BENGKULU, KOMPAS.com - 24 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto, menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai.

Inpres ini memecah kebuntuan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menangani layanan transportasi laut, Bengkulu-Pulau Enggano.

Selama tiga bulan ribuan warga Pulau Enggano terisolasi, layanan kapal ke pulau terluar Bengkulu itu terganggu akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu.

Tak hanya layanan penumpang ke Pulau Enggano, ekspor-impor Bengkulu ikut luruh terpukul ditambah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat kapal tanker milik Pertamina tak sanggup sandar akibat pendangkalan pelabuhan.

Krisis sosial ekonomi nyaris meletus di Bengkulu kala itu.

Namun kini, Pulau Baai, menggeliat kencang, layanan transportasi laut ke Pulau Enggano tak pernah terganggu sejak Januari 2026.

Kedalaman alur pelabuhan telah mencapai minus 6,5 meter menuju kedalaman ultimate yang ditargetkan hingga minus 12 meter, sesuai perintah Inpres.

PT Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu, merilis sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 206 pergerakan kapal melayani pelayaran dari Bengkulu-Pulau Enggano dan sebaliknya.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, menegaskan 206 pergerakan kapal melayani pelayaran Bengkulu-Pulau Enggano, dilakukan dua kapal.

"206 pergerakan kapal melayani pelayaran Kota Bengkulu-Pulau Enggano itu dilakukan oleh Kapal Motor Penumpang (KMP) Pulo Tello dan Kapal Motor (KM) Mohammad Husni Tamrin," kata Dimas Rizky Kusmayadi, pada kompas.com, Selasa (9/6/2026).

Adapun pergerakan kedua kapal itu meliputi, KMP Pulo Tello terdata 92 gerakan unit kapal dari Kota Bengkulu-Pulau Enggano dan sebaliknya.

Selanjutnya KM Mohammad Husni Tamrin, 114 gerakan unit kapal Periode Januari 2026 - Juni 2026.

"Pelindo bertanggung jawab memberikan layanan terbaik untuk masyarakat di bidang kepelabuhan," jelas Dimas.

Kapal BBM Bergerak Lancar

Selanjutnya, ia menambahkan, untuk layanan kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina tercatat ada 89 gerakan unit kapal pada periode Januari 2026 - Juni 2026.

"Alhamdulillah sejauh ini tidak ada layanan kapal yang terhambat atau mengalami gangguan terutama dari sisi kedalaman alur," tegas dia.

Pelindo menegaskan, kondisi alur pelabuhan selalu dipantau secara realtime disertai perawatan alur yang dipantau secara detail oleh tim agar layanan kepelabuhan tidak mengalami hambatan.

Drop Tank Lengkapi Layanan Prima

Sejak Mei 2026, Pelabuhan Pulau Baai dilengkapi drop tank, sebuah layanan loading kapal khusus curah cair seperti CPO, minyak goreng, olein, dan lainnya.

Pengoperasian perdana tersebut ditandai dengan proses pemuatan komoditas PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) ke Kapal MT. SILKROAD 06 dengan tujuan Jakarta.

Inovasi layanan ini sebelumnya telah diterapkan lebih dulu di Pelabuhan Pangkal Balam.

Kapal MT. SILKROAD 06 sandar di Pelabuhan Bengkulu pada Kamis (7/5/2026) pukul 11.00 WIB.

Proses pemuatan berlangsung hingga Senin (11/5/2026) dengan melibatkan PT Olein Sawit Lestari sebagai pengirim barang (shipper).

Kemudian pada 8 Juni 2026 giliran kapal MT. Bangun Rejo, tujuan Jawa Tengah memuat olein sebanyak 3.500 ton menggunakan drop tank.

Layanan Drop Tank dioperatori oleh terminal nonpetikemas di Pelabuhan Pulau Baai, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) yang merupakan bagian dari Pelindo Group.

"Layanan drop tank mampu menghemat biaya sewa kapal pelaku bisnis curah cair. Drop tank mampu loading ke kapal dengan kapasitas 180 ton per jam sementara sebelum ada drop tank hanya mampu loading ke kapal 40 ton per jam," kata Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu, Mochammad Choiron Yusuf, dalam keterangan persnya di Bengkulu, Selasa (9/6/2026).

Proses pemuatan yang dilakukan menggunakan sistem drop tank, yaitu metode penanganan kargo curah cair yang memungkinkan muatan dari truk ditampung terlebih dahulu pada tangki transit sebelum dipompa ke kapal.

Metode ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pemuatan, serta menjaga keamanan dan kualitas muatan selama kegiatan berlangsung.

Penerapan sistem drop tank merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa, kecepatan operasional dan efisiensi biaya logistik serta safety dalam penanganan kargo curah cair.

Kinerja PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu

Selain meningkatkan produktivitas operasional, PTP Nonpetikemas juga terus mendorong penerapan standar HSSE (Health, Safety, Security, andEnvironment) pada setiap kegiatan bongkar muat.

PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu mencatat realisasi throughput sebesar 1,02 juta ton/m3 hingga Mei 2026.

Capaian tersebut tumbuh 3,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 983,7 ribu ton/m3, didukung oleh pertumbuhan pada sejumlah komoditas yang menjadi penopang aktivitas operasional di wilayah Bengkulu.

Kinerja menonjol ditunjukkan oleh kemasan curah cair yang membukukan realisasi sebesar 212,7 ribu ton atau meningkat 93,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 122 ribu ton.

Selain mencatat pertumbuhan yang kuat, segmen ini juga melampaui RKAP dengan capaian sebesar 174,38 persen, mencerminkan tingginya aktivitas layanan pada komoditas tersebut.

Pertumbuhan positif juga tercatat pada kemasan bag cargo dengan realisasi sebesar 33,5 ribu ton, meningkat 79 persen dibandingkan capaian Mei 2025 sebesar 18,7 ribu ton.

