Pada dasarnya, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang. Lebih kuat dari yang sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 belum mengganggu kemampuan pemerintah membayar utang.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, menjelaskan kupon surat utang pemerintah bersifat tetap atau fixed rate, sehingga perubahan nilai tukar tidak banyak berpengaruh.

Namun, dia mengakui pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing (valas).

Hanya saja, kata Purbaya, pergerakan rupiah saat ini masih dalam kisaran perhitungan pemerintah.

“Kuponnya sih konstan. Kalau pembayaran utang kan lewat kuponnya. Cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkatkan dalam rupiah pembayarannya,” kata Purbaya.

Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak akibat konflik geopolitik, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap nilai tukar rupiah.

Ia tak merinci skema simulasi yang telah dilakukan. Purbaya hanya menuturkan bahwa fundamental rupiah masih di bawah level Rp18.000 per dolar AS yang terjadi saat ini.

“Pada dasarnya, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang. Lebih kuat dari yang sekarang,” ujarnya.

Terpisah, Bank Indonesia (BI) memastikan terus melakukan intervensi di pasar valas dengan intensitas yang lebih tinggi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlanjut hingga ke level Rp18.000-an per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bahwa bank sentral juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

“Intervensi yang berkesinambungan akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder,” tegas Destry.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat ekonomi menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengatakan bahwa dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

Utang Pemerintah Tembus Rp9.920 Triliun, Purbaya: Kita Paling Hati-hati di Dunia



“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dilihat dari komposisinya, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78%.

Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG



Menurut Ronny, realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program. Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Karena itu, menurutnya, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.

Ronny juga menekankan bahwa investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.

Ia mengatakan, anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” terangnya.

Ronny menambahkan, biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Sebab, dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.

Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand),” imbuhnya.

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya. “Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya.

JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar USD437,9 miliar (setara Rp7.481 triliun dengan kurs Rp17,084 per USD) atau meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya USD434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ungkap Direktur Departemen Komunikasi, Anton Pitono seperti dilansir laman resmi BI, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu posisi ULN swasta mengalami penurunan. Dari Utang Luar Negeri publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD215,9 miliar, atau secara tahunan tumbuh 5,5% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy).

Dipakai Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Maret 2026 Turun ke Rp2.507 Triliun



Perkembangan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," bebernya.

Sedangkan peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar USD193,7 miliar, atau secara tahunan tercatat turun 0,7% (yoy). Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% (yoy) dan 0,2% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta. ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total ULN," jelasnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah tidak akan memotong anggaran program makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih meski pemerintah tengah melakukan efisiensi. Diketahui, langkah efisiensi anggaran ini demi menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lebih dari 3%.

Prasetyo menjelaskan bahwa penghitungan defisit fiskal dilakukan dalam kerangka tahunan. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai pos anggaran, bahkan sebelum adanya dinamika global seperti eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Fiskal itu kan dalam satu tahun. Jadi kalau yang disebut dengan misalnya defisit, cara menghitung itu kan dalam satu tahun. Ini terpisah ya, jangan nanti juga. Tolong jangan dipotong-potong juga," ujar Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).

"Tapi di satu sisi memang, tanpa ada kejadian yang kemarin (eskalasi timur tengah) pun, kita itu kan terus berusaha untuk melakukan penyisiran terhadap kegiatan-kegiatan atau mata anggaran-mata anggaran yang sebagaimana tahun lalu," ujarnya.

Prasetyo mencontohkan, pengeluaran untuk perjalanan dinas, terutama perjalanan luar negeri, kini diperketat. Selain itu, belanja yang sifatnya tidak mendesak, seperti pembangunan gedung yang belum berdampak langsung pada kinerja kementerian, juga ditunda. “Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat.”

"Bahkan saya selaku Mensesneg yang bagian ujung mengeluarkan izin, itu mau perketat untuk perjalanan dinas luar negeri. Itu contoh-contohnya. Kemudian belanja-belanja yang bersifat bisa kita tunda, itu juga terus menurut," papar Prasetyo.

