Bisnis.com, JAKARTA — Serangan malware, termasuk ransomware, dinilai akan terus membayangi industri sektor keuangan. Hadirnya teknologi kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi penghambat masifnya serangan siber ke sektor kritikal tersebut.

Adapun perputaran uang yang besar menjadi salah satu alasan utama peretas membanjiri sektor keuangan dengan serangan dan tidak akan berhenti.

Modus ransomware dengan mengenkripsi atau mengunci data/sistem korban, lalu menuntut uang tebusan (ransom) agar data tersebut bisa diakses kembali marak terjadi di sektor keuangan global.

Laporan dari KELA mencatat bahwa dari 4.701 insiden ransomware global yang terjadi antara Januari hingga September 2025 (naik dari 3.219 pada periode yang sama tahun 2024), 50% di antaranya menyerang sektor infrastruktur kritis, termasuk industri keuangan.

CTO Prosperita Group Yudhi Kukuh, mengatakan server yang terhubung ke internet publik hampir pasti akan segera menjadi target percobaan serangan dalam waktu singkat.

Cara kerja peretasan juga telah berkembang. Jika dulu serangan lebih banyak menyebabkan kerusakan file, kini tujuannya bergeser ke pengambilalihan sistem. Kukuh menegaskan ransomware tetap menjadi ancaman utama karena masih sangat menguntungkan bagi pelaku kejahatan siber.

“Ransomware itu never die, terutama ada duitnya. Uang besar itu,” kata Kukuh dalam media briefing peluncuran ESET Cloud Workload Protection, Rabu (6/5/2026).

Menurut Kukuh peretasan tidak ditentukan oleh jenis industri semata, melainkan oleh fungsi pekerjaan di dalam organisasi, terutama yang berkaitan dengan keuangan.

Dia menjelaskan banyak serangan ransomware menargetkan email bagian keuangan atau akuntansi karena di dalamnya terdapat data penting dan sensitif.

Namun demikian, pada dasarnya semua sektor memiliki risiko yang sama. Hanya saja, sektor keuangan kerap menjadi target utama karena tingginya nilai transaksi yang dikelola. Oleh karena itu, keamanan siber perlu diterapkan secara menyeluruh di seluruh bagian organisasi, bukan hanya pada level tertentu seperti manajemen.

Dalam menghadapi volume serangan yang tinggi dan kompleksitas ancaman modern, penggunaan kecerdasan buatan (AI) menjadi semakin penting. AI membantu proses monitoring dan deteksi ancaman secara lebih cepat dan efisien.

“Kita perlu memonitor dengan bantuan AI, karena tanpa machine learning, serangan dalam sehari akan sulit ditangani karena saking banyaknya,” ujar Kukuh.

Kukuh menjelaskan dalam dunia keamanan siber, AI memiliki dua sisi yaitu dapat digunakan untuk bertahan maupun menyerang. Penggunaan AI untuk pertahanan, seperti mendeteksi celah dan melakukan patching sistem, menurutnya merupakan hal yang positif dan perlu didorong.

Menurutnya server yang terhubung ke internet publik hampir pasti akan langsung menjadi target percobaan serangan dalam hitungan menit. Oleh karena itu, AI dibutuhkan untuk membantu analisis dan respons secara real-time guna meningkatkan efektivitas sistem keamanan.

Meski bermanfaat, AI juga memiliki risiko karena dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. AI dapat dimanipulasi melalui input tertentu sehingga menghasilkan hasil yang tidak semestinya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap merosotnya skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024.

National Cybersecurity Index (NCSI) mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1.

Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antartim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem pengamanan siber seharusnya terbangun secara menyeluruh, mulai dari level entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional.

Dalam fungsi monitoring, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, menurut Nugroho, setiap instansi perlu memiliki kesadaran terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah dibangun, namun tanpa pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan BSSN, banyak entitas belum memiliki tim tanggap insiden siber. Akibatnya, peringatan dini atau notifikasi dari BSSN kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.

