Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan pariwisata berbasis aglomerasi. Strategi tersebut diambil untuk mendongkrak perekonomian daerah dengan menghubungkan beberapa kabupaten dan kota dalam satu paket perjalanan.
Upaya penguatan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengembangkan desa wisata.

“Sekitar seribu desa wisata dari kabupaten dan kota sudah kami koordinasikan untuk disiapkan dan direncanakan diluncurkan pada akhir tahun 2026,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Hanung Triyono, dikutip Selasa (23/6/2026).
Hanung menjelaskan bahwa 1.000 desa wisata itu disiapkan dalam upaya penguatan ekosistem pariwisata. Tak hanya itu, pihaknya juga tengah mengembangkan kalender event daerah untuk mengakomodir aneka agenda pariwisata di tiap daerah di Jawa Tengah.
Ekosistem tersebut nantinya akan didukung oleh sistem informasi digital. Sistem tersebut tak hanya berfungsi menjangkau wisatawan anyar, tetapi ikut menghubungkan sektor pariwisata daerah dengan sektor kuliner, ekonomi kreatif, hingga akomodasi.
“Harapannya wisatawan yang datang ke Jawa Tengah bisa melihat berbagai alternatif tujuan wisata yang saling terhubung dan dapat dikunjungi dalam beberapa hari sekaligus,” jelas Hanung.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan beberapa wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis aglomerasi.

Beberapa wilayah tersebut antara lain Batang-Dieng-Temanggung yang berada di wilayah tengah, serta Brebes-Kota Tegal-Tegal-Pemalang di Pantura Barat, juga lima kawasan penopang Candi Borobudur.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan catatan khusus dimana rencana pengembangan sektor pariwisata itu diharapkan sejalan dengan upaya penguatan konektivitas wisata.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan alternatif pilihan bagi wisatawan yang melancong ke Jawa Tengah.

“Jangan sampai wisata yang kita bangun, tetapi infrastrukturnya tidak ada. Karena itu harus disiapkan dari sekarang,” ujar Luthfi.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah, Luthfi menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2026, pihaknya telah mengucurkan miliaran rupiah APBD untuk perbaikan jalan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah bagian Barat.
Di Kabupaten Brebes, anggaran sebesar Rp9,345 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan rutin sepanjang 143 kilometer jalan provinsi.

Selain itu, Rp14,23 miliar disiapkan untuk peningkatan ruas Bumiayu–Salem dan Sirampog–Bumiayu, serta Rp9,39 miliar untuk rehabilitasi ruas Kersana–Bandungsari, Bandungsari–Pananggapan, dan Bandungsari–Salem.
Sementara itu, Kabupaten Pemalang dianggarkan untuk pemeliharaan rutin sebesarRp6,1 miliar. Kabupaten Pekalongan memperoleh alokasi Rp5,67 miliar untuk pemeliharaan rutin dan Rp5,27 miliar untuk peningkatan jalan pada ruas Wiradesa–Kajen.

Adapun untuk Kabupaten Batang mendapatkan anggaran pemeliharaan sebesar Rp5,06 miliar untuk ruas jalan sepanjang 76,99 kilometer.
Pada perkembangan lainnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 56,49 juta perjalanan.

Angka tersebut naik 2,90% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (cumulative-to-cumulative/c-to-c). Kunjungan tertinggi ada pada bulan Maret dengan 20,01 juta perjalanan.
Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Kota Surakarta menjadi tiga destinasi dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara terbesar.

Masing-masing 4,7 ribu, 2,7 ribu, dan 2,6 ribu kunjungan. Sementara pertumbuhan kunjungan wisatawan terbesar tercatat di Kabupaten Kendal dengan 19,16% (c-to-c), Kabupaten Semarang 16,46% (c-to-c), dan Kabupaten Temanggung dengan 13,16% (c-to-c).

LEBAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan daerah dan penopang ketahanan pangan nasional. Komitmen itu ditegaskan Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya saat menghadiri panen raya golden melon milik Kelompok Tani Margawana Mulia di Kecamatan Cileles.

Panen raya tersebut menjadi simbol berkembangnya pertanian hortikultura modern di Kabupaten Lebak. Dalam satu periode panen, kelompok tani itu diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 30 ton golden melon premium yang dipasarkan secara bertahap selama satu bulan.

