REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian mempercepat program cetak sawah seluas 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026. Program ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

Sebanyak 1.910 hektare sawah baru akan dikembangkan pada tahun ini setelah sebelumnya pemerintah menyelesaikan pembangunan 90 hektare lahan sawah di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan, pengembangan sawah di Papua Pegunungan menjadi langkah strategis untuk membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya melihat luar biasa semangat mama-mama dan kakak-kakak semua untuk mengelola sawahnya. Program cetak sawah yang diprogramkan pemerintah saat sekarang ini sesungguhnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat,” kata Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Program tersebut ditandai dengan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Hermanto, seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak ulayat.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” ujar Hermanto.

Ia menjelaskan, pengembangan sawah tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 90 hektare lahan sawah yang telah selesai sebelumnya.

“Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Untuk mendukung produktivitas lahan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi petani.

“Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya. Makanya saya sampai dua kali datang ke sini dalam waktu sebulan. Mungkin nanti saya akan sering datang ke sini,” ujar Hermanto.

Ia berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan sawah baru di Papua merupakan merupakan upaya mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” kata Amran.

Ketika budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM berkembang maka kesempatan kerja akan semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa sektor pariwisata dan budaya memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menilai pengembangan kedua sektor tersebut mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.

“Ketika budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM berkembang maka kesempatan kerja akan semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” kata dia.

Afriansyah menambahkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi unggulan daerah.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti perhotelan, pemandu wisata, tata boga, pengelolaan kegiatan, dan desain produk ekonomi kreatif.

“Kami ingin masyarakat lokal menjadi pelaku utama pembangunan pariwisata di daerahnya sendiri. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kunci agar peluang ekonomi yang tumbuh dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, Kemnaker juga terus mendorong penguatan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“UMKM harus terus naik kelas. Produk unggulan daerah tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga harus mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional,” katanya.

Selain itu, Afriansyah juga menekankan pentingnya transformasi digital dan pengembangan talenta muda untuk mendukung promosi pariwisata dan budaya.

Menurutnya, generasi muda perlu didorong menjadi kreator konten, pemasar digital , serta pelaku ekonomi kreatif yang mampu memperkenalkan potensi daerah kepada dunia.

Lebih lanjut, penggerakan ekonomi di daerah dalam sektor pariwisata dan budaya dapat pula didorong melalui penyelenggaraan festival budaya.

Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan sektor pariwisata dan budaya menjadikan kedua sektor tersebut sebagai instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Festival budaya bukan sekadar menghadirkan tontonan, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan kematangan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing.

“Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan dan dapat bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat. Karena itu, K3 harus menjadi fondasi utama keberlanjutan industri nasional,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, meski tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, risikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri.

Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 319.382 kasus.

Afriansyah menegaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak cukup hanya melalui pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi K3.

Ia menilai, dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari-hari.

“Budaya keselamatan yang matang akan mendorong perilaku kerja yang lebih aman, pengendalian risiko yang lebih efektif, serta kemampuan organisasi dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena itu, peningkatan kematangan budaya keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, penilaian budaya K3 menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi aktual organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil penilaian tersebut melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, penguatan kepemimpinan keselamatan, peningkatan komunikasi risiko, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Keberhasilan peningkatan kematangan budaya keselamatan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Perusahaan, pimpinan unit kerja, pekerja, serikat pekerja, hingga pengelola kawasan industri harus bergerak bersama membangun budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” kata Wamenaker.

“Melalui penguatan budaya keselamatan kerja, kita tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing industri Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor secara resmi membuka bursa kerja yang digagas Polda Jambi dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 dengan menyediakan 1.000 lapangan kerja.

"Ini adalah wujud nyata bahwa Bhayangkara peduli terhadap masyarakat dan pengembangan SDM di Jambi," kata Afriansyah saat membuka Job Fair di Lippo Mall Kota Jambi, Senin.

Dalam kesempatan itu, Wamenaker mengapresiasi langkah kolaborasi yang diinisiasi Polda berserta pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Provinsi Jambi.

Mengingat, setiap tahun angka angkatan kerja selalu tumbuh. Atas dasar itu, kebutuhan itu harus seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja.

