Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah pada Kerangka Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027 berada di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Kurs tersebut lebih lemah dari APBN 2026 yang diasumsikan Rp16.500 per dolar AS.

Prabowo menekankan untuk menjaga nilai tukar tetap pada fundamentalnya, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan harus memperkuat koordinasi.

"Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," ujar Prabowo dalam pidatonya saat menyampaikan KEM PPKF RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5).

Penetapan asumsi kurs tersebut dilakukan di tengah tekanan besar terhadap rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Mata uang Garuda sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di atas Rp17.700 per dolar AS akibat gejolak perang Timur Tengah.

Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rupiah bahkan masih bertengger di level Rp17.746 per dolar AS. 

Namun, rupiah mulai menunjukkan penguatan setelah BI menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam keputusan Rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah tingginya volatilitas global akibat perang di Timur Tengah.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," kata Perry dalam konferensi pers.

Menyusul keputusan tersebut, nilai tukar rupiah berhasil menguat dan ditutup di level Rp17.654 per dolar AS sore ini.

Pemerintah berencana menambah kuota Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027, seiring tingginya minat pendaftar dan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Rencana itu terungkap dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebagaimana disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet).

Dalam unggahan tersebut dijelaskan Program Magang Nasional 2025-2026 telah diikuti sekitar 100 ribu peserta, dari total pendaftar yang mencapai sekitar 400 ribu orang.

"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang. Kesempatan pengalaman bekerja, mendapat ilmu dari mentor," tulis keterangan resmi dalam unggahan tersebut, Minggu (26/4).

[Gambas:Instagram]

Pemerintah juga memastikan peserta magang tetap akan memperoleh uang saku bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Skema ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan bagi lulusan baru untuk mengikuti program tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mengevaluasi kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam pembiayaan uang saku peserta. Ke depan, perusahaan berpeluang ikut berkontribusi dalam skema pendanaan, meski tidak menjadi sumber utama.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1, disiarkan YouTube @KemnakerRI, Jumat (24/4).

Menurutnya, keterlibatan perusahaan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan, termasuk pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta di akhir program.

Selain penambahan kuota, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program magang ditargetkan dapat menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Tak hanya itu, cakupan bidang keahlian juga akan diperluas. Program magang tidak lagi difokuskan pada bidang administrasi, manajemen, atau pemasaran, melainkan dibuka untuk berbagai sektor agar dapat mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas penguatan program pelatihan vokasi, khususnya bagi lulusan SMK, guna meningkatkan kesiapan kerja serta mendukung peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, termasuk buruh, pekerja alih daya, dan pekerja rumah tangga.

[Gambas:Youtube]

Komisaris Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sudung Situmorang, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dengan meninjau SPBU 11209108 PT Pertamina Retail di Kabupaten Serdang Bedagai, Minggu (29/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan energi selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam agenda tersebut, Sudung meninjau langsung fasilitas Serambi MyPertamina yang berada di rest area KM 65 Medan. Selain mengecek ketersediaan pasokan BBM, ia juga menyapa operator lapangan serta berdialog dengan para konsumen yang tengah melakukan perjalanan libur akhir tahun.

"Momentum Natal dan Tahun Baru selalu identik dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Karena itu, kehadiran layanan seperti Serambi MyPertamina harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, maupun ketersediaan energi," ujar Sudung saat ditemui awak media di sela-sela kunjungan.

Didampingi jajaran manajemen regional, Sudung melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana, alur pelayanan konsumen, hingga penerapan standar HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) di lapangan.

Menurut Sudung, pengawasan langsung di lapangan menjadi penting agar standar yang dirancang di tingkat manajemen benar-benar terimplementasi secara konsisten.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan dan pelayanan dijalankan secara disiplin. HSSE bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi budaya kerja yang harus hidup di setiap titik layanan," tegasnya.

Ia menambahkan, aspek operasional harus berjalan seiring dengan layanan non-energi yang bersifat customer-oriented, sehingga pengalaman masyarakat selama melakukan perjalanan tetap aman dan nyaman.

Penguatan Satgas Nataru di Wilayah Medan

Kunjungan ini juga sekaligus memperkuat kesiapsiagaan Satgas Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026, khususnya di wilayah Medan dan sekitarnya yang menjadi salah satu simpul utama pergerakan masyarakat di Sumatera Utara.

Sudung menegaskan bahwa keandalan pasokan BBM selama periode puncak konsumsi merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.

"Kami memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar. Medan memiliki peran strategis sebagai hub logistik di Sumbagut, sehingga pengawasannya harus ekstra ketat," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kesiapan para operator dan petugas lapangan yang tetap siaga melayani masyarakat di tengah momentum libur panjang.