Hasbi menegaskan bahwa Lebak harus mampu mengambil peran strategis sebagai daerah aglomerasi yang menopang kebutuhan pangan nasional. “Lebak sebagai daerah aglomerasi harus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Tahapannya ketahanan pangan dulu terwujud, setelah itu swasembada pangan,” kata Hasbi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, sektor hortikultura memiliki prospek ekonomi yang besar karena permintaan pasar terus meningkat, termasuk peluang masuk ke jaringan ritel modern. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong masyarakat dan kelompok tani untuk mengembangkan pertanian produktif berbasis teknologi dan kualitas hasil panen.

Hasbi menilai keberhasilan panen golden melon di Kecamatan Cileles menjadi bukti bahwa pertanian modern di Lebak mulai berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain penguatan sektor pertanian, Pemkab Lebak juga menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Infrastruktur dinilai menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di rumah ibadah bagus, di depannya jalannya rusak sebagai akses, tidak ada artinya. Ada kebun kalau akses jalannya tidak baik, tidak ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam RPJMD Kabupaten Lebak, pemerintah memfokuskan pembangunan pada empat sektor prioritas, yakni pembangunan infrastruktur jalan, penguatan ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program rumah tidak layak huni, serta penataan kawasan perkotaan.

Hasbi juga menegaskan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak terus mengalami alih fungsi lahan. “Lahan pangan berkelanjutan harus dipertahankan. Tidak semua lahan bisa diubah fungsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasbi turut menyoroti besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh elemen negara, mulai dari TNI, Polri hingga kejaksaan, kini turut dilibatkan dalam memperkuat sektor pangan.

“Presiden ingin seluruh kekuatan negara bergerak bersama mewujudkan ketahanan pangan nasional,” katanya.

Di tengah semangat pembangunan tersebut, Hasbi mengungkapkan kondisi fiskal Kabupaten Lebak saat ini tengah menghadapi tantangan akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Tahun ini pemotongan TKD Kabupaten Lebak mencapai Rp118 miliar. Bahkan semalam masih ada defisit sekitar Rp120 miliar,” ungkapnya.

Meski demikian, ia optimistis pembangunan daerah tetap berjalan melalui kolaborasi lintas sektor, pengelolaan anggaran yang transparan, serta kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat.

“Sekarang era transparansi. Semua bisa diakses publik. Pemimpin harus amanah dan memikirkan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Banten Amal Jayabaya menyebut panen raya golden melon di Kecamatan Cileles menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ketahanan pangan di Provinsi Banten.

Amal menegaskan pihaknya siap mendukung pemasaran hasil pertanian masyarakat, termasuk menjadi offtaker untuk menyerap hasil produksi petani lokal agar memiliki nilai jual yang lebih kompetitif. “Kita harus mendongkrak petani supaya mendapatkan profit yang lebih baik,” katanya.

Ia berharap keberhasilan Kelompok Tani Margawana Mulia dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk mengembangkan sektor pertanian modern dan produktif di Kabupaten Lebak. “Ini harus menjadi virus yang baik untuk masyarakat lain,” pungkasnya.

IDXChannel - Danantara menetapkan 20 wilayah aglomerasi di 47 kabupaten/kota telah memenuhi ketentuan regulasi sebagai lokasi pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau fasilitas waste to energy.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan kesiapan lokasi tersebut merupakan hasil dari proses verifikasi dan rekomendasi yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Sebanyak 31 wilayah telah kami sampaikan kepada Danantara Indonesia untuk dipelajari. Dari jumlah tersebut, 20 lokasi telah sesuai dengan regulasi dan siap dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kesiapan ini menjadi tonggak penting dalam percepatan program nasional penanganan sampah perkotaan sekaligus pengembangan energi berbasis limbah. Sementara itu, 11 lokasi lainnya masih memerlukan verifikasi dan penyempurnaan aspek regulasi sebelum dapat melangkah ke tahap berikutnya.

Proses pengembangan proyek PSEL diawali dengan tahapan pra-seleksi mitra yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tahapan ini meliputi penetapan lokasi calon pabrik, kesesuaian tata ruang, ketersediaan dan status lahan, kesiapan volume serta komposisi sampah, hingga dukungan kebijakan daerah. Tahap awal ini menjadi fondasi penting agar proyek PSEL dapat ditawarkan secara transparan dan layak secara finansial (bankable) kepada investor.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa setelah tahapan awal tersebut dinyatakan tuntas, pihaknya bersama investor akan masuk ke fase pemilihan mitra teknologi, pembiayaan, hingga pengembangan proyek.

