Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar emiten pelat merah pada Desember 2025 menjadi sinyal kuat adanya perombakan pengurus besar-besaran di tubuh BUMN menjelang tahun buku 2026.
Selain mengajukan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, sejumlah BUMN juga tengah melakukan penyesuaian tata kelola mengikuti perubahan regulasi terbaru.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran dasar menjadi konsekuensi wajib setelah lahirnya Danantara dan pembaruan ketentuan dalam Undang-Undang BUMN.
“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Rangkaian RUPSLB yang digelar pada Desember menunjukkan lima emiten BUMN bersiap mengubah susunan pengurus: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). BBRI, TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara TLKM dan ANTM masing-masing pada 12 dan 15 Desember.
Selain mengubah pengurus, emiten-emiten tersebut juga mengajukan revisi anggaran dasar untuk menyesuaikan regulasi baru.
“Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan atas Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16/2025 [UU BUMN],” tulis manajemen TLKM.
Gelombang agenda serupa juga terlihat pada tiga BUMN Karya—PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)—yang mengagendakan RUPSLB untuk penyelarasan anggaran dasar. WIKA menjadwalkan rapat pada 15 Desember, ADHI pada 16 Desember, dan PTPP pada 18 Desember.
Langkah koreksi AD ini dilakukan merespons surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN terkait penyesuaian anggaran dasar. “Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI.
Dengan beragam agenda revisi dan rencana perubahan pengurus yang terjadi hampir serempak, Desember menjadi momentum konsolidasi besar dalam tubuh BUMN. Pergantian jajaran direksi maupun komisaris diperkirakan menjadi bagian dari sinkronisasi struktur perusahaan pelat merah agar selaras dengan model tata kelola yang tengah diperkuat Danantara.
________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.