TEL AVIV - Para pemimpin oposisi Israel pada hari Selasa (30/6/2026) menuduh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “benar-benar bungkam” setelah pernyataan provokatif yang dibuat selama protes ultra-Ortodoks (Haredi). Selama unjuk rasa, demonstran Haredi menyebut, “Tentara mengajarkan dosa-dosa terberat” dan “Israel najis.”

Kritik ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan atas wajib militer Yahudi Haredi ke dalam militer Israel. Saat ini militer Israel menghadapi kekurangan tenaga kerja saat berperang di berbagai front selama lebih dari 1.000 hari.

Ratusan demonstran Haredi berkumpul pada Senin malam di Bnei Brak untuk berdemonstrasi menentang penahanan pria Yahudi ultra-Ortodoks yang menolak wajib militer.

Selama demonstrasi, Rabbi Aryeh Yezdi mengkritik Kepala Staf Israel Eyal Zamir dan mendesak mahasiswa seminari agama Yahudi untuk tidak mematuhi perintah wajib militer.

Menurut harian Israel Yedioth Ahronoth, Yezdi mengatakan kepada para demonstran, “Tentara mengajarkan orang untuk melakukan dosa-dosa terberat di negara yang najis ini. Seluruh tentara ini ada untuk menodai nama Tuhan.”

Ia juga melontarkan hinaan kepada Zamir, dengan mengatakan, “Semoga nama kepala staf terkutuk itu dihapus dari ingatan… Jangan jatuh ke dalam perangkap ini. Jangan bergabung dengan tentara.”

Mantan Kepala Rabbi Sephardi Yitzhak Yosef mengatakan pertemuan itu diselenggarakan “untuk memprotes para hakim dan semua otoritas yang menindas.”

“Ketika seorang siswa yeshiva dipenjara dengan cara yang memalukan seperti itu, itu adalah penghinaan terhadap kehormatan Taurat. Itulah mengapa kita berkumpul,” tegas dia kepada kerumunan demonstran.

Rabbi Shabtai Levy berpendapat, “Alasan kita belum mengalahkan Hamas dan Hizbullah adalah karena Taurat tidak dihormati.”

Urutan mandi wajibsetelah haid yang benar menurut Islam ini wajib diketahui kaum wanita muslimah. Dalam Islam, bersuci setelah haidatau dikenal dengan sebutan mandi haid, wajib dilakukan seorang muslimah agar dapat kembali melaksanakan ibadah salat dan puasa.

Dalam kitab-kitab fiqih muslimahdijelaskan pentingnya bersuci setelah haid tentu bertujuan agar ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Untuk itu, hendaknya setiap perempuan muslimah dalam melaksanakan salah satu ajaran Islam ini, melakukannya sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Bagaimanatata cara mandi haidtersebut? Tuntunan caranya sesuai sunnah tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu ‘Anha bahwa Asma’ binti Syakal radhiyallahu'anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa sallam tentang mandi haid, maka beliau bersabda:



“Salah seorang di antara kalian (wanita) mengambil air dan sidrahnya (daun pohon bidara, atau boleh juga digunakan pengganti sidr seperti: sabun dan semacamnya-pent) kemudian dia bersuci dan membaguskan bersucinya, kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya, kemudian dia menyiramkan air ke seluruh badannya, lalu mengambil sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi kasturi, kemudian dia bersuci dengannya. Maka Asma’ berkata: “Bagaimana aku bersuci dengannya?” Beliau bersabda: “Maha Suci Allah” maka ‘Aisyah berkata kepada Asma’: “Engkau mengikuti (mengusap) bekas darah (dengan kain/kapas itu).”

Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang mandi dari haid. Maka beliau memerintahkannya tata cara bersuci, beliau bersabda:



“Hendaklah dia mengambil sepotong kapas atau kain yang diberi minyak wangi kemudian bersucilah dengannya. Wanita itu berkata: “Bagaimana caranya aku bersuci dengannya?” Beliau bersabda: “Maha Suci Allah bersucilah!” Maka ‘Aisyah menarik wanita itu kemudian berkata: “Ikutilah (usaplah) olehmu bekas darah itu dengannya(potongan kain/kapas).” (HR. Muslim)

Karena itu, wajib bagi perempuan muslimah apabila telah bersih dari haid untuk mandi dengan membersihkan seluruh anggota badan; minimal dengan menyiramkan air ke seluruh badannya sampai ke pangkal rambutnya; dan yang lebih utama adalah dengan tata cara mandi yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, ringkasnya sebagai berikut:

Urutan Mandi Wajib yang Benar

1. Disunnahkan memulai dengan wudu

Anjuran untuk berwudu dahulu sebelum mandi besar sesudah haid hukumnya adalah sunnah. Artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala serta keutamaan, sedangkan jika ditinggalkan tidak memberikan dosa. Pelaksanaan nya pun sempurna, sama dengan ketika akan salat.