Realisasi tersebut turut melampaui target dengan tingkat pencapaian mencapai 116,72 persen, menunjukkan penguatan kinerja layanan pada segmen ini.

Sementara itu, kemasan curah kering tetap menjadi kontributor terbesar terhadap total throughput Cabang Bengkulu dengan realisasi mencapai 774,7 ribu ton hingga Mei 2026 dan terus memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran distribusi serta aktivitas logistik di wilayah operasional.

Sebagai simpul penting di wilayah Barat Sumatra, Bengkulu memiliki peran strategis dalam mendukung rantai logistik nasional, khususnya untuk komoditas curah kering seperti batu bara, clinker, limestone, dan cangkang.

Selain itu, PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu juga melayani curah cair seperti CPO dan aspal, serta general cargo berupa heavy equipment, material konstruksi, bag cargo, hingga petikemas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BENGKULU, KOMPAS.com - Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu mulai memanfaatkan layanan drop tank untuk mendukung kegiatan bongkar muat komoditas curah cair. Fasilitas yang dioperasikan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas, bagian dari Pelindo Group, itu diklaim mampu menekan biaya sewa kapal bagi pelaku usaha komoditas curah cair seperti Crude Palm Oil (CPO), minyak goreng, dan produk sejenis.

Layanan yang mulai diterapkan dalam dua bulan terakhir tersebut menjadi bagian dari upaya optimalisasi penanganan kargo curah cair guna mendukung kelancaran rantai pasok industri hilir kelapa sawit sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

"Layanan drop tank mampu menghemat biaya sewa kapal pelaku bisnis curah cair. Drop tank mampu loading ke kapal dengan kapasitas 180 ton per jam sementara sebelum ada drop tank hanya mampu loading ke kapal 40 ton per jam," kata Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu Mochammad Choiron Yusuf dalam keterangan pers di Bengkulu, Selasa (9/6/2026).

Aktivitas drop tank terbaru dilakukan pada Juni 2026 melalui pemuatan (loading) komoditas olein sebanyak 3.500 ton menggunakan kapal MT Bangun Rejo dengan tujuan Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Dermaga Nusantara Luar Lama sejak 8 Juni 2026.

Proses pemuatan dilakukan menggunakan sistem drop tank, yakni metode penanganan kargo curah cair yang memungkinkan muatan dari truk ditampung terlebih dahulu pada tangki transit sebelum dipompa ke kapal. Metode ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pemuatan, serta menjaga keamanan dan kualitas muatan selama kegiatan berlangsung.

Produktivitas Pemuatan Meningkat

Choiron mengatakan, penerapan sistem drop tank merupakan bagian dari upaya perusahaan meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa, mempercepat operasional, meningkatkan efisiensi biaya logistik, serta memperkuat aspek keselamatan dalam penanganan kargo curah cair.

"Pemuatan Olein sebanyak 3.500 ton ini menunjukkan kesiapan Pelabuhan Pulau Baai dalam melayani komoditas curah cair secara lebih efektif, efisien, dan aman. Ini merupakan layanan kedua yang dilakukan PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu setelah layanan perdana pada awal Mei lalu," ujar Choiron.

Menurut dia, penerapan sistem drop tank mampu meningkatkan kinerja operasional. Hal itu tercermin dari capaian produktivitas Ton/Gang/Hour (T/G/H) sebesar 84 ton per jam, melampaui target 63 ton per jam yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

"Dengan layanan drop tank ini, produktivitas lebih tinggi hingga dua kali lipat dibandingkan metode konvensional yang capaiannya sekitar 40 ton per jam," kata Choiron.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut mencerminkan semakin besarnya peran Pelabuhan Pulau Baai dalam mendukung distribusi komoditas unggulan Bengkulu ke berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, sistem tersebut mampu mengoptimalkan proses operasional secara lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.

Olein merupakan salah satu produk turunan kelapa sawit yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri pangan, minyak goreng, serta berbagai produk manufaktur lainnya. Kelancaran distribusi komoditas ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas industri dan rantai pasok nasional.

Pemanfaatan Pelabuhan Meningkat

General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan, aktivitas pemuatan olein menjadi salah satu indikator meningkatnya pemanfaatan Pelabuhan Pulau Baai dalam mendukung distribusi komoditas unggulan daerah.

"Pelabuhan Pulau Baai memiliki peran strategis sebagai gerbang perdagangan dan logistik Provinsi Bengkulu," ujar Dimas.

Menurut dia, normalisasi alur pelayaran yang terus dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan aktivitas kepelabuhanan di Pulau Baai. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan arus barang, peningkatan konektivitas logistik, serta pengembangan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu.

Dimas mengatakan Pelindo bersama seluruh entitas dalam Pelindo Group, termasuk PTP Nonpetikemas, terus berkolaborasi meningkatkan keandalan layanan dan kesiapan infrastruktur pelabuhan untuk mengakomodasi kebutuhan logistik yang terus berkembang.

"Pelabuhan Pulau Baai merupakan gerbang logistik utama yang mendukung arus perdagangan dan distribusi komoditas unggulan Bengkulu," kata Dimas.

Ia mengatakan, Pelindo akan terus meningkatkan kualitas layanan, kesiapan operasional, dan fasilitas untuk layanan curah cair, curah kering, maupun general cargo. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan arus barang dari sektor perkebunan, pertambangan, dan industri lainnya.

Sementara itu, SM Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas Fiona Sari Utami mengatakan implementasi layanan drop tank merupakan bagian dari program inovasi dan strategi perusahaan yang sebelumnya telah diterapkan di Pelabuhan Pangkal Balam. Pelabuhan Bengkulu menjadi cabang kedua yang mengimplementasikan layanan tersebut.

Selain meningkatkan produktivitas operasional, PTP Nonpetikemas juga terus mendorong penerapan standar HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) pada setiap kegiatan bongkar muat.

PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu mencatat realisasi throughput sebesar 1,02 juta ton/m3 hingga Mei 2026. Capaian tersebut tumbuh 3,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 983,7 ribu ton/m3.

