Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tiga sektor yakni ekonomi digital, ekonomi hijau, dan hilirisasi menjadi perhatian pada tahun depan.

"Tiga sektor yang harus jadi perhatian kita pada tahun depan yaitu pertama ekonomi digital," ujar Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut Shinta, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 80 persen dan jumlah perusahaan rintisan (startup) sudah sangat besar, sehingga kedua faktor tersebut dapat mendorong ekonomi digital sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional.

"Kelihatan bahwa memang (ekonomi digital) ini menjadi salah satu penyangga kita," katanya.

Sektor kedua yang perlu menjadi perhatian pada tahun depan adalah ekonomi hijau.

"Kita bicara ekonomi juga mulai dari transisi energi jadi energi terbarukan, kita mulai ke ekonomi sirkuler," kata Shinta.

Kemudian, pekerjaan yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan (green jobs) diproyeksikan dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan sampai 2045.

Di samping itu, kontribusi ekonomi hijau terhadap PDB itu diperkirakan bisa mencapai Rp600 triliun, sehingga hal ini juga harus menjadi perhatian.

"Dan yang ketiga adalah hilirisasi. Hilirisasi ini memang kunci," kata Shinta.

Menurut dia, hilirisasi jangan hanya berfokus pada mineral penting (critical minerals) dikarenakan hilirisasi yang besar juga terdapat pada sektor pertanian dan aquaculture seperti rumput laut.

"Rumput laut ini besar sekali potensinya dan bakal menjadi crude palm oil (CPO) berikutnya bagi Indonesia, karena peluangnya besar," katanya.

Shinta menambahkan dengan 28 komoditas hilirisasi maka hal ini akan menjadi kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat adanya lonjakan investasi di sektor hilirisasi yang mencapai Rp150,6 triliun atau naik 64,6 persen secara tahunan di periode yang sama (year on year/yoy).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan investasi yang masuk ke sektor hilirisasi ini berkontribusi 30,6 persen terhadap total investasi triwulan III yang mencapai Rp491,4 triliun.

Adapun investasi hilirisasi terbesar berasal dari mineral yang mencapai Rp97,8 triliun, hilirisasi perkebunan dan kehutanan Rp35,9 triliun, investasi hilirisasi sektor minyak dan gas bumi Rp15,4 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp1,5 triliun.

​​​​​​​

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Harga Produsen (IHP) umum sembilan sektor mengalami inflasi sebesar 0,23% quarter-to-quarter (qtq) dan 2,63% secara year-on-year (yoy) pada kuartal III-2025.

Terdapat tiga sektor yang mengalami inflasi terbesar pada triwulan tiga 2025 yakni sektor jasa pendidikan dengan inflasi 1,23% qtq; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan inflasi 0,78% qtq; dan sektor pengelolaan air qtq.

Inflasi harga produsen sektor jasa pendidikan mengalami inflasi 1,23% qtq dipicu oleh adanya peningkatan biaya masuk sekolah dan tarif SPP di beberapa daerah.

Adapun, IHP sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami inflasi dipengaruhi oleh naiknya IHP pada seluruh subsektor. Adapun tiga subsektor yang tertinggi inflasinya yaitu subsektor pengelolaan kehutanan dan penebangan dengan inflasi 0,94% qtq, subsektor pertanian tanaman dan peternakan dengan inflasi 0,80% qtq, dan subsektor perikanan dengan inflasi 0,58% qtq.

Sementara itu terdapat dua sektor yang mengalami deflasi, yakni pertambangan dan penggalian dan sektor pengangkutan. Masing-masing sektor itu mengalami deflasi masing-masing sebesar 1,09% qtq dan 0,46% qtq.

Deflasi harga produsen pada sektor pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh turunnya IHP subsektor pertambangan batu bara dan lignit sebesar 5,17%.

Sementara deflasi pada sektor pengangkutan dipengaruhi oleh turunnya IHP pada subsektor angkutan udara sebesar 1,11% dan sub sektor angkutan darat sebesar 0,34%.

Berikut ini rincian IHP secara sektoril pada Kuartal III-2025:

