DUBAI - Penumpang berbayar telah disambut di atas layanan kereta api nasional pertama Uni Emirat Arab sebagai fase awal dari jaringan kereta ekspres yang telah lama ditunggu-tunggu yang pada akhirnya akan menghubungkan 11 kota di seluruh wilayah tersebut, yang dibuka untuk umum.

Melansir CNN, layanan pertama yang beroperasi di negara Timur Tengah ini berangkat dari Fujairah di Teluk Oman pada pukul 05.34 waktu setempat pada hari Selasa (21.34 ET pada hari Senin). Layanan perdana tersebut membutuhkan waktu satu jam 45 menit untuk menempuh jarak sekitar 250 kilometer (155 mil) dan tiba di Stasiun Mohammed Bin Zayed City di ibu kota Abu Dhabi pada pukul 7:19 pagi (11:19 malam ET pada hari Senin).

Ini adalah layanan pertama dari enam layanan yang dijadwalkan beroperasi pada hari pertama jaringan tersebut, saat operator Etihad Rail meluncurkan "fase operasional perkenalan," menurut siaran pers yang dikirim ke CNN.

Lebih dari 10.000 tiket terjual untuk layanan kereta api baru tersebut sebelum peluncurannya, kata Etihad Rail dalam siaran pers tersebut.

Etihad Rail telah menjanjikan pelanggannya "pengalaman perjalanan modern," lengkap dengan pendingin udara, Wi-Fi di dalam kereta, stopkontak, dan tempat duduk yang dipesan. Juga ditawarkan "layanan kelas premium" untuk "kenyamanan dan kemudahan yang lebih besar," menurut perusahaan tersebut.

Kereta api baru ini memberikan "pengalaman perjalanan modern," menurut perusahaan kereta api tersebut, lengkap dengan pendingin udara, Wi-Fi, dan stopkontak di setiap tempat duduk.

Azza Alsuwaidi, kepala operasional Etihad Rail, mengatakan dalam siaran pers: “Keberangkatan pertama dari Fujairah pagi ini adalah momen di mana visi nasional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memberi orang cara baru untuk terhubung satu sama lain, dengan peluang, dan dengan tempat-tempat yang membuat negara kita begitu unik. Bertahun-tahun dari sekarang, penumpang hari ini akan dapat mengatakan bahwa mereka berada di sana sejak awal.”

Jaringan ini akan diperluas akhir tahun ini ketika Stasiun Kereta Dubai dan Stasiun Kereta Al Dhaid akan dibuka pada 30 September, diikuti oleh stasiun di Al Dhafra tiga bulan kemudian. Rute keseluruhan akan selesai pada akhir Maret tahun depan dengan pembukaan stasiun Sharjah, menurut Etihad Rail.

Tarif mulai dari AED55 (USD15) untuk Kelas Comfort dan AED120 (USD33) untuk Kelas Premium. Saat ini, armada perusahaan terdiri dari 13 kereta, masing-masing berkapasitas 400 penumpang.

Jaringan sepanjang 900 kilometer (560 mil) ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk mengurangi jejak karbon UEA dan mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan.

Ketika semua stasiun dibuka, jaringan ini akan menghubungkan Teluk Oman ke Teluk Persia, melewati emirat, ke pedalaman Abu Dhabi dan ke Ghuweifat di perbatasan Arab Saudi.

Warga Emirat dikenal karena kecintaan mereka pada mobil, jadi memperkenalkan sistem kereta api berarti harus menemukan solusi untuk mengangkut orang antara stasiun kereta api dan rumah mereka atau tujuan lain.

Abdulla Hamad AlGhfeli, penjabat direktur jenderal Pusat Transportasi Terpadu, badan pemerintah yang bertanggung jawab atas transportasi, mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama erat dengan Etihad Rail.

“Bersama-sama, kami telah mengintegrasikan kereta penumpang dengan jaringan transportasi umum Abu Dhabi yang lebih luas, sehingga memudahkan penduduk dan pengunjung untuk melanjutkan perjalanan mereka menggunakan bus, taksi, dan layanan mobilitas lainnya,” katanya.

Mungkin ada banyak kegembiraan atas pembukaan di UEA, tetapi apakah munculnya perjalanan kereta api akan berdampak pada pariwisata internasional masih harus dilihat.

“Sejujurnya, saya sendiri tidak yakin akan signifikansinya,” kata pakar perjalanan kereta api Mark Smith, pendiri situs web kereta api populer The Man in Seat 61.

