Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan pembayaran manfaat dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Putusan ini membuka ruang bagi peserta dana pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maupun berkala.

Dalam Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 yang dikutip Selasa (30/6/2026), MK menyatakan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai mewajibkan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala.

Mahkamah memutuskan bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Perkara ini diajukan oleh empat pekerja PT Freeport Indonesia yang menjadi peserta Dana Pensiun Freeport Indonesia. Mereka menggugat konstitusionalitas Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK karena menilai kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara berkala merugikan hak konstitusional pekerja untuk memperoleh imbalan yang adil, kepastian hukum, dan penghidupan yang layak.

Dalam pertimbangannya, MK membedakan antara manfaat dana pensiun dari program pensiun sukarela dengan hak normatif pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Mahkamah menilai manfaat pensiun dalam program dana pensiun sukarela merupakan manfaat tambahan bagi pekerja ketika memasuki usia pensiun. Sementara itu, pesangon dan hak-hak lain akibat pemutusan hubungan kerja merupakan hak yang wajib dipenuhi pengusaha sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan.

Atas dasar itu, MK menyatakan pembatasan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala tidak sejalan dengan hak pekerja atas imbalan yang adil dan layak serta kepastian hukum.

Mahkamah menyatakan norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memberikan pilihan kepada peserta untuk menerima manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan selain dan selebihnya.

Sebagai konteks, dalam regulasi sebelum putusan MK, manfaat pensiun sampai dengan Rp500 juta dapat dibayarkan 100% secara sekaligus (lump sum). Sedangkan manfaat pensiun di atas Rp500 juta hanya 20% yang dapat diterima sekaligus, sedangkan 80 persen wajib dibayarkan secara berkala (melalui anuitas atau pembayaran bulanan) sesuai ketentuan OJK. Batas Rp500 juta ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d POJK Nomor 27 Tahun 2023 dan juga menjadi salah satu dalil yang dikemukakan para pemohon dalam perkara ini.

Sedangkan sebagian amar putusan MK sendiri berbunyi:

"Menyatakan norma Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang menyatakan, “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda/duda, atau anak, yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun”.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri dana pensiun berkembang positif di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tercermin dari nilai iuran program pensiun sukarela dan wajib yang kompak meningkat pada April 2026, meskipun nilai manfaatnya pun turut meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan total aset dana pensiun per April 2026 mencapai Rp1.690,64 triliun, tumbuh 6,12% (year on year/YoY). Adapun, jumlah pesertanya mencapai 30,14 juta orang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono merincikan, untuk total aset program pensiun sukarela mencapai Rp410,14 triliun, tumbuh 5,63% YoY.

“Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI dan Polri, total aset mencapai Rp1.280,50 triliun, tumbuh sebesar 10,13% year on year,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Bila dirincikan, untuk program pensiun sukarela, nilai iuran naik 12,23% YoY menjadi Rp13,14 triliun. Sementara itu, nilai manfaatnya sebesar Rp15,49 triliun, naik 18,70% YoY. Adapun, jumlah pesertanya 5,42 juta orang.

Sementara itu, untuk program pensiun wajib, nilai iurannya tumbuh 7,49% YoY menjadi Rp40,11 triliun. Kemudian, nilai manfaatnya sebesar Rp25,95 triliun, naik 17,59% YoY pada April 2026. Jumlah pesertanya mencapai 24,71 juta orang.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai target pertumbuhan aset dana pensiun sebesar 10%—12% year-on-year (YoY) pada 2026 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat realistis.

Selain realistis, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja berpendapat proyeksi OJK itu mencerminkan pertumbuhan yang stabil, mengingat realisasi aset nasional per Desember 2025 sudah mencapai 11,35%.

Dia melanjutkan, faktor pendorong yang bisa membuat aset dana pensiun tumbuh hingga 12% YoY adalah perluasan inklusi ke segmen pekerja informal melalui kanal distribusi digital, pengelolaan investasi yang prudent dengan fokus pada instrumen berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas imbal hasil.

“Serta peningkatan literasi yang mulai menggeser paradigma masyarakat bahwa dana pensiun adalah kebutuhan dasar untuk menjamin kemandirian finansial di masa tua,” sebutnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memproyeksikan bisnis industri dana pensiun pada 2026 mendatang tetap positif dan menjanjikan.

Humas ADPI Syarifudin Yunus berpendapat demikian lantaran yakin bahwa kondisi ekonomi tahun depan bisa mendukung dan potensi pekerja untuk diajak memiliki program pensiun sukarela sangatlah besar.

“Menurut saya, prospek dana pensiun di tahun 2026 relatif positif dan menjanjikan, baik dari sisi aset kelolaan [AUM] maupun jumlah peserta,” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Sebab demikian, Syarif menekankan bahwa ekosistem dana pensiun harus diciptakan. Bukan hanya sebatas untuk kesejahteraan hari tua, tetapi juga perlu melakukan edukasi masif dan membuat akses yang mudah untuk membelinya.

