REPUBLIKA.CO.ID, BENOA -- ITDC Nusantara Utilitas (NU), anak usaha InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui kegiatan penanaman 250 bibit mangrove di area Pudut, Desa Adat Tanjung Benoa, Bali, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ITDC Nusantara Utilitas sekaligus wujud kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Penanaman mangrove melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya (UPTD Tahura), Yayasan Baruna Baralama, serta stakeholder terkait lainnya.

Sinergi itu, mencerminkan komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan memperkuat ketahanan kawasan pantai terhadap dampak perubahan iklim dan abrasi.

Direktur Utama ITDC Nusantara Utilitas, AA Istri Ratna Dewi, mengatakan, pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis utilitas yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan.

“Sebagai perusahaan penyedia utilitas terintegrasi, kami meyakini keberlanjutan lingkungan harus berjalan seiring dengan pengembangan kawasan,’’ katanya.

Penanaman mangrove ini, jelas dia, menjadi bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir, memperkuat ketahanan kawasan pantai, serta menciptakan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Menurut Ratna, mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan pesisir, membantu mengurangi abrasi, serta menjadi habitat alami bagi berbagai biota laut.

Karena itu, perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman, tetapi juga memastikan keberlanjutan program melalui proses pemantauan dan perawatan bibit secara berkala.

“Berbeda dengan kegiatan penanaman yang bersifat seremonial, ITDC Nusantara Utilitas menerapkan pendekatan keberlanjutan melalui monitoring dan perawatan bibit hingga tiga tahun ke depan,’’ jelasnya.

Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk memastikan tingkat keberhasilan pertumbuhan mangrove sehingga manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

Pendiri Yayasan Baruna Balarama, I Nyoman Ridet Artikanaya, menyampaikan apresiasi kepada ITDC Nusantara Utilitas serta seluruh partisipan atas kepedulian dan kontribusinya dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya di area Pudut yang saat ini menghadapi tantangan abrasi.

“Kami berharap setiap kontribusi dan langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir, sehingga tetap terjaga bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Sebagai perusahaan yang berpengalaman puluhan tahun dalam mengelola utilitas kawasan pariwisata terintegrasi, ITDC Nusantara Utilitas terus mengedepankan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Berbagai inisiatif lingkungan yang dijalankan perusahaan menjadi bagian dari upaya menciptakan keseimbangan, antara pengembangan kawasan dan keberlanjutan ekosistem.

Melalui kegiatan ini, perusahaan berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi kawasan pesisir Pudut, Desa Adat Tanjung Benoa, mulai dari mendukung pemulihan area terdampak abrasi, meningkatkan kualitas ekosistem pesisir, hingga mendukung penyerapan karbon alami secara bertahap.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran dan partisipasi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Ke depan, ITDC Nusantara Utilitas akan terus menghadirkan berbagai program keberlanjutan yang memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan utilitas yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan,” tutup Ratna.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) menerima laporan sengkarut mandeknya investasi penyediaan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Wakil Ketua Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh pengelola kawasan, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Konflik ini bermula dari aduan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)—perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) patungan antara investor Amerika Serikat, Singapura, Arab Saudi, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.—yang merasa dirugikan secara sepihak oleh ITDC.

PT PAIA yang mengoperasikan fasilitas desalinasi air laut (Sea Water Reverse Osmosis/SWRO) terpaksa menghentikan produksinya setelah anak usaha ITDC, yakni PT ITDC Nusantara Utilitas (NU), secara sepihak menghentikan serapan air dan beralih menggandeng PDAM Lombok Tengah sebagai pemasok utama.

Kronologi tersebut terungkap dalam sidang terbuka Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Purbaya, yang memimpin sidang, pun melontarkan kritis terhadap langkah bisnis ITDC.

Menurutnya, tindakan pengelola kawasan yang mengundang investor asing lalu menciptakan anak usaha untuk menjadi kompetitor langsung adalah preseden buruk bagi iklim investasi.

"Itu kan Anda punya kontraktor dari luar negeri ke sini, terus Anda buat kompetitor, perusahaan Anda sendiri. Kalau begini, pasti Anda ada conflict of interest. Pasti investornya kalah atau dikalahkan. Kawasan tidak mengawasi ini. Ini kan bisnis yang tidak benar kalau begini," ujar Purbaya dalam sidang.

Plt. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar berdalih, masuknya PDAM melalui anak usahanya murni demi menjaga keberlanjutan pasokan air (reliability) di KEK Mandalika, mengingat kawasan tersebut mewajibkan minimal ada dua penyedia air. Fajar juga menyebut PT PAIA sempat mengalami kendala operasional yang menyebabkan pasokan terhenti (on-off).

Kendati demikian, klaim tersebut langsung dibantah oleh Presiden Direktur EBD Paragon (pemegang saham mayoritas PT PAIA) Wajih Malki. Dia menegaskan, pihaknya terpaksa menutup fasilitas SWRO bukan karena ketidakmampuan produksi, melainkan karena pihak ITDC menahan pembayaran selama berbulan-bulan dan anak usaha ITDC sama sekali tidak menyerap air produksi mereka selama sebulan penuh.

"Kami terus memproduksi air karena kami tahu mereka mencoba menciptakan situasi tertentu. Namun, setelah sebulan penuh mereka tidak mengambil satu tetes air pun dari kami dan beralih ke PDAM, barulah kami menutup pabrik tersebut. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak memiliki permintaan yang cukup di Mandalika, dan mereka tidak menghormati perjanjian bahwa kami adalah pemasok eksklusif," ungkap Wajih.

