Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak terbatas atau berkonsolidasi di kisaran 5.600-5.800 pada perdagangan Kamis (2/7/2026), dibayangi pelemahan sejumlah indikator ekonomi domestik.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal ruang pergerakan IHSG masih terbatas.

Sementara itu sentimen memburuknya sejumlah data ekonomi Indonesia yang dirilis pada Rabu (1/7/2026) masih akan membayangi pergerakan IHSG jangka pendek.

"Sehingga diperkirakan IHSG berpeluang berkonsolidasi pada kisaran 5.600-5.800," tulis tim riset, Kamis (2/7/2026).

Adapun rilis data aktivitas manufaktur nasional kembali terkontraksi. Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50 pada Mei 2026. Angka tersebut juga menandakan aktivitas industri kembali berada di bawah level ekspansif.

Di sisi lain, tekanan inflasi meningkat. Inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% secara tahunan (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan 3,08% pada Mei 2026 dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 3,2%.

Tak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia secara mengejutkan mencatatkan defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi tersebut menjadi defisit perdagangan pertama sejak April 2020 dan menambah kekhawatiran terhadap prospek eksternal perekonomian nasional.

Sentimen negatif juga tercermin dari nilai tukar rupiah yang ditutup melemah 0,25% ke level Rp17.952 per dolar AS, sejalan dengan pelemahan mayoritas mata uang di kawasan Asia.

IHSG pada perdagangan Rabu (1/7) ditutup menguat 0,92% ke level 5.695,12. Penguatan tersebut dipimpin oleh sektor energi yang naik 2,61%, sementara sektor transportasi menjadi sektor dengan pelemahan terdalam sebesar 0,91%.

Penguatan IHSG terjadi di tengah memburuknya sejumlah data ekonomi Indonesia yang dirilis sepanjang hari Rabu (1/7).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta PLN sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen berupa layanan ketenagalistrikan yang terdampak akibat mati lampu bergilir beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moga menyebut kewajiban itu di antaranya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pelanggan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," jelas Moga dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (1/7).

Berdasarkan hasil koordinasi Kemendag dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi.

Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigan Sibero menekankan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik.

Hal tersebut seiring untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendag juga menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen.

"Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke [email protected], serta melalui layanan telepon di (021) 3441839. Berbagai saluran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau," kata Immanuel.

PLN telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

BUMN itu juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan dengan menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen mulai berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat aplikator mencari sumber-sumber pendapatan lain dari jenis layanan yang belum tercakup dalam kebijakan tersebut.

Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, angkutan online sepenuhnya adalah bisnis dan berbeda dengan angkutan umum yang memiliki dimensi pelayanan dominan daripada keuntungan.

Menurut dia, mitra sebagaimana namanya, bukan aset bisnis aplikator dan driver juga bukan pegawainya.

Dengan begitu, ikatan antara aplikator dan mitra bukan ikatan kerja walau pada praktiknya seperti itu.

"Ketika pemerintah menetapkan proporsi bagi hasil, denga proporsi yang besar untuk mitra, maka aplikator sebagai entitas bisnis akan mencari alternatif lain agar pendapatan mereka tidak turun dan cash flow mereka tidak terganggu," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, langkah itu penting untuk aplikator demi mempertahankan kepercayaan investor di bursa saham.

Sony bilang, salah satu alternatif yang paling mungkin dilakukan aplikator adalah menaikan ongkos, baik ongkos dari jasa ojek maupun jasa delivery barang atau pengantaran termasuk makanan dan barang.

"Kenaikan ongkos ini akan dirasakan langsung pengguna, dan itu sudah mulai terjadi," imbuh dia.

Tambahan pemasukan tidak signifikan

Sementara itu, Sony bilang bagi pengemudi (driver online) proporsi potongan yang lebih besar tentu akan menambah pemasukan harian mereka, tapi tidak akan signifikan.

Demi menjaga profit, aplikator menaikan ongkos yang harus dibayar pengguna.

Namun ongkos naik akan mengurangi orang yang menggunakan jasa aplikasi sehingga pesanan berkurang dan jumlah order driver pun berkurang.

"Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang cukup banyak pengangguran, jumlah driver cenderung terus bertambah," ucap dia.

Pedagang ritel was-was harga bakal naik

Di sisi lain, pedagang ritel yang bekerja sama dengan aplikator ojek online berharap aturan potongan komisi maksimal 8 persen tidak berdampak pada usaha mereka.