Kasus PDNS

Sebelumnya diberitakan, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0 pada Juni 2024. Padahal, proyek strategis tersebut menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Dokumen pengadaan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran PDNS sejak 2021.

Pada tahun tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo menggelar tender layanan komputasi awan PDNS senilai Rp119 miliar. Pemenang tender adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan nilai kontrak Rp102 miliar.

Pada 2022, perusahaan yang sama kembali memenangkan tender dengan nilai pagu paket Rp197,9 miliar dan nilai kontrak Rp188,9 miliar. PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi, dengan mayoritas saham 72,36% dimiliki PT Indosat Tbk. (ISAT).

Dalam proses tender 2021–2022, entitas anak usaha Indosat tersebut mengungguli sejumlah kompetitor, termasuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo Steve Saerang membenarkan keterlibatan anak usaha Indosat dalam proyek tersebut.

“Benar [memenangkan tender],” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom pada 2023. Dalam tender tersebut, anggaran melonjak menjadi Rp357,5 miliar dengan nilai negosiasi Rp350,9 miliar. Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS pada 2024 dengan pagu anggaran Rp287,6 miliar dan harga negosiasi Rp256,5 miliar.

Terkait insiden serangan ransomware, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) telah memberikan klarifikasi.

VP Investor Relations Telkom Indonesia Octavius Oky Prakarsa mengatakan PT TelkomSigma merupakan bagian dari kemitraan Telkom–Lintasarta–Sigma–NeutraDC yang ditunjuk Kominfo sebagai penyedia layanan komputasi awan PDNS 2024.

Octavius menjelaskan TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. Pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, terjadi gangguan yang berdampak pada sistem auto gate dan perlintasan bandara milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah dilakukan analisis dan koordinasi dengan principal cloud platform, serangan tersebut terkonfirmasi sebagai ransomware Brain Chiper.

“Serangan Ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2,” kata Octavius, Kamis (27/6/2024).

Sebagai langkah cepat, Telkom mengaktifkan Crisis Center Gangguan PDNS di Grha Merah Putih Telkom Gatot Subroto pada hari yang sama pukul 10.30 WIB. Crisis Center tersebut berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan koordinasi pemulihan layanan serta penyusunan strategi normalisasi PDNS.

Menurut Octavius, tim Crisis Center berkolaborasi dengan BSSN, Bareskrim, dan Kominfo untuk melakukan audit forensik dan analisis akar penyebab serangan.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan PDNS periode 2020–2024 yang diduga berkontribusi terhadap serangan ransomware tersebut.

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyampaikan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tertanggal 13 Maret 2025.

Menurut Bani, kasus bermula dari dugaan pengkondisian tender oleh pejabat Kominfo bersama perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL sejak 2020 dengan nilai proyek Rp60,3 miliar.

“Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Dia menambahkan, proyek serupa terus berlanjut hingga 2024, termasuk proyek senilai Rp102,6 miliar pada 2021 dan Rp188,9 miliar pada 2022. Dalam proses pengadaan 2022, pejabat Kominfo diduga menghilangkan sejumlah persyaratan agar perusahaan yang sama kembali memenangkan tender.

Perusahaan tersebut kembali memenangkan proyek komputasi awan senilai Rp350 miliar pada 2023 dan Rp256 miliar pada 2024, meski bermitra dengan pihak yang dinilai tidak memenuhi standar kepatuhan ISO 22301.

“Dimana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” tambah Bani.

Pengkondisian tersebut diduga menjadi salah satu faktor pemicu serangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

“Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap merosotnya skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024.

National Cybersecurity Index (NCSI) mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1.

Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antartim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem pengamanan siber seharusnya terbangun secara menyeluruh, mulai dari level entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional.

Dalam fungsi monitoring, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, menurut Nugroho, setiap instansi perlu memiliki kesadaran terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah dibangun, namun tanpa pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan BSSN, banyak entitas belum memiliki tim tanggap insiden siber. Akibatnya, peringatan dini atau notifikasi dari BSSN kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.