“Pada tahap ini, kereta tersebut belum menghubungkan Abu Dhabi dengan dunia luar, saya tidak mendengar banyak orang yang pergi ke sana, dan apakah ada yang ingin pergi ke tempat tujuan kereta baru ini?”

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab (UEA), sepakat menjajaki penguatan kerja sama investasi, pariwisata, hingga bidang-bidang lainnya dalam kerangka kolaborasi yang saling menguntungkan.

Hal tersebut mengemuka saat Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha menemui Pemimpin Ras Al Khaimah dan Anggota Dewan Federal Tertinggi UEA Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi di Ras Al Khaimah, UEA, Senin (29/6/2026).

"Duta Besar Judha Nugraha menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah Ras Al Khaimah serta menegaskan kesiapan Indonesia memperluas kolaborasi yang saling menguntungkan," sebut keterangan tertulis KBRI Abu Dhabi, yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak setuju meningkatkan kerja sama di bidang investasi, pengembangan hubungan antarkomunitas bisnis dan antarpelaku usaha, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Dubes Judha secara khusus menyampaikan kesiapan Indonesia menyalurkan sumber daya manusia profesional guna mendukung pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan di Ras Al Khaimah dalam pertemuan bersama Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi tersebut.

Indonesia turut menyambut baik peluang kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan, kata KBRI Abu Dhabi.

Disampaikan KBRI Abu Dhabi, pertemuan tersebut adalah bagian dari upaya pihaknya mempererat hubungan antara Indonesia dan UEA yang pada tahun 2026 ini sudah terjalin selama 50 tahun.

Penguatan kerja sama dengan Ras Al Khaimah juga dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama produktif antara Indonesia dengan seluruh 7 negara bagian di UEA.

"KBRI Abu Dhabi akan terus mendorong berbagai tindak lanjut konkret guna memperluas kemitraan Indonesia dengan seluruh emirat di UEA," sebut KBRI Abu Dhabi.

Menurut KBRI Abu Dhabi, Ras Al Khaimah merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di UEA, dengan kekuatan pada sektor manufaktur, pariwisata, properti, serta kawasan industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ras Al Khaimah berkembang pesat sebagai destinasi investasi dan pariwisata internasional yang menawarkan iklim usaha yang kompetitif dan ramah bagi investor asing.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Uni Emirat Arab (UEA) akan keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mulai 1 Mei.

Kantor berita negara UEA, WAM, melaporkan keputusan UEA keluar dari OPEC itu sejalan dengan strategi jangka panjang sektor energi Abu Dhabi.

"Keputusan ini selaras dengan visi strategis dan ekonomi jangka panjang Uni Emirat Arab serta pengembangan sektor energinya, termasuk percepatan investasi dalam produksi energi domestik," bunyi pemberitaan WAM, Selasa (28/4).

OPEC merupakan kelompok negara penghasil minyak utama yang mengoordinasikan kebijakan produksi, serta mampu memengaruhi pasokan serta harga minyak global.

Keluarnya UEA dari OPEC dinilai menjadi pukulan besar bagi organisasi minyak tersebut, termasuk bagi anggota utamanya, yaitu Arab Saudi.

Secara kolektif, OPEC menyumbang 36 persen dari produksi minyak dunia, juga secara bersama-sama menguasai hampir 80 persen dari total cadangan dunia.

UEA sebelumnya telah lama mendorong kenaikan kuota produksi di dalam OPEC. Langkah itu mencerminkan ambisi Abu Dhabi untuk memperluas kapasitas produksi, jauh di atas batas yang ditetapkan organisasi.

OPEC sendiri didirikan pada 1960 oleh Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, dan Kuwait. Uni Emirat Arab bergabung tujuh tahun kemudian.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah untuk mendirikan pusat keuangan pengelola aset kekayaan, atau family office, kembali mengemuka pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah gejolak geopolitik, pemerintah berencana meniru cara Abu Dhabi mengelola triliunan kekayaan keluarga dan menerapkannya di Bali.

Wacana pendirian family office awalnya muncul di akhir-akhir pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin proses penjajakan. Kini, Purnawirawan Jenderal TNI ini memimpin Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Pada 2024, Luhut dan sejumlah pejabat pemerintah termasuk Kementerian Hukum (saat itu Kementerian Hukum dan HAM) berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA) guna membahas pembentukan family office. Pemerintah saat itu menyatakan bakal mempercepat penyusunan regulasi yang mengakomodasi hal tersebut.

Salah satu syarat pendirian family office adalah adopsi sistem hukum common law. Indonesia akan mengadopsi dan memodifikasi regulasi yang mengatur terkait dengan entitas badan usaha, perpajakan, jasa keuangan serta keimigrasian sesuai konteks lokal dan kepentingan Indonesia.