Aturan baru tersebut diharapkan tidak membuat aplikator menaikkan potongan yang ada di restoran dan toko ritel.

Ketika hal tersebut terjadi, besar kemungkinan harga akan menjadi lebih mahal bagi konsumen.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah berharap adanya penerapan potongan aplikator 8 persen tidak merembet pada pengenaan potongan di sektor ritel.

"Kami akan pantau agar jangan menaikkan dari ritel atau restoran," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan berdiskusi dengan para pengelola marketplace agar tidak menaikkan komisi dari para restoran atau ritel yang berjualan di mall atau secara online.

Potongan komisi aplikator belum berlaku untuk semua sektor

Kebijakan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen memang belum berlaku untuk semua sektor.

Saat ini, potongan aplikator maksimal 8 persen memang baru diterapkan untuk layanan ojek online roda dua yang mengangkut penumpang.

Dengan aturan ini, mitra pengemudi motor sekarang bisa membawa pulang 92 persen dari total tarif perjalanan.

Sementara itu, perusahaan aplikasi mendapatkan paling besar 8 persen dari total tarif tersebut. Sebelumnya, aplikator dapat mengantongi potongan hingga 20 persen.

Skema bagi hasil antara pengemudi ojol dan platform sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No 1001/2022.

Dalam aturan ini, pembagian antara pengemudi ojol dan platform sebesar 80 persen dan 20 persen.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.

Sementara itu, layanan pesan-antar makanan, kurir barang (logistik), dan taksi online roda empat masih menggunakan skema komisi lama.

Pemerintah menyatakan fokus awal kebijakan ini sengaja diarahkan ke ojol penumpang roda dua terlebih dahulu karena jumlah pengemudi dan penggunanya adalah yang paling besar.

Dampak kebijakan belum terasa

Kendati demikian, salah satu pengemudi di Kota Bekasi mengaku belum merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut karena pendapatan mereka dinilai tidak mengalami peningkatan.

Salah satu pengemudi ojol Candra (44), mengatakan kebijakan komisi 8 persen belum memberikan manfaat nyata bagi para mitra pengemudi.

Menurut dia, masih ada berbagai potongan lain yang membuat penghasilan bersih tidak jauh berbeda dibanding saat komisi aplikator masih mencapai 20 persen.

"Menurut saya kebijakan ini justru sangat merugikan driver. Kami seperti dibohongi oleh sistem aplikasi," kata Candra.

Ia mencontohkan, dari tarif perjalanan Rp 15.000, pengemudi terlebih dahulu dipotong biaya administrasi aplikasi sebesar Rp 2.000 sehingga tersisa Rp 13.000.

Setelah itu masih dikenakan potongan komisi 8 persen dan biaya promo yang menurutnya dibebankan kepada pengemudi.

"Harusnya pendapatan kami sekitar Rp 11.912, tetapi masih dipotong lagi biaya promo sekitar Rp 1.500. Akhirnya saya hanya menerima sekitar Rp 10.212. Jadi, di mana manfaat potongan 8 persen itu bagi driver? Tidak ada," ujarnya.

Menurut Candra, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dibanding sebelumnya.

Sebagai penbanding, saat komisi aplikator masih 20 persen, ia mengaku hanya menerima sekitar Rp 10.400 dari tarif Rp 15.000.

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

"Nilai tersebut meningkat 90,3 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp3,72 triliun," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Kinerja keuangan itu disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025.

Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba bersih setelah pajak (net profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 triliun atau 90,3 persen lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 triliun,” sebut Jatmiko dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta.

Disamping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223 per kilogram atau 10,4 persen di atas 2024, perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10 persen di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90 persen di tengah berbagai tantangan,” bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025.

Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp13,27 triliun atau naik 46 persen dibandingkan Rp9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2 persen.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Terimakasih atas dukungan penuh pemegang saham. Apresiasi untuk kerja keras seluruh insan Perseroan. Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS per hektare per tahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia membuka kanal aduan khusus bagi para mitra pengemudi yang belum merasakan penyesuaian biaya aplikasi sebesar 8% pada hari pertama pemberlakuan aturan baru tersebut hari ini, Rabu (1/7/2026).

Implementasi kebijakan potongan tarif secara terpusat sekaligus memastikan seluruh perusahaan aplikasi pelaksana mematuhi ketentuan batas maksimal biaya layanan demi melindungi kesejahteraan pendapatan para pekerja digital.