“Setelah lokasi siap, kami akan melanjutkan ke proses seleksi mitra secara profesional dan independen, termasuk uji kelayakan sesuai ketentuan Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Ini penting agar setiap proyek PSEL dibangun secara kredibel dan berkelanjutan,” kata dia.

Dia menambahkan, pembagian peran antara pemerintah daerah dan Danantara menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan percepatan proyek. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kesiapan lokasi dan pasokan sampah, sementara Danantara berperan dalam menarik investor serta memastikan aspek pembiayaan dan teknologi.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan 20 wilayah aglomerasi yang mencakup 47 kabupaten/kota sebagai prioritas investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penetapan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan wilayah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

"Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 20 aglomerasi pada 47 kabupaten dan kota. Dari 20 aglomerasi tersebut, empat aglomerasi telah dilengkapkan oleh Danantara, sisanya sebanyak 16 sudah lengkap, dan untuk yang lainnya kami lengkapi kemudian," kata Hanif dalam konferensi pers bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (14/4/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menjelaskan 20 wilayah aglomerasi tersebut telah memenuhi syarat tahap awal dan telah mendapatkan surat keputusan dari KLH.

Sementara itu, wilayah dengan timbulan sampah 500–1.000 ton per hari belum memenuhi kriteria utama dalam Peraturan Presiden (Perpres), yang menetapkan prioritas PSEL untuk wilayah dengan timbulan di atas 1.000 ton per hari.

Namun demikian, terdapat tujuh wilayah aglomerasi di 26 kabupaten/kota dengan timbulan 500–1.000 ton per hari yang telah dinyatakan memenuhi kecukupan teknis oleh tim gabungan.

"Tim gabungan telah menyatakan kecukupannya dan kesesuaian syarat untuk pembangunan PSEL, sehingga Menteri LH telah memberikan surat rekomendasi. Mengapa tidak surat keputusan? Karena dalam Perpres 109 yang boleh digunakan PSEL adalah aglomerasi kota dengan timbulan sampah 1.000 ton atau lebih per hari," ujarnya.

Selain itu, terdapat empat wilayah aglomerasi di 14 kabupaten/kota yang masih dalam tahap verifikasi karena prasyarat belum lengkap.

Secara keseluruhan, KLH mencatat terdapat 31 wilayah aglomerasi di 86 kabupaten/kota yang disiapkan untuk tindak lanjut investasi PSEL.

"Kementerian LH akan terus mengawal pembangunan dan manajemen lapangan," tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai teknologi untuk mendukung pengembangan PSEL.

"Kami terbuka untuk teknologi yang lain, tetapi yang penting, memang kami memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti berjalan dengan baik di banyak negara," ujar Rosan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan telah menetapkan cakupan geografis untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang melibatkan lima kota dan kabupaten sekaligus.

Penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah resmi memetakan dua klaster operasional, yaitu aglomerasi Balikpapan-Samarinda di Kaltim, dan klaster Banjarmasin di Kalsel yang akan menyedot pasokan dari dua kabupaten pendukung.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memperinci bahwa cakupan wilayah di provinsinya terbagi dalam dua segmen strategis.

Aglomerasi Balikpapan Raya mencakup zona pesisir mulai dari Muara Jawa, Samboja Barat, hingga Samboja yang berfungsi sebagai koridor penghubung dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan di Samarinda Raya, pengelolaan akan melibatkan wilayah Kutai Kartanegara seperti Marangkayu, Muara Badak, dan Anggana.

"Dengan PSEL ini, kami harapkan persoalan sampah di Kaltim bisa tertangani sekaligus memberi nilai tambah berupa energi listrik," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/4/2026).

Skema serupa diterapkan di Kalimantan Selatan, di mana Banjarmasin sebagai titik sentral yang dikelilingi dua kabupaten satelit sebagai pemasok sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengungkapkan, pemilihan lokasi bukan sekadar pertimbangan volume limbah, melainkan kalkulasi cermat terhadap ambang batas operasional teknologi konversi.

"Banjarmasin menjadi titik rencana pembangunan karena produksi sampahnya tinggi. Teknologi PSEL sendiri memerlukan pasokan minimal sekitar 700 ton sampah per hari agar dapat berjalan optimal secara teknis dan ekonomis," jelasnya.