Kasus PDNS

Sebelumnya diberitakan, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0 pada Juni 2024. Padahal, proyek strategis tersebut menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Dokumen pengadaan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran PDNS sejak 2021.

Pada tahun tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo menggelar tender layanan komputasi awan PDNS senilai Rp119 miliar. Pemenang tender adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan nilai kontrak Rp102 miliar.

Pada 2022, perusahaan yang sama kembali memenangkan tender dengan nilai pagu paket Rp197,9 miliar dan nilai kontrak Rp188,9 miliar. PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi, dengan mayoritas saham 72,36% dimiliki PT Indosat Tbk. (ISAT).

Dalam proses tender 2021–2022, entitas anak usaha Indosat tersebut mengungguli sejumlah kompetitor, termasuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo Steve Saerang membenarkan keterlibatan anak usaha Indosat dalam proyek tersebut.

“Benar [memenangkan tender],” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom pada 2023. Dalam tender tersebut, anggaran melonjak menjadi Rp357,5 miliar dengan nilai negosiasi Rp350,9 miliar. Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS pada 2024 dengan pagu anggaran Rp287,6 miliar dan harga negosiasi Rp256,5 miliar.

Terkait insiden serangan ransomware, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) telah memberikan klarifikasi.

VP Investor Relations Telkom Indonesia Octavius Oky Prakarsa mengatakan PT TelkomSigma merupakan bagian dari kemitraan Telkom–Lintasarta–Sigma–NeutraDC yang ditunjuk Kominfo sebagai penyedia layanan komputasi awan PDNS 2024.

Octavius menjelaskan TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. Pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, terjadi gangguan yang berdampak pada sistem auto gate dan perlintasan bandara milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah dilakukan analisis dan koordinasi dengan principal cloud platform, serangan tersebut terkonfirmasi sebagai ransomware Brain Chiper.

“Serangan Ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2,” kata Octavius, Kamis (27/6/2024).

Sebagai langkah cepat, Telkom mengaktifkan Crisis Center Gangguan PDNS di Grha Merah Putih Telkom Gatot Subroto pada hari yang sama pukul 10.30 WIB. Crisis Center tersebut berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan koordinasi pemulihan layanan serta penyusunan strategi normalisasi PDNS.

Menurut Octavius, tim Crisis Center berkolaborasi dengan BSSN, Bareskrim, dan Kominfo untuk melakukan audit forensik dan analisis akar penyebab serangan.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan PDNS periode 2020–2024 yang diduga berkontribusi terhadap serangan ransomware tersebut.

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyampaikan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tertanggal 13 Maret 2025.

Menurut Bani, kasus bermula dari dugaan pengkondisian tender oleh pejabat Kominfo bersama perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL sejak 2020 dengan nilai proyek Rp60,3 miliar.

“Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Dia menambahkan, proyek serupa terus berlanjut hingga 2024, termasuk proyek senilai Rp102,6 miliar pada 2021 dan Rp188,9 miliar pada 2022. Dalam proses pengadaan 2022, pejabat Kominfo diduga menghilangkan sejumlah persyaratan agar perusahaan yang sama kembali memenangkan tender.

Perusahaan tersebut kembali memenangkan proyek komputasi awan senilai Rp350 miliar pada 2023 dan Rp256 miliar pada 2024, meski bermitra dengan pihak yang dinilai tidak memenuhi standar kepatuhan ISO 22301.

“Dimana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” tambah Bani.

Pengkondisian tersebut diduga menjadi salah satu faktor pemicu serangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

“Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Serangan ransomware bermotif geopolitik sepanjang 2025 meningkat sekitar 34% dengan sasaran infrastruktur digital dan sektor-sektor kritis. Temuan tersebut tercantum dalam laporan Global Cyber Security Outlook 2026.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah konkret melalui penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kesadaran situasional siber nasional, melindungi data warga, menjaga layanan publik tetap berjalan, serta mengamankan proses demokrasi.