"Di balik kelancaran distribusi energi, ada dedikasi para petugas di lapangan. Mereka adalah garda terdepan yang memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang selama libur Nataru," tambah Sudung.

Serambi MyPertamina Menjelma Jadi 'Ruang Keluarga'

Di sela hiruk-pikuk arus kendaraan yang keluar-masuk rest area, Serambi MyPertamina menjelma menjadi ruang jeda yang memberi makna lebih dari sekadar tempat singgah. Di sini, perjalanan panjang tidak hanya dihentikan sejenak, tetapi juga dipulihkan, oleh keramahan petugas, fasilitas yang tertata, dan rasa aman yang sengaja dihadirkan. Bagi para pemudik, pengalaman itu bukan sekadar singgah, melainkan bagian dari cerita perjalanan akhir tahun mereka.

Pengalaman tersebut terekam dari kesan para pelanggan yang memanfaatkan layanan Serambi MyPertamina selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

Erwin Setiawan (55), yang berasal dari Pematangsiantar mengaku nyaman menjadikan Serambi MyPertamina sebagai persinggahan sebentar untuk beristirahat.

"Perjalanan jauh biasanya bikin cepat lelah, tapi berhenti di Serambi MyPertamina rasanya beda. Ada tempat duduk yang nyaman, minum, dan petugasnya ramah. Kami benar-benar bisa rehat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Ini sangat membantu, terutama saat arus libur Natal seperti sekarang," tutur Erwin.

Senada dengan Erwin, Yuri Alita (43), ibu rumah tangga, melakukan perjalan bersama keluarga, mengutarakan kepuasannya dengan layanan di Serambi MyPertamina.

"Saya sempat khawatir anak-anak rewel di jalan, tapi di Serambi MyPertamina mereka bisa istirahat dengan tenang. Petugas juga sigap membantu, bahkan mengarahkan kami ke fasilitas yang bisa dipakai keluarga. Pelayanannya terasa tulus, bukan sekadar formal," tutur Yuri.

Untuk pasokan BBM sendiri, SPBU di KM65 Medan ini aman, khususnya masa Natal dan Tahun Baru 2026 ini. Seperti yang diutarakan Hendra (46), Pelanggan dari Tebing Tinggi.

"Saya sering lewat jalur ini dan mampir di rest area Pertamina. Pelayanannya ramah dan cepat. Petugas juga membantu ketika saya lupa saldo di kartu MyPertamina. Itu membuat perjalanan kami tetap nyaman dan lancar," ujar Hendra sambil menunggu pengisian BBM.

Komitmen Melayani Sepenuh Hati

Lebih lanjut Sudung menambahkan, dirinya menyadari bahwa di tengah dinamika permintaan yang meningkat, tantangan distribusi tidak selalu mudah diatasi. Musim hujan dan beberapa kendala logistik di wilayah terpencil masih menjadi pembahasan penting dalam diskusi di lapangan.

Namun, ia optimistis bahwa koordinasi dengan mitra operasional lokal serta peningkatan sistem supply chain akan semakin mengokohkan ketahanan energi di wilayah Sumbagut.

Melalui kunjungan ini, Pertamina Patra Niaga kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan distribusi energi nasional dengan mengusung semangat Melayani Sepenuh Hati. Tidak hanya memastikan pasokan BBM, tetapi juga menghadirkan layanan pendukung yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Pertamina hadir, bukan hanya sebagai penyedia energi, tetapi sebagai mitra perjalanan yang memberi rasa aman dan nyaman, terutama di momen penting seperti Natal dan Tahun Baru," tutup Sudung.

PT Pertamina Patra Niaga memberi diskon harga avtur di 37 bandara untuk mendukung harga tiket pesawat tetap terjangkau selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga keterjangkauan biaya perjalanan udara di masa peak season.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan diskon avtur tersebut disiapkan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menekan lonjakan harga tiket pesawat yang biasanya terjadi saat libur panjang akhir tahun.

"Ini adalah langkah Pertamina melalui Patra Niaga untuk mendukung kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga tiket penerbangan. Diskon avtur di 37 bandara ini diberikan agar end user atau penumpang bisa mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau," ujar Roberth dalam konferensi pers di Kantor Pertamina, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan selama periode Nataru, Pertamina tidak hanya memastikan ketersediaan energi, tetapi juga menyediakan beragam promo yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Program tersebut mencakup promo BBM nonsubsidi dengan potongan Rp300 per liter dan hemat pembelian Bright Gas.