Rahmat mengakui bahwa tahapan perencanaan masih panjang, termasuk penyusunan detail engineering design (DED) dan skema pembagian tanggung jawab pengangkutan antarpemda.

Menurutnya, kerja sama dengan PLN Persero sebagai pembeli energi listrik juga masih dalam tahap finalisasi teknis.

"Penandatanganan kerja sama yang dilakukan hari ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan siap dan berkomitmen untuk mendukung program ini. Masih panjang tahapannya, termasuk penentuan teknologi yang akan digunakan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan pendekatan multi-wilayah ini dimaksudkan untuk memastikan kontinuitas pasokan bahan bakar sampah, sekaligus menekan biaya logistik pengangkutan yang selama ini menjadi hambatan proyek sejenis di

Proyek ini ditargetkan berkontribusi terhadap pencapaian target nasional penanganan sampah sebesar 63,41% pada 2026.

Namun, dengan estimasi waktu pembangunan hingga operasional mencapai tiga tahun, realisasi kontribusi nyata baru dapat dirasakan paling cepat pada 2029.

Selama masa transisi tersebut, Hanif menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk tidak mengendurkan regulasi pengelolaan sampah konvensional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

"Selama masa itu, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan pengelolaan sampah sesuai amanat undang-undang. Ini bukan alasan untuk abai terhadap kewajiban dasar," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat sarana dan prasarana layanan KRL Commuter Line Jabodetabek guna mendukung mobilitas urban di kawasan aglomerasi Jakarta yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.

"Seiring pertumbuhan jumlah komuter lintas kota yang konsisten meningkat, penguatan sarana dan prasarana menjadi langkah strategis untuk memastikan kapasitas dan keselamatan layanan tetap terjaga," kata Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan kawasan Jabodetabek merupakan salah satu wilayah urban terbesar di Indonesia dengan mobilitas harian jutaan masyarakat. KRL menjadi moda transportasi massal yang efisien dan berdaya angkut tinggi untuk mendukung produktivitas kawasan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan penguatan layanan KRL merupakan kebutuhan struktural dalam mendukung pertumbuhan aglomerasi.

“Setiap hari, KRL melayani lebih dari satu juta masyarakat Jabodetabek. Selain sebagai layanan transportasi, tetapi infrastruktur produktivitas kota dan penggerak utama aktivitas ekonomi kawasan,” ujar Bobby.

KAI memproyeksikan volume penumpang KRL Jabodetabek akan meningkat hingga 437 juta penumpang pada tahun 2030, dari realisasi sekitar 339 juta penumpang pada 2025.

Dengan tren pertumbuhan rata-rata sekitar 4 persen per tahun, volume harian diperkirakan dapat mencapai sekitar 2 juta penumpang per hari pada 2030.

Untuk mengantisipasi pertumbuhan mobilitas yang terus meningkat, KAI menjalankan penguatan sarana melalui kombinasi dukungan negara dan investasi korporasi.

Saat ini telah beroperasi 11 trainset KRL baru produksi CRRC serta 4 trainset produksi PT INKA (Persero). Kehadiran rangkaian baru tersebut memperkuat kapasitas angkut di koridor-koridor padat Jabodetabek sekaligus mendukung peningkatan keandalan operasional.

Selain itu, KAI telah menandatangani kontrak pengadaan 16 trainset atau 192 unit KRL produksi PT INKA senilai Rp3,85 triliun. Dari jumlah tersebut, 11 rangkaian ditargetkan mulai beroperasi pada 2026 sebagai bagian dari program percepatan regenerasi sarana.

“Kami memastikan pengadaan sarana dilakukan melalui berbagai pendekatan pendanaan, baik dukungan pemerintah maupun investasi perusahaan, agar kapasitas layanan terus bertumbuh sejalan dengan kebutuhan mobilitas urban,” jelas Bobby.

Secara keseluruhan, KAI saat ini mengoperasikan 1.088 unit KRL. Sebagian besar sarana tersebut telah berusia di atas 30 tahun dan secara bertahap akan memasuki masa konservasi.

"Oleh karena itu, regenerasi sarana menjadi langkah strategis untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan layanan," ucap Bobby.

KAI mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam penguatan layanan KRL Jabodetabek. Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru pada 4 November 2025, lanjut Bobby, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan dukungan pengembangan KRL dengan alokasi pendanaan hingga Rp5 triliun.