Penjajakan pun ikut dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut pemerintah sedang mengkaji berbagai aturan guna memastikan family office bisa benar-benar berjalan dan berfungsi.

"Ini sedang kami detailkan, tim kami cukup intens sekali malah antara DEN dan juga Kementerian Investasi. Kami kelihatannya lebih memakai sistem family office yang di Abu Dhabi karena itu salah satu yang paling sukses," terangnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/4/2026).

Selain mengenai adopsi common law, pemerintah Indonesia bersama Abu Dhabi juga ikut mengkaji berapa potensi dana yang bisa masuk ke Indonesia untuk dikelola. Menurut Rosan, pembicaraan kedua negara sudah cukup intens.

Pada Rapat Kerja Pemerintah pekan lalu, Rabu (8/4/2026), Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mendengar proposal Luhut untuk mendirikan pusat keuangan khusus atau special financial center di Bali sejak lama.

"Rencana kami mau bikin special financial center. Kita lagi cari tempat, kalau pak Luhut sarankannya di Bali. Enggak tahu Pak Luhut senang banget Bali," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut ide ini relevan dengan situasi yang sekarang terjadi di berbagai negara terdampak tensi geopolitik, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Dengan modal stabilitas dan keamanan, Indonesia dinilai berpeluang menerima berbagai aset investasi yang masuk.

"Ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau ke mana? Negara mana yang tidakk perang sekarang, kasih tahu. Indonesia salah satu yang paling diminati," kata Prabowo.

Regulasi Disiapkan Sejak Lama

Sejatinya landasan hukum untuk family office telah difasilitasi pada Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Omnnibus Law Sektor Keuangan itu mengatur ihwal pengelolaan instrumen keuangan dan/atau pengelolaan dana perwalian sebagai bentuk pengembangan pasar keuangan. Pengelolaannya melalui badan pengelola instrumen keuangan atau special purpose vehicle (SPV).

SPV dapat menerima penitipan dan pengelolaan (trust) atas harta milik penitip harta trust berdasarkan perjanjian tertulis antara penerima dan pengelola harta trust (trustee), dengan penitip harta (settlor) untuk kepentingan penerima manfaat (beneficial owner).

SPV juga melakukan sekuritisasi atas aset-aset dimaksud termasuk dengan menerbitkan surat berharga hasil sekuritisasi kepada investor. Ini menjadi salah satu alternatif skema pembiayaan.

Bentuk SPV nantinya merupakan perseroan terbatas (PT), sedangkan trustee dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan. Keduanya harus memeroleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) menyebut pembentukan SPV dan Trustee ini akan ditindaklanjuti dengan produk hukum turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Di sisi lain, Trustee khususnya ditujukan untuk pengelolaan dana perwalian, yang berpotensi dimanfaatkan dalam pengelolaan dana filantropi, pengelolaan warisan, dan berbagai skema investasi.

Plt. Dirjen SPSK Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, kehadiran instrumen SPV dan Trustee ini akan melengkapi instrumen keuangan yang telah ada saat ini dan diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia.

"Penyusunan RPP mengenai SPV dan Trustee saat ini masih berlangsung. Penajaman substansi dan konsultasi masih terus dilaksanakan, dengan turut melibatkan para pemangku kepentingan terkait," ujar Herman saat diminta konfirmasi oleh Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Herman juga menyebut penyusunan RPP ini turut melibatkan berbagai kementerian/lembaga seperti OJK, Bank Indonesia (BI) serta DEN. Kerangka hukum pada RPP akan mengatur lebih umum mengenai operasionalisasi SPV dan Trustee, termasuk kriteria pihak yang dapat menjadi SPV/Trustee.

"Dan pengaturan yang lebih detail akan diatur dalam peraturan otoritas terkait, misalkan Peraturan OJK," lanjutnya.

Prospek Family Office
Prospek Family Office di Dunia berdasarkan survey	Responden yang disurvei	AUM (Asset Under Management)/AUS (Asset Under Supervision) (miliar dolar AS)
JP Morgan (2026)	333	1,165
Citi (2025)	346	2,1

Berdasarkan Global Family Office Report 2025 yang dirilis Citi Wealth, berbagai faktor memengaruhi prospek bisnis family office di seluruh dunia. Contohnya, meningkatnya penggunaan akal imitasi (AS), kebijakan moneter maupun pemerintah Amerika Serikat (AS) serta tensi geopolitik.

