JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghargai kebebasan akademik di kampus. Penegasan ini disampaikan Juri merespons awak media yang menanyakan maksud pidato Prabowo tentang 'kebebasan lain-lain di kampus' saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026, di JCC, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

"Iya, Presiden selalu menyampaikan bahwa kampus memiliki kebebasan akademik dan semua orang juga tahu tidak perlu dibantah dan Presiden sangat paham dan menghargai kebebasan akademik di kampus," tegas Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri menjelaskan, yang menjadi penekanan Presiden Prabowo adalah bahwa kebebasan di kampus harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selama didasarkan pada kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, dan nilai-nilai akademik, maka kebebasan tersebut sah dan diperbolehkan.

"Penekanan adalah kebebasan akademik, jadi sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, maka kebebasan di kampus itu sah dan boleh-boleh saja," ujar Juri.

Juri menambahkan, istilah kebebasan lain-lain yang disampaikan Presiden Prabowo merujuk pada aktivitas atau penggunaan kebebasan di lingkungan kampus yang tidak lagi berlandaskan nilai akademik. "Masalahnya adalah apakah kebebasan-kebebasan yang dipergunakan oleh banyak kalangan di kampus mencerminkan kebebasan akademik atau di luar hal-hal yang sama sekali tidak berdasarkan pada nilai-nilai akademik. Nah itu yang menjadi catatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026, menegaskan bahwa universitas adalah tempat untuk mengembangkan gagasan, pemikiran, dan inovasi, bukan menjadi tempat pertentangan yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Saya kemarin sampaikan, kita berbeda pandangan tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan perbedaan pandangan di lingkungan akademik merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian penting dari proses intelektual di kampus. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan akademik harus dimaknai sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi.

"Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain, apalagi kampus menjadi tempat pemikiran-pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi," katanya.

Oleh karena itu, kata Prabowo, kampus harus memberikan manfaat kepada rakyat, yang sudah membiayai lembaga pendidikan. "Untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti peran penting sektor swasta dalam pembangunan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai sektor, termasuk swasta, turut menikmati berbagai bentuk dukungan negara yang berasal dari uang rakyat.

"Swasta berperan sangat penting, tapi swasta pun menikmati uang rakyat dari subsidi listrik, subsidi BBM, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jadi saudara, ini adalah bernegara."

Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan

Batam (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program cetak sawah baru yang mentransformasikan area nonproduktif menjadi lahan sawah siap tanam padi, sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua, di mana pemerintah membangun kawasan pertanian berbasis masyarakat untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat.

“Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan. Pemerintah hadir dengan membangun sawah, menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Wamentan Sudaryono di Batam, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut saat acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Kota Batam.

Wamentan juga menegaskan bahwa program cetak sawah di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat setempat agar mampu memproduksi pangan secara mandiri sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kalau ada yang mengatakan program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat, silakan lihat langsung. Banyak masyarakat Papua yang hari ini sudah panen dan menikmati hasil pembangunan pertanian. Yang terjadi adalah pesta panen, bukan narasi yang lain,” katanya menegaskan.

Sebagai keberpihakan terhadap petani di tingkat nasional, Kementan juga melakukan reformasi besar pada tata kelola pupuk bersubsidi.

Selama bertahun-tahun, petani menghadapi persoalan distribusi pupuk akibat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang, kata dia.

“Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun,” ujar Wamentan Sudaryono.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi tersebut telah membuat distribusi pupuk menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi biaya produksi petani.

“Kini skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan pupuk nasional semakin terjamin,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 triliun setiap tahun untuk memperbaiki irigasi primer, sekunder, maupun tersier di seluruh Indonesia agar produktivitas pertanian meningkat

Batam (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Wamentan Sudaryono menjelaskan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 triliun per tahun untuk memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang selama ini menjadi kendala peningkatan produktivitas pertanian.