Pertumbuhan tertinggi tercatat pada kemasan curah cair yang mencapai 212,7 ribu ton atau meningkat 93,97 persen dibandingkan Mei 2025 sebesar 122 ribu ton. Segmen tersebut juga melampaui RKAP dengan capaian 174,38 persen.

Kemasan bag cargo juga tumbuh menjadi 33,5 ribu ton atau naik 79 persen dibandingkan Mei 2025 sebesar 18,7 ribu ton. Realisasi tersebut melampaui target dengan tingkat pencapaian 116,72 persen.

Sementara itu, kemasan curah kering masih menjadi kontributor terbesar terhadap total throughput Cabang Bengkulu dengan realisasi mencapai 774,7 ribu ton hingga Mei 2026 dan terus memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran distribusi serta aktivitas logistik di wilayah operasional.

Sebagai simpul penting di wilayah barat Sumatera, Bengkulu memiliki peran strategis dalam mendukung rantai logistik nasional, khususnya untuk komoditas curah kering seperti batu bara, clinker, limestone, dan cangkang. Selain itu, PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu juga melayani curah cair seperti CPO dan aspal, serta general cargo berupa heavy equipment, material konstruksi, bag cargo, hingga petikemas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Posisi Pelabuhan Pulau Baai dinilai strategis karena berada di jalur tol laut pesisir barat Sumatera dan langsung menghadap Samudera Hindia.

Bengkulu (ANTARA) - Masih segar dalam ingatan, pada akhir Maret 2025 alur Pelabuhan Pulau Baai benar-benar tertutup tumpukan pasir sedimentasi yang diseret gelombang Samudera Hindia ke dalam jalur pelayaran.

Pendangkalan alur sebenarnya bukan persoalan baru di pelabuhan tersebut. Masalah itu telah terjadi sejak belasan tahun lalu. Namun, situasi mencapai puncaknya pada akhir Maret 2025 ketika cuaca buruk memperparah kondisi. Tumpukan pasir yang menggunung di sebagian alur longsor dan akhirnya menutup seluruh jalur pelayanan pelabuhan.

Tersumbatnya alur pelabuhan menjadi bukti bahwa pelabuhan merupakan “urat nadi” perekonomian Bengkulu. Kapal pengangkut barang kebutuhan pokok tidak dapat masuk ke dermaga, sehingga pasokan sejumlah komoditas penting di Bengkulu mulai menipis.

Akses transportasi dari dan menuju pulau-pulau terluar pun terisolasi karena kapal perintis tidak bisa bersandar. Distribusi energi di provinsi berjuluk Bumi Merah Putih itu juga tersendat setelah kapal tanker milik Pertamina tidak dapat masuk ke dermaga untuk membongkar muatan bahan bakar minyak (BBM).

Pertamina pun harus berjibaku mendistribusikan BBM melalui jalur darat, melewati jalan berliku di Bukit Barisan sebagai alternatif pasokan energi ke Bengkulu. Namun, distribusi lewat jalur darat tentu tidak murah karena membutuhkan biaya besar demi menjaga kecukupan energi masyarakat.

Di sisi lain, aktivitas ekspor Bengkulu ikut terganggu. Penutupan alur pelabuhan membuat kapal pengangkut komoditas ekspor tidak dapat bersandar maupun berlayar dari dan menuju Pelabuhan Pulau Baai.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Bengkulu pada April 2025 hanya mencapai sekitar 3,9 juta dolar AS, merosot 74,5 persen dibandingkan Maret 2025.

Kondisi tersebut memaksa Pelindo selaku operator pelabuhan bekerja keras menormalisasi alur agar konektivitas laut dari dan menuju Bengkulu kembali pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya.

Upaya pengerukan pun tidak bisa dilakukan secara biasa. Volume sedimentasi pasir yang harus dikeluarkan sangat besar, ditambah tingginya debit pasir yang terus masuk ke alur setiap hari. Total pasir yang harus dikeruk mencapai 1,112 juta meter kubik di sepanjang 2,3 kilometer alur pelayaran.

Melihat kondisi itu, Presiden Prabowo Subianto pada April 2025 mengeluarkan instruksi untuk memastikan konektivitas Bengkulu melalui jalur pelabuhan kembali pulih. Pengerukan kemudian dilakukan menggunakan kapal keruk berkapasitas besar CSD Costa Fortuna 3 dan kapal AHT Costa Fortuna 5.

Kini, setelah setahun berlalu, , upaya membuka kembali konektivitas laut Bengkulu mulai membuahkan hasil. Pelindo memastikan kedalaman alur telah mencapai minus 6,5 meter dan ditargetkan menuju minus 12 meter.

Kapal tanker, kargo, peti kemas, kapal penumpang, hingga kapal berbadan besar lainnya kini sudah dapat leluasa bersandar di dermaga. Aktivitas kepelabuhanan kembali berjalan normal, bahkan dinilai jauh lebih baik dibandingkan sebelum Pelabuhan Pulau Baai terisolasi akibat tertutup sedimentasi pasir.

Menjaga arus logistik

Alur pelabuhan memang menjadi faktor penting untuk menjaga konektivitas Bengkulu. Namun, peran strategis pelabuhan tidak berhenti pada pemulihan alur pelayaran semata, melainkan juga memastikan kelancaran arus logistik yang menopang roda perekonomian daerah.

Sebab, alur pelayaran yang baik tanpa didukung distribusi logistik yang lancar dan andal tetap akan menghambat aktivitas ekonomi di Bumi Merah Putih.

Untuk mendukung kelancaran arus logistik tersebut, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Bengkulu memastikan pelayanan optimal di Pelabuhan Pulau Baai.

Pelayanan optimal diberikan untuk berbagai kebutuhan distribusi logistik, mulai dari curah cair seperti CPO dan aspal, hingga general cargo berupa alat berat, material konstruksi, bag cargo, dan peti kemas.