“Di era geopolitik siber negara tidak kalah karena diserang tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain. Tugas kita memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia,” kata Nezar dikutip dari laman resmi Komdigi pada Selasa (20/1/2026).

Nezar menegaskan keamanan siber menjadi jaminan perlindungan data pribadi dan keberlangsungan layanan publik yang digunakan masyarakat setiap hari.

Menurutnya, keamanan siber tidak lagi bisa dipahami sebagai isu teknis semata atau sekadar penanganan insiden peretasan.

Dia menambahkan ruang siber kini telah menjadi arena strategis yang berdampak langsung pada kehidupan publik, mulai dari layanan administrasi, kesehatan, bantuan sosial, hingga proses demokrasi.

“Ancaman utama bukan serangan siber besar yang spektakuler, melainkan penipisan kedaulatan yang berlangsung perlahan dari sistem,” kata Nezar.

Menurutnya, ketergantungan pada infrastruktur digital asing, kebocoran data strategis, dan manipulasi informasi berisiko menghentikan layanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Infrastruktur digital harus diposisikan sebagai aset keamanan. Kabel laut, pusat data, cloud, sistem identitas, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari medan strategis,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam acara BSSN Executive Town Hall 2026 pada 19 Januari 2026, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan keamanan siber merupakan salah satu tulang punggung negara dalam menjaga keamanan data dan memperkuat pertahanan dari serangan informasi.

“Keamanan siber merupakan bagian integral dari ketahanan nasional untuk menyelamatkan kekayaan digital bangsa,” kata Djamari dikutip dari Instagram resmi BSSN pada Selasa (20/1/2026).

Dari sisi legislatif, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengapresiasi transformasi BSSN seraya menekankan pentingnya dukungan regulasi yang kuat.

Dia juga mendorong BSSN untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan BSSN sebagai instrumen vital dalam menghadapi perang asimetrik.

Sementara itu, dari sisi intelijen, Kepala BIN Muhammad Herindra menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. “Sinergi intelijen dan keamanan siber adalah kunci dalam menjaga stabilitas nasional,” kata Herindra.

Bisnis.com, JAKARTA — Firma keamanan siber Emsisoft mencatat kenaikan serangan ransomware sepanjang 2025 dengan jumlah korban yang terpublikasi di situs pemerasan meningkat lebih dari 50% dibandingkan data 2023.

Dalam laporan bertajuk 2025 State of Ransomware in the US, Emsisoft mengungkapkan bahwa intensitas serangan terus mendaki meskipun aparat penegak hukum telah melakukan serangkaian penindakan agresif.

Salah satu keberhasilan aparat adalah penutupan operasi kelompok besar BlackSuit pada Agustus lalu, namun hal tersebut belum cukup membendung tren kenaikan korban.

Melansir dari The Register Sabtu (10/1/2026), data yang dihimpun dari situs kebocoran data atau leak sites di dark web, seperti Ransomware.live dan RansomLook.io menunjukkan lebih dari 8.000 klaim korban di seluruh dunia pada 2025. Angka ini naik lebih dari setengahnya jika disandingkan dengan statistik dua tahun sebelumnya.

Emsisoft menegaskan bahwa angka statistik tersebut hanyalah yang nampak dari realitas kejahatan siber yang sebenarnya. Data tersebut hanya mencakup insiden di mana peretas memutuskan untuk mempublikasikan bukti peretasan, sementara banyak korban lain memilih membayar tebusan atau memulihkan sistem secara diam-diam tanpa melapor.

Laporan tersebut menyoroti adanya pergeseran struktural fundamental dalam ekosistem ransomware yang mempersulit mitigasi. Jumlah kelompok aktif tercatat membengkak dari hanya beberapa lusin pada 2023 menjadi ratusan pada akhir 2025.

Ekosistem ini kini tidak lagi didominasi oleh segelintir pemain besar atau "mega-brand", melainkan menjadi lebih terfragmentasi dengan bermunculannya ratusan entitas kecil.