Menurut Bobby dukungan tersebut diarahkan untuk penambahan rangkaian, peningkatan kapasitas layanan, serta penguatan sistem operasional pada jalur-jalur utama.

“Kami melihat dukungan ini sebagai komitmen kuat negara dalam memperkuat transportasi publik. Targetnya adalah kapasitas meningkat, kepadatan berkurang, dan masyarakat memperoleh layanan yang semakin andal,” ujar Bobby.

Selain pengadaan sarana, tambah Bobby, KAI terus mendorong modernisasi prasarana untuk memastikan sistem transportasi siap menghadapi pertumbuhan penumpang jangka panjang.

Langkah yang ditempuh antara lain modernisasi prasarana menuju lintas Rangkasbitung, penguatan kapasitas kelistrikan di lintas padat seperti Manggarai-Bogor dan Manggarai-Bekasi.

Selain itu, pembaruan sistem operasi untuk meningkatkan ketepatan waktu dan frekuensi perjalanan, serta penguatan integrasi layanan di simpul-simpul utama transportasi urban.

Elektrifikasi lintas KRL sendiri telah mencapai 474,942 km dari 2017-2018, mencakup Bogor Line, Bekasi Line, Serpong Line, Tangerang Line, dan Tanjung Priok Line.

“Sarana baru harus ditopang sistem kelistrikan, persinyalan, dan stasiun yang siap menghadapi pertumbuhan penumpang. Modernisasi prasarana menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kualitas layanan,” kata Bobby.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperkuat layanan angkutan perkotaan sebagai bagian dari ekosistem mobilitas kawasan aglomerasi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan akhir pekan dan masa libur kerap menjadi momen meningkatnya mobilitas masyarakat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Perjalanan antarkota, menuju bandara, hingga mobilitas harian di kawasan perkotaan semakin menegaskan peran penting transportasi publik berbasis rel," ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (8/2/2026).

Anne mengatakan tren tersebut tercermin dari kinerja layanan kereta api perkotaan, lokal, dan bandara yang terus bertumbuh sepanjang Januari 2026. Ia menyampaikan pola pergerakan ini sejalan dengan gambaran mobilitas wilayah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.

"Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu provinsi dengan intensitas perjalanan komuter antarkabupaten/kota yang tinggi, khususnya pada koridor Semarang–Solo–Yogyakarta–Purwokerto," ucap Anne.

Anne mengatakan aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata, hingga layanan publik yang saling terhubung mendorong kebutuhan perjalanan yang terjadwal, nyaman, dan mudah diakses. Ia menuturkan tren peningkatan pelanggan pada berbagai layanan menunjukkan perubahan kebiasaan perjalanan masyarakat yang semakin mengandalkan kereta api.

“Kereta api kini menjadi pilihan perjalanan yang nyaman untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mobilitas harian, perjalanan akhir pekan, hingga akses menuju bandara. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pelanggan di berbagai layanan di Jawa Tengah," lanjut Anne.

Anne menyampaikan layanan antarkota dalam kawasan aglomerasi juga menunjukkan kinerja positif melalui KA Joglosemarkerto. Pada Januari 2026, kereta api kelas eksekutif dan ekonomi New Generation ini melayani 110.409 pelanggan atau meningkat dibandingkan 97.929 pelanggan pada Januari 2025.

"Rute lingkar Yogyakarta–Solo–Semarang–Purwokerto menjadikan layanan ini banyak dimanfaatkan untuk perjalanan keluarga, aktivitas wisata, maupun mobilitas antarwilayah," sambung dia.

Anne mengatakan konektivitas menuju bandara turut diperkuat melalui KA BIAS (Kereta Api Bandara Adi Soemarmo). Sepanjang Januari 2026, layanan ini melayani 74.102 pelanggan, naik dari 63.730 pelanggan pada Januari 2025.

"Dengan tarif terjangkau mulai dari Rp 7.000 hingga Rp 40 ribu, KA BIAS memudahkan perjalanan dari pusat Kota Solo hingga wilayah Caruban dan Madiun, sekaligus mendukung kelancaran perjalanan udara," ujarnya.

Di wilayah barat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, lanjut Anne, Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) juga mencatat kinerja yang stabil. Pada Januari 2026, layanan ini melayani 239.331 pelanggan, meningkat dari 229.716 pelanggan pada Januari 2025.