Pada tahun lalu, perang dagang menjadi kekhawatiran utama oleh 60% dari total responden Citi Wealth yakni 346 family office di total 45 negara. Jumlahnya meningkat secara eksponensial dari 338 pada 2024, 268 pada 2023 dan 126 pada 2022.

Nilai kekayaan yang dikelola family office mencapai US$2,1 miliar.

Pada 2025, sebelum meletusnya perang AS-Israel dan Iran pada Februari 2026 lalu, risiko perang di Timur Tengah maupun Rusia-Ukraina dinilai secara substansial berdampak paling minim kepada bisnis tersebut. Investor dinilai semakin terbiasa dengan kondisi dua perang tersebut tahun lalu.

Dari responden yang disurvei Citi Wealth, jumlah family office terbesar atau 41% berasal dari Amerika Utara. Kemudian, Eropa, Timur Tengah dan Afrika 23%; Asia Pasifik 29%; serta Amerika Latin 7%. Responden dengan kepemilikan aset yang dikelola (AUM) lebih dari US$500 juta sebesar 47%.

Keberadaan family office paling banyak berada di Amerika Utara, atau setara AUM melebihi US$500 juta. Sementara itu, proporsi terendah ada di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika yaitu 35% saja.

Proporsi family office di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika dan Asia Pasifik cukup mirip. Masing-masing kawasan lebih banyak mengelola aset atau AUM di bawah US$500 juta sebesar 65% dan 64%, sebaliknya AUM di atas US$500 juta hanya sekitar 35%.

Kepemilikan family office kemudian lebih terekam pada laporan yang diterbitkan PricewaterhouseCoopers (PwC) bertajuk Global Family Office Deald Study 2025. Pebisnis, keluarga konglomerat maupun industri dinasti merupakan pemilik family office terbesar yaitu 31%.

Sementara itu, laporan HSBC 2024 lalu mengungkap seperempat family office di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) muncul baru dalam lima tahun belakangan.

"Ini menyoroti kebangkitan keluarga super kaya di kawasan ini dan meningkatnya daya tarik family office," dikutip dari The Mena Family Office Landscape Report 2024.

Setengah dari populasi family office di kawasan tersebut diduga berpusat di Uni Emirat Arab (UEA). Sebesar 30% dari aset yang dapat diinvestasikan berlokasi di Dubai.

Di sisi lain, terdapat keunikan tersendiri pada family office di MENA. Sepertiga dari keluarga yang berpartisipasi pada institusi tersebut menerapkan prinsip investasi dalam koridor ajaran Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Merek-merek mewah ikut menghadapi tekanan karena perang di Iran. Penjualan merek-merek mewah terbesar Eropa dikabarkan menurun di Dubai dan Abu Dhabi.

Ini menjadi pukulan baru bagi industri barang mewah yang sebelumnya sudah terus menyusut dalam tiga tahun terakhir. Dilansir Reuters, Senin (13/4/2026), merek-merek mewah pada Maret melaporkan penurunan penjualan sebesar 30–50 persen di Mall of the Emirates, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Dubai, Uni Emirat Arab.

Menurut sumber yang mengetahui data tersebut, angka ini mencerminkan dampak konflik terhadap sektor mewah. Brand LVMH, Kering, dan Hermes dijadwalkan melaporkan penjualan kuartalan mereka pekan ini.

Jumlah pengunjung di Mall of the Emirates, yang menjadi rumah bagi butik mewah seperti Louis Vuitton dan Dior (LVMH), Gucci (Kering), Cartier (Richemont), Chanel, dan Rolex, serta dilengkapi resor ski indoor dan klinik kesehatan dilaporkan turun 15 persen pada Maret, menurut sumber tersebut.

Sementara itu, lalu lintas pengunjung di Dubai Mall yang lebih populer di kalangan wisatawan turun sekitar 50 persen, menurut dua sumber industri. Ini mengindikasikan potensi penurunan penjualan yang lebih besar.

Di Abu Dhabi, pusat belanja yang lebih kecil dan tidak terlalu bergantung pada wisatawan, penjualan di mal Galleria pada Maret lebih stabil, tetapi tetap turun sekitar 10 persen, menurut sumber kedua. Tidak ada pihak pengelola Mall of the Emirates, Dubai Mall, maupun Galleria yang memberikan komentar kepada Reuters.

LVMH, Kering, dan Hermes juga tidak menanggapi permintaan komentar terkait penjualan mereka di Timur Tengah dan dampak konflik tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menggarap pembangunan pusat keuangan atau family office yang nantinya akan menerapkan sistem di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung rencana yang tengah dijajaki oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu pada Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani pun mengaku pihaknya juga ikut membahas rencana itu dengan DEN. Dia menyebut kedua instansi tengah mengkaji pembangunan family office baik termasuk dari sisi peraturannya.

