JAKARTA, iNews.id - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum baru terkait tata cara dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM berbentuk badan usaha. Regulasi yang mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mempertegas batasan serta kriteria badan usaha yang berhak memanfaatkan tarif pajak murah di Indonesia.

Berdasarkan salinan dokumen, pemerintah menetapkan bahwa besaran tarif PPh yang bersifat final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) tertentu adalah sebesar 0,5 persen. 

Tarif ini ditujukan untuk menjaga praktik bisnis yang sehat serta menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan pembukuan akuntansi secara komprehensif.

Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pelaku UMKM berbentuk badan usaha non-perseorangan. Berdasarkan ketentuan peralihan yang tertuang dalam Pasal II ayat (1) huruf e, badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) non-perorangan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDes Bersama) masih diizinkan menggunakan tarif PPh final 0,5 persen.

Namun, hak pemanfaatan tarif murah tersebut dibatasi oleh tenggat waktu yang mengacu pada regulasi sebelumnya (PP 55/2022) dan dalam Pasal II ayat (1) huruf e sudah ditegaskan.

"Wajib Pajak badan berbentuk: 1) persekutuan komanditer; 2) firma; 3) perseroan terbatas selain perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; atau 4) badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat finalnya belum berakhir, dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sampai dengan jangka waktu tertentu tersebut berakhir," tulis Pasal II ayat (1) huruf e, dikutip Rabu (3/6/2026).

Melalui penegasan ini, pelaku usaha berbentuk CV, PT, dan Firma yang kuota jangka waktu fasilitas PPh finalnya belum habis, tetap dapat menyetor pajak dengan tarif 0,5 persen hingga batas waktu maksimalnya berakhir, sepanjang mereka terus memenuhi kriteria omzet yang ditentukan.

Sebagai contoh konkret yang dipaparkan dalam penjelasan undang-undang, sebuah Persekutuan Komanditer (CV) yang terdaftar sejak Juni 2023 dan memiliki omzet di bawah batas maksimal, dinyatakan tetap dapat memanfaatkan skema PPh final ini secara sah hingga akhir Tahun Pajak 2026.

Hak penggunaan tarif PPh final 0,5 persen bagi badan usaha berbentuk CV, PT, Firma, maupun BUMDes tersebut terikat ketat pada koridor jumlah omzet tahunan. Aturan ini mematok ambang batas peredaran bruto maksimal sebesar Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 miliar) dalam satu tahun pajak.

Jika akumulasi peredaran bruto atau nilai pengganti dari penyerahan barang dan jasa yang diperoleh badan usaha tersebut telah menembus angka Rp4,8 miliar di tengah berjalan atau pada akhir Tahun Pajak, maka pada Tahun Pajak berikutnya badan usaha tersebut wajib beralih menggunakan skema pajak normal. 

Hal tersebut artinya, mereka wajib menyelenggarakan pembukuan penuh dan dikenai tarif PPh berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan fasilitas Pasal 31E.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan pada, Selasa (16/12/2025). Regulasi anyar ini akan menjadi landasan hukum utama dalam menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, penyusunan PP telah melewati rangkaian kajian mendalam dan pembahasan panjang sebelum akhirnya dilaporkan kepada Presiden. 

Adapun, salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah penetapan formula penghitungan upah terbaru serta perluasan rentang angka indeks tertentu atau "Alfa".

Berdasarkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak termasuk serikat pekerja atau serikat buruh, Presiden Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9. 

Untuk diketahui, nilai Alfa merupakan variabel yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Dalam PP terbaru, rentang Alfa ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Angka ini naik signifikan dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya mematok nilai Alfa pada kisaran 0,1 hingga 0,3.

Perubahan formula tersebut menandai pergeseran metode penetapan upah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada tahun 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP secara serentak sebesar 6,5 persen di seluruh wilayah Indonesia. 

Untuk tahun depan, penghitungan akan kembali merujuk pada variabel ekonomi masing-masing daerah dengan formula yang telah diperbarui.

Penerbitan PP Pengupahan juga disebut sebagai langkah nyata pemerintah dalam mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023. Proses penghitungan teknis kenaikan upah nantinya akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. 

Hasil penghitungan tersebut kemudian disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur di tiap provinsi.

Sesuai dengan PP tersebut, gubernur memiliki kewajiban untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

Selain itu, gubernur juga diberikan wewenang untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA). Dalam aturan terbaru yang akan berlaku per 1 Januari 2026, penempatan DHE SDA akan dikhususkan hanya di rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, alasan pengkhususan ini didasarkan pada evaluasi aturan sebelumnya. Aturan lama dinilai tidak efektif karena tidak secara spesifik mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir wajib menempatkan dolar hasil ekspornya.

Purbaya menuturkan, tanpa pengkhususan di bank Himbara, DHE SDA yang ditempatkan di rekening khusus selama ini malah banyak dikonversi ke rupiah. Dana tersebut kemudian dipindahkan ke bank-bank kecil untuk dikonversi kembali ke mata uang valas dan disimpan di luar negeri.

"DHE-nya memang masuk ke sini, dolar kan. Lalu mereka tukar ke rupiah dan dipindahin ke bank kecil-kecil lain, diconvert ke dolar, dibawa ke luar negeri, jadi nggak efektif," ucap Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat dikutip, Selasa (9/12/2025).

Dengan mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, pengawasan terhadap konversi dan penempatan dana akan jauh lebih mudah.

Purbaya bahkan mengancam akan mencopot direksi Himbara jika masih memainkan DHE SDA dan gagal meningkatkan cadangan devisa Indonesia.

"Kalau dirut-dirut Himbara, direktur-direkturnya macam-macam, ya kita berhentiin, gampang. Jadi, tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, itu saja sehingga supply dolar di sini betul-betul bertambah. Kan selama ini gagal kan," ucapnya.

Dokumen sosialisasi yang diterima kalangan perbankan (5 Desember 2025) menyebutkan beberapa ketentuan terbaru, antara lain:

1. Wajib Himbara: Dana 100 persen wajib dipindahkan ke rekening khusus Himbara per 1 Januari 2026;

2. Batas Konversi: Batas konversi DHE Valas ke Rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi paling banyak 50 persen;

3. Perluasan Penggunaan Valas: Penggunaan valas untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa diperluas, tidak lagi terbatas hanya pada barang yang tidak bisa diproduksi domestik dan kebutuhan modal kerja;

4. SBN Valas: Eksportir diizinkan menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) valas yang diterbitkan di domestik. Pemerintah juga akan menerbitkan SBN valas di domestik untuk menampung excess valas dari DHE sekaligus mendalami pasar.

Editor: Aditya Pratama