“Presiden memutuskan bahwa persoalan irigasi tidak boleh lagi terhambat oleh birokrasi. Kalau daerah belum mampu memperbaiki, negara harus hadir. Karena itu pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 triliun setiap tahun untuk memperbaiki irigasi primer, sekunder, maupun tersier di seluruh Indonesia agar produktivitas pertanian meningkat,” ujar Wamentan Sudaryono di Batam, Kepri, Senin, saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau.

Menurut Wamentan Sudaryono, percepatan pembangunan irigasi merupakan salah satu terobosan utama Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selama bertahun-tahun, banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal karena terhambat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

"Bahwa sektor pangan dan pertanian merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang secara langsung menyentuh kebutuhan petani dan produksi pangan nasional," katanya.

Menurut Wamentan Sudaryono, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Indonesia berhasil menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk beras konsumsi dan jagung konsumsi, serta terus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.

Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat investasi di sektor pertanian melalui peningkatan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta penyederhanaan regulasi agar Indonesia semakin kuat menuju swasembada pangan.

“Tujuan akhirnya jelas, yaitu Indonesia swasembada pangan, stok pangan nasional kuat, dan yang paling penting petani Indonesia semakin sejahtera,” tutup Sudaryono.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi jalur distribusi bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada penjualan di daerah asal.

Farida mengatakan KDKMP tidak hanya dibangun sebagai sarana pelayanan masyarakat desa, tetapi juga sebagai pusat konsolidasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.

"Kita ingin produk ini terkonsolidasi dan didistribusikan ke seluruh jaringan koperasi di NTB, bahkan nasional," katanya saat berkunjung ke UMKM Sasak Maiq di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (27/6), dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Menurut Farida, kehadiran jaringan KDKMP di berbagai daerah diharapkan dapat memperpendek rantai pemasaran produk UMKM sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Selain menjadi jalur distribusi produk lokal, KDKMP juga memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti beras, minyak goreng, dan pupuk, dengan harga yang lebih terjangkau karena memotong rantai distribusi yang panjang.

Farida menambahkan pelaku UMKM yang bergabung sebagai anggota koperasi juga dapat memanfaatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.

Menurut dia, pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun investasi peralatan usaha sehingga UMKM lebih siap memenuhi permintaan pasar.

"Fungsinya, saat bergabung di koperasi, bapak-ibu bisa akses pembiayaan bunga rendah untuk meningkatkan produksi atau membeli alat baru. Ada juga ruang agregasi untuk saling bertukar informasi pasar," katanya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas impor, Farida juga mengajak pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk memperkuat daya tahan usaha.

Ia mengatakan UMKM merupakan sektor yang relatif tangguh menghadapi gejolak ekonomi karena lebih dekat dengan sumber daya lokal dibandingkan industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Farida menambahkan pemerintah juga terus mendorong produk-produk UMKM daerah agar mampu menembus pasar ekspor melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Smesco Indonesia dan Kementerian Perdagangan.

Wamenkop juga mendorong UMKM di Lombok untuk mulai melirik pasar mancanegara. Ia mencontohkan keberhasilan koperasi di daerah lain yang telah mengekspor produk kuliner daerah ke Malaysia dan Singapura.

“Kami di Kementerian Koperasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti Smesco dan Kementerian Perdagangan, agar UMKM kita tidak hanya jago kandang, tapi juga bisa menembus pasar internasional," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ketika budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM berkembang maka kesempatan kerja akan semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa sektor pariwisata dan budaya memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menilai pengembangan kedua sektor tersebut mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.

“Ketika budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM berkembang maka kesempatan kerja akan semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” kata dia.

Afriansyah menambahkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi unggulan daerah.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti perhotelan, pemandu wisata, tata boga, pengelolaan kegiatan, dan desain produk ekonomi kreatif.

“Kami ingin masyarakat lokal menjadi pelaku utama pembangunan pariwisata di daerahnya sendiri. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kunci agar peluang ekonomi yang tumbuh dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, Kemnaker juga terus mendorong penguatan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“UMKM harus terus naik kelas. Produk unggulan daerah tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga harus mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional,” katanya.