Prasetyo juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan penyisiran anggaran yang tidak produktif untuk dihemat, yang disebabkan dampak peningkatan eskalasi di timur tengah.

"Jadi kita sisir ulang, mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif, mana yang bisa ditunda, misalnya pembangunan gedung yang kalau itu sifatnya belum ada, tidak mengganggu kinerja kementerian, kita tunda dulu, itu ada masuk di tempat kami, di tempat saya. Dan tentunya kementerian keuangan, kita akan selalu rutin untuk berkoordinasi," ujarnya.

Prasetyo kembali menegaskan bahwa tidak akan memangkas menggeser atau memangkas program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

"Tidak, kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi yang tadi saya... Belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak. Nah itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan," pungkasnya.

JAKARTA - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar USD431,7 miliar atau setara Rp7.262 triliun (dengan kurs Rp16.822 per USD). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada triwulan III 2025 sebesar USD427,6 miliar.

Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Sementara itu utang luar negeri pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar USD214,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III 2025 sebesar USD210,1 miliar.

Utang Indonesia Naik Tembus Rp9.637 Triliun, Setara 40,46% dari PDB



"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," bunyi pernyataan resmi yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif, Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN , ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,7%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Utang Luar Negeri Swasta Menyusut

Posisi ULN swasta tercatat sebesar USD192,8 miliar pada triwulan IV 2025, menurun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2025 sebesar USD194,5 miliar. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Utang Luar Negeri Indonesia Jadi Rp7.153 Triliun per November 2025



Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta. Selain itu ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9% pada triwulan IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7% dari total ULN," jelasnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

JAKARTA - Posisi utang pemerintah Indonesia per 31 Desember 2025 tercatat mencapai Rp9.637,90 triliun. Angka ini setara dengan 40,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dirilis Jumat (13/2/2026), jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp229,26 triliun dibandingkan posisi akhir September 2025.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seperti dikutip Minggu (15/2/2026).

Purbaya menjelaskan kenaikan rasio utang hingga nyaris menyentuh 50% tersebut merupakan konsekuensi dari tekanan perlambatan ekonomi yang melanda sepanjang tahun 2025. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut masih dalam batas aman karena di bawah ambang batas 60 persen PDB sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Purbaya menegaskan bahwa penambahan utang adalah langkah sadar pemerintah untuk mencegah Indonesia terjatuh ke dalam krisis ekonomi yang lebih parah. Struktur utang pemerintah tersebut terbagi ke dalam dua kategori utama yakni Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi sebesar Rp8.387,23 triliun atau 87,02% dan Pinjaman sebesar Rp1.250,67 triliun atau 12,98%.

Meskipun terjadi peningkatan volume utang, pemerintah meyakini bahwa langkah ini menjadi bantalan agar stabilitas nasional tetap terjaga. Penambahan utang dinilai lebih baik daripada membiarkan ekonomi kontraksi tanpa arah, yang justru dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, pemerintah berencana melakukan penataan ulang struktur fiskal seiring dengan pulihnya momentum pertumbuhan.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons pandangan lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Ratings terkait kondisi fiskal Indonesia. Purbaya menegaskan, bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah (rebound) yang kuat, sehingga kekhawatiran mengenai penurunan peringkat (downgrade) dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

Seperti diketahui sebelumnya Moody's Rating mempertahankan rating utang Indonesia Baa2, meski begitu outlook dipangkas dari stabil menjadi negatif. Sementara itu Menkeu Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,39% pada kuartal IV 2025 merupakan bukti nyata kebijakan pemerintah berada di jalur benar.

"Biar aja seperti itu, yang jelas ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi, saya pikir pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody’s akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair," ujar Purbaya usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Jumat (6/2/2026).