• IHP Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kuartal III-2025 naik 0,78% terhadap kuartal II-2025 (q-to-q) dan naik 6,42 persen terhadap kuartal III-2024 (y-on-y).
• IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian kuartal III-2025 turun 1,09% dibandingkan kuartal II-2025 (q-to-q) dan naik 1,24 persen terhadap kuartal III-2024 (y-on-y).
• IHP Sektor Industri Pengolahan kuartal III-2025 naik 0,42% terhadap kuartal II-2025 (q-to-q) dan naik 2,38 persen terhadap kuartal III-2024 (y-on-y).
• IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas kuartal III-2025 naik 0,28% dibandingkan dengan kuartal II-2025 (q-to-q) dan terhadap kuartal III-2024 (y-on-y) naik 2,10 persen.
• IHP Sektor Pengelolaan Air kuartal III-2025 naik 0,53% jika dibandingkan dengan kuartal II-2025 (q-to-q) dan naik 2,51 persen terhadap kuartal III-2024 (y-on-y).
• IHP Sektor Pengangkutan kuartal III-2025 turun 0,46% terhadap kuartal II-2025 (q-to-q) dan terhadap kuartal III-2024 (y-on-y) naik 0,92 persen.
• IHP Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kuartal III-2025 naik 0,42% terhadap kuartal II-2025 (q-to-q) dan naik 2,01% terhadap kuartal III-2024 (y-on-y).
• IHP Sektor Jasa Pendidikan kuartal III-2025 naik 1,23% terhadap kuartal II-2025 (q-to-q) dan terhadap kuartal III-2024 (y-on-y) naik 2,76%.
• IHP Sektor Jasa Kesehatan kuartal III-2025 naik 0,39% terhadap kuartal II-2025 (q-to-q) dan naik 2,05% terhadap kuartal III-2024 (y-on-y).

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan berbagai insentif, keringanan, dan fasilitas pajak telah digelontorkan untuk meringankan beban wajib pajak.

Berdasarkan akun Instagram @ditjenpajakri, insentif mulai dari PPh Karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP) di sektor-sektor strategis, hingga diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendorong konsumsi.

Berikut daftar insentif pajak yang diberikan selama setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka:

• PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan susun
• PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan listrik dan hybrid
• PPN Ditanggung Pemerintah atas pembelian tiket pesawat
• PPN Dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan kesehatan
• PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja di bidang: alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata (hotel, restoran, dan kafe)
• UMKM dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta Tetap Bebas PPh
• Tarif PPh Final UMKM 0,5% diperpanjang hingga 2029

Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan, realisasi setoran pajak secara bruto yang mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan menunjukkan adanya perbaikan. Tergambar dari naiknya realisasi penerimaan pajak bruto per September 2025 yang mencapai Rp 1.619,2 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp 1.588,21 triliun.

Sementara itu, secara neto atau perhitungan pengumpulan pajak setelah adanya restitusi memang masih mengalami tekanan dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.354,86 triliun menjadi hanya Rp 1.295,28 triliun.

Namun, ia menekankan, laju pertumbuhan penerimaan neto dari bulan ke bualannya terus mengalami perbaikan, dengan angka per September 2025 senilai Rp 159,8 triliun, lebih tinggi dari realisasi yang sama pada tahun lalu Rp 158,3 triliun.

"Kalau kita lihat dari revenue yang neto, setelah kita kurangi pengembalian pajak itu kita masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang positif month-to-month di September," papar Bimo.

Bila merujuk pada kinerja per jenis pajaknya secara bruto, Bimo menekankan, mayoritas juga mengalami kenaikan. PPh Pasal 21 misalnya tumbuh 1,7% dari Rp 191,8 triliun per Januari-September 2024 menjadi Rp 195 triliun untuk periode Januari-September 2025.

Setoran PPh Badan pun naik dari sebelumnya Rp 287,3 triliun menjadi Rp 309,7 triliun secara bruto didukung oleh profitabilitas perusahaan pertanian tanaman, ketenagalistrikan, industri minyak kelapa sawit, aktivitas penunjang angkutan, dan pertambangan bijih logam.

PPN Impor juga masih mampu tumbuh dari periode Januari-September 2024 senilai Rp 198,9 triliun menjadi Rp 229,8 triliun pada periode yang sama tahun ini.

Sementara itu, untuk kinerja PPN Dalam Negeri secara bruto memang masih mengalami tekanan dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp 505,2 triliun menjadi Rp 497,2 triliun pada periode Januari-September 2025.

Berdasarkan sektor usahanya, Bimo mengatakan, setoran pajaknya juga mayoritas secara bruto masih tumbuh. Misalnya, sektor industri pengolahan mampu naik dari Rp 443,8 triliun menjadi Rp 452,3 triliun terutama disumbang oleh industri minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, kendaraan bermotor roda empat, barang kimia lainnya, dan farmasi.

Sektor industri keuangan juga tumbuh dari Rp 181,1 triliun menjadi Rp 190,3 triliun, dan sektor pertambangan dari Rp 181,7 triliun menjadi Rp 185,8 triliun terutama didukung setoran subsektor tembaga, migas, emas dan perak, serta timah.

Adapun sektor yang masih lemah setoran pajaknya ialah untuk perdagangan dari Rp 376,9 triliun menjadi hanya Rp 370,9 triliun. Terutama dipengaruhi penurunan setoran untuk subsektor perdagangan mobil dan perdagangan besar balas jasa.

"Jadi ini kita mulai melemparkan kepada teman-teman bahwa data kinerja perpajakan juga sebenarnya bisa disandingkan untuk memprediksi kinerja sektor. Tentu tergantung kepada bagaimana efektif kita memungut pajak dan di sektor-sektor tertentu pengecualian pajaknya juga bisa kita kualifikasikan yang dalam bentuk tax expenditure," ungkap Bimo.