Imam Syaukani salah seorang periwayat hadis menyampaikan bahwa hal ini biasa dilakukan oleh Nabi. Bersamaan dengan meniatkan membersihkan diri dari hadas besar. Pengucapannya pun cukup dilakukan dalam hati, karena kamar mandi merupakan tempat tidak layak untuk mengeraskan doa.

2. Memastikan seluruh bagian tubuh terbasuh air

Hal ini berlaku bagi anggota tubuh yang biasa terlihat maupun tidak. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seumpama rambut perempuan tersebut sedang diikat maupun dikepang, maka wajib hukumnya untuk melepaskannya lebih dahulu. Intinya, memastikan air sampai pada pangkal kepala.



“Kemudian hendaklah kamu menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya”

Selain itu, masih dalam rangka memenuhi tujuan ini, disunahkan juga untuk membersihkan bagian bawah kesepuluh kuku tangan dan kaki, telinga, menghisap air dalam hidung, bagian dalam vagina, serta sela-sela dubur.

3. Mengambil kapas untuk membersihkan darah haid

Selain itu, dianjurkan bagi para perempuan untuk membawa kapas ketika mandi besar, gunanya untuk membersihkan tempat keluarnya darah. Caranya ambil potongannya sebesar ujung jari, lalu dimasukkan ke dalam lubang vagina demi mengecek bahwa darah haid sudah benar-benar berhenti.



“Hendaklah dia mengambil sepotong kapas atau kain yang diberi minyak wangi kemudian bersucilah dengannya. Wanita itu berkata: “Bagaimana caranya aku bersuci dengannya?” Beliau bersabda: “Maha Suci Allah bersucilah!” Maka ‘Aisyah menarik wanita itu kemudian berkata: “Ikutilah (usaplah) olehmu bekas darah itu dengannya(potongan kain/kapas).” (HR. Muslim: 332)

Dalam hadis tersebut sekaligus diterangkan mengenai kesunahan-kesunahan lain yang meliputi menggunakan minyak kasturi, misk atau lainnya. Hal demikian berguna untuk menghilangkan bekas bau amis maupun anyir dari darah haid.

4. Melakukan rukun mandi lengkap

Yang dimaksud dengan rukun mandi yaitu mengguyur air pada seluruh tubuh. Mulai ujung rambut hingga pucuk kaki. Bagi perempuan pada era saat ini, tentu saja meliputi perintah keramas, memakai sabun dan menyikat gigi.



“Saya mengambil dua telapak tangan, tiga kali lalu saya siramkan pada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku.” (HR. Ahmad 4/81. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih sesuai syarat Bukhari Muslim)

Selain itu, Nabi Muhammad juga mencontohkan secara detail mengenai tata cara mandi yang sempurna sesuai dengan kebiasaan Beliau. Tentu sebagai umat muslim pecinta Rasul, akan lebih afdhal meneladani contoh tersebut secara gamblang.

“Dari ‘Aisyah, isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa jika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallammandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikianlah penjelasan mengenai tata cara mandi wajib setelah haid sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk (BRPT), menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$8,5 juta dari laba bersih tahun buku 2025 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (25/6/2026).

Nilai dividen tersebut setara dengan 1,7% dari laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

"Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB," jelas manajemen Barito Pacific dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Selain dividen, pemegang saham juga menyetujui penyisihan dana sebesar US$1 juta atau setara 0,2% laba bersih sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Adapun, sebagian besar laba bersih, yakni US$480,3 juta atau sekitar 98,1%, ditetapkan sebagai laba ditahan guna mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usaha perseroan.

Keputusan tersebut mencerminkan strategi BRPT yang tetap mengutamakan penguatan kapasitas bisnis dan ekspansi jangka panjang di tengah transformasi grup menjadi platform usaha terintegrasi.