Dia juga mengusulkan agar regulator terus mendorong penetrasi dana pensiun, khususnya bagi pekerja sektor informal. Menurutnya pula, tingkat kepercayaan publik terhadap dana pensiun harus tetap ditingkatkan.

“Dana pensiun perlu fokus dalam membangun kepercayaan publik bahwa dana pensiun memang program yang didedikasikan untuk menyiapkan pensiun pekerja, termasuk untuk pekerja informal dan UMKM,” tegas Syarif.

Syarif menegaskan seperti itu karena menurutnya minat masyarakat, terutama pekerja informal terhadap dana pensiun masih sangat besar. Baginya, untuk pemberi kerja karena memang memiliki kewajiban membayar uang pesangon atau kompensasi pasca kerja, sebaiknya dialokasikan di dana pensiun.

“Di sisi lain, pekerja pun perlu menyiapkan hari tua yang mampu memenuhi standar hidupnya. Pemberi kerja dan pekerja yang belum punya dana pensiun masih sangat besar. Itulah yang jadi tantangan untuk didobrak,” jelasnya.

Selain tantangan tersebut, Syarif membeberkan beberapa tantangan lain yang masih harus diatasi industri dana pensiun. Misalnya, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun, kemampuan teknologi dan operasional, skema produk dana pensiun khususnya DPLK yang lebih fleksibel untuk pekerja informal.

Selanjutnya adalah keterbatasan distribusi dana pensiun agar bisa dijangkau semua kalangan dan kinerja investasi serta dinamika ekonomi makro yang kian menjadi tantangan utama.

ADPI, kata Syarif, merekomendasikan agar pada dana pensiun memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas dan sesuai dengan aturan.

“Kinerja investasi yang optimal, permudah onboarding dan pengelolaan dana pensiun lewat digital, komunikasi yang transparan dengan peserta, dan edukasi yang berkelanjutan,” sebutnya.

Tak sampai di situ, dia merekomendasikan agar dana pensiun menggandeng pemberi kerja sebagai mitra pertumbuhan dana pensiun untuk menyiapkan dana pesangon dan uang pensiun pekerja.

“Jadi, seharusnya tahun 2026 jadi momen bagus untuk tingkatkan aset kelolaan dan jumlah peserta dana pensiun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memproyeksikan iuran program pensiun sukarela di industri dana pensiun akan tumbuh sekitar 8,5%—9,5% hingga akhir 2025.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai iuran program pensiun sukarela secara keseluruhan tumbuh sebesar 8,56% (year on year/YoY) menjadi Rp28,40 triliun pada September 2025.

“Tren ini akan konsisten hingga akhir 2025.Untuk proyeksi pertumbuhannya akan berada di kisaran 8,5%—9,5% YoY, menyesuaikan dengan realisasi makro ekonomi dan keputusan alokasi dana oleh korporasi,” kata Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Adapun, menurut dia asosiasi DPLK melihat tren pertumbuhan pada September 2025 ini sebagai hal yang baik dan memberikan sinyal pemulihan yang kuat. Baginya, faktor yang paling memengaruhi pemulihan ini adalah kondisi makro ekonomi yang lebih stabil.

Oleh sebab itu, lanjutnya, hal tersebut memungkinkan para pemberi kerja ataupun individu mengalokasikan dana pensiun yang lebih besar. Di sisi lain, dia optimistis literasi pensiun semakin meningkat.

“Perlu dicatat bahwa pertumbuhan ini didominasi oleh segmen korporasi. Partisipasi iuran dari pekerja informal terhadap DPLK secara proporsional masih belum signifikan,” ungkapnya.

Meski demikian, dia tetap menganggap tren kenaikan iuran ini sebagai sinyal positif bahwa masyarakat percaya dengan dunia dana pensiun, terlebih apabila DPLK secata kolektif mampu membukukan hasil investasi yang kompetitif.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK nilai iuran program pensiun sukarela ini juga konsisten tumbuh secara bulanan. Per September 2025 iuran naik 12,43% (month to month/MtM) dari Rp25,26 triliun.

Kemudian, apabila dibandingkan dengan posisi tahun lalu pada periode yang sama, nilai iuran program pensiun sukarela sempat terkontraksi 3,23% (YoY) pada September 2024.

Adapun, nilai manfaat program pensiun sukarela per September 2025 tercatat senilai Rp31,54 triliun atau tumbuh 7,08% (YoY). Sementara itu, jumlah pesertanya mencapai 5,36 juta orang.

“Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,47% [YoY] dengan nilai mencapai Rp397,83 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai kenaikan iuran program pensiun sukarela pada kuartal III/2025 tak lepas dari kontribusi kepesertaan korporasi yang dominan.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai iuran program pensiun sukarela secara keseluruhan tumbuh sebesar 8,56% (year on year/YoY) menjadi Rp28,40 triliun pada September 2025.

