REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian mempercepat program cetak sawah seluas 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026. Program ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

Sebanyak 1.910 hektare sawah baru akan dikembangkan pada tahun ini setelah sebelumnya pemerintah menyelesaikan pembangunan 90 hektare lahan sawah di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan, pengembangan sawah di Papua Pegunungan menjadi langkah strategis untuk membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya melihat luar biasa semangat mama-mama dan kakak-kakak semua untuk mengelola sawahnya. Program cetak sawah yang diprogramkan pemerintah saat sekarang ini sesungguhnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat,” kata Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Program tersebut ditandai dengan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Hermanto, seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak ulayat.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” ujar Hermanto.

Ia menjelaskan, pengembangan sawah tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 90 hektare lahan sawah yang telah selesai sebelumnya.

“Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Untuk mendukung produktivitas lahan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi petani.

“Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya. Makanya saya sampai dua kali datang ke sini dalam waktu sebulan. Mungkin nanti saya akan sering datang ke sini,” ujar Hermanto.

Ia berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan sawah baru di Papua merupakan merupakan upaya mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” kata Amran.

Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri

Jakarta (ANTARA) - Ketahanan pangan sering kali dibicarakan melalui angka-angka statistik yang tak jarang terlalu rumit.

Luas lahan yang dibuka, jumlah produksi yang dihasilkan, hingga nilai investasi yang ditanamkan menjadi ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah program.

Di balik seluruh angka tersebut, ada satu hal mendasar yang tidak kalah penting, yakni tentang siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan itu.

Isu itu menjadi semakin kuat manakala dikaitkan dengan Papua. Selama puluhan tahun, Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Hamparan lahan yang luas, kekayaan hayati yang beragam, serta komoditas lokal yang unik merupakan modal besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Namun, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan dapat berjalan, investasi dapat masuk, dan produksi dapat meningkat, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh mereka yang hidup dan bekerja di wilayah tersebut.

Anggota Komite Eksekutif Presiden Republik Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar pun menemui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan jajaran Kementerian Pertanian, untuk menyampaikan aspirasi agar petani muda Orang Asli Papua (OAP) memperoleh ruang yang lebih besar dalam program-program pertanian nasional.

Aspirasi yang disampaikan sesungguhnya mengandung pesan yang melampaui urusan sektor pertanian semata.

Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana pembangunan seharusnya dirancang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama.

Di berbagai kampung di Papua, tidak sulit menemukan masyarakat yang memiliki semangat untuk bertani.

Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada lahan yang mereka kelola secara turun-temurun. Mereka mengenal tanahnya, memahami musimnya, dan memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Akan tetapi, potensi tersebut sering berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Akses terhadap pelatihan masih belum merata.

Pendampingan teknis belum menjangkau seluruh wilayah. Teknologi pertanian modern belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Akses pembiayaan masih menjadi tantangan.

Sementara jalur pemasaran sering kali menjadi hambatan terbesar bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang optimal.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai kegagalan pasar. Bukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan, melainkan karena terdapat hambatan yang membuat mereka sulit mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang.

Akses sumber daya

Dalam situasi seperti itu, kehadiran negara menjadi penting. Negara bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan fasilitator yang membuka akses, memperkuat kapasitas, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai, Papua memiliki modal yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, generasi muda yang produktif, hingga kekayaan komoditas lokal.

Karena itu, pemberdayaan petani muda Papua tidak boleh berhenti pada program-program jangka pendek. Hal yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas, akses teknologi, pendampingan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pasar.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertanian masa kini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bertani tidak lagi sekadar menanam dan memanen.

Pertanian modern menuntut kemampuan manajemen usaha, literasi digital, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Idha Widi Arshanti menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian di Papua.

Petani muda perlu memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan agar mampu bersaing dan berkembang dalam ekosistem pertanian modern.

Pada saat yang sama, dukungan infrastruktur juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengingatkan bahwa Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Oleh sebab itu, pembangunan lahan dan irigasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar produktivitas pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, sektor peternakan rakyat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan peternakan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan protein hewani, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat perdesaan.

Dengan dukungan kesehatan hewan, pembibitan, manajemen pakan, dan penguatan kelembagaan peternak, sektor ini berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal di Papua.

Dampak ekonomi

Lebih jauh lagi, pelibatan petani asli Papua sesungguhnya memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan produksi pangan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai produksi, manfaat ekonomi akan berputar di wilayah tersebut. Pendapatan petani meningkat, daya beli masyarakat bertambah, usaha-usaha kecil tumbuh, dan lapangan kerja baru tercipta.

Dalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai efek pengganda ekonomi. Setiap peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat akan menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan yang memperkuat kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian Papua tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah hektare yang ditanami atau tonase hasil panen yang diproduksi.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat asli Papua terlibat dalam proses tersebut dan memperoleh manfaat yang nyata dari pembangunan yang berlangsung.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan yang paling berkelanjutan adalah pembangunan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama, mereka akan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap program yang dijalankan.