Ramalan Purbaya Meleset Soal Pertumbuhan Ekonomi, Capai 5,11% Disebut Lumayan



Purbaya membantah adanya risiko penurunan peringkat kredit Indonesia. Menurutnya, rasio defisit Indonesia masih jauh lebih sehat dibandingkan negara-negara lain.

Bendahara Negara ini justru menargetkan prospek peningkatan peringkat (upgrade) di masa depan jika pertumbuhan ekonomi mampu mencapai level 6%. Purbaya: Ekonomi Indonesia Solid, Lebih Unggul dari Banyak Negara



"Alasannya nggak terlalu kuat untuk downgrade. Justru kita harusnya nanti pelan-pelan akan ada prospek upgrade, mungkin setelah akhir tahun ketika ekonomi kita tumbuh 6 persen atau lebih. Jadi saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja," tegasnya.

Mengenai kehadiran BPI Danantara yang turut menjadi perhatian lembaga pemeringkat, Purbaya memilih untuk tidak berkomentar terlalu dalam. Namun ia melihat potensi positif dari pembentukan badan tersebut sebagai motor penggerak BUMN agar lebih kompetitif.

"Biarkan Danantara yang menjelaskan. Harusnya sih arahnya bagus. Karena itu BUMN dibuat bertindak seperti private sector. Harusnya sih bagus. Ini masih baru kan, orang baru melihat. Tapi setelah nanti berjalan, saya pikir akan positif dampaknya," jelasnya.

Dengan demikian, Purbaya tetap optimisme bahwa Moody’s akan menyesuaikan penilaian mereka setelah melihat data pertumbuhan ekonomi terbaru yang solid. Ia yakin Indonesia berhasil membalikkan arah ekonomi dengan biaya fiskal yang relatif minimum.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato buka suara terkait rilis lembaga pemeringkat dunia, Moody’s Ratings yang menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Menko Airlangga menjelaskan penurunan peringkat itu kemungkinan dilakukan karena sebelumnya investasi yang kerap dilakukan oleh Perusahaan BUMN mendapatkan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ia menilai, ke depan dengan hadirnya Danantara seluruh investasi tidak lagi ditanggung kas negara, namun oleh Danantara. Moody's Sorot Danantara hingga Pangkas Kredit Indonesia jadi Negatif, Ini Kata Pemerintah

"Outlook itu membutuhkan penjelasan. Tentu ada perbedaan di tahun ini karena investasi biasanya kan dibiayai oleh BUMN atau melalui APBN. Nah saat sekarang investasi dilakukan dengan Danantara," ujar Menko Airlangga saat ditemui usai acara Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis malam (5/2/2026).

Airlangga mengaku telah menemui Danantara untuk segera menyiapkan jawaban yang akan disampaikan kepada lembaga rating tersebut. Ia menegaskan, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan rasio defisit APBN diangka 3 persen dari PDB.

"Jadi saya sudah bicara dengan Danantara dimana mereka juga akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada rating agency," lanjutnya.

Moody's Turunkan Outlook Utang RI Jadi Negatif, IHSG Dibuka Ambruk ke 7.919



Sebelumnya, Moody's Rating mempertahankan rating utang Indonesia Baa2 meski outlook dipangkas dari 'stabil' menjadi 'negatif'. Penurunan outlook tersebut didasarkakn pada kekhawatiran stabilitas kebijakan di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan outlook tersebut diumumkan menyusul aksi jual besar-besaran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan lalu. Hal tersebut terkait dengan kekhawatiran investor terhadap kelayakan investasi atas saham-saham Indonesia.

Moody's menambahkan, jika tren ini berlanjut, kondisi tersebut dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah terbangun sejak lama, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menuturkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memperburuk posisi fiskal maupun menambah utang negara dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN), ia mengatakan dampak fiskal dari program MBG diprediksi bersifat netral, sehingga berbagai indikator fiskal penting dapat tetap terjaga keseimbangannya.