Demi mendukung keandalan layanan, tersedia fasilitas dermaga sepanjang 494 meter yang terhubung dengan gudang seluas 1.750 meter persegi serta lapangan penumpukan mencapai 38.110 meter persegi.

Aktivitas bongkar muat didukung dengan peralatan mumpuni seperti conveyor belt, gantry luffing crane, wheel loader, ekskavator, reach stacker, forklift, head truck, chassis, serta jembatan timbang.

PTP Nonpetikemas menilai Provinsi Bengkulu memiliki peran strategis dalam mendukung rantai logistik nasional, khususnya untuk komoditas curah kering seperti batu bara, clinker, batu kapur, dan cangkang sawit.

Pada Mei 2026, PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu kembali menghadirkan layanan baru melalui pengoperasian sistem drop tank untuk menunjang kegiatan bongkar muat curah cair di Pelabuhan Pulau Baai.

Sistem drop tank digunakan sebagai media transit muatan curah cair dari truk sebelum dipompa ke kapal. Dengan sistem tersebut, proses operasional diklaim menjadi lebih efektif, cepat, dan terkontrol.

Menurut PTP Nonpetikemas, penerapan metode drop tank merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan operasional, terutama dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses muat kargo curah cair.

Melalui sistem ini, proses bongkar dari truk menuju media transit di Pelabuhan Pulau Baai dapat dilakukan secara simultan dan lebih optimal sebelum muatan dipompa ke kapal pengangkut.

Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, mengatakan implementasi layanan drop tank merupakan bagian dari strategi inovasi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan operasional pelabuhan.

"Inovasi ini sebelumnya telah diterapkan di Pelabuhan Pangkal Balam dan kini mulai diimplementasikan di Bengkulu. Kami berharap inovasi ini dapat mendukung kelancaran logistik serta meningkatkan daya saing pelabuhan," ujarnya.

88Sebelumnya, penanganan kargo curah cair masih menggunakan pola konvensional yang membutuhkan waktu lebih lama dalam proses transfer muatan.

Melalui implementasi sistem drop tank, pola operasional menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan waktu sandar kapal (port stay).

Penerapan sistem tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju pengembangan operasional yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing di Pelabuhan Pulau Baai.

Gerbang Ekonomi Sumatera

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Provinsi sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Pulau Sumatera.

Bengkulu diproyeksikan menjadi gerbang ekonomi Sumatera dengan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pintu utama arus logistik perdagangan, khususnya untuk wilayah Sumatera bagian selatan.

Posisi Pelabuhan Pulau Baai dinilai strategis karena berada di jalur tol laut pesisir barat Sumatera dan langsung menghadap Samudera Hindia.

Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Bengkulu untuk melayani distribusi transportasi laut langsung ke berbagai negara tujuan ekspor, mulai dari Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Eropa.

Situasi ini berbeda dengan sejumlah provinsi lain di Sumatera yang jalur pelayarannya masih harus memutari Selat Malaka untuk menuju Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Rute tersebut tentu membutuhkan biaya distribusi lebih besar dibandingkan jalur langsung dari pesisir barat Sumatera.

Oleh karena itu, Helmi Hasan terus mendorong revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai sebagai infrastruktur strategis agar mampu menjadi gerbang ekonomi baru di Sumatera.

Selain revitalisasi pelabuhan, pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas dengan provinsi tetangga juga terus diupayakan. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong percepatan pembangunan Tol Bengkulu–Lubuklinggau seksi 2 dan 3 agar segera terealisasi.

Saat ini, ruas tol yang telah selesai dan beroperasi baru seksi 1 yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah sepanjang sekitar 17 kilometer. Pemerintah Bengkulu berharap pembangunan 79 kilometer sisanya pada seksi 2 dan 3 dapat segera terealisasi.

Selain jalan tol, Bengkulu juga mengusulkan kepada Pemerintah Pusat pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Pelabuhan Pulau Baai.

Keberadaan jalur kereta api dinilai akan mempermudah distribusi komoditas dari provinsi tetangga menuju pasar internasional melalui Pelabuhan Bengkulu.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Pusat juga tengah mempersiapkan Kawasan Industri Bengkulu di area Pelabuhan Pulau Baai.

Keandalan konektivitas pelabuhan, dukungan infrastruktur penghubung antardaerah, kelancaran arus logistik, hingga rencana kawasan industri terintegrasi akan semakin mempertegas peran pelabuhan sebagai “urat nadi” perekonomian Bengkulu.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Bengkulu untuk pertama kalinya mengoperasikan layanan drop tank untuk bongkar muat curah cair di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Jumat (8/5/2026). Kegiatan perdana ini ditandai dengan pemuatan (loading) komoditas PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) menggunakan metode drop tank dengan Kapal MT. SILKROAD 06 tujuan Jakarta. Layanan ini merupakan inovasi perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan di Pelabuhan Pangkal Balam.

Layanan Drop Tank pada Kapal MT. SILKROAD 06 bersandar di Pelabuhan Bengkulu pada Kamis, (7/5/2026) pukul 11.00 WIB dan layanan proses pemuatan hingga Senin (11/5/2026) dengan melibatkan PT Olein Sawit Lestari selaku Shipper.

Kegiatan ini menjadi momentum penting karena merupakan implementasi perdana metode drop tank di Bengkulu untuk penanganan kargo curah cair. Sistem ini digunakan sebagai media transit muatan dari truk sebelum dipompa ke kapal sehingga proses operasional menjadi lebih efektif, cepat, dan terkontrol.

Penerapan metode drop tank ini merupakan langkah perusahaan dalam menjawab tantangan operasional, khususnya dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses muat kargo curah cair. Dengan sistem ini, proses bongkar dari truk menuju media transit (drop tank) dapat dilakukan secara simultan sebelum selanjutnya dipompa ke kapal, sehingga waktu layanan menjadi lebih optimal.

Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani menyampaikan implementasi layanan drop tank ini merupakan bagian dari program inovasi dan strategi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan operasional pelabuhan.

“Hal ini sebagai upaya menghadirkan proses layanan curah cair yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Inovasi ini sebelumnya telah diterapkan di Pelabuhan Pangkal Balam dan kini mulai diimplementasikan di Bengkulu. Kami berharap inovasi ini dapat mendukung kelancaran logistik serta meningkatkan daya saing pelabuhan,” ujarnya.

Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu Mochammad Choiron Yusuf mengatakan kegiatan drop tank ini menjadi tonggak penting bagi perusahaan dalam menghadirkan layanan yang lebih efektif dan efisien di Pelabuhan Bengkulu. "Dengan dukungan peralatan seperti pompa dan sistem distribusi yang terintegrasi, proses pemuatan PFAD dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan lingkungan," kata Choiron.

Sebelumnya, proses penanganan kargo curah cair masih menggunakan pola konvensional yang membutuhkan waktu lebih lama dalam proses transfer muatan. Melalui implementasi drop tank, pola operasi menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas serta penurunan waktu sandar kapal (port stay).

Selain meningkatkan kinerja operasional, penerapan metode ini juga meningkatkan implementasi aspek HSSE (Health, Safety, Security, & Environment). Sistem yang lebih tertutup dan terkontrol mampu meminimalisir potensi tumpahan serta menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan.

Seiring dengan meningkatnya arus distribusi komoditas turunan kelapa sawit dari wilayah Bengkulu, PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu akan terus mendorong inovasi layanan guna mendukung kelancaran logistik nasional. Implementasi drop tank ini diharapkan menjadi awal dari pengembangan sistem operasional yang lebih modern dan berdaya saing di Pelabuhan Pulau Baai.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) menyoroti ketidakpastian regulasi pajak agen asuransi menyusul belum adanya respons resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas enam poin permohonan yang diajukan sejak April 2024.

Ketua Umum PAAI M. Idaham menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan pertemuan dengan Dirjen Pajak untuk membahas sejumlah isu krusial tersebut.

“Kami mendesak adanya focus group discussion (FGD) resmi dengan pemerintah agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang berlarut-larut,” ujar Idaham dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).

Adapun enam poin yang disampaikan PAAI meliputi peninjauan kembali PMK-168, kejelasan status perpajakan agen asuransi sebagai pekerja lepas yang terikat pada satu pemberi kerja, pembukaan kembali akses Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tanpa batasan omzet, penyesuaian sistem Core Tax, serta klarifikasi pemberitaan terkait kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan interpretasi PMK 81/2024.

Ketua Bidang Investasi dan Perpajakan PAAI Henny Dondocambey mengatakan hingga kini belum ada tanggapan resmi atas surat audiensi yang telah dilayangkan kepada DJP.

“Bagi kami, ini soal kepastian hukum dan keadilan. Karena itu, PAAI akan meningkatkan langkah advokasi kebijakan secara terukur, termasuk penguatan kajian hukum dan perluasan komunikasi kelembagaan,” tegas Henny.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mendesak adanya Focus Group Discussion (FGD) resmi dengan pemerintah terkait enam isu perpajakan yang krusial. Isu-isu itu tidak kunjung dibahas imbas ketidakjelasan respons Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait permintaan yang diajukan sejak April 2024.

Ketua Umum PAAI M. Idaham menegaskan telah mengajukan permohonan pertemuan dengan Dirjen Pajak untuk membahas enam poin krusial. Poin-poin tersebut meliputi peninjauan kembali PMK-168, kejelasan status perpajakan agen asuransi sebagai pekerja lepas tapi terikat pada satu pemberi kerja, hal ini sama dengan karyawan lepas.

Kemudian, lanjutnya, mengenai pembukaan kembali akses Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tanpa batasan omzet, penyesuaian sistem Core Tax, serta klarifikasi atas pemberitaan yang keliru mengenai kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi agen berdasarkan interpretasi PMK 81/2024.

“Kami mendesak adanya Focus Group Discussion [FGD] resmi dengan pemerintah agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang berlarut-larut," ujar Idaham dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Idaham mengatakan organisasi yang mewadahi puluhan ribu agen asuransi ini berpandangan bahwa isu perpajakan bukan sekadar persoalan administratif.

“Melainkan telah menyentuh aspek kepastian hukum dan keberlangsungan profesi agen asuransi di Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Investasi dan Perpajakan PAAI Henny Dondocambey mengungkapkan hingga saat ini PAAI belum menerima respons resmi dari Ditjen Pajak atas surat-surat permohonan audiensi yang telah disampaikan.

Bagi PAAI, imbuhnya, ini soal kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pihaknya akan meningkatkan langkah advokasi kebijakan secara terukur, termasuk penguatan kajian hukum dan perluasan komunikasi kelembagaan.

Dia menambahkan, jika tidak ada kejelasan, risikonya bukan hanya ketidakpastian hukum. Namun, juga berpotensi menurunkan keberlangsungan profesi dan meningkatnya beban kepatuhan yang tidak seimbang.

“Hingga melemahnya ekosistem perlindungan keuangan masyarakat. Dampak luasnya bisa pada menurunnya literasi dan penetrasi asuransi nasional,” ucap Henny.

Sebab demikian, Henny ingin ada ruang dialog konstruktif yang diiringi dengan respons kebijakan yang cepat, jelas, dan berkeadilan demi kepastian hukum.

“Serta keberlanjutan profesi agen asuransi sebagai bagian penting dari inklusi dan perlindungan keuangan nasional,” tegasnya.

Di lain sisi, Wakil Ketua Umum PAAI Wong Sandy Surya menekankan bahwa agen asuransi adalah pekerja lepas yang terikat di satu perusahaan. Dengan demikian, PPh dan PPN sebenarnya sudah dipungut oleh perusahaan asuransi

“Kami sudah memberi masukan ke DJP, tetapi mereka tetap pada pendirian sesuai UU. Akibatnya, agen dengan omzet di atas Rp4,8 miliar tidak bisa melapor SPT Tahunan dengan norma karena sistem Core Tax mengunci dan mewajibkan pembukuan,” beber Sandy.

