Bisnis.com, JAKARTA – Presiden PrancisEmmanuel Macron menyatakan kesamaan pandangan dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan mendorong deeskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz.

Hal itu disampaikan Macron dalam pernyataan pers bersama usai menerima kunjungan kenegaraan Prabowo di Istana Élysée, Kamis (28/5) waktu setempat.

Macron mengatakan dirinya bersama Prabowo membahas berbagai isu internasional strategis, termasuk meningkatnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian global.

“Akhirnya, tentu saja kami akan berdiskusi dengan Presiden mengenai isu-isu internasional utama, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang membawa dampak besar terhadap ekonomi kita,” ujar Macron.

Menurutnya, Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama dalam menjaga stabilitas kawasan dan memastikan jalur pelayaran internasional tetap aman serta terbuka.

“Dalam hal ini kami memiliki pandangan yang sama: mempertahankan kebebasan navigasi, bekerja untuk deeskalasi, membuka Selat Hormuz secara damai,” katanya.

Macron juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk upaya penguasaan sepihak atas jalur strategis internasional maupun penerapan pungutan terhadap pelayaran internasional.

“Menolak segala upaya untuk memprivatisasi selat atau mengenakan pajak atas pelayaran,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan Prancis bersama sejumlah negara telah meluncurkan koalisi internasional untuk menjaga stabilitas dan memastikan kebebasan navigasi di kawasan tersebut tetap terjaga.

“Dalam hal ini kami telah meluncurkan koalisi internasional untuk bertindak secara efektif,” ujar Macron.

Selain isu keamanan maritim, Macron menilai situasi di Selat Hormuz semakin menegaskan pentingnya percepatan transisi energi global guna mengurangi ketergantungan terhadap kawasan rawan konflik.

Menurutnya, transisi energi menjadi salah satu prioritas utama dalam kemitraan strategis Prancis dan Indonesia.

“Situasi di Hormuz juga semakin memperkuat kebutuhan untuk mempercepat transisi energi yang menjadi salah satu prioritas kemitraan kita, khususnya dalam kerangka kemitraan transisi energi berkeadilan Indonesia dan tindakan yang kami lakukan melalui Badan Pembangunan Prancis,” kata Macron.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ukraina dan Prancis telah menandatangani surat niat atau Letter of Intent (LOI) untuk akuisisi hingga 100 unit jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Hal ini sebagai upaya memperkuat pertahanan Kyiv terhadap invasi Rusia.

Mengutip Reuters, kesepakatan strategis ini diteken pada Senin (17/11/2025) oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di pangkalan militer Villacoublay, Paris, disaksikan oleh bendera kedua negara.

Perjanjian pertahanan jangka panjang ini mencakup tidak hanya jet tempur Rafale, tetapi juga sistem pertahanan udara, amunisi, dan drone. Jet tempur Rafale yang akan dibeli merupakan generasi baru, bukan berasal dari stok Prancis, dan akan dilengkapi dengan berbagai persenjataan termasuk amunisi udara-ke-permukaan AASM Hammer serta sistem pertahanan udara SAMP/T generasi terbaru.

"Akuisisi ini akan mengubah kemampuan pertahanan negara kami secara fundamental. Ini akan menjadi pertahanan udara terhebat, salah satu yang terhebat di dunia," ujar Zelensky kepada wartawan di lokasi acara.

Meskipun masih berstatus komitmen politik dan bukan kontrak pembelian final, pasar merespons positif kabar ini. Saham Dassault, produsen jet Rafale, melonjak tajam setelah berita tersebut diumumkan, naik sekitar 8%.

Pihak Istana Élysée menjelaskan bahwa tujuan jangka panjang dari kesepakatan ini adalah untuk memungkinkan Ukraina melawan setiap kemungkinan serangan baru setelah kesepakatan damai dengan Rusia tercapai. Macron mengakui skala ambisius dari rencana ini.

"Kami merencanakan Rafale, 100 Rafale - itu besar. Itulah yang dibutuhkan untuk regenerasi militer Ukraina," kata Macron kepada LCI TV, menekankan bahwa Prancis juga akan membantu Ukraina dalam jangka pendek dengan pasokan drone, pencegat drone, dan perlengkapan lainnya.

Pemerintah Prancis mengindikasikan bahwa pembiayaan untuk pembelian peralatan militer baru ini ditargetkan berasal dari program Uni Eropa dan penggunaan aset Rusia yang dibekukan, meskipun Uni Eropa masih belum mencapai kesepakatan akhir mengenai mekanisme penggunaan dana tersebut.

Pengumuman kesepakatan ini muncul setelah Ukraina menghadapi gelombang serangan rudal dan drone Rusia yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dan sementara Moskow melaporkan kemajuan di wilayah Zaporizhzhia tenggara. Di samping itu, Prancis, bersama dengan Inggris, juga mendorong pembentukan koalisi sekitar 30 negara yang bersedia mengirim pasukan dan aset ke Ukraina setelah tercapainya kesepakatan damai dengan Rusia.

Sementara itu, Kremlin mengecam keras penandatanganan kesepakatan pembelian jet tempur tersebut dan menyebutnya justru meningkatkan tensi perang.

"Paris sama sekali tidak berkontribusi pada perdamaian, melainkan memicu sentimen militeristik dan pro-perang," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dilansir AFP.