Selain itu, Afriansyah juga menekankan pentingnya transformasi digital dan pengembangan talenta muda untuk mendukung promosi pariwisata dan budaya.

Menurutnya, generasi muda perlu didorong menjadi kreator konten, pemasar digital , serta pelaku ekonomi kreatif yang mampu memperkenalkan potensi daerah kepada dunia.

Lebih lanjut, penggerakan ekonomi di daerah dalam sektor pariwisata dan budaya dapat pula didorong melalui penyelenggaraan festival budaya.

Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan sektor pariwisata dan budaya menjadikan kedua sektor tersebut sebagai instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Festival budaya bukan sekadar menghadirkan tontonan, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong koperasi untuk beradaptasi dengan perkembangan digital guna memperkuat tata kelola sekaligus menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam gerakan koperasi.

Ia mengatakan hampir 60 persen penduduk Indonesia saat ini merupakan generasi muda yang cenderung menginginkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Koperasi perlu menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan masyarakat yang didominasi generasi muda agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman,” kata Farida dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan resmi.

Ia menyatakan Kementerian Koperasi terus mendorong setiap koperasi untuk melakukan adaptasi digital sehingga semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi anggota maupun terlibat dalam pengembangan koperasi.

Ia menilai generasi muda perlu melihat koperasi sebagai lembaga usaha yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman, bukan sebagai model bisnis yang sudah usang.

Farida mengatakan koperasi merupakan lembaga usaha yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi.

Selain berorientasi pada keuntungan, koperasi juga disebut memiliki nilai sosial yang kuat sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Menurut Farida, komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan juga menjadi momentum kebangkitan koperasi, termasuk melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga menekankan pentingnya RAT sebagai instrumen bagi anggota untuk menilai kesehatan koperasi dan mengevaluasi kinerja pengurus.

"RAT ini adalah kebutuhan anggota untuk mengukur apakah pengurus koperasi amanah atau tidak, sesuai dengan tujuan koperasi atau tidak, menyejahterakan anggotanya atau tidak, atau hanya menyejahterakan pengurusnya," kata Farida.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan kematangan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing.

“Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan dan dapat bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat. Karena itu, K3 harus menjadi fondasi utama keberlanjutan industri nasional,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, meski tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, risikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri.

Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 319.382 kasus.

Afriansyah menegaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak cukup hanya melalui pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi K3.

Ia menilai, dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari-hari.

“Budaya keselamatan yang matang akan mendorong perilaku kerja yang lebih aman, pengendalian risiko yang lebih efektif, serta kemampuan organisasi dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena itu, peningkatan kematangan budaya keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, penilaian budaya K3 menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi aktual organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil penilaian tersebut melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, penguatan kepemimpinan keselamatan, peningkatan komunikasi risiko, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Keberhasilan peningkatan kematangan budaya keselamatan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Perusahaan, pimpinan unit kerja, pekerja, serikat pekerja, hingga pengelola kawasan industri harus bergerak bersama membangun budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” kata Wamenaker.

“Melalui penguatan budaya keselamatan kerja, kita tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing industri Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan dan meningkatkan daya saing pelaut Indonesia melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi berstandar internasional, digitalisasi layanan, serta penguatan kesejahteraan dan keselamatan kerja.

"Begitu besar peran pelaut, menghubungkan dunia, mendorong perdagangan global, menanggung risiko buat kita semua," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) Tahun 2026 melalui penyelenggaraan Maritime Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa.

Mengusung tema global yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO), “Carrying World Trade, Carrying the Risks”, Wamenhub mengungkapkan peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada para pelaut yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan global, sekaligus menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan profesinya.

Wamenhub menyampaikan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen menjamin hak-hak pelaut Indonesia melalui penguatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Menurutnya, profesi pelaut memiliki tingkat risiko yang tinggi karena harus menghadapi cuaca ekstrem, bekerja jauh dari keluarga selama berbulan-bulan, serta berpotensi menghadapi berbagai ancaman kecelakaan di laut.

