Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

"Nilai tersebut meningkat 90,3 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp3,72 triliun," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Kinerja keuangan itu disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025.

Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba bersih setelah pajak (net profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 triliun atau 90,3 persen lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 triliun,” sebut Jatmiko dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta.

Disamping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223 per kilogram atau 10,4 persen di atas 2024, perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10 persen di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90 persen di tengah berbagai tantangan,” bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025.

Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp13,27 triliun atau naik 46 persen dibandingkan Rp9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2 persen.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Terimakasih atas dukungan penuh pemegang saham. Apresiasi untuk kerja keras seluruh insan Perseroan. Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS per hektare per tahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas ekspor pupuk Indonesia ke Australia senilai Rp7 triliun sebagai langkah memperkuat daya saing industri pupuk nasional di pasar global.

"Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun," Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Mentan menyampaikan hal itu saat menghadiri langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur.

Menurut dia, capaian itu menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,“ ujarnya

Mentan mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” kata Amran

Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil dan Bangladesh.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” beber Amran.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya Presiden Prabowo juga mengambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

“Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” jelas Mentan.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda.

Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Era Presiden Prabowo juga ditandai dimulainya proyek strategis baru, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.

Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar guna mendukung kebutuhan biodiesel serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.

Mentan menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk tersebut diarahkan bukan hanya untuk memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional di tengah tantangan krisis pangan dan geopolitik global.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda, Kaltim (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir ratusan rekening penunggak pajak senilai lebih dari Rp710 miliar.

"Pemblokiran ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak kooperatif," kata Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Paryan di Samarinda, Selasa.

Dia menjelaskan sebelumnya petugas telah memberikan edukasi secara intensif, namun wajib pajak tetap tidak memiliki iktikad baik untuk segera melunasi tunggakan.

Paryan mengemukakan tindakan penagihan terhadap 322 rekening penunggak pajak ini dilakukan secara serentak di wilayah kerja.

"Seluruh surat permintaan pemblokiran rekening tersebut telah diajukan secara resmi kepada 18 lembaga jasa keuangan perbankan pada 29 April 2026," terang dia.

Adapun sasaran pemblokiran ini secara spesifik meliputi 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak yang dianggap terus lalai.

Total persis nilai tunggakan yang memicu tindakan penyitaan awal tersebut mencapai Rp710.040.556.092.

Sebelumnya, DJP sudah mengirimkan surat teguran serta surat paksa kepada para penunggak tersebut.

"Namun, peringatan resmi itu sama sekali tidak membuahkan hasil karena penanggung pajak tetap mengabaikan kewajibannya," ungkap Paryan.

Menurut dia, upaya pemblokiran ini adalah langkah mengamankan target pencapaian penerimaan negara pada 2026.

DJP berwenang meminta bank memblokir rekening nasabah penunggak sebagai langkah awal sebelum tindakan penyitaan.

Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

"Prosedur pelaksanaannya mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2023 tentang penagihan," jelas Paryan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa menargetkan capaian rasio elektrifikasi 100% dengan menyiapkan program pemasangan listrik gratis bagi 3.400 Rumah Tangga Miskin (RTM) di berbagai kabupaten/kota pada tahun 2026.

Menurutnya, program tersebut adalah bentuk intervensi nyata pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu.

"Saat ini rasio elektrifikasi Jawa Timur telah menyentuh angka 99%. Kita ingin mengintervensi secara lebih masif melalui program-program yang berdampak langsung dan menyasar kebutuhan dasar rumah tangga miskin di Jawa Timur," kata Khofifah Indar Parawansa, Jumat (6/2/2026).

Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,89 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Gubernur Khofifah menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Bantuan Instalasi dan Sambungan Rumah (IRSR) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero), serta pemberian token listrik senilai Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat.

"Token listrik ini dapat digunakan hingga sekitar enam bulan pemakaian awal, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," jelasnya.

Secara teknis, calon penerima bantuan akan diusulkan melalui mekanisme identitas penerima IRSR.