Menurutnya, pemaksaan penggunaan pembukuan justru membuka celah bagi agen untuk membebankan biaya sebesar-besarnya demi pengembangan agensi, yang berpotensi menimbulkan sengketa (dispute) di kemudian hari.

“Menurut saya, mereka belum tahu karena kita belum ditemui. Kami berharap Dirjen Pajak segera menemui kami. Jika bertemu, saya akan tanyakan mengapa dari April 2024 lalu hingga tahun 2026 ini tidak ada respons,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan agen asuransi agar lebih selaras dengan karakteristik profesi dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Ajakan ini disampaikan menyusul berlakunya PMK-168/PMK.03/2023, implementasi Core Tax Administration System, serta beredarnya beragam penafsiran atas PMK 81/2024 yang menyebut agen asuransi wajib mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketua Umum PAAI Muhammad Idaham menegaskan bahwa agen asuransi pada dasarnya memiliki komitmen tinggi terhadap kepatuhan perpajakan. Namun, ia menilai diperlukan penyelarasan kebijakan agar implementasinya mencerminkan kondisi nyata profesi agen asuransi di lapangan.

“Kami meminta kejelasan kedudukan hukum agen asuransi sebagai Wajib Pajak agar tidak terjadi perbedaan tafsir dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya,” ujarnya dalam siaran pers, Senin(12/1/2026).

PAAI mencermati bahwa kebijakan perpajakan yang berjalan saat ini berdampak pada meningkatnya jumlah agen asuransi yang mengalami status Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kurang bayar. Selain itu, agen dengan penghasilan di atas Rp4,8 miliar tidak lagi dapat memanfaatkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan perlu menjalankan kewajiban pembukuan penuh sebagaimana badan usaha.

Wakil Ketua Umum PAAI Wong Sandy Surya menyampaikan perlunya penyelarasan antara regulasi dan praktik. Menurut dia, agen asuransi yang secara ketentuan hanya bekerja untuk satu perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku usaha jasa pada umumnya.

“Ini bukan hanya soal angka pajak, tetapi soal kepastian hukum, konsistensi aturan, dan keadilan,” katanya.

Ketua Bidang Pajak dan Investasi PAAI Henny Dondocambey menambahkan bahwa agen asuransi tidak memiliki struktur usaha formal sebagaimana badan usaha. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat mempertimbangkan karakter profesi agen secara lebih proporsional.

PAAI juga menilai bahwa ketentuan dalam PMK 81/2024 menggunakan pendekatan yang lazim diterapkan pada pelaku usaha jasa seperti broker atau pialang asuransi. Organisasi ini berharap terdapat ruang diskusi untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara tepat bagi agen asuransi individual.

Sebagai bentuk komunikasi konstruktif, PAAI telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Melalui langkah ini, PAAI berharap dapat terbangun dialog yang terbuka mengenai penyesuaian kebijakan, kejelasan status perpajakan agen asuransi, optimalisasi sistem Core Tax, serta pengaturan yang mendukung kepatuhan sekaligus keadilan.

PAAI menyatakan mereka berkomitmenuntuk terus mendukung penerimaan negara dan mendorong kebijakan perpajakan yang proporsional, konsisten, dan berkelanjutan bagi profesi agen asuransi.

Bisnis.com, JAKARTA—Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan terhadap agen asuransi yang dinilai tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini menyusul pemberlakuan PMK-168/PMK.03/2023, implementasi Core Tax Administration System, serta beredarnya tafsir keliru atas PMK 81/2024 yang menyebut agen asuransi wajib mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketua Umum PAAI, H. Muhammad Idaham, menegaskan agen asuransi pada prinsipnya patuh terhadap kewajiban perpajakan. Namun, kebijakan yang berlaku dinilai tidak mencerminkan kondisi riil profesi agen asuransi.

“Kami meminta kejelasan kedudukan hukum agen asuransi sebagai Wajib Pajak agar tidak terjadi perbedaan tafsir dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026).

PAAI menilai kebijakan perpajakan saat ini telah menyebabkan mayoritas agen mengalami status SPT kurang bayar dalam jumlah besar. Selain itu, agen dengan penghasilan di atas Rp 4,8 miliar kehilangan akses Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan dipaksa melakukan pembukuan penuh seperti badan usaha.

Wakil Ketua Umum PAAI, Wong Sandy Surya, menyebut terdapat ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik lapangan. Agen asuransi, yang secara aturan hanya boleh bekerja pada satu perusahaan, justru diperlakukan sebagai pelaku usaha jasa.

“Ini bukan hanya soal angka pajak, tetapi soal kepastian hukum, konsistensi aturan, dan keadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pajak dan Investasi PAAI, Henny Dondocambey, menambahkan bahwa agen asuransi bukan pengusaha dan tidak memiliki struktur usaha formal. Namun, saat ini mereka diperlakukan layaknya badan usaha dengan kewajiban administrasi penuh.

PAAI juga menyoroti ketentuan PMK 81/2024 yang dinilai menggunakan pendekatan logika pelaku usaha jasa, sehingga lebih cocok diterapkan pada broker atau pialang asuransi, bukan agen individual.

Sebagai langkah konkret, PAAI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Organisasi ini meminta peninjauan ulang kebijakan, kejelasan status perpajakan agen asuransi, pembukaan kembali akses NPPN, penyesuaian sistem Core Tax, serta pelaksanaan diskusi resmi dengan pemerintah.

PAAI menegaskan komitmennya untuk mendukung penerimaan negara sekaligus mendorong kebijakan perpajakan yang adil, proporsional, dan konsisten bagi profesi agen asuransi.

