Bisnis.com, JAKARTA — Industri dana pensiun berkembang positif di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tercermin dari nilai iuran program pensiun sukarela dan wajib yang kompak meningkat pada April 2026, meskipun nilai manfaatnya pun turut meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan total aset dana pensiun per April 2026 mencapai Rp1.690,64 triliun, tumbuh 6,12% (year on year/YoY). Adapun, jumlah pesertanya mencapai 30,14 juta orang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono merincikan, untuk total aset program pensiun sukarela mencapai Rp410,14 triliun, tumbuh 5,63% YoY.

“Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI dan Polri, total aset mencapai Rp1.280,50 triliun, tumbuh sebesar 10,13% year on year,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Bila dirincikan, untuk program pensiun sukarela, nilai iuran naik 12,23% YoY menjadi Rp13,14 triliun. Sementara itu, nilai manfaatnya sebesar Rp15,49 triliun, naik 18,70% YoY. Adapun, jumlah pesertanya 5,42 juta orang.

Sementara itu, untuk program pensiun wajib, nilai iurannya tumbuh 7,49% YoY menjadi Rp40,11 triliun. Kemudian, nilai manfaatnya sebesar Rp25,95 triliun, naik 17,59% YoY pada April 2026. Jumlah pesertanya mencapai 24,71 juta orang.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai target pertumbuhan aset dana pensiun sebesar 10%—12% year-on-year (YoY) pada 2026 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat realistis.

Selain realistis, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja berpendapat proyeksi OJK itu mencerminkan pertumbuhan yang stabil, mengingat realisasi aset nasional per Desember 2025 sudah mencapai 11,35%.

Dia melanjutkan, faktor pendorong yang bisa membuat aset dana pensiun tumbuh hingga 12% YoY adalah perluasan inklusi ke segmen pekerja informal melalui kanal distribusi digital, pengelolaan investasi yang prudent dengan fokus pada instrumen berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas imbal hasil.

“Serta peningkatan literasi yang mulai menggeser paradigma masyarakat bahwa dana pensiun adalah kebutuhan dasar untuk menjamin kemandirian finansial di masa tua,” sebutnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyampaikan naiknya nilai manfaat program pensiun sukarela, tidak lepas dari mulai banyaknya peserta aktif yang memasuki usia pensiun.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai tersebut tumbuh 7,96% year-on-year (YoY) menjadi Rp35,34 triliun per Oktober 2025. Di satu sisi, nilai iuran program pensiun sukarela sebesar Rp31,46 triliun.

“Nilai manfaat program pensiun sukarela tumbuh karena peserta aktif mulai memasuki usia pensiun, sehingga manfaat pensiun harus dibayarkan,” kata Humas ADPI Syarifudin Yunus kepada Bisnis, dikutip kamis (25/12/2025).

Bukan hanya itu, lanjutnya, lamanya masa kepesertaan juga menentukan besaran manfaat yang harus dibayarkan. Karena semakin lama menjadi peserta, maka semakin besar manfaat pensiun yang dibayarkan.

Adapun, OJK turut mencatat nilai aset dana pensiun per Oktober 2025 menyentuh Rp400,44 triliun atau tumbuh 5,52% YoY. Syarifudin menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini tumbuh.

“Ini karena peserta existing disiplin iuran bulanan, jumlah peserta baru bertambah, pengelolaan investasi yang optimal, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi,” tuturnya.

Sebab demikian, dia menyarankan agar perusahaan dana pensiun memiliki strategi yang terintegrasi mencakup komitmen jangka panjang, supaya pertumbuhan nilai aset bisa tetap terjaga baik.

“Misalnya dengan adanya stabilitas iuran dan kepesertaan baru, perlu digitalisasi untuk memudahkan akses dana pensiun dan mengelola risiko secara efektif,” sebutnya.

Kendati demikian, Syarifudin berujar kepesertaan baru dan kinerja investasi yang optimal kerap kali menjadi tantangan tersendiri bagi industri dana pensiun. Yang menjadi PR adalah menjaring besarnya angkatan kerja yang belum memiliki perencanaan hari tua pekerja.

