Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin meminta warga Jakarta menghentikan penggunaan air tanah apabila rumah mereka sudah tersambung jaringan pipa air bersih.

Imbauan itu disampaikan untuk menekan eksploitasi air tanah yang dinilai berdampak hingga kawasan pesisir.

"Saya mau memesankan gini kepada masyarakat, ketika memang tadi sudah disambung PAM-nya, pergunakan dan coba untuk tidak melakukan lagi pengambilan dari air tanah," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan PAM Jaya hingga saat ini belum memberlakukan kebijakan minimum consumption atau konsumsi minimum kepada pelanggan, meski aturan sebenarnya memungkinkan hal tersebut diterapkan.

Menurut dia, PAM Jaya masih memilih pendekatan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk beralih dari air tanah ke air perpipaan.

"Jakarta sampai saat ini pun kami tidak memberlakukan minimum consumption. Yang sebenarnya itu dalam aturannya boleh. Saya belum mau. Masih berpikir masyarakat harus disadarkan dari gimana rasa memiliki bahwasannya kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan untuk masa depan," ujarnya.

Arief menjelaskan penggunaan air tanah secara berlebihan memberi dampak langsung terhadap penurunan muka tanah dan kondisi wilayah pesisir Jakarta.

"Tapi yang perlu kita edukasi dari masyarakat bahwasannya pengaruh mereka mengeksploitasi air tanah itu akan berpengaruh sampai ke hilir dekat pantai. Pesisir pantai itu ikut terdampak ketika kita berlebihan," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui penghentian penggunaan air tanah tidak bisa dilakukan begitu saja jika jaringan PAM belum menjangkau seluruh rumah warga. Menurut dia, masyarakat akan tetap memakai sumur apabila belum memiliki alternatif pasokan air bersih dari perpipaan.

"Tapi kan saya juga harus bilang, kalau PAM-nya tidak selesai untuk menyambung pipanya sampai ke rumah, ya mereka kan tidak punya pilihan lagi," kata Arief.

Karena itu, PAM Jaya saat ini mempercepat penyambungan jaringan rumah tangga sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai cakupan layanan air perpipaan 100 persen pada 2029.

Arief mengatakan percepatan tersebut diperlukan agar kebijakan pengurangan penggunaan air tanah tidak menimbulkan penolakan di masyarakat.

"Ini menjadi salah satu supaya tidak terjadi backfire, bahwasannya misalkan kita melarang masyarakat ambil air tanah, tapi sudah ada air PAM-nya," ujarnya.

Ia kembali mengimbau pelanggan yang sudah tersambung jaringan PAM agar segera menggunakan air perpipaan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari.

"Saya ingin mengimbau juga bahwasannya masyarakat yang sudah tersambung, ya segera digunakan air PAM-nya," ujar Arief.

Menurut dia, perubahan kebiasaan tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi lingkungan Jakarta dalam jangka panjang.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah rencana penutupan Jalan Diponegoro di tengah polemik yang berkembang di publik. Ia menegaskan kebijakan yang disiapkan bukan menutup akses jalan, melainkan mengalihkan arus lalu lintas seiring penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Polemik mencuat setelah muncul petisi di media sosial yang menolak rencana penutupan ruas Jalan Diponegoro akibat integrasi kawasan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu. Penutupan jalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan di pusat Kota Bandung.

Hingga Senin (20/4/2026), petisi itu telah ditandatangani oleh 1.317 orang.

“Kita tidak menolak pembangunan, tidak menolak revitalisasi Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Yang kita, kami, inginkan adalah jangan ambil Jalan Diponegoro. Jangan ditutup, dan jangan melakukan pengalihan lalu lintas,” bunyi petisi tersebut.

Petisi itu juga menegaskan penolakan terhadap perubahan fungsi Jalan Diponegoro.

“Yang kita tolak adalah penutupan Jalan Diponegoro dan menghilangkan fungsinya dari jalan umum dengan menjadikannya bagian dari plasa yang tidak bisa diakses lalu lintas kendaraan,” lanjut isi petisi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menilai terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait rencana penataan kawasan.