JAKARTA - Praktisi Hukum Ruth Simamora dideklarasikan sebagai calon Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) periode 2026-2031. Deklarasi yang digelar di Jakarta menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bersama 2026 itu dihadiri advokat dari berbagai daerah.

Adapun deklarasi itu berlangsung dalam suasana hangat dan inklusif, dengan penekanan pada pentingnya konsolidasi organisasi secara sehat dan berkelanjutan. Acara tersebut menjadi ruang refleksi bersama bagi para advokat yang hadir untuk melihat kembali arah organisasi, sekaligus menyuarakan harapan terhadap penguatan profesionalisme dan etika profesi.

Ruth Simamora mengungkapkan pandangan tentang pentingnya integritas dalam menjalankan profesi advokat. Dirinya menekankan profesi advokat punya peran strategis dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak warga negara.

“Profesi advokat adalah profesi moral. Integritas menjadi dasar dari semua kerja-kerja advokasi,” ujarnya dalam sambutannya di acara deklarasi tersebut, dikutip Selasa (2/12/2025).

Perlunya ruang pembinaan bagi advokat muda serta dukungan yang lebih luas bagi advokat perempuan juga disoroti oleh Ruth. Dia menilai bahwa organisasi yang sehat adalah organisasi yang memberikan kesempatan yang setara untuk berkembang bagi seluruh anggotanya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa nilai-nilai profesional, berintegritas, dan visioner perlu menjadi orientasi organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Pentingnya menjaga persatuan di dalam tubuh organisasi advokat juga disinggungnya dalam kesempatan tersebut.

Dia menuturkan, kebersamaan merupakan modal penting dalam memperkuat peran AAI di tengah dinamika dunia hukum. “Rumah kita adalah AAI. Keteguhan organisasi hanya dapat terjaga jika kita memeliharanya bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Sukses Caketum AAI Ruth Simamora, Yudhi Bimantara (Bima) mengungkapkan, Ruth resmi maju sebagai Calon Ketua Umum AAI pada Munaslub Bersama 2026. Dia mengajak semua advokat untuk menjaga proses organisasi yang demokratis, beretika, dan mengedepankan kepentingan profesi.

“Deklarasi ini mengusung Tagline #MajuBersamaUntukBersatu, RuthSimamoraMilikBersama, Yes Yes Yes! tagline tersebut diharapkan menjadi awal dari langkah bersama dalam memperkuat AAI sebagai rumah organisasi yang profesional, berintegritas, dan Visioner,” kata dia.

Di samping itu, acara deklarasi ini diikuti dengan pernyataan para tamu yang hadir, salah satunya dari Advokat Senior AAI Prof Dr OC Kaligis. “Menyambut baik kader perempuan muda AAI dalam pencalonan Ketua Umum AAI 2026 semoga Rumah Besar AAI dapat bersatu kembali,” kata OC Kaligis.

Kader Muda AAI Andreas Nahot yang juga turut hadir dalam acara deklarasi tersebut berharap AAI dapat bersatu. “Walaupun saat ini berada di kepengurusan yang berbeda, tetapi tetap berharap kedepannya AAI dapat Bersatu,” ujarnya.

Para Tamu yang hadir juga memaknai acara tersebut bukan hanya sebagai momentum politik organisasi, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat kembali muruah profesi advokat yang lebih akuntabel dan kolaboratif.

Tamu undangan yang hadir dari DPC AAI seluruh Indonesia juga meyakini kehadiran Ruth sebagai kader AAI Perempuan bakal membawa ruang dialog yang lebih sejuk dan konstruktif di tengah dinamika internal AAI.

Deklarasi tersebut diharapkan menjadi awal dari langkah bersama dalam memperkuat AAI sebagai rumah organisasi yang profesional, berintegritas, dan berpandangan ke depan.

Jakarta: Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terus melakukan optimalisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Bengkulu agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah melakukan build up stok dengan Kapal Tanker yang membawa 2.000 KL (Kilo Liter) Pertalite dan 1.000 KL Pertamax untuk memastikan ketersediaan BBM di wilayah Bengkulu tetap aman. BBM disalurkan melalui Fuel Terminal (FT) Pulau Baai guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bengkulu dan sekitarnya.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan Pertamina terus memantau kondisi lapangan dan memastikan suplai BBM berjalan dengan lancar.

“Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bengkulu. Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan terkendali,” ujar Rusminto dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 November 2025.

Dalam menjaga kelancaran distribusi, Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta institusi terkait. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga menambah petugas pengatur antrean (marshall) guna memastikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat saat melakukan pengisian BBM.

Pertamina telah menginstruksikan seluruh SPBU di wilayah Bengkulu untuk tetap melayani masyarakat selama stok BBM masih tersedia, serta memastikan pelayanan dilakukan dengan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta memastikan pembelian dilakukan di lembaga penyalur resmi Pertamina. Langkah ini penting untuk menjaga penyaluran BBM berkualitas yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari 200 penerbangan mengalami penundaan di Bandara Delhi, salah satu bandara tersibuk di dunia, setelah sistem pesan kontrol lalu lintas udara (air traffic control messaging system) mengalami masalah teknis serius pada Jumat (7/11/2025). Gangguan ini diperingatkan dapat menimbulkan kemacetan domino di bandara lain di seluruh India.

Otoritas Bandara India (Airports Authority of India/AAI) dan sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa gangguan tersebut melanda sistem Automatic Message Switching, yang digunakan untuk menghasilkan rencana penerbangan.

"Kerusakan ini memaksa petugas pengontrol untuk mengembangkan rencana penerbangan secara manual, yang berujung pada penundaan massal," ujar AAI dikutip Reuters.

Gangguan teknis ini mulai terjadi pada Kamis malam waktu setempat dan memburuk pada hari Jumat, mengakibatkan lebih dari 175 keberangkatan penerbangan tertunda pada Jumat, setelah sebelumnya menunda sekitar 25 keberangkatan pada hari Kamis.