"Dan yang paling penting bagaimana kalau itu ada benar-benar bisa berjalan dan berfungsi, tetapi ini sedang kami detailkan, tim kami cukup intens sekali malah antara DEN dan juga Kementerian Investasi. Kami kelihatannya akan lebih memakai sistem family office yang di Abu Dhabi," terangnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Rosan, pemerintah sudah menjajaki pembicaraan dengan pihak Abu Dhabi mengenai ambisi family office di Indonesia. Salah satu hal yang dibicarakan mengenai sistem hukum yang akan diterapkan yaitu common law.

Untuk diketahui, common law adalah sistem hukum yang digunakan oleh negara-negara seperti Singapura, Hong Kong maupun UEA. Kedua negara tersebut dikenal sebagai negara-negara dengan pusat keuangan global yang mengelola berbagai investasi asing.

"Dan kami kaji berapa potensi dana yang masuk ke sini. Ini sudah pembicaraan cukup intens," kata pria yang juga CEO Danantara itu.

Adapun, pada Rapat Kerja Pemerintah pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menyinggung bahwa rencana pembangunan special financial center sudah lama disampaikan oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kepadanya.

Menurut Prabowo, Luhut mengusulkan agar nantinya pusat keuangan ini dibangun di Bali..

"Rencana kami mau bikin special financial center. Kita lagi cari tempat, kalau pak Luhut sarankannya di Bali. Enggak tahu Pak Luhut senang banget Bali," terangnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut ide ini relevan dengan situasi yang sekarang terjadi di berbagai negara terdampak tensi geopolitik, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Dengan modal stabilitas dan keamanan, Indonesia dinilai berpeluang menerima berbagai aset investasi yang masuk.

"Ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau ke mana? Negara mana yang tidakk perang sekarang, kasih tahu. Indonesia salah satu yang paling diminati," kata Prabowo.

Sebelumnya, Luhut mengaku sedang mendorong agar Indonesia menerapkan sistem hukum common law agar bisa membuat pusat keuangan di dalam negeri alias family office. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia sebagian besar menganut sistem hukum civil law.

Luhut mengeklaim wacana pembuatan family office di Indonesia sudah direspons positif oleh sejumlah konglomerat dunia. Namun, syarat agar mereka masuk ke family office dan menanamkan uangnya di Indonesia apabila Indonesia menerapkan common law.

"Karena orang-orang kaya, ya, saya enggak bisa sebut nama-namanya, ya, itu semua bilang once kalian jadi [family office] kami masuk, tetapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kami koordinasi dengan Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali, dan itu bisa enggak melanggar aturan," jelas Luhut usai memberikan keynote speech pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran secara terang-terangan membidik pusat data (data center) kecerdasan buatan (AI) raksasa, Stargate, yang berlokasi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Proyek ambisius senilai US$30 miliar atau setara Rp509 triliun tersebut menjadi target utama dalam daftar ancaman yang dirilis IRGC. Stargate merupakan hasil kolaborasi teknologi tingkat tinggi yang melibatkan barisan korporasi global seperti Nvidia, OpenAI, Cisco, Oracle, SoftBank, serta perusahaan AI lokal UEA, G42.

Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ebrahim Zolfaghari mengatakan rencana penghancuran fasilitas strategis milik Amerika Serikat dan sekutunya adalah balasan atas rangkaian serangan yang mereka lakukan selam ini.

Dalam video yang beredar, pihak Iran menampilkan citra satelit lokasi Stargate bersandingan dengan wajah-wajah pemimpin perusahaan teknologi besar asal Negeri Paman Sam.

“Stargate merupakan target sah sebagai balasan atas tindakan Amerika,” ujar Zolfaghari, dikutip Selasa (7/4/2026)

Analis dari Carnegie Endowment for International Peace, Sam Winter-Levy, menilai langkah Iran ini bertujuan meningkatkan beban biaya ekonomi bagi AS dan negara-negara Teluk. Dengan menyerang infrastruktur AI, Teheran mencoba menekan jantung kerja sama ekonomi digital yang sedang tumbuh pesat di kawasan tersebut.

Menurut Winter-Levy, pusat data merupakan "target lunak" yang sangat rentan. Infrastruktur ini memiliki ketergantungan kritis pada pasokan energi serta sistem pendinginan yang stabil. Gangguan fisik pada fasilitas semacam ini dapat berdampak sistemik terhadap sektor perbankan, logistik, hingga layanan digital global.