Ia berharap, Job Fair Bhayangkara ke-80 ini bisa berjalan sukses dan menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Jambi.

"Mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan dapat mewujudkan keinginan mereka (pekerja) dengan kebutuhan perusahaan, silahkan ikut berkompetisi di sini," imbau dia.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar mengungkapkan kegiatan bursa kerja merupakan jembatan untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan para pencari kerja.

Dalam bursa kerja tahun ini, Polda Jambi bersama pemerintah daerah berhasil menggandeng 100 perusahaan dari berbagai sektor usaha, dengan menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan.

Bursa kerja ini akan dibuka selama tiga hari, terhitung mulai hari ini (22/6) hingga Rabu (24/6).

Selain itu, bursa kerja tahun ini turut diramaikan oleh 36 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Kehadiran UMKM diharapkan mampu memicu perputaran ekonomi lokal secara langsung.

Menurut Kapolda, partisipasi yang cukup tinggi dari berbagi pihak menunjukkan komitmen dalam menciptakan peluang kerja sekaligus mendorong pertumbuhan usaha, sehingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat Jambi.

"Tunjukkan kompetensi anda, saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi perusahaan dalam menyediakan lapangan kerja di Job Fair tahun ini," kata Krisno.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Wamena pada periode 2020–2023.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari dalam keterangannya menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyidikan guna memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif dan profesional.

“Perum Bulog menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Mustari sebagaimana keterangan resmi Perum Bulog pusat diterima di Jakarta, Sabtu.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, dan akuntabilitas, Bulog menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mendukung upaya penegakan hukum sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Bulog juga menegaskan kasus yang sedang ditangani merupakan dugaan perbuatan oknum yang terjadi pada periode enam tahun lalu dan tidak mencerminkan komitmen maupun integritas seluruh insan perusahaan BUMN pangan tersebut dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan penugasan pemerintah di bidang pangan.

Sejalan dengan upaya penguatan tata kelola, Bulog terus melakukan berbagai langkah perbaikan sistem pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta penguatan manajemen risiko di seluruh lini organisasi guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Saat ini, operasional Bulog di wilayah Papua dan Papua Pegunungan tetap berjalan normal.

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai penugasan pemerintah lainnya tetap dilaksanakan secara optimal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bagi masyarakat.

“Kami memastikan seluruh layanan dan penugasan publik Bulog tetap berjalan dengan baik. Fokus utama kami adalah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai amanat pemerintah,” tambahnya.

Perum Bulog mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan upaya mediasi menyusul adanya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 133 pekerja PT Amos Indah Indonesia (AII) di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas audiensi yang diterima Kemnaker dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) pada 4 Juni 2026 terkait persoalan PHK yang dialami para pekerja perusahaan garmen tersebut.

Dalam mediasi yang mempertemukan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, Wamenaker mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog guna mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam perkembangan mediasi tersebut, manajemen PT AII menyampaikan peningkatan tawaran kompensasi kepada para pekerja. Tawaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali.Silakan tawaran ini dipertimbangkan dengan matang oleh bapak dan ibu sekalian,” ujar Afriansyah.

Kepada 133 orang pekerja yang terdampak PHK, Wamenaker pun mengimbau agar mempertimbangkan secara saksama tawaran yang telah disampaikan perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, Wamenaker Afriansyah pun menegaskan kementeriannya akan terus mengawal proses penyelesaian kasus tersebut serta memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai keterlibatan serikat buruh/pekerja sangat penting dalam upaya penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha.

“Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Afriansyah menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan.

“Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan,” ujar dia.

Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti mengenai pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten, sekaligus memberikan pelindungan bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, ia juga menilai penataan organisasi serikat pekerja dan konfederasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat perlu dilakukan.

Langkah tersebut ia nilai penting agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial didasarkan pada data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Validitas data organisasi menjadi penting agar setiap proses perundingan dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” kata Wamenaker.