Data dari Flightradar24 menunjukkan bahwa rata-rata penundaan keberangkatan mencapai 55 menit, dengan penerbangan yang dijadwalkan lepas landas antara pukul 6 pagi dan 8 pagi waktu setempat adalah yang paling terpengaruh.

Penerbangan internasional juga turut terganggu. Penerbangan ITA Airways ke Roma tertunda hampir dua jam, sementara penerbangan Virgin Atlantic ke London tertunda lebih dari satu jam.

Operator Bandara Delhi, GMR Airports, dan otoritas lalu lintas udara AAI berada di bawah tekanan besar karena Bandara Delhi, yang merupakan bandara tersibuk kesembilan di dunia, menangani sekitar 78 juta penumpang pada tahun 2024.

Gangguan ini berdampak langsung pada pasar saham, di mana saham maskapai domestik India, IndiGo, turun 1,5% setelah perusahaan mengonfirmasi operasional penerbangannya terpengaruh. Maskapai lain seperti SpiceJet dan Air India juga mengeluarkan peringatan tentang potensi penundaan.

Media lokal melaporkan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki apakah computer malware atau perangkat lunak jahat mungkin menjadi penyebab masalah teknis tersebut, mengingat insiden ini terjadi menyusul serangan ransomware yang sempat mengganggu sistem check-in otomatis di beberapa bandara terbesar Eropa pada bulan September.

(tps/șef)
[Gambas:Video CNBC]

Bengkulu (ANTARA) - Guru Besar Logistik Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Saut Gurning merekomendasikan sistem by-pass pasir (SBP) sebagai solusi mengatasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu secara permanen.

"Prinsipnya sederhana, SBP itu memindahkan pasir dari kantong penumpukan ke tempat pembuangan menggunakan sistem isap. Jadi bukan hanya dikeruk lalu menunggu pendangkalan terjadi lagi, tetapi sedimen dialirkan terus-menerus 24 jam," kata Saut Gurning lewat pesan elektronik di Bengkulu, Jumat.

Saut Gurning merekomendasikan penerapan Sand Bypassing System (SBS) atau Artificial Sand Bypassing System (ASBS), merupakan metode modern yang memungkinkan sedimen pasir dialihkan secara berkelanjutan dari sisi penumpukan ke sisi yang mengalami erosi.

Model SBP telah digunakan di berbagai negara seperti Australia dan Belanda dengan hasil yang efisien. Menurut Saut, sistem ini jauh lebih hemat dibanding pengerukan konvensional.

"Investasi awalnya memang sekitar Rp13 miliar, tetapi biaya operasionalnya bisa ditekan sampai di bawah 20 persen dari pengerukan biasa yang mencapai Rp70 miliar per tahun," ucapnya.

Selain efisiensi, SBP juga memiliki manfaat tambahan, material pasir hasil by-pass dapat digunakan untuk reklamasi atau perluasan area pelabuhan, menciptakan nilai tambah baru bagi ekonomi daerah.

Selain urusan teknis normalisasi, Saut juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pendanaan. Ia menilai, skema pembiayaan tahunan berbasis APBN tidak lagi memadai untuk menangani sedimentasi yang terjadi terus-menerus.

Karena itu, ia mengusulkan kombinasi antara pendanaan publik dan partisipasi badan usaha pelabuhan melalui model Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau konsesi operasional jangka panjang.

"Negara-negara seperti Australia, Belanda, dan Malaysia sudah menerapkan model pembiayaan campuran. Pemerintah membangun fasilitas infrastruktur seperti jetty, pompa, dan pipa, sementara operasionalnya diserahkan ke operator pelabuhan dengan mekanisme tarif layanan," kata Saut.

Menurut Saut pendekatan seperti itu dapat menjadi solusi keberlanjutan di Bengkulu dalam mengelola pelabuhannya agar terus dalam kondisi terbaiknya.

"Yang penting bukan hanya bagaimana mengeruk, tetapi bagaimana menjamin alur tetap dalam sepanjang waktu," ucapnya.

Saut Gurning menegaskan penanganan pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu harus beralih dari pola pengerukan darurat yang bersifat reaktif, menuju solusi permanen berbasis rekayasa pantai.

Menurutnya kondisi sedimentasi tinggi di pelabuhan tersebut telah mencapai level yang tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara konvensional.

"Pelabuhan Baai menghadapi situasi sedimentasi yang sangat berat. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi sudah menjadi persoalan sistemik akibat kombinasi arus sejajar pantai atau littoral drift dan gelombang besar dari Samudera Hindia," kata dia.

Ia menjelaskan wilayah perairan Baai merupakan zona berenergi tinggi atau high sedimentation zone, di mana material pasir dan lumpur dari arus laut serta sungai terus terakumulasi di alur pelayaran.

Akibatnya setiap sembilan bulan sekali pelabuhan itu membutuhkan pengerukan untuk menjaga kedalaman agar kapal dapat beroperasi. Volume sedimentasi yang masuk mencapai 800 ribu meter kubik per tahun, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Wilayah Bengkulu itu langsung menghadap Samudera Hindia. Energi gelombangnya kuat, arusnya besar, dan proses sedimentasinya cepat," kata dia.

Menurut Saut pendangkalan kronis di Pelabuhan Pulau Baai memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas. Gangguan navigasi laut menyebabkan keterlambatan distribusi logistik.

Kondisi itu juga mempengaruhi biaya hidup masyarakat karena harga barang di pulau menjadi jauh lebih mahal dibanding wilayah daratan utama.

Ia menyebutkan cuaca ekstrem dan kondisi ombak yang mencapai lebih dari dua meter membuat kegiatan pengerukan konvensional sering menghadapi tantangan berat.

"Kapal keruk mudah goyah, alat patah, bahkan operasi harus berhenti karena kondisi laut tidak stabil. Ini menyebabkan pekerjaan rework berulang kali," ujarnya.

Oleh karena itu, dia merekomendasikan penanganan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu beralih dari cara-cara konvensional ke sistem by-pass pasir (SBP).

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025