Posko pengaduan virtual ini disiapkan sebagai respons langsung terhadap masa transisi perubahan tarif per 1 Juli 2026.

Otoritas asosiasi bergerak cepat mengumpulkan data dari lapangan untuk memitigasi potensi pelanggaran atau keterlambatan penyesuaian sistem algoritma pemotongan pendapatan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi daring.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pergerakan data pada awal pemberlakuan regulasi ini akan menjadi basis evaluasi organisasi dalam menentukan langkah advokasi selanjutnya.

“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia juga telah mengaktifkan Pusat Pelaporan Implementasi 8% melalui kanal website resmi gardaindonedia.or.id setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Perpres No.27 tahun 2026 dan Satgas Khusus 8%,” ujar Igun kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Garda Indonesia mengonfirmasi tim internal mereka masih terus memonitor pelaksanaan hari pertama dan sepanjang minggu pertama implementasi potongan aplikasi 8%.

Saat ini pusat data organisasi sudah mulai menampung laporan-laporan teknis dari para pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh platform, termasuk mengompilasi notifikasi-notifikasi resmi yang diterbitkan secara digital oleh korporasi aplikasi mengenai pemberlakuan pemotongan pendapatan baru tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR. Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikasi layanan transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia dan Maxim mulai memberlakukan potongan komisi untuk layanan ride hailing atau ojek online sebesar 8% secara serentak mulai hari ini, Senin 1 Juli 2026.

Maxim Indonesia telah mengumumkan pemberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Senada, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) juga sebelumnya telah mengumumkan terkait dengan penyesuaian potongan komisi 8% yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengenai pemberlakuan terhitung sejak 1 Juli 2026.

"Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya Grabbike dan implementasi ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli 2026," ucap Neneng.

Langsung Berlaku Serentak

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia mulai memberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan penyesuaian komisi tersebut tetap memungkinkan perusahaan mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

Dirhamsyah menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dia menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Dirhamsyah menegaskan komisi Maxim selama ini selalu menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

“Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8%, layanan Maxim diharapkan semakin menarik bagi para mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan penghasilan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan. Adapun komisi aplikasi sebesar 8% tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Seiring penerapan kebijakan tersebut, Maxim juga mempertahankan komitmennya memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI). Program tersebut memberikan santunan kepada mitra maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

“Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mendukung terciptanya layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Dirhamsyah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat persiapan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung. Pemerintah menargetkan seluruh kesiapan operasional bandara untuk melayani pesawat jet dapat terpenuhi pada 17 September 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, persiapan reaktivasi telah dilakukan pada sisi udara (air side) maupun sisi darat (land side) dalam dua hingga tiga pekan terakhir.

“Berdasarkantimelineyang telah disusun, seluruh kesiapan operasional untuk melayani pesawat jet ditargetkan dapat terpenuhi pada 17 September 2026,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Menurut Lukman, Ditjen Perhubungan Udara juga menyiapkan skenario percepatan sesuai arahan Menteri Pertahanan agar Bandara Husein dapat direaktivasi pada 17 Agustus 2026. Untuk itu, Kemenhub akan berkoordinasi dengan Komandan Lanud Husein Sastranegara guna menyepakati jadwal pelaksanaannya.

Lukman mengatakan, seluruh proses reaktivasi dilakukan berdasarkan kajian operasional dansafety assessment. Pengoperasian kembali bandara akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan.

“Kami telah menyetujui kajian operasional dansafety assessmentsebagai dasar pelaksanaan reaktivasi, serta memastikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional dipenuhi sebelum bandar udara kembali beroperasi secara optimal,” katanya.

Saat ini, Bandara Husein masih menghadapi sejumlah keterbatasan, antara lain luas lahan yang terbatas akibat kepadatan permukiman, panjang landas pacu 2.220 meter yang tidak dapat diperpanjang, keterbatasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), serta penggunaan bersama dengan TNI Angkatan Udara.

Untuk mendukung operasional pesawat seperti Boeing 737-800 dan Airbus A320, Kemenhub menyiapkan peningkatan infrastruktur berupaoverlaylandas pacu dantaxiway, rekonstruksi apron, peningkatan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) menjadi Kategori 7, penambahan kendaraanAircraft Rescue and Fire Fighting(ARFF), penguatan personel, serta perbaikan fasilitas terminal.