Manajemen menyampaikan bahwa sepanjang 2025 perseroan terus memperkuat struktur holding melalui diversifikasi portofolio bisnis guna menopang pertumbuhan berkelanjutan.

Pada sektor petrokimia, anak usaha BRPT, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), menyelesaikan akuisisi Shell Energy and Chemical Park yang kini beroperasi sebagai Aster Chemicals and Energy Pte Ltd (Aster). Akuisisi tersebut menambah aset strategis berupa kilang pengolahan minyak mentah, ethylene cracker, dan fasilitas kimia hilir.

Di lini kimia, CAP juga melanjutkan pengembangan pabrik Chlor-Alkali dan Ethylene Dichloride serta menyelesaikan akuisisi fasilitas produksi high density polyethylene (HDPE) dari Chevron Phillips Singapore Chemicals melalui Aster.

Sementara itu, pada segmen infrastruktur, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) berhasil melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) dan menghimpun dana sebesar Rp2,37 triliun, memperkuat integrasi bisnis infrastruktur dalam ekosistem grup.

Pada bisnis energi terbarukan, melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BRPT), kapasitas terpasang panas bumi meningkat menjadi 910 megawatt (MW). Kenaikan tersebut ditopang oleh rampungnya proyek Salak Binary berkapasitas 16,5 MW dan proyek Salak Retrofit sebesar 7,7 MW.

BRPT juga menyampaikan telah menyelesaikan proyek pembangkit listrik Jawa 9 dan 10 berkapasitas total 2.000 MW dengan teknologi ultra super critical secara tepat waktu, sesuai anggaran, serta memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Dalam agenda lainnya, RUPS menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025. Pemegang saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025.

Selain itu, perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Dana PUB III Tahap I dan Tahap II tahun 2023 telah terealisasi seluruhnya.

Sementara itu, dari PUB III Tahap III tahun 2024 senilai Rp991,1 miliar, sebanyak Rp802,2 miliar telah digunakan untuk refinancing dan sisanya Rp188,9 miliar masih ditempatkan pada rekening perseroan.

Adapun dana hasil PUB IV Tahap I tahun 2025 sebesar Rp977,4 miliar hingga akhir 2025 masih tersimpan pada rekening perseroan di perbankan Indonesia dan belum direalisasikan penggunaannya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempercepat upaya pengembangan ekosistem halal nasional dengan berbagai mitra strategis seperti perguruan tinggi dan industri.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penguatan ekosistem halal memerlukan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pendukung terkait, hingga sektor pembiayaan.

“Industri halal bukan sekadar bisnis besar, tetapi telah menjadi giant business (bisnis raksasa). Kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya menjadi kebutuhan keagamaan semata, tetapi juga bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional,” ujar Haikal.

Adapun komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan PT Arga Bangun Bangsa pada awal pekan ini.

Melalui nota kesepahaman dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Haikal mengatakan BPJPH akan memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, antara lain melalui pengembangan sumber daya manusia, riset, inovasi, edukasi, literasi halal, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, ia mengatakan kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi langkah strategis untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha penerima pembiayaan UMK.

Kerja sama tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam menyelenggarakan program fasilitasi sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan memperkuat keberlanjutan usaha para pelaku UMK.

Lebih lanjut ia mengatakan kerja sama dengan PT Arga Bangun Bangsa diharapkan dapat memperkuat ekosistem JPH melalui pengembangan manajemen talenta berbasis AI, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem dan proses organisasi, pengembangan LMS, serta penguatan budaya kerja dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi.

Menurut Haikal, keberhasilan pengembangan industri halal membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Halal telah berkembang menjadi bagian penting dari ekonomi modern. Karena itu, penguatan ekosistem halal harus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia.

"Melalui kolaborasi multipihak tersebut, BPJPH berharap penguatan ekosistem halal nasional dapat dipercepat, untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, serta terwujudnya visi bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia," katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya perluasan fasilitas sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah ini bertujuan agar ekosistem halal daerah semakin kuat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal menjelang implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026.

“Pendanaan dan dukungan dapat dilakukan secara gotong royong melalui pemerintah daerah, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan dukungan tersebut, semakin banyak produk UMK yang mampu memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan daya saingnya di pasar,” kata Aqil Irham.