“Salah. Tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, yang ada adalah pengalihan ruas Jalan Diponegoro,” katanya.

Menurut dia, konsep penataan kawasan akan mengubah pola lalu lintas yang sebelumnya membelah antara Gedung Sate dan Gasibu menjadi mengelilingi kawasan tersebut. Dengan skema itu, kendaraan tetap dapat melintas meski tidak lagi melalui jalur yang sama.

“Yang asalnya membelah antara Gasibu dan Gedung Sate itu nanti melingkar, jadi muter. Tidak ada penutupan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, pengalihan arus lalu lintas tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut baru diterapkan setelah proses penataan kawasan rampung dan dinilai siap digunakan.

“Selama jalannya belum dibangun tidak akan kita tutup. Nanti setelah dibangun nyaman, baru kita alihkan,” katanya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah provinsi belum merinci secara teknis skema pengalihan arus lalu lintas tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap kepadatan kendaraan di kawasan pusat Kota Bandung.

Polemik ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap perubahan fungsi salah satu ruas strategis di Kota Bandung. Ke depan, kejelasan desain lalu lintas dan komunikasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan penataan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara ⁷ menanggapi keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang pengunduran dirinya dari anggota DPR periode 2024-2029.

Dia menyampaikan berbagai persoalan setelah berhenti satu bulan lebih dari aktivitas media sosial.

Hal ini dia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati, pada Minggu (9/11/2025). Dia mengaku mengetahui akan disidang oleh MKD, tapi sidang tidak kunjung tiba sehingga dirinya fokus menenangkan diri dan menggeluti pekerjaan di luar ranah politik.

Dia menyampaikan tidak mudah melepaskan jabatannya di kursi legislatif. Bahkan dirinya sampai mengevakuasi anak-anaknya karena berbagai teror hingga reputasi dirinya yang turun karena segelintir pihak.

"Tidak mudah saat menyadari reputasi yang telah saya bangun dengan kerja keras dan integritas bisa semudah itu dirusak oleh disinformasi dan orang-orang bayaran (bahkan ada kawan-kawan saya yang termakan oleh framing tersebut)," tulisnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengaku bahwa ratusan kader memintanya agar tidak mundur dari anggota DPR karena khawatir diisi oleh pihak yang tidak ahli di bidangnya.

Dia merasa ironis atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, jabatan sebagai anggota DPR adalah tanggung jawab dari orang-orang yang telah memilihnya.

Sara menegaskan tidak menyukai dunia politik karena penuh dengan drama dan tipu muslihat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, setelah menyatakan pengunduran diri, Sara menjelaskan banyak dukungan yang datang kepada dirinya.

"Malam itu setelah saya post video pengunduran diri, saya harus menjelaskan dan menenangkan kader dan teman-teman seperjuangan saya. Berat harus melihat tangis air mata mereka yang telah menaruh harapan pada saya," jelasnya.

Dia menyebutkan sejumlah warga menyampaikan dukungan agar dirinya tidak mundur sebagai anggota DPR. Terlebih, katanya, ada tokoh perempuan yang membelanya meskipun dirinya hanya beberapa kali berinteraksi saat masa Pilpres.

Ketika mendengar putusan MKD menolak pengunduran dirinya, Sara lantas menanyakan alasan tersebut ke MKD dan MK Partai, di mana salah satunya adalah 10.951 orang menandatangani petisi penolakan pengunduran dirinya.

Namun, Sara mengatakan belum dapat memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya dan masih mempertimbangkan banyak hal.