Menurut Lukman, kebutuhan peralatan akan dipenuhi melalui mobilisasi aset yang telah tersedia, termasuk pemindahan kendaraan PKP-PK dari Bandara Kertajati setelah operasional pemulangan jamaah haji selesai.

“Seluruh kebutuhan peralatan pendukung juga akan dipenuhi melalui mobilisasi aset tanpa pengadaan baru sehingga proses reaktivasi dapat berjalan lebih efisien,” ujarnya.

Kemenhub juga menyiapkan dua skema operasional. Opsi pertama melayani pesawat ATR72-500, penerbangan bisnis, dan penerbangancharter. Adapun opsi kedua memungkinkan Bandara Husein melayani pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320 dengan penerapan sistemslot managementuntuk mengatur kapasitas operasional

Lukman menegaskan Kemenhub akan memastikan seluruh tahapan reaktivasi memenuhi standar keselamatan penerbangan sebelum bandara kembali beroperasi.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Polri harus tetap menjadi institusi yang mengabdi kepada masyarakat di tengah transformasi besar yang sedang dijalankan pemerintah.

Hal itu disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut tema HUT Bhayangkara tahun ini, "Polri untuk Masyarakat", mencerminkan jati diri sekaligus arah pengabdian setiap anggota Korps Bhayangkara.

"Tema peringatan tahun ini, 'Polri untuk Masyarakat', adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara. Polri hadir untuk rakyat, Polri bekerja untuk rakyat, Polri harus melindungi rakyat, Polri mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Prabowo.

Presiden mengatakan Indonesia saat ini tengah memasuki fase penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah sedang menjalankan berbagai agenda transformasi di tengah situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, ketegangan, dan konflik.

Kepala Negara menekankan bangsa Indonesia berada di persimpangan sejarah sehingga pemerintah terus melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan konflik.

"Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Polri yang memperingati HUT ke-80 Bhayangkara.

"Atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana pun saudara bertugas," ucapnya.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh proses penegakan hukum harus berjalan secara adil, berpihak kepada masyarakat, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

"Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah," ujar Prabowo.

Kepala Negara menekankan aparat penegak hukum harus memastikan prinsip keadilan diterapkan secara setara kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun," katanya.

Prabowo juga mengingatkan agar praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, setiap orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

"Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan harus menjadi prioritas perlindungan aparat penegak hukum.

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani," ujarnya.

Prabowo menambahkan, penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mematuhi aturan sekaligus memastikan pelaku pelanggaran mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Prabowo.

Bisnis.com, BOGOR — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menganugerahkan Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Prabowo Subianto.

Medali tersebut disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam upacara HUT ke-80 Bhayangkara di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

"Penganugerahan Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samrakshana dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia," ujar pemandu acara dalam upacara HUT Bhayangkara.

Medali Loka Praja Samrakshana merupakan bentuk penghargaan yang bermakna perlindungan terhadap masyarakat dan bangsa. Secara khusus, medali tersebut diberikan kepada Prabowo atas jasa-jasanya dalam mendukung pengembangan dan kemajuan Polri.

Jasa tersebut meliputi upaya memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar pemandu acara.

Selain menerima medali kehormatan, Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti, Bintang Bhayangkara Nararya, serta kenaikan pangkat secara istimewa kepada tiga purnawirawan Polri.

Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada dua satuan kerja (satker) Polri, yakni Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri. Selain itu, penghargaan tersebut juga diberikan kepada 10 kepolisian daerah (Polda), yakni Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, Bintang Bhayangkara Nararya dianugerahkan kepada enam anggota Polri, yakni Widyaiswara Kepolisian Madya TK III Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo, Karoops Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Imam Rifai, Kasiwas Polresta Manokwari Polda Papua Barat AKP Nengsi Marline Waromy, Kaurmintu Subbagrenmin Rolog Polda Papua AKP Ivone A. Rorongpangalo, personel Subsi Protokol Si Yanma Satlat Brimob Korbrimob Polri Aiptu Wawan Setiyawan, serta Bamin Urmin Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Aiptu Irwan Setiyono.

Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada tiga purnawirawan Polri atas jasa mereka kepada bangsa dan negara.

Ketiga purnawirawan tersebut ialah Ketua MPR RI periode 2013–2014 Irjen Pol (Purn.) Sidarto Danusubroto, mantan Ketua KPK Irjen Pol (Purn.) Taufiequrachman Ruki, serta mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara periode 2004–2009 Brigjen Pol (Purn.) Taufiq Effendi.