Mereka tidak hanya menjaga keberlangsungannya, tetapi juga terus mengembangkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.

Papua sesungguhnya tidak kekurangan potensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Hal yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan, pendampingan yang konsisten, serta kemauan untuk menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek pembangunan.

Sebab ketahanan pangan bukan hanya soal memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.

Ketika petani asli Papua diberi akses, kepercayaan, dan kesempatan untuk berkembang, yang tumbuh bukan sekadar produksi pangan, tetapi juga sebuah kemandirian ekonomi, optimisme generasi muda, dan harapan bahwa pembangunan benar-benar hadir untuk mereka yang selama ini menjadi bagian penting dari Tanah Papua.

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya biaya pupuk masih menjadi salah satu batu sandungan utama dalam upaya mendorong swasembada pangan di Papua. Ongkos logistik menyedot lebih dari sepertiga total biaya pertanian. Tanpa pembenahan struktur biaya di hulu, peningkatan produksi dinilai belum tentu berujung pada kemandirian pangan.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau Billy Mambrasa menilai persoalan pertanian Papua tidak semata terletak pada luas lahan atau potensi sumber daya alam, melainkan pada mahalnya biaya input. “Biaya pengiriman pupuk selama ini lebih dari sepertiga dari biaya pertanian,” kata Billy kepada Republika, Sabtu (17/1/2026).

“Jadi bayangkan ketika terjadi hilirisasi pupuk, maka biaya logistiknya akan lebih murah,” lanjutnya.

Namun, Billy menegaskan persoalan pupuk tidak bisa dilihat sebagai isu tunggal. Tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem distribusi, logistik, dan tata kelola pertanian, penurunan biaya input belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan petani atau mempercepat swasembada pangan.

Menurut dia, mahalnya pupuk membuat produktivitas sulit naik dan harga pangan menjadi tidak kompetitif. Akses pupuk yang jauh dan mahal juga memperbesar ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam agenda kemandirian pangan.

Billy menilai rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak di Papua Barat dapat menjadi salah satu opsi kebijakan. Namun, rencana tersebut tetap perlu dikaji secara hati-hati agar benar-benar menjawab kebutuhan petani dan tidak berhenti sebagai proyek industri semata.

Dari sisi data, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian masih menjadi penopang penting ketahanan pangan nasional. Sepanjang Januari–November 2025, ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 24,63 persen, tertinggi dibanding sektor lainnya, menunjukkan kapasitas produksi yang terus meningkat.

BPS juga mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 7,66 persen secara tahunan pada Desember 2025, tertinggi dibanding sektor lain. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas produksi pangan di tingkat hulu yang menguat, sekaligus tekanan biaya yang masih dirasakan pelaku usaha dan petani.

Billy menilai tanpa pembenahan biaya produksi dan distribusi, peningkatan produksi pangan berisiko tidak merata dampaknya. “Hilirisasi di Papua ini belum maksimal, dan itu yang terus saya coba fasilitasi,” ujarnya.

Ia menekankan swasembada pangan di Papua membutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh, mulai dari efisiensi logistik, akses input yang terjangkau, hingga penguatan peran negara di sektor pertanian. “Kalau biayanya turun, otomatis harga komoditasnya kompetitif. Dan, yang kedua, produktivitasnya pasti meningkat, karena akses pupuk lebih dekat,” kata Billy.

Papua memiliki sumber daya alam yang besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti infrastruktur, akses pasar, dan teknologi pertanian

Sentani (ANTARA) - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, guna mendorong percepatan modernisasi sektor pertanian melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga teknis terkait

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan saat diwawancarai di Sentani, Sabtu, mengatakan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Papua guna membahas penguatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian berbasis kawasan.

"Papua memiliki sumber daya alam yang besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti infrastruktur, akses pasar, dan teknologi pertanian," katanya.

Menurut Ahmad, modernisasi menjadi kunci utama agar potensi tersebut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan, bukan sekedar penggunaan alat dan mesin pertanian, namun juga terpadu menyangkut pola pikir, penguatan kapasitas, serta kolaborasi lintas sektor.

"Papua harus mendapatkan prioritas dalam program modernisasi pertanian berbasis kawasan, hal ini ikut mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pertanian," ujarnya.

Pihaknya berharap Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lembaga teknis terkait, segera mempercepat implementasi program modernisasi tersebut.

"Implementasi program modernisasi termasuk pelatihan pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan kelembagaan petani di tingkat kampung," kata Ahmad Yohan.

Dia menambahkan pentingnya peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama BUMN Pangan dan ID Food dalam memperkuat sistem cadangan pangan daerah. Langkah ini perlu disertai dengan integrasi data produk, agar harga pangan di Papua terjaga.

"Kami mendorong agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk memperkuat kebijakan daerah yang mendukung sektor pertanian," ucap Ahmad Yohan.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025