"Maka dari itu, ijin dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pimpinan partai dan fraksi, maupun kepada para konstituen dapil, pada tokoh dan senior yang telah meminta saya kembali, saya mohon waktu untuk bisa mengambil keputusan agar tidak gegabah," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa temuan terkait penolakan sejumlah pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bukan disebabkan oleh faktor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap lebih dari 103 ribu pemohon, sebagian besar penolakan terjadi karena persoalan administrasi dan ketidakcocokan dengan kriteria penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap 103.261 pemohon kepada bank penyalur. Hasilnya, 42,9% dari KPR yang tidak disetujui disebabkan oleh ketidaklengkapan proses pengajuan FLPP, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Selain itu, sebagian besar pemohon lainnya memang tidak memenuhi kriteria penerimaan FLPP, bukan karena permasalahan SLIK.

Adapun temuan terkait nasabah dengan catatan kredit dengan saldo di bawah Rp1 juta yang sempat dikategorikan macet, jumlahnya sangat kecil.

"Hal ini menunjukkan bahwa SLIK bukan satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan calon debitur," tegas OJK.

OJK menyampaikan perkembangan hasil klarifikasi ini kepada Kementerian Keuangan, yang disebut memiliki pandangan sejalan terkait evaluasi program FLPP.

"Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, BP Tapera, serta seluruh lembaga jasa keuangan untuk memastikan program pembiayaan perumahan, termasuk FLPP, berjalan baik sesuai ketentuan dan tetap meminimalkan risiko kredit," tutup OJK.

Sebelumnya, kalangan pengembang menyoroti ketatnya persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR) di perbankan dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini terjadi akibat dampak lanjutan dari pandemi di mana banyak masyarakat yang meminjam uang melalui pinjaman online (pinjol).

Namun sistem pinjol yang tidak setransparan bank konvensional membuat banyak orang terjebak dan masuk ke dalam daftar hitam akibat menunggak. Akibatnya semakin banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR.

"SLIK approval rate perbankan sekarang hanya 30%-35%. Artinya kalau yang mengajukan mengajukan 10 orang berarti 3 orang yang di-approve, kalau 20 orang berati 7 orang yang di-approve. Fenomena ini sudah terjadi dua tahun terakhir lah," kata Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/10/2025).

Hal ini bahkan sempat menjadi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia sempat mewacanakan untuk menghapus data nasabah kredit macet dengan nominal saldo kurang dari Rp 1 juta.

Akan tetapi kemudian rencana tersebut diurungkan. Pasalnya berdasarkan data yang dia temukan tidak selaras dengan yang disampaikan sebelumnya.

"Jadi saya pikir saya simpulkan yang dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya clearkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri PKP)," tutur Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu investor terbesar Tesla menolak paket kompensasi jumbo untuk CEO Elon Musk yang bisa mencapai US$1 triliun atau sekitar Rp 16.000 triliun selama 10 tahun. Keputusan ini muncul dari Norges Bank Investment Management (NBIM), dana kekayaan negara Norwegia yang merupakan investor Tesla terbesar ke-6 dari luar jajaran internal perusahaan.

Paket gaji ini tetap dianggap berpeluang disetujui karena dukungan luas dari investor besar dan basis pemegang saham ritel Tesla.

Selain itu, aturan di Texas, negara bagian yang kini menjadi markas Tesla, memungkinkan Musk untuk menggunakan saham yang ia miliki untuk memberikan suara, sehingga ia memiliki 15,3% hak suara termasuk saham terbatas yang diterimanya pada Agustus.

Namun, kritik NBIM terhadap besarnya paket kompensasi, serta niatnya menolak pemilihan ulang dua anggota dewan Tesla, menambah ketidakpastian hasil pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang.

Ketua Dewan Tesla, Robyn Denholm, memperingatkan bahwa Musk bisa meninggalkan perusahaan dengan kapitalisasi pasar US$1,5 triliun jika paket ini ditolak.

Sementara NBIM menekankan kekhawatiran mereka mengenai nilai paket yang terlalu besar, potensi dilusi saham, dan risiko bergantung pada satu tokoh kunci.