Ia menilai, pengembangan ekosistem halal tidak dapat dilakukan oleh BPJPH sendiri, tapi juga memerlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, agar semakin banyak pelaku usaha memeroleh akses terhadap layanan sertifikasi halal dan mampu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan usaha.

Lebih lanjut, Aqil Irham menegaskan bahwa sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha.

“Kehadiran kami di sini untuk memberikan pemahaman bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya yang diatur dalam ketentuan Jaminan Produk Halal wajib bersertifikat halal,” kata dia.

“Sertifikat halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha,” imbuhnya.

Selain itu, Aqil Irham menjelaskan bahwa penguatan ekosistem halal menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaku usaha siap menghadapi implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026 sekaligus mampu memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional dan global.

Berdasarkan data BPJPH per 15 Juni 2026, tercatat sebanyak 23.390 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal dengan total 51.301 produk bersertifikat halal.

Sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar dengan 23.319 pelaku usaha dan 50.631 produk bersertifikat halal.

Mayoritas sertifikat halal tersebut diterbitkan melalui skema self declare program SEHATI yang dirancang BPJPH untuk memudahkan produk usaha mikro dan kecil atau UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur kesulitan memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait belanja wajib atau mandatory spending.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Mohammad Yasin menuturkan berdasar Pasal 146 UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemda wajib untuk mengalokasikan anggaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yasin membeberkan dari total keseluruhan 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat baru tujuh pemerintah daerah yang berhasil memenuhi dan patuh terhadap beleid tersebut. “Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru tujuh daerah yang sudah memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30%. Sisanya masih berada di atas batas tersebut," beber Yasin, Rabu (17/6/2026).

Ia juga menjelaskan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI yang dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak beberapa waktu lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB juga tengah merumuskan kebijakan baru untuk memberi relaksasi bagi masing-masing pemda untuk melakukan penyesuaian kas daerah.

Yasin menambahkan kebijakan tersebut harapannya akan mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat pada awal 2027 mendatang. Masing-masing pemda yang belum memenuhi ambang batas maksimal dari alokasi belanja wajib tersebut diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian anggaran hingga ambang batas waktu yang ditentukan.

"Akan melakukan regulasi yang bisa membuat relaksasi pemberlakuan ketentuan ini. Januari 2027 kemungkinan akan ada relaksasi, sehingga bagi daerah yang memang betul-betul belum mampu masih diberikan toleransi perpanjangan untuk penyesuaian kemampuan anggaran," ucapnya.

Namun begitu, Yasin menegaskan bahwa relaksasi bukan berarti pemda dapat serta-merta mengabaikan efisiensi anggaran. Mereka tetap diminta melakukan pemetaan beban kerja serta melakukan evaluasi kebutuhan pegawai agar struktur organisasi berjalan efektif.

“Relaksasi ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kemampuan fiskalnya secara bertahap. Namun, tetap harus dibarengi pemetaan beban kerja dan evaluasi kebutuhan pegawai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga memastikan bahwa kebijakan penyesuaian belanja pegawai tidak akan dilakukan lewat tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, mekanisme yang ditempuh adalah secara alami, yakni tidak secara serta-merta mereplikasi pegawai yang memasuki masa pensiun apabila beban kerja tersebut masih dapat ditangani oleh aparatur yang ada. “Dengan langkah itu, keseimbangan antara jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan publik bisa tercapai tanpa mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pengurangan pegawai meski beban belanja tertekan.

Tito menyampaikan sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah.

Menurut Tito, walaupun beban belanja tertekan, pengurangan karyawan bukan menjadi solusi utama karena dampak dari pengurangan pegawai adalah meningkatnya pengangguran.

"Opsi yang kedualah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan segala hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan tambahan penghasilan karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang mulai berlaku 18 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, menilai sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepastian status kehalalan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk halal, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha.

“Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability. Jadi harus dipahami bahwa halal adalah nilai tambah yang berkaitan dengan kualitas, kebersihan, kesehatan. Sebagai standar yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk di pasar,” ujar Haikal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, mulai 18 Oktober 2026 berbagai kelompok produk wajib bersertifikat halal, termasuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Lebih lanjut, untuk produk kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta sejumlah kategori barang gunaan tertentu.

Haikal pun mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan waktu yang tersedia guna mempersiapkan sertifikasi halal produknya sejak dini.