Ancaman terhadap Stargate muncul setelah adanya laporan kerusakan fisik pada fasilitas Amazon Web Services (AWS) di Bahrain dan UEA akibat serangan pesawat nirawak (drone) pada awal Maret lalu. Hal ini membuktikan risiko terhadap infrastruktur cloud komersial bukan lagi sekadar teori, melainkan ancaman nyata di zona konflik.

Pusat data Stargate sendiri diposisikan sebagai klaster komputasi AI terbesar di luar daratan Amerika Serikat. Pada tahap awal tahun 2026, proyek ini ditargetkan menghasilkan daya 200MW dan diproyeksikan berkembang hingga kapasitas 1GW. Pembangunan masif ini merupakan bagian dari ambisi UEA untuk memimpin sektor AI global pada 2031.

Kanal Telegram yang terafiliasi dengan IRGC turut merilis daftar 18 perusahaan yang dianggap sebagai sasaran. Nama-nama besar seperti Microsoft, Google, Meta, Apple, Intel, Tesla, hingga Boeing masuk dalam bidikan karena dituding memfasilitasi operasi militer dan intelijen melalui teknologi informasi.

Pakar keamanan teknologi independen, Lukasz Olejnik, mengingatkan para investor dan perusahaan asuransi untuk menghitung ulang premi risiko investasi di hub teknologi Timur Tengah. Jika ancaman fisik terus berlanjut, posisi negara-negara Teluk sebagai rumah data global yang aman akan sulit dipertahankan.

Secara geopolitik, Stargate merupakan simbol dominasi teknologi Barat di luar wilayah domestik mereka. Departemen Perdagangan AS sebelumnya membingkai proyek ini sebagai langkah krusial untuk memastikan kepemimpinan komputasi global. Kini, ketidakpastian keamanan tersebut berpotensi mendorong firma teknologi dunia untuk mengevaluasi kembali rencana ekspansi mereka di wilayah Teluk.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Harga inap di hotel-hotel berbintang di Dubai dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), anjlok hingga 75 persen akibat eskalasi ketegangan di kawasan Teluk. Kantor berita RIA Novosti menganalisis harga per hari untuk dua tamu dengan tanggal inap awal April.

Rata-rata harga inap per hari di hotel berbintang empat terpantau jatuh hingga 75 persen. Sementara harga di hotel berbintang lima anjlok lebih dari 66 persen.

Di Abu Dhabi, misalnya, harga kamar di hotel berbintang empat Mercure ditawarkan sebesar 54 dolar AS atau sekitar Rp918 ribu. Harga ini jatuh dibanding harga 200--250 dolar AS atau sekitar Rp4,25 juta yang ditawarkan pada Januari hingga Februari.

Kondisi yang sama juga terjadi di hotel TRYP by Wyndham dengan harga kamar per hari mulai dari 57 dolar AS, Ramada Downtown di harga 54 dolar AS, dan La Quinta by Wyndham di harga 61 dolar AS.

Sementara, hotel berbintang lima di Abu Dhabi memberlakukan diskon kira-kira setengah hingga dua per tiga dari harga aslinya. Kamar di hotel Rixos Marina dijual mulai 225 dolar AS per malam, sementara Ritz Carlton mulai dari 231 dolar AS, Shangri-La pada harga 201 dolar AS, dan Raddison di harga 125 dolar AS.

Di Dubai, hotel-hotel berbintang empat yang menjual kamar mereka seharga 50-60 dolar AS antar lain Stella di Mare, Time Oak, dan Hyatt Place. Untuk harga inap di hotel berbintang lima di Dubai, Dusit Thani menawarkan harga mulai dari 95 dolar AS.

Selain itu, Hilton Jumeirah dari harga 155 dolar AS, Pullman Jumeirah pada harga 90 dolar AS, Raddison Blu di harga 87 dolar AS, dan Movenpick Jumeirah di harga 167 dolar AS. Padahal udara di UEA sedang kondusif untuk berlibur dengan suhu pada siang hari di UEA sepanjang bulan April diperkirakan ada pada rentang 25-30 derajat Celsius.

Sebelumnya pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Sebagai tanggapan, Iran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melaporkan, pengoperasian pesawat oleh maskapai penerbangan asing seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad Airways, berangsur pulih dari dampak konflik di Timur Tengah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan, seiring dengan mulai dibukanya kembali wilayah udara Uni Emirat Arab, sejumlah maskapai telah mengoperasikan penerbangan secara terbatas.