Atas dedikasi dan pengabdian tersebut, Wamenhub memberikan apresiasi kepada para pelaut Indonesia yang dinilainya memiliki keberanian dan peran strategis sebagai pahlawan di lautan dalam menjaga kelancaran perdagangan dan konektivitas maritim.

"Bekerja di atas kapal berarti berhadapan dengan cuaca ekstrem, jauh dari keluarga dalam waktu berbulan-bulan, hingga ancaman kecelakaan di laut. Untuk itu saya sangat mengapresiasi dedikasi, keberanian, dan pengabdian Pelaut Indonesia. You are the heroes of the Oceans,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengungkapkan Indonesia sendiri saat ini tercatat sebagai salah satu dari lima negara pemasok pelaut terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 1,6 juta pelaut.

Potensi tersebut, kata Masyhud, harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, penguasaan teknologi, serta perlindungan yang memadai agar pelaut Indonesia semakin kompetitif di pasar maritim global.

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat sistem sertifikasi kepelautan, digitalisasi pelayanan, serta pengawasan implementasi standar internasional seperti STCW Convention dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

"Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pelaut, keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan juga menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Masyhud menambahkan, saat ini, terdapat lebih dari 100 lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan yang terus dibina oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut agar memenuhi standar internasional.

“Selain itu, fasilitas simulator juga terus kami tingkatkan, kualitas instruktur diperkuat, dan kurikulum diselaraskan dengan kebutuhan industri maritim global,” tandasnya.

Selain Maritime Expo yang berlangsung pada 23–24 Juni 2026, rangkaian Hari Pelaut Sedunia juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti penyerahan approval kepada lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, pemberian santunan dan asuransi kepada keluarga pelaut, layanan kesehatan dan donor darah, serta pelayanan dokumen kepelautan.

Tidak hanya itu, pada peringatan puncak yang dihelat pada 25 Juni 2026 mendatang, juga turut diadakan Strategic Maritime Forum 2026, sebuah forum yang akan membahas arah kebijakan maritim nasional, investasi sektor maritim, serta penguatan SDM pelaut sebagai aset strategis bangsa, dengan menghadirkan para pemangku kepentingan di bidang pelayaran dan maritim.

Adapun rangkaian Hari Pelaut Sedunia 2026 akan ditutup dengan kegiatan jalan santai yang akan digelar di Plaza Barat Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 28 Juni 2026.

Melalui momentum Hari Pelaut Sedunia 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap kegiatan itu dapat memperkuat sinergi antara regulator, industri, lembaga pendidikan, dan komunitas pelaut dalam membangun ekosistem maritim yang berkelanjutan serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk kemajuan sektor kepelautan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan legalitas dan kelengkapan perizinan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Papua agar mampu memperluas akses pasar termasuk ke tingkat nasional hingga internasional.

"Berdasarkan kunjungan ke stan-stan pameran UMKM di mana kami masih mendapati adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin sehingga ini menjadi tugas Pemda di Papua," katanya usai membuka kegiatan Pasar Murah dan Pameran UMKM di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Oleh sebab itu, ia mengatakan sangat penting pemberian pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah, terutama dalam memastikan produk-produk lokal memiliki izin edar, sertifikasi, serta standar yang dipersyaratkan pasar.

"UMKM Papua memiliki potensi besar karena mengandalkan bahan baku lokal yang khas dan bernilai jual tinggi. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan penguatan aspek legalitas agar produk lebih kompetitif," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa festival atau pameran UMKM yang berlangsung di Kota Jayapura itu merupakan implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif dan perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

"Saya menilai, pengolahan kekayaan alam Papua menjadi produk bernilai jual tinggi merupakan langkah maju yang perlu terus didukung," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Papua Jimmy A Y Thesia mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini telah menjalankan berbagai program pendampingan sertifikasi bagi pelaku UMKM.