“Jangan melihat sertifikasi halal hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Lihatlah sebagai investasi usaha yang dapat meningkatkan daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas,” kata dia pula.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) 2026 tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup produk impor yang beredar di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Haikal mengatakan, penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 berjalan efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, BPJPH terus memperkuat koordinasi bersama instansi-instansi terkait menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan aktif berlaku mulai 18 Oktober mendatang.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” kata Haikal.

Adapun beberapa kementerian/lembaga terkait yang telah melakukan rapat koordinasi dengan BPJPH soal kebijakan ini antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan BPI Danantara.

Haikal mengatakan, kehadiran berbagai kementerian dan lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait produk impor.

Menurutnya, implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal.

Lebih jauh, Haikal juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan wajib halal memerlukan keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis dan percepatan pelaksanaan program prioritas.

Ia menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan sektor-sektor strategis, termasuk industri dan ekosistem halal.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem halal nasional mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

saya yakin kita dapat membangun ekosistem industri halal dan pariwisata yang semakin berkualitas, berdaya saing dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai penguatan ekosistem halal melalui sertifikasi halal dapat memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

Plt Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani mengatakan penguatan ekosistem halal sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pengembangan Pariwisata Ramah Muslim dan penguatan ekonomi syariah sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin kita dapat membangun ekosistem industri halal dan pariwisata yang semakin berkualitas, berdaya saing dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” kata Rizki dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Kamis.

Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim, lanjutnya, tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi syariah nasional.

“Melalui penguatan produk dan layanan halal, Indonesia dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung sektor pariwisata,” ujar Rizki.

Kemenpar juga menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, maupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Lebih dari itu, pembangunan pariwisata harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kerangka tersebut, pengembangan desa wisata menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata,” kata Rizki.

Ia menambahkan, hal ini sejalan dengan upaya kolaboratif Kemenpar dan BPJPH dalam memperluas fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di desa wisata.

“Hingga 30 Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikasi halal telah difasilitasi bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi,” kata Rizki.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan wisatawan, dan meningkatkan daya saing usaha masyarakat,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal yang akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Kewajiban ini mutlak meliputi sejumlah jenis produk sebagaimana diatur dalam regulasi,” kata Haikal dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Rabu.

Ia menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, kepastian, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk yang beredar di Indonesia.

“Juga, untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan usahanya,” katanya.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 ini merupakan kelanjutan dari penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha menengah dan besar yang dimulai pada Oktober 2024 lalu.

“Wajib Halal Oktober 2026 tak hanya mewajibkan produk makanan dan minuman untuk bersertifikat halal. Kebijakan ini diperluas cakupan jenis produknya bagi produk usaha mikro, kecil, dan juga produk luar negeri atau impor,” ujarnya.

Selain itu, Haikal juga mengingatkan pelanggaran terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha yang produknya termasuk dalam kategori wajib halal agar segera mengajukan sertifikasi halal.

"Kami mendorong seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan waktu yang tersedia sebelum 18 Oktober 2026. Semakin cepat mempersiapkan sertifikasi halal, semakin baik bagi keberlangsungan usaha, kepercayaan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi," tegasnya.

Kewajiban sertifikasi halal, lanjutnya, bukanlah sekedar kewajiban administratif semata. Selain merupakan amanat konstitusi untuk melindungi masyarakat, sertifikasi halal saat ini telah berkembang menjadi kebutuhan pasar dan indikator kepercayaan konsumen sekaligus daya saing produk yang semakin penting dalam perdagangan modern.

“Halal hari ini bukan hanya menjadi kebutuhan umat Islam semata. Halal telah menjadi standar kualitas, standar keamanan, transparansi, traceability dan trustibility (kepercayaan) yang berlaku universal dan diakui secara global,” kata Haikal.

“Karena itu, sertifikasi halal memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sertifikat hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Yang lebih menentukan adalah seberapa dalam ekosistem halal tertanam dalam sistem produksi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, Indonesia menempati posisi yang agak janggal dalam peta ekonomi halal dunia. Negara dengan populasi Muslim terbesar di planet ini dengan lebih dari 240 juta jiwa ini, justru lebih dikenal sebagai konsumen raksasa ketimbang produsen dominan.

Produk halal dari Malaysia, Thailand, bahkan Brasil masuk ke pasar domestik dengan mudah, sementara produk Indonesia sendiri masih berjuang menembus pasar ekspor halal secara signifikan.

Kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026) hadir untuk membalik narasi tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar penonton menjadi pemain utama dalam industri halal global.

Sejatinya, kebijakan ini bukan langkah mendadak. Landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Usaha menengah dan besar telah diwajibkan bersertifikat halal sejak Oktober 2024, sedangkan produk impor serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026."

Implementasi regulasi produk halal memang tidak bisa disamaratakan bagi semua pelaku usaha. Pabrik besar dengan sistem manajemen terstandarisasi tentu berbeda kapasitasnya dengan kedai bakso atau produsen kue rumahan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai operator utama, mengelola seluruh rangkaian proses mulai dari sertifikasi, pengawasan, hingga program fasilitasi. Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), tersedia jalur khusus bernama SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dengan target kuota 1,35 juta sertifikat pada tahun 2026, meningkat dari satu juta sertifikat di tahun sebelumnya.

Lebih dari 111.000 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) telah disebar ke seluruh daerah untuk membantu proses pengajuan secara langsung. Angka-angka ini adalah infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah, untuk menyusun ekosistem halal yang menjangkau hingga lapisan terbawah pelaku ekonomi.

Lebih dari soal agama

Barangkali banyak yang bertanya-tanya tentang urgensi label halal di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ada asumsi umum bahwa produsen Muslim cenderung jujur dan kecil kemungkinan memalsukan bahan baku dengan unsur non-halal. Namun, label halal memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar batasan agama.

Salah satu pergeseran penting dalam kebijakan WHO 2026 adalah cara pemerintah memposisikan sertifikasi halal. Jika dulu label halal cenderung dipandang sebagai urusan keagamaan semata, soal kepatuhan ritual dan ketenangan batin konsumen Muslim, kini narasi resminya bergeser ke domain ekonomi dan daya saing.

Kepala BPJPH menegaskan bahwa sertifikasi halal telah bertransformasi dari isu halal-haram menjadi komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan konsumen. Pergeseran pemahaman ini sejalan dengan ekosistem pasar halal global yang tidak hanya digerakkan oleh konsumen Muslim. Di banyak negara, label halal kini dianggap sebagai indikator kualitas dan keamanan produk secara umum, setara dengan standar kebersihan internasional yang melampaui identitas religius.

State of the Global Islamic Economy Report menempatkan Indonesia di peringkat ketiga ekosistem industri halal dunia, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Meskipun posisi tiga besar ini membanggakan, muncul pertanyaan kritis: mengapa negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia belum menjadi pemain utamanya? Jawabannya kompleks, namun salah satu faktor kuncinya terletak pada sejauh mana sertifikasi halal mampu menembus seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga produk akhir.

Oleh karena itu, kerangka WHO 2026 memiliki peran strategis yang melampaui sekadar kepatuhan hukum.

Tantangan di lapangan

Tentu saja, kebijakan seprestisius apapun akan menghadapi gesekan dengan realitas di lapangan. Salah satu tantangan paling nyata adalah masalah rantai pasok hulu. Banyak UMK yang produk akhirnya ingin disertifikasi halal, tapi menghadapi kesulitan membuktikan kehalalan bahan baku yang mereka gunakan. Sebab, bahan-bahan tersebut masih banyak beredar tanpa sertifikasi atau label halal pula.

Produsen kue, roti, atau pedagang bakso misalnya, kerap menghadapi kenyataan bahwa daging dan bumbu yang mereka beli di pasar tradisional dijual secara curah, tanpa kemasan, tanpa jenama, tanpa keterangan status kehalalan. Artinya, kebijakan di hilir tidak otomatis menyelesaikan masalah di hulu.

Solusi atas masalah ini tidak dapat hanya mengandalkan edukasi pelaku usaha. Diperlukan percepatan sertifikasi di tingkat pemasok bahan baku, pemerataan pembangunan pusat distribusi bahan baku bersertifikat halal, serta integrasi sistem penelusuran (traceability) dari produsen hingga konsumen. Meskipun beberapa lembaga telah mulai bergerak ke arah ini, jangkauannya masih belum sebanding dengan skala permasalahan yang ada.

Tantangan lain muncul dari sisi pengawasan produk impor. Pemerintah, melalui nota kesepahaman antara BPJPH dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), telah mengintegrasikan pengawasan di pintu masuk negara. Uji coba inspeksi telah berjalan di negara-negara mitra dagang utama seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Langkah ini menjawab isu krusial berupa maraknya praktik "klaim halal sepihak", yaitu produk yang mengklaim status halal tanpa verifikasi yang memadai.