“Desain MBG yang sifatnya material fiskal itu netral melalui alokasi belanja, makanya dia (program tersebut) tidak menambah utang, tapi realokasi (anggaran). Dan MBG tidak memperburuk posisi fiskal jangka panjang, meskipun memiliki manfaat kesejahteraan produktivitas antargenerasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Rizal menyatakan, program tersebut memang berdampak terhadap indikator fiskal seperti penerimaan pajak dan belanja pemerintah, tapi sifatnya sementara dan tidak mengubah keseimbangan makroekonomi jangka panjang.

Ia menyampaikan, hal yang sama berlaku untuk dampak terhadap stok modal dan suku bunga. Fluktuasi yang mungkin terjadi di awal implementasi program merupakan penyesuaian jangka pendek yang akan kembali ke titik keseimbangan.

Ia juga menuturkan bahwa program tersebut juga memiliki dampak yang sangat kecil terhadap rasio penerimaan pajak karena pendapatan (revenue) yang diperoleh dari program tersebut berkontribusi relatif kecil terhadap perbaikan rasio pajak.

“Rasio ini kemudian kembali bertahan pada level keseimbangan yang sama dan MBG ini tidak mengganggu kapasitas fiskal negara secara struktural,” jelas Rizal.

Dari temuan tersebut, pihaknya pun merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program MBG ke depannya, salah satunya mempertahankan desain fiskal yang terjaga dan hati-hati.

"Pertahankan desain fiskal yang terjaga, artinya tidak perlu mengutang, tidak menambah utang terhadap fiskal atau juga menekan defisit, dan hindari pembiayaan berbasis utang," ucapnya.

Selain itu, INDEF juga menyarankan agar pemerintah mempersempit target sasaran penerima manfaat untuk meningkatkan return atau imbal hasil fiskal yang lebih optimal.

Program tersebut juga penting untuk diintegrasikan secara erat dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja, mengingat perbaikan gizi saja tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan ekonomi di masa depan tanpa didukung oleh keterampilan dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

“Integrasikan MBG dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja. Ini harus diintegrasikan karena tanpa kebijakan lanjutan, peningkatan produktivitas MBG itu juga tidak bisa diaktualisasikan menjadi kenaikan upah maupun output yang permanen,” kata M Rizal Taufikurahman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memprakirakan, posisi utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp9.450 triliun per 31 Oktober 2025. Perkiraan ini dihitung berdasarkan data Pembiayaan Utang neto yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN KiTa edisi November, dikombinasikan dengan posisi utang akhir tahun sebelumnya dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

"Posisi ini kemungkinan akan terus bertambah hingga mencapai Rp9.600 pada akhir tahun 2025. Sedangkan rasionya atas PDB memang masih bertahan di kisaran 40 persen," kata Awalil dalam risetnya.

Laporan Kemenkeu per 31 Oktober 2025 mencatat defisit anggaran sebesar Rp479,7 triliun, yang berasal dari Pendapatan Negara sebesar Rp2.113,3 triliun dan Belanja Negara Rp2.593 triliun. Namun, pembiayaan anggaran tercatat melampaui defisit, mencapai Rp532,9 triliun.

Awalil menyoroti bahwa realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp532,9 triliun telah menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,2 triliun (selisih antara pembiayaan anggaran dan defisit).

Data Kemenkeu menunjukkan realisasi Pembiayaan Utang (neto) sampai 31 Oktober 2025 mencapai Rp570,1 triliun, atau 73,48 persen dari rencana awal APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun.

Menurut Awalil, meskipun Pemerintah mengklaim telah berupaya keras mengendalikan kebutuhan berutang, bahkan sampai menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang disetujui DPR, realisasi APBN per Oktober masih mencatatkan SiLPA. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah berutang melebihi kebutuhan untuk menutup defisit.

"Meski demikian, realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober masih mencatatkan SiLPA, yang berarti berutang melebihi kebutuhannya," tulis Awalil.

