Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau ketat kinerja fintech peer to peer (P2P) lending PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran). Untuk diketahui, hingga kini Akseleran masih terjerat masalah gagal bayar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman berujar pemantauan itu dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban kepada penerima dana (lender) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan bahwa sampai saat ini Akseleran masih mengutamakan penyelesaian pendanaan bermasalah serta pemenuhan kewajiban kepada para pihak terkait.

“Proses penyelesaian pendanaan bermasalah terus dilakukan oleh Akseleran, baik melalui upaya penagihan maupun langkah litigasi terhadap peminjam dana [borrower] bermasalah,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Agusman membeberkan pada April 2026, outstanding pendanaan Akseleran tercatat sebesar Rp208 miliar, menurun dari posisi April 2026 yang sebesar Rp395,67 miliar.

“Yang menunjukkan adanya pengembalian dana kepada lender,” ucapnya.

Sebelumnya, dia pernah menyampaikan bahwa OJK terus mengawasi Akseleran. Pengawasan itu mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, dan penyelesaian hak serta kewajiban antara borrower dan lender.

“Potensi risiko, termasuk indikasi pelanggaran atau fraud, juga terus dicermati melalui mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025.

Agusman meneruskan bahwa setiap tindakan, termasuk pencabutan izin usaha akan dilakukan sesuai proses dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil pengawasan serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Sebelumnya, dia turut menanggapi ihwal sinyal Akseleran akan mengembalikan izin usahanya ke OJK atau tidak. Menurutnya, hingga kini Akseleran belum memenuhi salah satu syarat yang tercantum di POJK 40/2024 tentang LPBBTI.