Di sisi lain, Afriansyah turut menyinggung sistem alih daya atau outsourcing yang masih digunakan pada sejumlah sektor.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dunia usaha tetap dapat berjalan, tetapi pada saat yang sama hak-hak pekerja juga terlindungi secara maksimal. Keseimbangan inilah yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” katanya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial. Komunikasi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kami ingin setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian nasional,” kata Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Melalui MagangHub, peserta tidak hanya memperoleh penguatan kompetensi sesuai bidang keahlian, tetapi juga mengasah berbagai keterampilan yang semakin dibutuhkan di dunia kerja

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan program Magang Nasional atau MagangHub merupakan wadah bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mengasah kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

“Melalui MagangHub, peserta tidak hanya memperoleh penguatan kompetensi sesuai bidang keahlian, tetapi juga mengasah berbagai keterampilan yang semakin dibutuhkan di dunia kerja, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, kecerdasan emosional, dan etos kerja,” kata Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan program ini sekaligus merupakan salah satu instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menurut Afriansyah, perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara cepat. Oleh karena itu, sistem pembelajaran tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga perlu memberikan pengalaman langsung melalui praktik di lingkungan kerja.

“Program ini dirancang untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki pasar kerja dengan bekal kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Wamenaker.

Afriansyah menambahkan, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas program Magang Nasional melalui berbagai penguatan, antara lain perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian manfaat sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“Mari kita jadikan magang sebagai gerakan bersama untuk mencetak tenaga kerja Indonesia yang kompeten, produktif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Kemnaker juga berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk dunia usaha dan industri, serta perguruan tinggi.

Salah satunya adalah kerja sama dengan Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk meningkatkan kesiapan kerja peserta melalui pengembangan kompetensi dan soft skills yang dibutuhkan di dunia kerja.

Penguatan Magang Nasional tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan “Festival MagangHub” yang menjadi wadah kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja peserta magang.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq mengatakan program magang tidak sekadar menjadi sarana praktik kerja, tetapi juga ruang pembelajaran untuk membentuk kompetensi, karakter, serta kesiapan generasi muda menghadapi perubahan.

Menurutnya, kolaborasi antara Magang Nasional dan Corporate University LAN merupakan langkah strategis untuk memperkuat budaya belajar sepanjang hayat sekaligus memperkaya pengalaman peserta magang melalui berbagai program pengembangan soft skills.

“Peserta magang menjadi bagian dari organisasi. Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar memahami nilai, budaya kerja, serta mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai bidang,” ujar Taufiq.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka

Badung, Bali (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit merupakan sarana penting dalam mencegah perselisihan hubungan industrial melalui penguatan komunikasi dan dialog antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja.

“LKS Bipartit hadir sebagai forum komunikasi dan konsultasi yang berfungsi memecahkan persoalan ketenagakerjaan secara dini sekaligus menciptakan ketenangan bekerja. Karena itu, LKS Bipartit tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif perusahaan,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya yang diterima di Badung, Bali, Rabu.

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), hingga April 2026 tercatat sebanyak 28.236 LKS Bipartit telah terbentuk di berbagai perusahaan di Indonesia.

Keberadaan forum tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat dialog sosial dan membangun hubungan industrial yang harmonis.

Lebih lanjut Afriansyah mengatakan, berbagai perselisihan hubungan industrial umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba.

Perselisihan sering kali berawal dari komunikasi yang tersendat, aspirasi yang tidak tersampaikan, atau kebijakan perusahaan yang belum dipahami secara utuh oleh para pihak.

“LKS Bipartit berperan sebagai ruang dialog awal, ruang klarifikasi, sekaligus mekanisme deteksi dini terhadap potensi persoalan di tingkat perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila forum tersebut berfungsi dengan baik, berbagai persoalan dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi perselisihan terbuka.

Aspirasi pekerja dapat didengar lebih awal, sementara perusahaan memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan dan kondisi usaha secara terbuka sehingga solusi dapat dicari bersama.

Menurut Ia menambahkan, semangat dialog dan musyawarah tersebut sejalan dengan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang terus didorong penerapannya di lingkungan kerja.

“Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka, hak-hak pekerja terlindungi, dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” kata Wamenaker Afriansyah.

Ia berharap pemahaman mengenai LKS Bipartit tidak berhenti pada aspek pemenuhan regulasi, tetapi berkembang menjadi praktik nyata yang dijalankan secara aktif dan dipercaya oleh pekerja maupun pengusaha.