"Kami menghargai nilai besar yang diciptakan berkat peran visioner Musk, namun kami khawatir mengenai total nilai paket, potensi dilusi, serta risiko tergantung pada satu tokoh utama," tulis NBIM di laman resminya, dikutip dari Reuter, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, NBIM juga menyatakan akan menolak dua dari tiga anggota dewan Tesla yang akan dipilih ulang, yakni Kathleen Wilson-Thompson dan Ira Ehrenpreis, sementara mendukung Joe Gebbia.

Investor besar lain, seperti Schwab Asset Management dan Baron Capital, menyatakan dukungannya terhadap paket ini. Namun, penasihat proxy ISS dan Glass Lewis menyarankan pemegang saham menolak, menilai paket Musk terlalu tinggi dan berisiko merugikan pemegang saham lain.

Paket kompensasi ini hanya akan dibayarkan jika Tesla mencapai target kapitalisasi pasar US$8,5 triliun, hampir enam kali lipat dari nilai saat ini. Tesla menegaskan bahwa Musk tidak akan mendapatkan gaji kecuali perusahaan mencapai pertumbuhan signifikan.

Penolakan ini menyoroti peran penting investor Eropa yang mempertimbangkan prinsip ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dalam keputusan investasi mereka.

"Investor Eropa cenderung mengikuti sikap NBIM karena pertimbangan ESG sangat memengaruhi filosofi investasi mereka," kata Francis Byrd, mitra di firma konsultan Alchemy Strategies Partners.

Jakarta, CNBC Indonesia -Senat Amerika Serikat mengambil langkah mengejutkan dengan menolak kebijakan tarif global Presiden Donald Trump yang diberlakukan terhadap lebih dari 100 negara.

Dalam pemungutan suara yang memperlihatkan perpecahan di internal Partai Republik pada Kamis (30/10/2025) tersebut, empat senator dari partai itu bergabung dengan seluruh anggota Demokrat untuk membatalkan tarif resiprokal yang diterapkan Trump melalui perintah eksekutif.

Dilansir The Guardian, dengan hasil akhir 51 banding 47, resolusi Senat ini menandai ketiga kalinya dalam sepekan para anggota Republik berpihak pada Demokrat untuk menentang kebijakan tarif Trump. Dua resolusi sebelumnya juga menolak pemberlakuan tarif terhadap Brasil dan Kanada.

Adapun menentang Trump merupakan langkah yang jarang diambil oleh anggota Partai Republik, terutama di masa jabatan keduanya. Namun pada kali ini, Senator Susan Collins dari Maine, Mitch McConnell dan Rand Paul dari Kentucky, serta Lisa Murkowski dari Alaska, memilih bergabung dengan kubu oposisi.

Keempat senator itu menilai kebijakan tarif sepihak Trump tidak hanya membebani ekonomi domestik, tetapi juga melemahkan hubungan perdagangan dengan sekutu lama Amerika Serikat.

Tarif resiprokal yang diterapkan Trump diberlakukan dengan alasan untuk menyamakan perlakuan dagang antara AS dan negara-negara mitra. Namun, kebijakan tersebut telah menimbulkan ketegangan di banyak sektor industri serta memicu protes dari berbagai mitra dagang utama AS yang terkena dampaknya.

Meski resolusi ini menjadi sinyal penolakan kuat di Senat, kemungkinan tindakan serupa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampaknya kecil. Awal tahun ini, mayoritas Partai Republik di DPR telah menetapkan aturan internal yang secara efektif memblokir resolusi terkait tarif agar tidak bisa dibawa ke pemungutan suara di lantai parlemen.

Langkah ini menjadikan resolusi Senat lebih bersifat simbolis, meskipun tetap dianggap sebagai bentuk penegasan terhadap batas kewenangan presiden.

Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia mengatakan bahwa penolakan bipartisan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi Trump.

"Saya belajar dari masa jabatan pertama Trump bahwa presiden cukup peka terhadap hal-hal seperti ini," kata Kaine.

"Ketika dia melihat anggota Partai Republik mulai menentang kebijakannya, meskipun jumlahnya kecil, hal itu biasanya meninggalkan kesan dan dapat membuatnya mengubah perilaku," tuturnya.