Selain itu, perusahaan juga memperluas manfaat melalui aplikasi MyPertamina dengan memberikan poin loyalitas yang bisa ditukarkan untuk berbagai layanan, seperti akses lounge bandara Garuda Priority Service, fasilitas parkir, hingga beragam merchandise.

"Kemudian yang terakhir adalah porter gratis di 9 bandara. Jadi MySerambi MyPertamina-nya di bandara untuk kemudian tidak saja untuk istirahat, tapi juga pada saat kemungkinan ada keluarga yang barang bawaannya banyak, atau untuk yang sudah berumur gitu ya, yang sudah manula itu dapat memanfaatkan," jelasnya.

Pertamina menegaskan seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sembari menjaga keterjangkauan biaya perjalanan selama momen libur akhir tahun.

"Ini adalah langkah Pertamina melalui Patra Niaga untuk mendukung kebijakan pemerintah di mana menjaga stabilitas harga tiket penerbangan. Jadi kami juga turut membantu memberikan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan harga tiket itu yang memang sesuai gitu," pungkasnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah berhasil menyelamatkan uang negara Rp69,21 triliun yang berpotensi hilang imbas kerja BUMN yang tidak hemat dan efisien.

Ketua BPK Isma Yatun memaparkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025, di mana isinya termasuk penyelamatan Rp69,21 triliun.

Angka itu terdiri dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan Rp25,86 triliun serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan Rp43,35 triliun.

"IHPS juga mengungkapkan peran sentral BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun," kata Isma dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan III 2025-2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

Ia menjelaskan sudah ada pengembalian Rp1,04 triliun dari total kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp25,86 triliun. Isma menegaskan uang tersebut dikembalikan ke kas negara, daerah, atau perusahaan saat proses pemeriksaan berlangsung.

BPK juga secara khusus menyoroti praktik ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dilakukan BUMN.

"Pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terutama pada BUMN dan badan lainnya dengan nilai sebesar Rp43,35 triliun," ungkapnya soal BUMN.

"Selain itu, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, di antaranya melalui komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp71,57 triliun," jelas Isma soal potensi kerugian negara imbas kasus korupsi.

Secara keseluruhan, IHPS I 2025 berisi 741 laporan hasil pemeriksaan (LHP). Itu terbagi ke dalam 701 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hasil pemeriksaan BPK bakal menjadi bahan masukan bagi para anggota dewan. Ia mengatakan komisi-komisi terkait di DPR RI bisa menindaklanjuti laporan tersebut.

"Hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi dewan, khususnya komisi-komisi DPR RI untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing," tegas Puan.

Dalam ajang Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, bahkan lebih cepat. Komitmen ini diwujudkan melalui transformasi bisnis menyeluruh dan penguatan langkah-langkah keberlanjutan di seluruh lini usaha.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, yang mewakili perusahaan dalam forum tersebut, menyampaikan bahwa Pertamina kini memperluas peta jalan menuju NZE dengan mencakup pengendalian emisi pada seluruh rantai nilai bisnis.

Dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB tersebut, Agung juga memaparkan komitmen Pertamina dalam mendukung visi Asta Cita Pemerintah Indonesia yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan mengejar target NZE.

Pertamina juga telah memperluas peta jalan (roadmap) perseroan menuju NZE. Bila sebelumnya fokus pengurangan emisi mencakup hanya emisi langsung (Scope 1) dan emisi tidak langsung dari energi yang dibeli (Scope 2), kini Pertamina menambahkan Scope 3 yang mencakup pengukuran dan pengendalian emisi dari seluruh rantai bisnis.

"Kami sedang memperbarui roadmap Net Zero Emission Pertamina, tidak hanya mencakup emisi Scope 1 dan Scope 2, tetapi kini juga menambahkan Scope 3 untuk memastikan seluruh rantai bisnis energi kami berkontribusi terhadap pengurangan emisi," ujar Agung usai opening ceremony KTT COP, Senin (10/11).

Agung menegaskan, sebagai perusahaan energi terbesar nasional, Pertamina menjadi pioneer dalam transformasi sektor energi, sebagai pilar utama dalam dekarbonisasi.

Sebagai wujud komitmen kuat perseroan terhadap agenda sustainability global dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan, Pertamina bahkan telah mengembangkan direktorat khusus yang membidangi transformasi dan keberlanjutan.

Agung menjelaskan, Pertamina sudah dan sedang mengembangkan strategi NZE di seluruh anak perusahaan dan lini bisnis, dengan menyelaraskan keunggulan operasional dengan tujuan iklim nasional.

Pertamina juga terus mendorong dekarbonisasi terintegrasi dan bisnis rendah karbon di seluruh rantai nilai Pertamina yang sejalan dengan strategi pertumbuhan ganda.