"Sejumlah fasilitasi yang diberikan meliputi sertifikasi merek, sertifikasi halal, hingga pendaftaran industri rumah tangga. Proses tersebut juga melibatkan kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar yang berlak,"katanya.

Menurut Jimmy, pada prinsipnya hampir seluruh sertifikasi UMKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangan.

"Meski kami mengakui masih terdapat tantangan dalam pendampingan UMKM di lapangan. Salah satunya adalah belum terbentuknya tenaga pendamping khusus UMKM secara terstruktur, berbeda dengan sektor lain seperti koperasi, desa, maupun pertanian," ujar dia.

Dia menjelaskan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Papua, terdapat sekitar 66 ribu pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen di antaranya telah mendapatkan pendampingan dan pembinaan, termasuk dalam aspek legalitas dan pengembangan usaha.

"Kami berharap, dengan penguatan perizinan dan pendampingan yang lebih terstruktur, UMKM Papua dapat naik kelas dan lebih mudah menembus pasar yang lebih luas melalui sistem pemasaran digital maupun jaringan distribusi nasional," katanya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor secara resmi membuka bursa kerja yang digagas Polda Jambi dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 dengan menyediakan 1.000 lapangan kerja.

"Ini adalah wujud nyata bahwa Bhayangkara peduli terhadap masyarakat dan pengembangan SDM di Jambi," kata Afriansyah saat membuka Job Fair di Lippo Mall Kota Jambi, Senin.

Dalam kesempatan itu, Wamenaker mengapresiasi langkah kolaborasi yang diinisiasi Polda berserta pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Provinsi Jambi.

Mengingat, setiap tahun angka angkatan kerja selalu tumbuh. Atas dasar itu, kebutuhan itu harus seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja.

Ia berharap, Job Fair Bhayangkara ke-80 ini bisa berjalan sukses dan menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Jambi.

"Mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan dapat mewujudkan keinginan mereka (pekerja) dengan kebutuhan perusahaan, silahkan ikut berkompetisi di sini," imbau dia.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar mengungkapkan kegiatan bursa kerja merupakan jembatan untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan para pencari kerja.

Dalam bursa kerja tahun ini, Polda Jambi bersama pemerintah daerah berhasil menggandeng 100 perusahaan dari berbagai sektor usaha, dengan menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan.

Bursa kerja ini akan dibuka selama tiga hari, terhitung mulai hari ini (22/6) hingga Rabu (24/6).

Selain itu, bursa kerja tahun ini turut diramaikan oleh 36 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Kehadiran UMKM diharapkan mampu memicu perputaran ekonomi lokal secara langsung.

Menurut Kapolda, partisipasi yang cukup tinggi dari berbagi pihak menunjukkan komitmen dalam menciptakan peluang kerja sekaligus mendorong pertumbuhan usaha, sehingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat Jambi.

"Tunjukkan kompetensi anda, saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi perusahaan dalam menyediakan lapangan kerja di Job Fair tahun ini," kata Krisno.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot mengatakan inovasi pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) tanpa pipa atau beyond pipeline menjadi solusi dalam rangka memperluas akses energi bersih dan hemat bagi masyarakat

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, akses terhadap energi bersih kini semakin mudah dirasakan masyarakat.

Melalui inovasi compressed natural gas (CNG) clustering atau beyond pipeline, gas bumi dapat didistribusikan hingga ke wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa.

"Inovasi ini menjadi salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara lebih efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan," katanya saat meninjau keberhasilan implementasi jargas berbasis CNG di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/6).

Peninjauan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi yang lebih bersih, efisien, dan berasal dari sumber daya domestik guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Yuliot, apa yang dikembangkan di Sleman menunjukkan bahwa pemerataan akses energi tidak harus menunggu pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi.

Inovasi beyond pipeline berbasis CNG menjadi solusi percepatan penyediaan energi bersih bagi masyarakat di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan pipa utama.

"Jadi, untuk tahun 2026 ini, kita ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan. Untuk lelangnya baru akan dilakukan pada akhir Juli ini. Jadi, secara teknis, ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota yang saat ini sedang kita selesaikan. Dan, 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan," ujar Yuliot.