Namun, membangun sistem pengawasan lintas lembaga yang efektif memerlukan integrasi teknologi dan koordinasi birokrasi yang kuat, dua hal yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan di Indonesia.

Di balik kompleksitas teknis dan administratif tersebut, WHO 2026 sesungguhnya merupakan proyek pembentukan identitas ekonomi. Indonesia sedang berupaya mendefinisikan ulang posisinya di panggung perdagangan global: bukan lagi sebagai pasar pasif yang besar, melainkan sebagai sumber produksi halal yang terpercaya.

Data menunjukkan bahwa ekspor produk halal Indonesia mencatat surplus sebesar 29,09 miliar dolar AS pada periode Januari–Oktober 2024, dengan total ekspor mencapai 41,42 miliar dolar AS, yang didominasi oleh makanan olahan. Angka ini memang impresif. Namun, jika dibandingkan dengan potensi Indonesia --yang memiliki populasi Muslim terbesar, sumber daya alam melimpah, serta landasan regulasi yang kian kuat-- kinerja tersebut masih jauh dari titik optimal.

Kunci untuk menutup kesenjangan ini bukan sekadar pada jumlah sertifikat yang diterbitkan. Sertifikat hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Yang lebih menentukan adalah seberapa dalam ekosistem halal tertanam dalam sistem produksi nasional. Pelaku usaha harus memahami prinsip dasarnya, rantai pasok harus terverifikasi dengan ketat, pengawasan harus berjalan dengan integritas tinggi, dan konsumen —baik domestik maupun global— harus yakin bahwa label halal pada kemasan benar-benar dapat dipercaya.

Oktober 2026, masa di mana Wajib Halal 2026 mulai berlaku, adalah garis start dari babak yang baru. Dalam fase ini Indonesia mulai serius menyamakan identitas penduduk muslim terbesar yang sudah lama disematkan, dengan produk-produk halal yang juga sejalan, sehingga identitas keislaman Indonesia tidak lagi sekadar angka statistik, melainkan tercermin dalam setiap produk yang lahir dari bumi pertiwi: halal, berkualitas, dan siap bersaing di panggung global.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Industri dana pensiun berkembang positif di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tercermin dari nilai iuran program pensiun sukarela dan wajib yang kompak meningkat pada April 2026, meskipun nilai manfaatnya pun turut meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan total aset dana pensiun per April 2026 mencapai Rp1.690,64 triliun, tumbuh 6,12% (year on year/YoY). Adapun, jumlah pesertanya mencapai 30,14 juta orang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono merincikan, untuk total aset program pensiun sukarela mencapai Rp410,14 triliun, tumbuh 5,63% YoY.

“Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI dan Polri, total aset mencapai Rp1.280,50 triliun, tumbuh sebesar 10,13% year on year,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Bila dirincikan, untuk program pensiun sukarela, nilai iuran naik 12,23% YoY menjadi Rp13,14 triliun. Sementara itu, nilai manfaatnya sebesar Rp15,49 triliun, naik 18,70% YoY. Adapun, jumlah pesertanya 5,42 juta orang.

Sementara itu, untuk program pensiun wajib, nilai iurannya tumbuh 7,49% YoY menjadi Rp40,11 triliun. Kemudian, nilai manfaatnya sebesar Rp25,95 triliun, naik 17,59% YoY pada April 2026. Jumlah pesertanya mencapai 24,71 juta orang.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai target pertumbuhan aset dana pensiun sebesar 10%—12% year-on-year (YoY) pada 2026 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat realistis.

Selain realistis, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja berpendapat proyeksi OJK itu mencerminkan pertumbuhan yang stabil, mengingat realisasi aset nasional per Desember 2025 sudah mencapai 11,35%.

Dia melanjutkan, faktor pendorong yang bisa membuat aset dana pensiun tumbuh hingga 12% YoY adalah perluasan inklusi ke segmen pekerja informal melalui kanal distribusi digital, pengelolaan investasi yang prudent dengan fokus pada instrumen berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas imbal hasil.

“Serta peningkatan literasi yang mulai menggeser paradigma masyarakat bahwa dana pensiun adalah kebutuhan dasar untuk menjamin kemandirian finansial di masa tua,” sebutnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).