"Upaya dekarbonisasi juga dihasilkan dari bisnis Pertamina NRE dengan pemanfaatan Pembangkit Listrik Hijau untuk operasional seperti Tenaga Surya, PLTP, PLTBg, PLTSa, hidro dan angin, serta pada saat bersamaan mendukung ekosistem EV, mengembangkan hidrogen dan amonia hijau," jelas Agung.

Pada lini bisnis hulu, perseroan menjalankan efisiensi energi, serta pengurangan metana dan flare loss. Tidak ketinggalan, perseroan juga mendorong peningkatan portofolio hulu serta mengembangkan Carbon Capture Storage (CCS) / Carbon Capture Utilization & Storage (CCUS) dan penangkapan karbon berbasis alam.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai subholding upstream Pertamina juga terus memacu pengembangan 13 proyek CCS/CCUS (project pipeline 2025-2026), dengan potensi penyimpanan karbon mencapai 7,3 giga ton (GT).

Perseroan juga menargetkan pengembangan klaster bisnis CCS/CCUS dengan kapasitas hulu-hilir (end-to-end/E2E) sekitar 60 metrik ton per tahun (MTPA).

Agung menjelaskan. CCUS/CCS Indonesia berpotensi menjadi pemimpin di Asia Tenggara dengan mengatasi emisi di sektor-sektor yang sulit dikurangi.

"Ini menjadi resep utama dekarbonisasi di sektor hulu migas bagi Pertamina sebagai perusahaan energi. Potensinya bisa berkontribusi mendukung target penurunan emisi 68% dari sektor energi pada 2030," ujarnya.

Pada sektor bisnis pengolahan, Pertamina mendorong produksi biofuel (Hydrotreated Vegetable Oil, Pertamax Green dan Sustainable Aviation Fuel/SAF), bahan baku rendah karbon (UCO, CPO), dan Amonia Biru.

Pada bisnis gas, perusahaan menjaga tata kelola biaya transmisi, kompresor elektrifikasi, dan menggunakan bahan bakar rendah karbon untuk armada, sekaligus menghasilkan Bio-LNG, hydrogen blending, natural gas, biomethane, hydrogen, dan transportasi amonia.

Pada sektor pemasaran dan niaga, dekarbonisasi dilakukan dengan distribusi bahan bakar rendah karbon seperti biodiesel, bioetanol, SAF, perluasan Green Energy Station, serta berpartisipasi pada pasar karbon.

"Sesuai dengan pesan COP30 yaitu 'it's time to act', Pertamina sudah melakukan aksi. Di sini, kami menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan dalam bidang dekarbonisasi dan energi terbarukan seperti SAF, juga perkembangan biodiesel dan perluasan bioethanol dengan belajar banyak dari kesuksesan Brasil," ucapnya.

Agung menegaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pertamina saat ini selaras dengan standar global, yakni membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga di bawah 2°C. Dia pun mengamini bahwa masih diperlukan aksi pencegahan iklim yang lebih kuat untuk memenuhi target NZE Pemerintah Indonesia.

"Untuk itulah Pertamina menjalankan transformasi bisnis dan langkah keberlanjutan dengan tegas dan kuat, mendorong nilai dan ketahanan jangka panjang bagi masa depan energi Indonesia dan mencapai target emisi nol bersih atau NZE," ujar Agung.

Sementara itu, dalam bidang energi baru terbarukan lainnya yakni panas bumi (geothermal), Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan penghasil energi geothermal terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat (AS).

Indonesia juga berada di peringkat ke-7 terbesar di dunia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca dengan menyumbang 2,3% emisi global atau 1.360 Mt CO2. Dari jumlah tersebut, kontribusi emisi terbesar (55,3%) bersumber sektor energi yang meliputi pemanfaatan sumber energi, konversi, dan distribusi energi.

Selain enam lini bisnis utama, perusahaan juga mendukung dekarbonisasi melalui dunia pendidikan, seperti Pertamina Foundation dan Universitas Pertamina.

Sektor pendidikan ini mendukung dekarbonisasi melalui penelitian dan pengembangan efisiensi energi dan elektrifikasi sekaligus mendorong riset terkait energi terbarukan dan pemodelan pasar karbon. Langkah-langkah tersebut, tambah Agung, sejalan dengan Strategi Pertumbuhan Ganda Pertamina.

Sebagai langkah konkrit, Pertamina telah mengalokasikan 10 persen dari total investasi untuk membangun dan mengembangkan bisnis rendah karbon selama periode 2025 hingga 2029.

"Dalam 5 tahun ke depan, Pertamina menargetkan kontribusi pendapatan dari bisnis rendah karbon meningkat," tutupnya.