Dia menambahkan, pihaknya siap mencari jalan keluar yang damai (amicable solution). PT PAIA berniat untuk keluar dan mendatangkan investor baru dari Singapura atau China untuk mengambil alih fasilitas tersebut, dengan syarat ITDC dapat menjamin kelayakan proyek dan kepastian serapan pasar setelah pabrik kembali beroperasi.

Sengkarut Izin

Selain masalah serapan, polemik ini juga tersandera oleh absennya Surat Izin Penguasaan Air Tanah. Direktur Utama PT ITDC-NU Ratnadewi mengklaim bahwa pihak PAIA belum memenuhi perizinan tersebut sejak awal operasi pada 2021.

Pernyataan itu sontak direspons oleh Alwi Shihab, perwakilan pemegang saham PT PAIA. DIa membacakan kembali Nota Kesepahaman (MoU) awal yang menyatakan bahwa pihak ITDC-lah yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mendapatkan segala bentuk lisensi, izin, maupun persetujuan dari otoritas terkait.

Menengahi kebuntuan tersebut, Purbaya langsung menginstruksikan Administrator KEK dan pihak ITDC untuk segera merampungkan urusan perizinan PT PAIA dalam waktu singkat, mengingat standar prosedurnya (NSPK) hanya memakan waktu lima hari kerja.

"Nanti izin diurus, ini dijalankan sesuai kontrak. Bisa? Karena bagi saya, Anda conflict of interest. Nanti sambil jalan, kita cari investornya [untuk proses exit PT PAIA]," instruksinya.

Pada akhirnya, Purbaya memberikan peringatan keras bahwa kementerian/lembaga agar tidak akan membiarkan praktik bisnis yang merugikan investor asing setelah mereka diundang masuk ke Indonesia.

"Kita kan yang mengundang mereka masum ke Indonesia. Jangan setelah itu, karena Anda berkuasa di sana, aturannya bisa diubah begitu aja. Itu yang akan kita hindari itu pesan ke investor asing clear. Saya akan pantau terus progresnya," tutup Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - PT ITDC Nusantara Utilitas (ITDC NU), anak usaha InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), mencatat pencapaian bersejarah sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengolah air laut menjadi air bersih layak konsumsi.

Perolehan ini mengukuhkan posisi ITDC NU sebagai pelaku usaha yang memegang erat komitmen untuk menghadirkan solusi infrastruktur inovatif, khususnya dalam mendukung penyediaan air bersih bagi Kawasan The Nusa Dua, Bali, yang merupakan salah satu destinasi pariwisata inklusif unggulan Indonesia.

ITDC NU mengajukan izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36001, yang diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Seluruh proses perizinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan koordinasi intensif dengan instansi terkait.

Direktur ITDC NU, Novan Aryanda mengatakan capaian PT ITDC Nusantara Utilitas merupakan wujud komitmen perusahaan, dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang inovatif, andal, dan berwawasan lingkungan. "Inisiatif pengolahan air laut ini kami arahkan agar sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya dalam menjawab tantangan ketersediaan air bersih di kawasan destinasi prioritas,” ujar Novan.

Dalam implementasinya, ITDC NU mengadopsi teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memisahkan garam dari air dengan memanfaatkan tekanan osmotik, sehingga menghasilkan air bersih layak konsumsi. Teknologi ini dikenal sebagai solusi efisien dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan keterbatasan sumber air tawar, khususnya di area pesisir yang berkembang sebagai destinasi pariwisata.

Pemanfaatan teknologi SWRO diharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, memperkuat ketahanan lingkungan, serta mendukung pengembangan kawasan pariwisata hijau. Sejalan dengan hal itu, ITDC NU berkomitmen menjalankan operasional secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan laut, termasuk ekosistem sekitarnya.

Pemberian izin ALSE bertepatan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dalam rangka memperingati HUT ke-26 KKP. Izin yang diterima akan membuat ITDC NU kian optimal dalam menunjang ketersediaan air bersih untuk kebutuhan operasional hotel, dan tenant di The Nusa Dua. Termasuk kebutuhan kamar, spa, dapur, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Teknologi Penyaringan Modern

Dengan izin yang didapat, ITDC NU dapat memanfaatkan air laut sebanyak 2.555.000 m³ per tahun untuk kemudian diolah jadi air bersih bagi hotel-hotel serta para tenant di Kawasan The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Fasilitas pengolahan air laut yang dioperasikan ITDC NU menggunakan teknologi penyaringan modern yang mampu memproduksi air bersih yang berkualitas, seperti yang telah diterapkan di berbagai negara dengan standar operasional yang ketat.

Perolehan izin ALSE juga menjadi refleksi bagi ITDC NU untuk memberi kontribusi dan berperan menyediakan solusi inovatif jangka panjang, bagi kebutuhan air bersih di kawasan pesisir, serta mendorong penerapan teknologi serupa di wilayah lain guna mendukung penguatan ekonomi biru Indonesia.

“Kami meyakini bahwa kehadiran fasilitas pengolahan air laut ini akan memperkuat ketahanan air kawasan The Nusa Dua sekaligus menjaga keberlanjutan operasional destinasi. Ke depan, ITDC NU berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi infrastruktur yang memberikan nilai tambah bagi pengembangan pariwisata nasional dan mendukung agenda pembangunan hijau Indonesia,” kata Novan.