“Dengan demikian, potensi perselisihan dapat dikenali, dibicarakan, dan diselesaikan sejak dini demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak mahasiswa untuk memperkuat kompetensi, pendidikan, hingga sertifikasi sebelum menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis.

Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun pengetahuan, pola pikir, dan karakter mahasiswa.

“Namun demikian, bekal akademik saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang,” ujar dia.

Ia menekankan kompetensi dan sertifikasi menjadi elemen penting yang melengkapi pendidikan formal.

Sertifikasi kompetensi, kata Wamenaker, menjadi bentuk pengakuan atas kemampuan seseorang sesuai standar yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas calon tenaga kerja.

“Di tengah perubahan yang begitu cepat, mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memperkuatnya melalui sertifikasi agar lebih siap bersaing di dunia kerja,” ujar Afriansyah.

Lebih lanjut, ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan masa perkuliahan sebagai ruang pengembangan diri melalui berbagai program peningkatan keterampilan, seperti pelatihan, magang, dan uji kompetensi.

“Jadikan masa kuliah sebagai kesempatan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Ikuti pelatihan, magang, serta uji kompetensi, karena pengalaman dan pengakuan atas kompetensi akan menjadi nilai tambah ketika memasuki pasar kerja,” katanya.

Selain itu, Afriansyah juga menekankan bahwa penguatan SDM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurut dia, pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi harus berjalan beriringan untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing.

“Pendidikan memberikan dasar yang kuat, kompetensi menunjukkan kemampuan untuk bekerja, sedangkan sertifikasi menjadi bukti bahwa kemampuan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan untuk melahirkan SDM Indonesia yang unggul,” kata Wamenaker Afriansyah.

Ia menambahkan, penguatan tiga aspek tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan siap menghadapi perubahan, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak serikat pekerja/serikat buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah juga turut mengajak serikat pekerja/buruh dalam pembaruan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini.

“Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang,” kata Afriansyah.

Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapan Kemnaker untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta DPR RI dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Selain itu, Afriansyah menekankan bahwa keterlibatan pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh dalam proses revisi regulasi ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, memberikan pelindungan yang optimal bagi pekerja, serta tetap mendukung iklim usaha yang sehat dan produktif.

“Kontrol sosial dari serikat buruh yang sehat dan independen seperti KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) sangat penting dalam memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap berpihak kepada keadilan,” ujar dia.

Selain revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kemnaker juga mendorong percepatan pembaruan sejumlah regulasi yang dinilai sudah usang, termasuk Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Uap peninggalan era kolonial.

Menurut Wamenaker, pembaruan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pelindungan pekerja sekaligus menjawab tantangan industri modern.

Ia mencontohkan, sanksi denda sebesar Rp100.000 atau kurungan tiga bulan bagi pelanggar ketentuan K3 yang masih tercantum dalam regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kemnaker mendorong pembaruan sanksi pidana maupun administratif yang lebih tegas dan memiliki efek jera.

“Pelindungan K3 harus terus diperkuat agar setiap pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat, dan produktif. Karena itu, penyempurnaan regulasi K3 menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pelindungan pekerja yang lebih komprehensif,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi pekerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pelindungan hak pekerja, hingga keselamatan serta kesehatan kerja (K3).

“Setiap aspirasi dan laporan yang disampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Wamenaker melanjutkan, pemerintah terbuka dengan aspirasi dari masyarakat, termasuk serikat buruh/pekerja seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

KPBI sebelumnya menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan, antara lain dugaan pelanggaran prosedur PHK terhadap pekerja, PHK di kawasan industri, dugaan tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting), serta perlunya penguatan penerapan K3 di kawasan industri.

Menanggapi hal tersebut, Afriansyah menyatakan Kemnaker akan menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Sebagai langkah awal, Wamenaker dijadwalkan melakukan inspeksi lapangan untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan serta memperoleh informasi yang komprehensif dari para pihak terkait.

Terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, untuk aktif memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang saat ini menginisiasi proses revisi regulasi tersebut.

Selain itu, Kemnaker akan terus memperkuat koordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri dan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Kami terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja dan menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif,” kata Wamenaker Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026