Fragmentasi ini menjelaskan mengapa penindakan hukum terhadap infrastruktur geng besar tidak serta-merta menurunkan volume serangan secara agregat.

Mematikan infrastruktur satu “brand” kejahatan siber dinilai hanya menghentikan operasi merek tersebut, namun jarang berhasil menghentikan individu di baliknya.

Para operator ini cenderung muncul kembali dengan identitas baru atau bergabung dengan sindikat lain yang membutuhkan tenaga ahli berpengalaman.

Di tengah pasar yang makin marak tersebut, beberapa pemain lama seperti Qilin, Akira, Cl0p, dan Play tetap mendominasi daftar korban.

Kendati demikian, Emsisoft memperingatkan agar pelaku industri tidak melihat penghitungan ini sebagai klasemen yang mutlak, mengingat beberapa kelompok cenderung lebih agresif dalam mempermalukan korban dibanding yang lain.

Selain struktur organisasi, taktik inisiasi serangan juga mengalami perubahan yang berdampak pada strategi pertahanan korporasi.

Meskipun eksploitasi celah keamanan (bugs) masih menjadi pintu masuk, para geng peretas kini makin mengandalkan metode lama seperti phishing, pencurian kredensial, dan rekayasa sosial.

Kelompok peretas seperti Scattered Lapsus$ Hunters diketahui lebih menyukai pendekatan yang memotong langsung pertahanan perimeter jaringan melalui manipulasi akses, alih-alih mencoba menembusnya secara teknis.

Analis Intelijen Ancaman Emsisoft Luke Connolly menilai perputaran pelaku dan efektivitas taktik non-teknis ini menjadi bahan bakar utama keberlangsungan ekosistem ransomware.

“Selama afiliasi tetap melimpah dan rekayasa sosial tetap efektif, jumlah korban kemungkinan akan terus meningkat,” kata Connolly dikutip. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian pusat data nasional (PDN) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung.

Proses ini membuat PDN belum dapat beroperasi, dan di sisi lain negara harus terus mengeluarkan uang untuk menaruh data pemerintah di pusat data nasional sementara (PDNS).

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih dalam penilaian oleh BSSN. Terdapat beberapa hal yang harus diperiksa BSSN sebelum PDN dinyatakan siap untuk beroperasi.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Diketahui dengan pernyataan Mira, maka proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang oleh BSSN sudah berjalan lebih dari 9 bulan. Sebelum PDN rampung pada Maret 2025, pusat data nasional ini menjadi perhatian BSSN imbas kebocoran yang terjadi di PDNS.
PDN kemudian harus melewati sejumlah penilaian terlebih dahulu sebelum proyek tersebut dinyatakan siap untuk beroperasi. Namun, menjelang akhir 2025 PDN tak kunjung beroperasi karena belum lolos penilaian. Belum diketahui penyebab proses penilaian berjalan sangat panjang.

Sekadar informasi, PDN adalah fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat dan daerah secara terpusat dan saling terhubung, sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan government cloud.

Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang sekitar Rp2 triliun – Rp2,7 triliun, yang dibiayai kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan APBN. BSSN mulai intens memeriksa dan menginvestigasi PDN/PDNS sejak insiden gangguan dan serangan ransomware yang terjadi pada 20 Juni 2024, dengan jejak aktivitas berbahaya yang terpantau sejak 17 Juni 2024.

Sementara itu pada Juli 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan telah menyelesaikan proses uji kelaikan keamanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Hasil dari uji tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk ditindaklanjuti sebelum PDN mulai dioperasikan.

Juru Bicara BSSN, Arif Rahman Hakim mengatakan lembaganya telah menjalankan tugas sesuai kewenangan untuk melakukan pengujian aspek keamanan PDN.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi, BSSN telah melaksanakan proses uji kelaikan keamanan PDN-1, serta menyampaikan hasilnya yang mencakup rekomendasi aspek keamanan PDN-1 kepada Komdigi,” kata Arif kepada Bisnis pada Kamis (10/7/2025).

