - Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersitegang dengan aparat kepolisian ketika hendak menuju titik aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Mereka tertahan di kawasan Semanggi karena tak diizinkan menggelar demo di Bundaran HI.

"Karena kita dari Depok, kita jalan lewat Lenteng Agung, belok kiri ke arah Pancoran. Kemudian di depan Polda Metro Jaya, Semanggi, harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," ujar Ketua BEM FH UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, Jumat (12/6/2026).

"Kita sudah coba menyampaikan bahwasanya kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi, pun juga kami sudah mempublikasikan di media sosial semua terkait titik aksi dan sebagainya, tapi kita dipaksa pindah ke depan gedung DPR/MPR," sambungnya.

Saat dihadang, polisi tidak menjelaskan maksudnya penutupan jalan. Permintaan massa agar polisi membuka jalan tidak direspons baik sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian.

Massa aksi tetap memaksa menyampaikan aspirasinya di Kawasan Bundaran HI dan tidak akan memindahkan lokasi unjuk rasa. Sebab lokasi tersebut merupakan kesepakatan bersama massa aksi.

"Sejauh ini sepakat bahwasanya kami tidak akan memindahkan titik aksi, karena pemilihan titik aksi di Bundaran HI sudah didasarkan pada kekecewaan kami kepada DPR dan Presiden yang pada dasarnya sudah tidak pernah peduli pada rakyat sendiri," tuturnya.

Jumlah massa aksi yang tertahan berjumlah 700 orang. Mereka datang dengan menggunakan 14 bus.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka peluang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga ahli dari luar institusi Polri mengisi jabatan tertentu di institusi Polri. Skema tersebut disiapkan sebagai bentuk resiprokal terhadap penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

Hal itu disampaikan Sigit saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Sigit menjelaskan, Polri sebelumnya mengusulkan adanya mekanisme timbal balik. Jika anggota Polri dapat ditugaskan di luar struktur kepolisian, maka ASN atau pihak dari luar Polri juga diberi ruang untuk masuk dan mengisi jabatan tertentu di Korps Bhayangkara.

"Jadi kalau Polri ada yang melaksanakan tugas di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang agar teman-teman ASN yang ada di luar struktur Polri pun bisa masuk. Namun kemarin belum bisa terakomodir di undang-undang, namun kita akan atur di Peraturan Pemerintah ataupun Perpres sehingga kemudian resiprokal tersebut betul-betul bisa ada," kata Sigit.

Menurut Sigit, keterlibatan tenaga dari luar diperlukan pada bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus yang belum sepenuhnya dikuasai Polri. "Kalau ini memang untuk kemajuan karena memang kita tidak menguasai, tentunya kita juga butuh ahli dari luar yang kita harapkan ini juga bisa lebih baik," ujarnya.

Lihat video: Respons Kapolri soal Pigai Usul Sipil Bisa Isi Jabatan di Polri



Sigit juga mengatakan aturan mengenai penempatan anggota Polri di luar struktur akan diperketat. Anggota Polri hanya dapat bertugas di luar struktur apabila ada permintaan dari instansi terkait atau berdasarkan penugasan presiden.

"Polri hanya bisa melaksanakan tugas di luar struktur apabila diminta. Jadi kalau tidak diminta ya saya juga tidak akan mengirim," katanya.

Sigit menambahkan, pengaturan baru tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil ruang ASN di lembaga lain, melainkan sebagai bentuk kesiapan Polri menjalankan tugas yang masih berkaitan dengan fungsi kepolisian ketika dibutuhkan pemerintah.

Selain itu, Sigit menyebut regulasi juga akan memperjelas ketentuan bahwa anggota Polri yang menempati jabatan di luar ketentuan harus mengundurkan diri dari institusi kepolisian.

"Bukannya kita bermaksud untuk kemudian mengganggu ruang ASN Polri di luar struktur, tidak, tapi ini semata-mata karena kami memberikan ruang pada prinsipnya kalau kami dibutuhkan, sepanjang itu sesuai dengan fungsi hal-hal yang menyangkut dengan fungsi kepolisian kita akan melaksanakan," paparnya.

"Ada juga aturan terkait dengan yang di luar itu maka Polri harus berhenti, itu diatur secara lebih jelas. Termasuk juga bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap kurikulum pendidikan sehingga kemudian Polri ke depan bisa lebih profesional, lebih humanis dan lebih menghormati hak asasi manusia. Ini juga menjadi bagian yang menjadi catatan penting, termasuk juga penguatan Kompolnas," sambungnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia meminta agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipelesetkan lagi menjadi 'Mas Bahlil Ganteng'.

Ketika berpidato dalam pembukaan Munas HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6), Bahlil sempat menyinggung pentingnya program MBG yang menjadi salah satu program andalan pemerintah.

"MBG itu bagus, tapi saya mau sampaikan jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi," ujar Bahlil dalam siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden.

Saat Bahlil menyebut MBG, sejumlah peserta acara meneriakkan kepanjangan lain dari singkatan tersebut, yakni Mas Bahlil Ganteng.

"Apa? Kamu jangan bilang Bahlil Ganteng lagi, aduh kacau sekali," ujar Bahlil sambil tersenyum tipis.

Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019 itu menegaskan program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang penting untuk dijalankan. Sebagai mantan anak 'orang susah', Bahlil menilai MBG merupakan program yang mulia.

"Program ini adalah program yang harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program Makanan Bergizi Gratis ini adalah program mulia," ujar Bahlil.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut dia, fokus utama seharusnya adalah menyempurnakan program, bukan saling menyalahkan.

"Kalau ada kekurangan ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan. Tugas kita kader HIPMI adalah melakukan hal itu," ujar Bahlil.

Pelesetan MBG menjadi Mas Bahlil Ganteng sempat viral sebagai lagu di media sosial. Lagu ini salah satunya dipopulerkan influencer Sania Leonardo lewat akun @panggilakubambang yang mendapat 55,6 juta views dan 4,2 juta likes.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, dalam operasi senyap ini terdapat 11 orang yang ditangkap.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," sambungnya.

Budi menyebutkan, mereka yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

JAKARTA - Langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuka peluang bagi kalangan sipil untuk menduduki jabatan nonoperasional di lingkungan Polri diapresiasi. Langkah tersebut bagian dari upaya modernisasi organisasi dan penguatan tata kelola kelembagaan Polri.

Hal itu disampaikan Pemerhati Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan, Senin (8/6/2026). Menurut Edi, pelibatan tenaga profesional dari kalangan sipil pada bidang-bidang tertentu dapat memberikan kontribusi positif.

“Terutama dalam meningkatkan kualitas manajemen organisasi, pengelolaan anggaran, pengawasan, sumber daya manusia, teknologi informasi, penelitian, dan pengembangan, serta bidang-bidang administratif lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan tugas penegakan hukum," ujarnya.

Apalagi dalam UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan Polri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

“Kita melihat memberikan ruang bagi kalangan sipil yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu untuk menduduki jabatan nonoperasional di institusi Polri mrmberikan dampak positif. Tapi semua itu perlu dikaji segala sesuatunya. gagasan ini dapat meningkatkan profesionalisme dan tata kelola organisasi kepolisian yang semakinin modern,” ujarnya

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Namun demikian, anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menegaskan jabatan yang bersifat operasional harus tetap dipegang oleh anggota Polri aktif yang memiliki pengalaman, pendidikan, dan kompetensi kepolisian seperti bidang penyidikan, intelijen, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu lintas, serta jabatan-jabatan komando lainnya.

“Untuk jabatan operasional seperti penyidikan, intelijen, dan penggunaan kewenangan kepolisian, menurut saya tetap harus dipegang oleh polisi aktif," katanya.

Dosen Doktor Ilmu Hukum ini menyebut banyak negara di dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Australia telah menerapkan model serupa yakni membuka ruang bagi kalangan sipil pada fungsi-fungsi pendukung dan administratif serta bidang keahlian tertentu. Sedang untuk fungsi inti kepolisian tetap dijalankan oleh personel kepolisian profesional.

Edi berharap setiap pengaturan mengenai keterlibatan sipil di lingkungan Polri dilakukan secara hati-hati dan jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun mengurangi profesionalisme institusi kepolisian. “Kalau tujuannya untuk kemajuan Polri, patut kita dukung," ucap penulis buku politik hukum kepolisian ini.

JAKARTA - Dua Warga Negara Asing (WNA) ditemukan tewas di apartemen Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang lainnya yang juga WNA dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, tiga korban ditemukan pada Senin (1/6/2026) pukul 21.00 WIB. “Dari tiga orang tersebut, 2 laki-laki berinisial CD (27) dan II (34) dinyatakan meninggal dunia,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil dari penyebab meninggal dua korban tersebut. “Sedangkan 1 laki-laki berinisial OSO (39) ditemukan dalam kondisi tidak sadar dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Budha Tzu Chi,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. “Namun penyelidikan masih terus dilakukan Polres Metro Jakarta Barat untuk memastikan penyebab kejadian tersebut,” ujarnya.

BATAM, iNews.id – PT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran gaji ketiga belas 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (2/6/2026). Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Pembayaran gaji ketiga belas tersebut disalurkan melalui 46 mitra bayar TASPEN yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total penerima sebanyak 3,25 juta peserta. Untuk memastikan kelancaran proses penyaluran, TASPEN telah melakukan uji petik di wilayah kantor cabang TASPEN di seluruh Indonesia. Secara khusus untuk TASPEN wilayah Batam dan Makassar, uji petik turut dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris TASPEN.

Pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas 2026 mencatatkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik secara jumlah penerima manfaat, nilai manfaat, maupun kecepatan penyaluran manfaat kepada peserta. Pada tahun 2026, jumlah penerima manfaat meningkat dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 3,16 juta, menjadi 3,25 juta peserta pensiunan.

Dari sisi nilai manfaat, total pembayaran juga mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar dengan nilai penyaluran, yang sebelumnya sebesar Rp10,43 triliun pada 2025 menjadi Rp10,83 triliun pada 2026. Adapun dari segi kecepatan waktu, sebanyak 99,14 persen penyaluran manfaat telah diterima oleh peserta, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 96 persen pada hari pertama penyaluran manfaat gaji ketiga belas.

Capaian ini mencerminkan komitmen TASPEN dalam memastikan penyaluran hak peserta berjalan tepat waktu, optimal, dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi para pensiunan.

Pensiunan tidak perlu melakukan pengajuan maupun autentikasi khusus untuk memperoleh gaji ketiga belas 2026. Pembayaran dilakukan berdasarkan data pembayaran pensiun bulan Mei 2026. Meskipun demikian, peserta tetap diwajibkan melakukan autentikasi rutin bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, TASPEN berkomitmen untuk menghadirkan layanan pembayaran yang mudah, aman, tertib, dan sesuai regulasi. Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemi Franscis menyampaikan, dirinya memberikan apresiasi kepada TASPEN karena keandalan sistemnya dalam waktu 6 jam uang yang ditransfer dari kementerian keuangan sudah dicairkan kepada pensiunan tepat waktu.

"Sampai dengan pagi hari ini sekitar 99,14 persen sudah tersalurkan," kata Fary saat uji petik di Kantor Pos Batam Center, Batam, Rabu (3/6/2026) pagi.

Lebih lanjut, Fary mengatakan bahwa TASPEN menyalurkan gaji ketiga belas secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tanpa potongan. Meskipun pensiunan memiliki pinjaman di mitra bayar, dana gaji ketiga belas tersebut tidak boleh dipotong oleh mitra bayar sehingga pensiunan dapat menerimanya secara utuh.

"Apabila penerima pensiun menemukan adanya pemotongan terhadap Gaji Ketiga Belas, penerima pensiun diimbau untuk segera melaporkannya kepada TASPEN," katanya.

Beberapa ketentuan penting terkait pelaksanaan pembayaran Gaji ke 13 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Besaran Gaji ke 13 diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Gaji ke 13 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan, yangsudah ditanggung oleh pemerintah

3. Apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji ke 13 hanya dibayarkan satu (1) kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar

4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda/duda, maka Gaji ke 13 dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan
janda/duda

5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir.

"TASPEN juga mengimbau seluruh peserta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Seluruh layanan TASPEN diberikan tanpa dipungut biaya apa pun," ucapnya.

Oleh karena itu, peserta diharapkan hanya mengakses informasi melalui kanal resmi perusahaan, Kantor Cabang TASPEN terdekat, atau Call Center 1500919. Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang aman, mudah, adaptif, dan tepercaya, sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara.

Editor: Rizqa Leony Putri

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti meluruskan salah tafsir pembacaan ukuran kemiskinan yang dipakai adalah pengeluaran sebesar Rp20 ribu per hari. Hal ini memicu perdebatan standar garis kemiskinan di masyarakat.

Amalia menjelaskan garis kemiskinan adalah nilai dalam rupiah yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar paling minimum dalam waktu sebulan. Ia pun menegaskan garis kemiskinan itu bukan ukuran kaya atau miskin menurut perasaan.

"Ini adalah nilai standar yang memang untuk mengukur apakah seseorang punya pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan paling dasar terhadap kebutuhan makanan dan minuman, serta yang non-makanan, minuman," terang Amalia dalam wawancara khusus bersama CNNIndonesia.com, Kamis (28/5).

Amalia juga menyebutkan kebutuhan dasar minimum masyarakat terdiri dari makanan dan minuman sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen lainnya adalah kebutuhan yang bukan makanan.

"Kebutuhan manusia dalam sebulan itu kan tidak hanya makanan saja, tetapi juga ada kebutuhan yang non-makanan. Seperti apa, llistrik, air, sewa rumah, kebutuhan untuk membersihkan badan, kebutuhan untuk mencuci baju, dan lain-lain," tambahnya.

Selain itu, ia juga menerangkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan itu bisa dikeluarkan oleh individu atau pun bersama-sama dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, garis kemiskinan itu tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai garis kemiskinan per individu, tetapi per rumah tangga.

"Untuk membeli beras enggak mungkin beli beras sendiri, tetapi (buat) dalam satu rumah. Kemudian bayar listrik kan dilakukannya dalam satu rumah," kata Amalia.

Dalam paparannya, Amalia mengatakan garis kemiskinan per September 2025 rata-rata secara nasional ialah Rp641.443 per kapita per bulan atau Rp3.053.269 per rumah tangga per bulan.

"Jadi waktu kita menerjemahkan garis kemiskinan, sekali lagi bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca dalam konteks rumah tangga. Jadi kalau ditanya berapa batas garis kemiskinan per rumah tangga, yaitu Rp3 juta," papar Amalia.

"Karena angka Rp20 ribu, orang-orang menerjemahkannya seolah-olah ini dibagi 30 hari. Tetapi sekali lagi itu tidak tepat menerjemahkan statistik yang kita hasilkan. Sekali lagi bahwa dikatakan rumah tangga itu miskin atau tidak. Kalau rumah tangga tersebut batasnya tadi garis kemiskinannya adalah Rp3 juta," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025. Salah satu yang menjadi tersangka yakni ASN Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).

Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat (22/5/2026), satu hari setelah Beneficial Owner PT QSS Sudianto ditetapkan tersangka.

"Tim Penyidik menetapkan dan menahan 4 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola IUP dan/atau IUP-OP PT QSS di Kalimantan Barat tahun 2017-2025," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Jumat (22/5/2026).

Salah satu yang ditetapkan tersangka di antaranya Analis Pertambangan Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berinisial HSFD. Sementara, tiga orang lainnya merupakan Komisaris, Direktur, dan Konsultan Perizinan.

Adapun 4 tersangka yakni:

1. Komisaris PT QSS berinisial YA

2. Konsultan Perizinan PT QSS dan Direktur PT BMU berinisial IA

3. Analis Pertambangan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM berinisial HSFD

4. Direktur PT QSS berinisial AP.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik, notulensi ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara, serta serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan 12 saksi," kata Anang.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka AP, YA, dan IA ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara itu, tersangka SDT dan HSFD ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit yang dilakukan PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2017-2025.

Satu tersangka itu yakni Sudianto (SDT) yang merupakan beneficial owner atau pemilik manfaat dari perusahaan tersebut. Usai pemeriksaan, dia langsung ditahan Kejagung.