“Emirates telah melaksanakan penerbangan terbatas dari dan menuju Jakarta dan Denpasar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/3/2026).

Namun demikian, operasional sempat terdampak oleh gangguan pada fasilitas fuel farm di Bandar Udara Dubai pada 16 Maret 2026 yang menyebabkan keterlambatan dan penyesuaian jadwal penerbangan.

Penanganan penumpang terdampak terus dilakukan, termasuk melalui pengangkutan penumpang strandedsecara bertahap.

Maskapai Etihad Airways juga telah mengoperasikan penerbangan terbatas dan merencanakan peningkatan frekuensi penerbangan sebagai bagian dari langkah kontinjensi, khususnya untuk rute Jakarta dan Denpasar menuju Abu Dhabi.

Hingga tanggal 17 Maret 2026 pukul 10:30 WIB, terdapat dua pesawat yang masih berstatus stranded di Indonesia, masing-masing satu unit di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan satu unit di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang keduanya dioperasikan oleh Qatar Airways.

Qatar Airways telah melaksanakan penerbangan repatriasi sejak 8 Maret 2026 dan secara bertahap membuka kembali layanan penerbangan terbatas dari Jakarta.

Penanganan penumpang terdampak, termasuk jemaah umrah, telah dilakukan melalui mekanisme pengembalian dana, penjadwalan ulang, maupun pengalihan ke maskapai lain.

Per tanggal 16 Maret 2026, tidak terdapat lagi penumpang stranded di Jeddah yang ditangani oleh Qatar Airways.

Di sisi lain, sejumlah maskapai yang melayani penerbangan langsung ke Arab Saudi seperti Saudi Arabian Airlines, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Flyadeal tetap beroperasi normal dan tidak terdampak konflik.

Selain itu, penerbangan tidak langsung melalui negara ketiga yang dioperasikan oleh berbagai maskapai internasional juga telah kembali berjalan normal dan siap mengakomodasi kebutuhan perjalanan penumpang.

Untuk itu, Lukman menekankan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk otoritas penerbangan sipil, operator bandara, dan maskapai, guna memastikan kelancaran operasional penerbangan serta memberikan perlindungan dan pelayanan optimal kepada seluruh penumpang.

Sebelumnya pada awal Maret lalu, seluruh penerbangan dari Qatar dan Dubai, Uni Emirat Arab ke Bali dibatalkan imbas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Adapun, maskapai yang telah membatalkan atau tidak mengoperasionalkan penerbangan antara lain Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Malaysia Airlines, Phillipine Airlines, Indigo Airlines, Srilanka Airlines, China Southern Airlines, Singapore Airlines dan Scoot.

Operasi di ladang gas Shah milik Uni Emirat Arab (UEA) untuk sementara dihentikan menyusul serangan drone pada Senin (16/3).

Otoritas setempat dilaporkan telah berhasil mengendalikan dan memadamkan kebakaran di salah satu ladang gas terbesar di dunia tersebut.

Berdasarkan laporan Reuters yang mengutip kantor media Abu Dhabi, otoritas menyatakan tidak ada korban luka dalam insiden ini.

"Ladang gas Shah merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan berlokasi sekitar 180 kilometer di barat daya Abu Dhabi," tulis laporan Reuters, dikutip Selasa (17/3).

Situs ADNOC dan data Energy Institute mencatat pabrik gas Shah memiliki kapasitas produksi 1,28 miliar kaki kubik standar gas per hari, sekitar seperlima dari total produksi UAE, serta 4,2 juta ton sulfur per tahun atau sekitar 5 persen dari pasokan global.

Produksi minyak harian UEA dilaporkan turun lebih dari setengahnya akibat konflik AS-Israel melawan Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

Dua sumber Reuters mengungkap rentetan peristiwa tersebut memaksa perusahaan minyak pemerintah UEA, ADNOC, melakukan penghentian produksi secara luas.

Operasi pemuatan minyak di Pelabuhan Fujairah, salah satu terminal ekspor utama UEA, juga sempat dihentikan dua kali dalam beberapa hari terakhir akibat insiden serangan drone terpisah. Namun, sebagian aktivitas pemuatan minyak di lokasi tersebut kini telah kembali berjalan.

KOMPAS.com - Bursa saham Dubai dan Abu Dhabi anjlok pada Rabu (3/3/2026). Perdagangan kembali dibuka setelah penghentian selama dua hari akibat serangan rudal dan drone Iran ke kawasan Teluk.

Reuters melaporkan otoritas pasar modal Uni Emirat Arab menutup Abu Dhabi Securities Exchange dan Dubai Financial Market pada 2-3 Maret. Penutupan dilakukan untuk mencegah kepanikan pasar.