"Kehadiran layanan reguler dan Xpress memberikan fleksibilitas perjalanan bagi wisatawan maupun masyarakat yang bepergian untuk keperluan keluarga dan pekerjaan," ungkap dia.

Anne menyampaikan mobilitas harian di kawasan perkotaan tetap ditopang oleh KRL Area VI Yogyakarta (Commuter Line Yogyakarta–Palur). Sepanjang Januari 2026, layanan ini melayani 758.375 pelanggan, meningkat dari 712.152 pelanggan pada Januari 2025. Dengan frekuensi 27 hingga 31 perjalanan per hari dan melayani 11 stasiun utama, KRL Area VI menjadi penghubung penting wilayah Yogyakarta, Klaten, hingga Solo Raya.

Anne menambahkan layanan kereta lokal turut melengkapi pergerakan masyarakat. KA Prameks melayani 94.567 pelanggan pada Januari 2026, meningkat dari 86.973 pelanggan pada Januari 2025, pada rute Yogyakarta–Kutoarjo dengan tarif terjangkau. Sementara itu, KA Batara Kresna relasi Purwosari–Wonogiri (PP) melayani 16.294 pelanggan, naik dari 12.497 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya seiring peningkatan frekuensi perjalanan.

Anne menambahkan meningkatnya penggunaan kereta api di Jawa Tengah mencerminkan peran angkutan berbasis rel dalam mendukung mobilitas kawasan aglomerasi yang semakin dinamis. Ia mengatakan kereta api menghadirkan perjalanan yang lebih tertata, nyaman, dan mudah diakses.

"Dengan layanan yang saling terhubung, kereta api menjadi solusi mobilitas yang relevan untuk berbagai kebutuhan perjalanan masyarakat," kata Anne.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi (MBG) mendekati Rp18 triliun awal 2026. Penyerapan anggaran tersebut seiring percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sejak awal tahun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan program MBG 2026 resmi dimulai sejak awal Januari. Peluncuran program tersebut dilakukan dengan jumlah SPPG yang terus bertambah dalam waktu singkat.

"Program 2026 sudah kita mulai dan kita lakukan launching untuk pada 8 Januari 2026, dengan total SPPG 19.188," kata Dadan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Dadan mengungkapkan realisasi anggaran MBG hingga pertengahan Januari 2026 mendekati Rp18 triliun. Angka tersebut menunjukkan percepatan belanja negara sejak awal tahun berjalan.

"Realisasi anggaran sampai hari ini sudah mendekati Rp18 triliun. Jadi Rp17,398 triliun per 16 Januari. Pagi ini (20/1) sudah mendekati Rp18 triliun," katanya.

Hingga pertengahan Januari, jumlah SPPG yang beroperasi telah melampaui target awal. Operasional SPPG tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Hari ini jumlah SPPG kita per 19 Januari malam, itu kurang lebih 21.102 SPPG dan sudah bisa menjangkau 58,3 juta penerima manfaat, dengan dana operasional harian hari ini (20/1) sudah mencapai Rp855 miliar," jelasnya.

Dadan menegaskan seluruh SPPG yang telah beroperasi saat ini dibangun dengan pendanaan mitra. Menurutnya, belum ada anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur SPPG.

"Perlu saya sampaikan bahwa 21.102 SPPG yang sudah berdiri dan operasional, 100 persen dibiayai oleh mitra. Jadi belum ada uang negara di dalam pembangunan infrastruktur badan gizi nasional untuk SPPG," terangnya.

Sepanjang 2026, BGN menargetkan penambahan 28 ribu SPPG, termasuk di wilayah terpencil dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat.

"Target 2026 itu kita perkirakan masih akan ada 28 ribu SPPG diaglomerasi dan 8.617 di daerah terpencil, dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta yang kita bisa kejar," paparnya.

Pagu Anggaran MBG 2026

Anggaran program MBG tahun ini ditetapkan sebesar Rp355 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp268 triliun dalam pagu APBN dan Rp67 triliun sebagai dana cadangan (standby).

Adapun untuk dana cadangan MBG akan digunakan saat anggaran yang ditetapkan di pagu habis sebelum akhir tahun.

Dibandingkan alokasi anggaran 2025 yang hanya Rp71 triliun, anggaran tahun ini melonjak sangat drastis. Sejalan dengan target penerima, yakni  82,9 juta orang sepanjang 2026.