Proses pengusulan dilakukan melalui Surat Usulan Belanja Program kepada Gubernur yang memuat jumlah RTM calon penerima sambungan listrik dan tercantum dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4.

Selain itu, data calon penerima juga di-input melalui aplikasi SIPD dan harus memenuhi kriteria sebagai rumah tangga miskin yang belum berlistrik, namun berada di wilayah yang telah terjangkau jaringan listrik PT. PLN (Persero).

"Para penerima listrik gratis ini wajib masuk dalam DTSEN desil 1 sampai 4, dan data calon penerima telah tersedia di perangkat daerah," ucap dia.

Dia menambahkan, penerima bantuan instalasi rumah dan sambungan listrik juga akan memperoleh masa pemeliharaan selama 1 tahun.

Pemprov Jatim bersama pihak terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada tahun ini, penerima program pemasangan listrik gratis tersebar di sejumlah daerah, antara lain Pacitan sebanyak 400 rumah tangga, Ponorogo 300, Trenggalek 300, Tulungagung 100, Kabupaten Blitar 178, Kabupaten Kediri 200, Kabupaten Malang 100, Banyuwangi 300, Bondowoso 100, Situbondo 100, serta Kabupaten Probolinggo 20 rumah tangga.

"Dengan intervensi ini, kami optimistis target 100% rasio elektrifikasi di Jawa Timur dapat segera terwujud sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucurkan dana bantuan kemanusiaan senilai Rp7,5 miliar untuk merespons krisis bencana alam yang melanda tiga provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Alokasi dana tersebut dibagi merata, dengan masing-masing daerah terdampak memperoleh jatah Rp2,5 miliar.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyatakan penyaluran bantuan ini merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan yang menjadi landasan kehidupan berbangsa.

"Bantuan ini adalah ungkapan kepedulian dan rasa kebersamaan dari masyarakat Kalimantan Timur untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan membantu proses pemulihan pascabencana," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/12/2025).

Lebih lanjut, Rudy menekankan bahwa bencana alam tidak boleh dipandang sebagai persoalan lokal semata.

Sebaliknya, musibah yang menimpa satu daerah sejatinya menjadi tanggungan moral seluruh elemen bangsa.

"Bencana alam bukan hanya duka bagi daerah yang terdampak, tetapi juga duka seluruh bangsa," jelasnya.

Adapun dia berharap dana yang disalurkan dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan primer korban bencana, seperti pangan, tempat tinggal darurat, serta kebutuhan medis.

"Kita berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban," pungkasnya.

Pemerintah mewacanakan kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang menunggak, dengan nilai mencapai Rp7,6 triliun.

Dengan adanya langkah ini diperkirakan akan berdampak terhadap arus kas BPJS Kesehatan dan menuntut strategi baru dalam menjaga keberlanjutan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa penghapusan iuran ini akan difokuskan bagi masyarakat miskin yang tidak lagi mampu melunasi tunggakan.

“Tapi paling tidak itu yang dulu itu dia sektor informal kan ada kesulitan. Terus sudah masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran), masih utang kan? Dianggapnya utang, masih ditagih-tagih terus,” kata Ghufron di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, kebijakan ini juga mencakup peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah (pemda) namun masih memiliki denda.

“Terus ada lagi yang Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, terus kemudian dibayaari oleh Daerah, dulunya dia sektor informal kan? Nah, itu masih nunggak itu, nah, itu yang dihapus,” ujarnya.

Menurut Ghufron, besaran total tunggakan yang akan diputihkan mencapai Rp7,691 triliun, belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih dalam proses verifikasi.

“Nominalnya ya Rp7,691 triliun, paling tidak itu ya, plus tunggakan yang lain,” ucapnya.

Meski memberikan ruang napas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kebijakan pemutihan ini menimbulkan pertanyaan terkait dampak fiskal terhadap keberlanjutan dana JKN.

Pasalnya, dana tersebut menjadi penopang utama layanan kesehatan bagi 270 juta peserta aktif.

Ghufron memastikan, nantinya rencana ini akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, untuk merumuskan mekanisme yang tidak mengganggu stabilitas pembiayaan JKN.