Di Sleman, implementasi jargas berbasis CNG telah melayani 4.545 sambungan rumah tangga, enam pelanggan kecil, dan empat pelanggan komersial.

Infrastruktur yang mendukung layanan tersebut mencakup jaringan distribusi gas sepanjang lebih dari 141 kilometer yang memungkinkan penyaluran gas bumi secara aman dan andal kepada masyarakat.

Rata-rata penyaluran gas bumi kepada pelanggan jargas di Sleman mencapai 84 ribu meter kubik per bulan atau setara dengan pemanfaatan sekitar 64 metrik ton LPG per bulan.

Pemanfaatan gas bumi di wilayah Sleman juga tidak hanya menyasar sektor rumah tangga.

Ke depan, layanan jargas akan terus diperluas untuk mendukung sektor produktif seperti UMKM, restoran, hotel, hingga fasilitas kesehatan.

Salah satu pelanggan komersial, Rumah Makan Payakumbuah, Yogyakarta, mengaku mampu menghemat biaya energi antara 30 hingga 33 persen dibandingkan sebelumnya.

"Tahun depan, dari pembiayaan APBN, kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi, ini juga lagi kita persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Untuk tahun 2028, itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah terlaksana. Jadi, yang 160.000 sambungan itu bisa melayani masyarakat," kata Yuliot.

Pemerintah terus mempercepat pengembangan jargas sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik.

Saat ini, pengelolaan jargas telah menjangkau 827 ribu sambungan rumah di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota.

Melalui RPJMN 2026-2029, pemerintah menargetkan pengembangan sekitar 350 ribu sambungan rumah per tahun melalui berbagai skema pendanaan.

Direktur Utama PGN Arief K Risdianto mengatakan apresiasi atas dukungan Kementerian ESDM dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan jargas berbasis CNG di Sleman.

Menurutnya, keberhasilan proyek tersebut membuktikan bahwa inovasi CNG clustering dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas akses gas bumi di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan transmisi utama.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan, karena CNG yang bertekanan tinggi sekitar 200 bar telah disesuaikan dengan sistem klaster agar mengalir dengan aman ke dapur-dapur rumah tangga," katanya.

Dengan pengawasan yang ketat dan teknologi pengaturan tekanan (PRS) yang andal, lanjut Arief, aliran gas bumi ke dapur-dapur dipastikan aman untuk penggunaan sehari-hari.

Kehadiran jargas tidak hanya memberikan kemudahan bagi rumah tangga, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan menekan beban subsidi energi.

Selain itu, pengembangan jargas juga membuka peluang pemanfaatan gas bumi yang lebih luas pada sektor produktif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat perekonomian daerah.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Wamena pada periode 2020–2023.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari dalam keterangannya menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyidikan guna memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif dan profesional.

“Perum Bulog menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Mustari sebagaimana keterangan resmi Perum Bulog pusat diterima di Jakarta, Sabtu.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, dan akuntabilitas, Bulog menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mendukung upaya penegakan hukum sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Bulog juga menegaskan kasus yang sedang ditangani merupakan dugaan perbuatan oknum yang terjadi pada periode enam tahun lalu dan tidak mencerminkan komitmen maupun integritas seluruh insan perusahaan BUMN pangan tersebut dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan penugasan pemerintah di bidang pangan.

Sejalan dengan upaya penguatan tata kelola, Bulog terus melakukan berbagai langkah perbaikan sistem pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta penguatan manajemen risiko di seluruh lini organisasi guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Saat ini, operasional Bulog di wilayah Papua dan Papua Pegunungan tetap berjalan normal.

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai penugasan pemerintah lainnya tetap dilaksanakan secara optimal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bagi masyarakat.

“Kami memastikan seluruh layanan dan penugasan publik Bulog tetap berjalan dengan baik. Fokus utama kami adalah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai amanat pemerintah,” tambahnya.

Perum Bulog mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026