Berdasarkan hasil tersebut, sambungnya, Komdigi sedang menindaklanjuti untuk melaksanakan pemenuhan rekomendasi hasil uji kelaikan keamanan. Selain itu, dia menekankan proses operasionalisasi PDN sepenuhnya menjadi kewenangan Komdigi. “Adapun perihal kapan PDN akan dioperasikan sepenuhnya ditentukan oleh Komdigi,” ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian pusat data nasional (PDN) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung.

Proses ini membuat PDN belum dapat beroperasi, dan di sisi lain negara harus terus mengeluarkan uang untuk menaruh data pemerintah di pusat data nasional sementara (PDNS).

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih dalam penilaian oleh BSSN. Terdapat beberapa hal yang harus diperiksa BSSN sebelum PDN dinyatakan siap untuk beroperasi.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Diketahui dengan pernyataan Mira, maka proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang oleh BSSN sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Belum diketahui penyebab proses penilaian berjalan sangat panjang.

Sekadar informasi, PDN adalah fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat dan daerah secara terpusat dan saling terhubung, sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan government cloud.

Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang sekitar Rp2 triliun – Rp2,7 triliun, yang dibiayai kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan APBN. BSSN mulai intens memeriksa dan menginvestigasi PDN/PDNS sejak insiden gangguan dan serangan ransomware yang terjadi pada 20 Juni 2024, dengan jejak aktivitas berbahaya yang terpantau sejak 17 Juni 2024.

Sementara itu pada Juli 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan telah menyelesaikan proses uji kelaikan keamanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Hasil dari uji tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk ditindaklanjuti sebelum PDN mulai dioperasikan.

Juru Bicara BSSN, Arif Rahman Hakim mengatakan lembaganya telah menjalankan tugas sesuai kewenangan untuk melakukan pengujian aspek keamanan PDN.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi, BSSN telah melaksanakan proses uji kelaikan keamanan PDN-1, serta menyampaikan hasilnya yang mencakup rekomendasi aspek keamanan PDN-1 kepada Komdigi,” kata Arif kepada Bisnis pada Kamis (10/7/2025).

Berdasarkan hasil tersebut, sambungnya, Komdigi sedang menindaklanjuti untuk melaksanakan pemenuhan rekomendasi hasil uji kelaikan keamanan. Selain itu, dia menekankan proses operasionalisasi PDN sepenuhnya menjadi kewenangan Komdigi. “Adapun perihal kapan PDN akan dioperasikan sepenuhnya ditentukan oleh Komdigi,” ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Rumah sakit di Korea Selatan alami penderitaan akibat serangan ransomware dan kebocoran data yang mengekspos informasi medis sensitif. Peretas kemudian meminta tebusan berupa bitcoin.

Melansir dari Korea JoongAng Daily Senin (08/12/2025), para pejabat medis setempat mengungkapkan bahwa mayoritas fasilitas kesehatan masih sangat rentan terhadap serangan digital.

Lemahnya infrastruktur keamanan siber serta ancaman dari orang dalam menjadi celah utama yang dieksploitasi pelaku kejahatan.

Salah satu insiden mencolok menimpa sebuah rumah sakit di Seoul yang baru-baru ini, yang menyasar sistem rekam medis elektronik mereka.

Para peretas melancarkan serangan ransomware dan menuntut pembayaran dalam jumlah besar menggunakan Bitcoin.

Demi memulihkan operasional, manajemen rumah sakit akhirnya memilih membayar tebusan tersebut. Namun, tindakan kontroversial itu adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum medis yang berlaku.

Pasalnya, pihak rumah sakit tidak melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan.

Modus serangan kian canggih juga terungkap dalam kasus di rumah sakit besar lainnya. Peretas berhasil menyusup melalui jaringan bypass sekunder yang tidak memiliki kontrol keamanan memadai.

Kepala Pusat Perlindungan Informasi Medis Korea Social Security Information Service (SSIS)n Lee Sung-hoon menjelaskan bahwa serangan kini bersifat berlapis.