“Sejauh ini [pengaruh kenaikan iuran] masih didominasi oleh korporasi, karena kepesertaan dana pensiun 80% di korporasi, sisanya di individu,” kata Humas ADPI Syarifudin Yunus kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Syarif menilai tren positif nilai iuran dana pensiun ini merupakan hal yang baik untuk industri dana pensiun. Meskipun di satu sisi menurutnya lonjakan ini belum besar, masih ada ruang untuk akselerasi.

Namun yang jelas, ujarnya, kenaikan nilai iuran pada September 2025 itu didorong oleh masuknya iuran peserta aktif yang konsisten dan akumulasi iuran yang lebih tinggi daripada manfaat yang dibayarkan.

“Ketika peserta disiplin membayar iuran secara teratur, maka akumulasi meningkat. Di samping itu pula, adanya dukungan regulasi dan roadmap pengembangan dana pensiun,” tuturnya.

Sebab demikian, ADPI memproyeksikan bahwa tren iuran peserta akan tetap berlanjut hingga akhir 2025 ini. Syarif memperkirakan akan tumbuh di kisaran 8%—10% (YoY) asalkan diiringi dengan kesadaran pentingnya dana pensiun.

“Kesadaran akan meningkat bila masyarakat dan pekerja tahu manfaat dana pensiun. Untuk bisa tahu manfaatnya, perlu edukasi yang berkelanjutan dan tersedianya akses digital yang mudah,” tandasnya.

Adapun, tren kenaikan iuran ini juga dirasakan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) yang mencatatkan per September 2025 tumbuh 2,45% bila dibandingkan dengan posisi Desember 2024.

Direktur Utama DPBM Abdul Hadie menyebut pertumbuhan iuran itu disebabkan oleh pertumbuhan penghasilan dasar peserta dan peserta baru.

“Sementara itu, jumlah peserta turun 1,14% (year to date/YtD] disebabkan oleh jatuh tempo usia pensiun normal peserta,” katanya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Menurutnya, kepesertaan di dana pensiun sukarela itu dipengaruhi oleh kebijakan pendiri, peraturan dan regulasi dana pensiun, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK nilai iuran program pensiun sukarela ini juga konsisten tumbuh secara bulanan. Per September 2025 iuran naik 12,43% (month to month/MtM) dari Rp25,26 triliun.

Kemudian, apabila dibandingkan dengan posisi tahun lalu pada periode yang sama, nilai iuran program pensiun sukarela sempat terkontraksi 3,23% (YoY) pada September 2024.

Adapun, nilai manfaat program pensiun sukarela per September 2025 tercatat senilai Rp31,54 triliun atau tumbuh 7,08% (YoY). Sementara itu, jumlah pesertanya mencapai 5,36 juta orang.

“Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,47% [YoY] dengan nilai mencapai Rp397,83 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Dana PensiunBCA mencatat total akumulasi iuran tumbuh 5,1% secara tahunan atau year-on-year (YoY) pada kuartal III/2025.

Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno menyebut pertumbuhan iuran ini juga diiringi oleh jumlah peserta yang meningkat 2,03% YoY atau setara dengan 25.002 orang.

“Per September 2025, Dana Pensiun BCA mencatat total akumulasi iuran sebesar Rp3,2 triliun, atau tumbuh 5,1 persen secara tahunan atau year-on-year,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Budi menjelaskan, mekanisme pengumpulan iuran di Dana Pensiun BCA ini dilakukan otomatis melalui sistem pemotongan penghasilan karyawan yang telah menjadi peserta program. Sampai saat ini, proses ini berjalan terintegrasi dengan sistem penggajian dari pendiri.

Di lain sisi, dia menyoroti kenaikan kepesertaan dana pensoun BCA dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan jumlah karyawan aktif di lingkungan BCA.

“Kemudian, tingkat retensi karyawan yang relatif stabil, serta upaya literasi keuangan yang dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap manfaat program pensiun,” sebutnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai iuran program pensiun sukarela secara keseluruhan mencapai Rp28,40 triliun per September 2025. Angka ini tumbuh sebesar 8,56% YoY.

Menilik secara bulanan atau month-to-month (MtM) iuran program pensiun sukarela juga konsisten mengalami pertumbuhan. Per September 2025 iuran naik 12,43% MtM dari Rp25,26 triliun.

Kemudian, apabila dibandingkan dengan posisi tahun lalu pada periode yang sama, nilai iuran program pensiun sukarela sempat terkontraksi 3,23% YoY pada Sepetmber 2024.

Menanggapi hal tersebut, Budi berpendapat pemulihan nikai iuran pada 2025 ini didorong oleh beberapa faktor utama seperti stabilotas ekonomi makro yang semakin terjaga.

“Serta kinerja keuangan perusahaan pemberi kerja yang membaik pasca penyesuaian suku bunga di sektor keuangan. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran pemberi kerja dan peserta terhadap pentingnya program pensiun sebagai bagian dari kesejahteraan jangka panjang,” jelasnya.

Secara keseluruhan, imbuh Budi, kondisi itu mencerminkan bahwa peran dana pensiun sebagai instrumen perlindungan hari tua semakin dipahami dan diapresiasi oleh masyarakat.