Bisnis.com ,BANDUNG -- Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia bertambah signifikan pada 2026.

Kepala BGN Dadan Hidayana mengatakan pihaknya merencanakan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut bisa mencapai sekitar 8.200 SPPG mengingat sampai akhir tahun ini jumlah SPPG di daerah 3 T masih minim.
"3T itu kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190-an [SPPG]," katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12/2025).
Meski masih minim di akhir tahun, dia mengatakan pembangunan SPPG di wilayah 3T bisa lebih cepat mengingat pihaknya saat ini sudah memproses TGAT (Tes Kemampuan Dasar Akademik) sebagai salah sau tes diujikan dalam seleksi PPPK/CPNS BGN.

"TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai," ujarnya.
BGN sendiri menargetkan akselerasi pendirian SPPG mencapai 19.000 di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini.

"Tahun depan kita ingin ada minimal 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 8.200 di daerah terpencil, sehingga total ada 32.000-33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta [siswa]," katanya.
Selain pendirian SPPG, pihaknya juga tengah menggenjot jumlah SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) salah satunya di Jawa Barat. "Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur [Dedi Mulyadi] agar ada percepatan lagi," katanya.
Menurutnya, saat ini dari 1.548 SPPG yang mengajukan SLHS di Jawa Barat, sekitar 900 dapur sudah resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

KOMPAS.com - Peran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter kian meluas, bukan hanya sebagai sarana transportasi andalan masyarakat Jabodetabek, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah aglomerasi.

Melalui peningkatan volume pengguna dan konektivitas antarmoda yang semakin kuat, layanan kereta listrik ini terbukti mempercepat mobilitas, membuka akses usaha, dan menumbuhkan kantong-kantong ekonomi baru di sekitar jalur rel.

Sepanjang 2025, KAI Commuter mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pengguna di wilayah penyangga Jabodetabek. Stasiun Cikarang misalnya, mencatat 5,52 juta pengguna Commuter Line hingga September 2025, naik 8,7 persen dibanding periode yang sama pada 2024.

Stasiun Tambun juga mengalami kenaikan hingga 11,1 persen dengan total 3,54 juta pengguna. Sementara itu, Stasiun Tigaraksa naik 7,3 persen menjadi 2,91 juta pengguna, dan Stasiun Rangkasbitung tumbuh 6,3 persen dengan total 3,50 juta pengguna.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah pengguna di wilayah penyangga mencerminkan semakin kuatnya integrasi kawasan Jabodetabek.

“Commuter Line kini bukan sekadar transportasi harian, tetapi telah menjadi bagian penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan aglomerasi,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

Karina menambahkan, harga tiket yang terjangkau membantu menekan biaya mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong efisiensi ekonomi perkotaan.

Pertumbuhan ini juga diikuti dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar jalur rel. Wilayah seperti Cikarang, Tambun, dan Rangkasbitung kini berkembang pesat di sektor ritel, hunian, dan usaha kecil.

Pemerintah turut mendukung dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti Underpass Stasiun Tambun dan Stasiun Cibitung, yang meningkatkan akses dan kenyamanan pengguna transportasi publik.

Sementara itu, Stasiun Pondok Rajeg yang beroperasi kembali sejak Oktober 2024 kini menunjukkan peran pentingnya bagi masyarakat Depok dan sekitarnya. Dalam setahun, jumlah perjalanan Commuter Line di stasiun ini meningkat dari 24 menjadi 32 perjalanan per hari, dengan volume pengguna naik 50 persen menjadi 42.000 orang per bulan.

Aktivitas ekonomi di sekitar stasiun pun meningkat, ditandai dengan tumbuhnya usaha kecil dan pembangunan perumahan baru.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, transportasi berbasis rel terbukti menjadi motor pertumbuhan ekonomi wilayah.

"(Kehadiran Commuter Line) menciptakan pusat kegiatan baru, memperluas kesempatan kerja, sekaligus mengubah gaya hidup masyarakat menuju mobilitas yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan,” ucapnya.

KAI Commuter berkomitmen untuk terus memperkuat perannya melalui peningkatan layanan, digitalisasi sistem tiket, dan pengembangan integrasi antarmoda.

“Kami berharap Commuter Line terus menjadi pilihan utama masyarakat dan memberikan andil signifikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat,” tutup Leza.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang