Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima permohonan pengembalian izin usahafintech P2P lending milik PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) yakni PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut permohonan pengembalian itu dilakukan sebagai hasil evaluasi internal perusahaan.

“OJK telah menerima permohonan pengembalian izin usaha dari PT Finansial Integrasi Teknologi, sebagai hasil evaluasi internal dan bagian dari keputusan strategis pemegang saham terkait arah bisnis ke depan,” ucapnya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Sebelum Pinjam Modal, pinjaman daring (pindar) lain seperti PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) juga mengembalikan izin usahanya ke OJK di penghujung 2025.

Selain itu, sepanjang 2023-2025 ada PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Ringan Teknologi Indonesia (Ringan) yang juga mengembalikan izin usahanya ke OJK.

Agusman berpandangan bahwa beberapa penyelenggara pindar yang mengajukan pengembalian izin usaha, umumnya didasarkan pada evaluasi dan peninjauan strategi bisnis masing-masing perusahaan.

“Termasuk penyesuaian arah usaha ke depan serta pertimbangan dalam menjaga standar operasional sesuai ketentuan,” sebutnya.

Meski begitu, dirinya optimistis bahwa industri pindar tetap memiliki potensi yang positif dan berperan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan alternatif bagi masyarakat.

“Industri Pindar diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir 2026 seiring penguatan regulasi dan permodalan, untuk mendorong konsolidasi sebagai bagian dari penguatan struktur industri dan tata kelola,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat mencatat outstanding pembiayaan oleh industri pindar mencapai Rp98,54 triliun, tumbuh 25,52% per Januari 2026.

Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38%. Adapun, hingga kini masih ada 9 dari 95 penyelenggara pindar yang masih belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan hingga saat ini terus mengawasi PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) secara menyeluruh.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pengawasan itu mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, dan penyelesaian hak serta kewajiban antara borrower dan lender.

“Potensi risiko, termasuk indikasi pelanggaran atau fraud, juga terus dicermati melalui mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Agusman meneruskan bahwa setiap tindakan, termasuk pencabutan izin usaha akan dilakukan sesuai proses dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil pengawasan serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Sebelumnya, dia turut menanggapi ihwal sinyal Akseleran akan mengembalikan izin usahanya ke OJK atau tidak. Menurutnya, hingga kini Akseleran belum memenuhi salah satu syarat yang tercantum di POJK 40/2024 tentang LPBBTI.

“Salah satu syarat pengembalian izin penyelenggaraan pindar adalah tidak sedang dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha [PKU], sehingga Akseleran belum memenuhi syarat tersebut,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Akseleran, ujar Agusman, perlu menindaklanjuti penyebab sanksi PKU, antara lain terkait pemenuhan ekuitas dan hasil pemeriksaan.

“Untuk penyelesaian pendanaan bermasalah, Akseleran masih melakukan proses penagihan kepada borrower, termasuk melalui mekanisme litigasi,” sebutnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Juli 2025, Akseleran mengalami gagal bayar senilai Rp178,27 miliar. Pada saat itu, TWP90 pinjol ini berada di posisi 63,65%, sangat tinggi dari ketentuan OJK yang 5%.

Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (1/7/2025), OJK menyampaikan telah memeriksa pengurus dan pemegang saham Akseleran. "Serta menjatuhkan sanksi administratif kepada AKII [Akseleran] selaku Penyelenggara Pinjaman Daring [Pindar] berizin di OJK," demikian keterangan dari OJK.

Bisnis.com, Jakarta — PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) memastikan tengah dalam proses pengembalian izin operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan ini diambil seiring penataan strategi bisnis grup Astra di segmen pembiayaan tanpa agunan (unsecured/uncollateral based loan).

Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan menjelaskan proses pengembalian izin dilakukan mengikuti arahan regulator dan sudah dikomunikasikan melalui publikasi di media massa.

"Adapun alasan pengembalian izin usaha ini merupakan bagian dari proses review dan evaluasi strategis terhadap bisnis yang sejalan dengan dinamika dan tantangan yang terus berkembang,” ujar Indra kepada Bisnis, Senin (5/1/2026).

Menurut Indra, Maucash selama ini bermain di segmen pembiayaan non-kolateral. Namun, segmen yang sama kini juga digarap oleh entitas bisnis dalam ekosistem Astra. Ia menilai, dari sisi strategi, akan lebih efektif apabila penetrasi pasar di segmen tersebut difokuskan pada satu lini bisnis Astra agar terus berkembang.

Dia menambahkan, proses transisi tengah berjalan mengikuti tenggat waktu yang ditetapkan regulator. Maucash memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi ekosistem industri.

“Ini merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan untuk melakukan konsolidasi atas produk dan layanan yang ditawarkan oleh Grup Perusahaan yang juga bergerak di bidang jasa keuangan,” katanya.

Dengan strategi ini, konsumen yang sebelumnya mendapatkan pendanaan tetap akan memperoleh akses pembiayaan melalui produk Astra lainnya.

Astra dan We Lab mendirikan Maucash pada 2018. Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada saat itu, nilai investasi di Maucash mencapai US$21 juta atau sekitar Rp300 miliar. Maucash sendiri menawarkan produk pinjaman mobile kepada konsumen ritel dan menyediakan solusi finansial berbasis teknologi kepada konsumen korporasi.

Dari Redaksi: Artikel ini mengalami perbaikan kutipan dan judul pada Selasa (6/1/2026) pukul 08.15 WIB seiring tambahan informasi yang disampaikan perusahaan.