Walaupun begitu, ADPI tetap memprediksi pertumbuhan aset dana pensiun di akhir 2025 ini tetap positif, dengan pertumbuhan di kisaran 8%—10%.

“Secara prospek 1-3 tahun ke depan tetap positif, asalkan penetrasi peserta dana pensiun semakin luas, edukasi dilakukan, digitalisasi berjalan, pekerja informal dan individu mudah jadi peserta, iuran dibayar secara disiplin, dan kinerja investasi bagus dan stabil,” tegas Syarifudin.

Senada, Dana Pensiun Pemberi Kerja Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Bank Central Asia atau Dapen BCA juga memproyeksikan nilai aset dana pensiun pada akhir 2025 berada pada kondisi stabil, tetapi dengan kecenderungan meningkat secara terbatas, seiring dengan harapan perbaikan kinerja pasar modal Indonesia.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno menyebut dalam 1–3 tahun ke depan, aset juga diperkirakan tetap terjaga pada level yang relatif stabil, mempertimbangkan proyeksi pembayaran manfaat yang terus meningkat, sementara pendapatan iuran masih relatif stabil.

“Meskipun terdapat selisih antara iuran dan manfaat, kebutuhan dana tersebut diharapkan masih dapat dipenuhi melalui hasil pengembangan investasi yang dikelola secara optimal dan prudent,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan dua tantangan utama yang ada dalam sistem dana pensiun di Indonesia. Kedua kondisi ini dianggap sebagai pesan penting bahwa reformasi sistem perlu dilakukan.

Tantanganpertamaadalah mengenai aset program dana pensiun masih didominasi oleh program pensiun wajib, khususnya untuk jaminan hari tua (JHT).

“Pada 2024, total aset program pensiun ini, baik wajib maupun sukarela itu mencapai lebih dari Rp1.500 triliun atau setara 6,8% dari GDP,” kata Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto dalam Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, besaran itu mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, dia menekankan masih banyak ruang untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain.

“Sebagai contoh dengan negara-negara anggota OECD, Malaysia misalnya bahkan sudah mencapai di atas 60% dari GDP. Artinya kita mempunyai tantangan cukup besar untuk bisa meningkatkan skala dan kedalaman aset dana pensiun,” ungkap dia.

Ihda meneruskan, tantangan kedua adalah cakupan kepesertaan dana pensiun di Indonesia masih belum menjaring luas. Dari sekitar 144 juta angkatan kerja di Indonesia, hanya sekitar 23,6 juta yang tercatat sebagai peserta program pensiun wajib.

Hal tersebut, katanya, mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja Indonesia khususnya di sektor informal dan UMKM masih menghadapi risiko yang cukup besar kala memasuki masa pensiun.

Akibat kedua hal itu, Ihda menegaskan Indonesia perlu memastikan pengelolaan aset dana pensiun lebih produktif, transparan, dan memberikan imbal hasil optimal.

“Dan yang kedua, kita perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk memperluas cakupan program pensiun tadi, sehingga lebih banyak pekerja, terutama untuk yang informal dan juga yang menengah untuk bisa mendapatkan pelindungan di masa pensiunnya,” tuturnya.

Lebih jauh, dia turut membeberkan sebenarnya tantangan tak hanya berhenti di dua hal itu. Bagi yang sudah menjadi peserta program pensiun juga terdapat permasalahan yakni tingginya penarikan dini atauearly withdrawalJHT. Data yang ada menunjukkan klaim JHT terus meningkat setiap tahunnya.

“Sebagian besar klaim itu dilakukan pada saat peserta masih berusia produktif, berusia muda, karena kebutuhan, tetapi tidak sering juga yang sifatnya itu juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sebab itu, kebutuhan untuk menopanh dan melindungi kebutuhan di masa tua itu sangat terbatas,” pungkas Ihda.