"Penyerang menanamkan kode malware terlebih dahulu, meluncurkan program ransomware, kemudian mencoba serangan ketiga untuk mencuri data internal," ujar Lee.

Beruntung, dalam kasus jaringan bypass tersebut, sistem pemantauan SSIS berhasil mendeteksi anomali dan menginstruksikan staf untuk segera mencabut kabel LAN, sehingga krisis dapat dihindari. SSIS mencatat telah mendeteksi sekitar 200 upaya serangan sepanjang tahun lalu dan tahun ini.

Kendati risiko tinggi, adopsi layanan keamanan di sektor ini masih sangat rendah karena kendala biaya. Layanan pemantauan SSIS memakan biaya 12 juta hingga 18 juta won (sekitar Rp 136 juta hingga Rp 204 juta) per tahun.

Data juga menunjukkan ketimpangan adopsi yang mengkhawatirkan, yakni hanya 19 dari 35 rumah sakit umum swasta dan 20 dari 270 rumah sakit umum yang menggunakan layanan ini. Angka ini makin tragis di tingkat fasilitas pertama, di mana dari 70.000 klinik lokal, hanya 5 yang terdaftar menggunakan layanan proteksi tersebut.

Selain ancaman eksternal, kebocoran data internal juga menjadi sorotan. Pada Juli 2023, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi menemukan 17 rumah sakit besar membocorkan data pribadi 180.000 pasien. Investigasi mengungkap karyawan memotret atau mengunduh data pasien ke USB untuk diserahkan ke perusahaan farmasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari 200 penerbangan mengalami penundaan di Bandara Delhi, salah satu bandara tersibuk di dunia, setelah sistem pesan kontrol lalu lintas udara (air traffic control messaging system) mengalami masalah teknis serius pada Jumat (7/11/2025). Gangguan ini diperingatkan dapat menimbulkan kemacetan domino di bandara lain di seluruh India.

Otoritas Bandara India (Airports Authority of India/AAI) dan sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa gangguan tersebut melanda sistem Automatic Message Switching, yang digunakan untuk menghasilkan rencana penerbangan.

"Kerusakan ini memaksa petugas pengontrol untuk mengembangkan rencana penerbangan secara manual, yang berujung pada penundaan massal," ujar AAI dikutip Reuters.

Gangguan teknis ini mulai terjadi pada Kamis malam waktu setempat dan memburuk pada hari Jumat, mengakibatkan lebih dari 175 keberangkatan penerbangan tertunda pada Jumat, setelah sebelumnya menunda sekitar 25 keberangkatan pada hari Kamis.

Data dari Flightradar24 menunjukkan bahwa rata-rata penundaan keberangkatan mencapai 55 menit, dengan penerbangan yang dijadwalkan lepas landas antara pukul 6 pagi dan 8 pagi waktu setempat adalah yang paling terpengaruh.

Penerbangan internasional juga turut terganggu. Penerbangan ITA Airways ke Roma tertunda hampir dua jam, sementara penerbangan Virgin Atlantic ke London tertunda lebih dari satu jam.

Operator Bandara Delhi, GMR Airports, dan otoritas lalu lintas udara AAI berada di bawah tekanan besar karena Bandara Delhi, yang merupakan bandara tersibuk kesembilan di dunia, menangani sekitar 78 juta penumpang pada tahun 2024.

Gangguan ini berdampak langsung pada pasar saham, di mana saham maskapai domestik India, IndiGo, turun 1,5% setelah perusahaan mengonfirmasi operasional penerbangannya terpengaruh. Maskapai lain seperti SpiceJet dan Air India juga mengeluarkan peringatan tentang potensi penundaan.

Media lokal melaporkan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki apakah computer malware atau perangkat lunak jahat mungkin menjadi penyebab masalah teknis tersebut, mengingat insiden ini terjadi menyusul serangan ransomware yang sempat mengganggu sistem check-in otomatis di beberapa bandara terbesar Eropa pada bulan September.