Langkah ini tergolong jarang terjadi. Bursa biasanya tutup saat hari libur resmi atau masa berkabung nasional.

Kapitalisasi pasar kedua bursa mencapai sekitar 1,1 triliun dollar AS. Penutupan sementara membekukan transaksi aset bernilai miliaran dollar AS.

Investor menunggu kepastian terkait skala kerusakan akibat serangan. Serangan menghantam bandara, pelabuhan, dan kawasan permukiman di kedua emirat.

Perdagangan dibuka kembali dan tekanan jual langsung muncul. Indeks utama Dubai, DFMGI, turun 4,7 persen. Penurunan ini menjadi yang terdalam sejak Mei 2022.

Saham pengembang properti Emaar Properties turun 4,9 persen. Saham maskapai berbiaya rendah Air Arabia melemah 5 persen. Saham Emirates NBD turun 5 persen.

Indeks Abu Dhabi, FTFADGI, turun 3,6 persen. Penurunan ini juga menjadi yang terdalam sejak Mei 2022. Saham First Abu Dhabi Bank melemah 5 persen.

Sektor energi ikut tertekan. Saham Dana Gas dan TAQA masing-masing turun 5 persen. Saham Aldar Properties terkoreksi 5 persen.

Perusahaan energi ADNOC berada di bawah tekanan. Aksi jual terjadi di sektor energi secara bersamaan.

Kedua bursa menetapkan batas bawah harga sementara minus 5 persen untuk seluruh sekuritas. Kebijakan ini diterapkan untuk meredam gejolak pasar.

Abu Dhabi Securities Exchange meminta perusahaan tercatat mengevaluasi dampak finansial dan operasional akibat situasi geopolitik. Emiten diminta mengungkapkan informasi material yang memengaruhi keputusan investor.

Ahmad Assiri, ahli strategi riset Pepperstone, menilai penutupan bursa memberi sinyal regulator memprioritaskan stabilitas pasar dan proses penemuan harga yang tertib.

“Karena pasar Arab Saudi sudah lebih dulu menyerap guncangan awal, setelah sempat turun 5 persen pada Minggu lalu lalu pulih dan mencatat kenaikan pada Selasa, pembukaan kembali pasar Uni Emirat Arab diperkirakan akan mengikuti pola pemulihan tersebut sampai batas tertentu,” kata Assiri.

Pasar saham Arab Saudi mulai pulih. Indeks Tadawul All Share Index naik 0,6 persen dan melanjutkan penguatan sesi sebelumnya.

Kenaikan dipimpin saham Saudi Basic Industries Corp yang naik sekitar 3 persen. Perusahaan mencatat kerugian bersih besar pada 2025 akibat penurunan nilai aset dan pelepasan bisnis di Eropa serta Amerika.

Saham Jabal Omar Development melonjak lebih dari 8 persen setelah perusahaan melaporkan kenaikan laba tahunan.

Indeks Qatar QSI naik 0,3 persen. Saham Qatar Gas Transport menguat 1,8 persen. Saham Industries Qatar turun 1,3 persen setelah perusahaan mengumumkan penghentian sementara dan pengurangan produksi sejumlah produknya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Bursa saham Dubai dan Abu Dhabi anjlok pada Rabu (4/3/2026) setelah dibuka kembali usai penghentian perdagangan selama dua hari.

Dilansir dari Reuters, Uni Emirat Arab (UEA) menutup pasar saham selama dua hari karena gelombang serangan rudal dan drone Iran.

Sejak akhir pekan lalu, rudal dan drone Iran menghantam pangkalan Amerika Serikat (AS) di UEA, serta sejumlah infrastruktur lainnya.

Indeks saham utama Dubai merosot 4,7 persen pada awal perdagangan, penurunan intraday terbesar sejak Mei 2022

Penurunan dipimpin oleh pengembang properti Emaar Properties dan maskapai penerbangan murah Air Arabia.

Di Abu Dhabi, indeks turun 3,6 persen saat pembukaan. Ini juga merupakan penurunan paling tajam sejak Mei 2022.

Saham bank terbesar di negara itu, First Abu Dhabi Bank, mencatat penurunan lima persen.

Perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel pecah pada Sabtu, setelah keduanya menyerang Negeri Mullah itu dan membunuh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Iran membalasnya dengan menyerang Israel dan pangkalan AS di Timur Tengah. Teheran juga menyasar fasilitas energi di kawasan Teluk. (Wahyu Dwi Anggoro)