Pertaruhan Purbaya di Tengah Beban Utang Pemerintah Rp9.000 Triliun

Awalil menjelaskan, bahwa posisi utang sebesar Rp9.450 triliun didapatkan dari kalkulasi. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), utang per 31 Desember 2024 adalah Rp8.813 triliun. Ditambah penarikan utang bersih (neto) dari Januari hingga Oktober 2025 sebesar Rp570,1 triliun.

Posisi utang dipengaruhi oleh pelemahan Rupiah dari Rp16.162 (31 Desember 2024) menjadi Rp16.640 (31 Oktober 2025). Mengingat sekitar 28,5 persen utang berdenominasi valuta asing, pelemahan kurs menambah posisi utang dalam Rupiah sebesar Rp67 triliun.

Awalil juga mengkritisi kurangnya keterbukaan informasi dari Kemenkeu karena laporan APBN KiTa edisi November tidak menyajikan posisi utang Pemerintah per 31 Oktober, padahal Kemenkeu dapat mengasumsikan PDB nominal untuk menghitung rasio defisit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang luar negeri (ULN) Indonesia dalam bentuk ringgit Malaysia naik, di tengah periode penguatan mata uang Negeri Jiran itu terhadap rupiah Indonesia beberapa waktu terakhir.

Dari sisi porsinya, ULN dalam bentuk ringgit Malaysia memang kecil dari total ULN per akhir September 2025 yang sebesar US$ 424,42 miliar. Nilainya hanya US$ 174 juta.

Tapi saat posisi ULN secara keseluruhan turun dari nilai per Agustus 2025 yang sebesar US$ 431,77 miliar, ULN dalam bentuk ringgit Malaysia malah naik 7,4% dibanding catatan per Agustus 2025 senilai US$ 162 juta.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar ringgit terhadap rupiah memang terus menguat. Per 11 November 2025 bahkan sudah tembus ke level tertingginya sejak 2007, yakni Rp4.011/MYR. Padahal pada awal kuartal III-2025, seperti pada 11 Juli 2025 masih di level Rp 3.797,7/MYR.

Nilai ULN yang berasal dari mata uang ringgit Malaysia itu juga naik bersama dengan mata uang seperti yuan China, yakni dari Agustus 2025 sebesar US$ 11,72 miliar, menjadi hanya US$ 11,80 miliar.

Demikian juga untuk ULN dalam bentuk mata uang dolar Australia yang naik dari US$ 1,52 miliar menjadi US$ 1,53 miliar.

Sementara itu, untuk ULN dalam bentuk mata uang asing lainnya justru merosot. Misalnya, ULN dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) yang mendominasi dengan nilai US$ 266,76 miliar per September 2025 turun dibanding posisi Agustus 2025 yang sebesar US$ 269,06 miliar.

Dalam bentuk mata uang euro juga turun dari US$ 35,91 miliar menjadi hanya US$ 35,75 miliar, demikian juga untuk ULN dalam bentuk yen Jepang yang turun dari US$ 18,78 miliar, menjadi US$ 18,50 miliar.

Sebagai informasi, ULN Indonesia per Kuartal III-2025 atau sampai dengan akhir September 2025 senilai US$ 424,4 miliar dan turun dibanding catatan per Kuartal II-2025 yang sebesar US$ 432,3 miliar, disebabkan sejumlah faktor.

Di antaranya ialah komponen ULN terbesar, yakni ULN pemerintah pada kuartal III-2025 tercatat hanya sebesar US$ 210,1 miliar atau secara tahunan tumbuh 2,9% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada kuartal II-2025.

"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi," dikutip dari siaran pers BI, Senin (17/11/2025).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%), Jasa Pendidikan (17,0%), Konstruksi (10,7%), Transportasi dan Pergudangan (8,2%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (7,5%).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, untuk ULN swasta tercatat sebesar US$ 191,3 miliar pada kuartal III-2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada kuartal II-2025 sebesar US$ 193,9 miliar. Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy) menjadi sebesar 1,9% (yoy).

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 3,0% (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,7% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai sekitar 81% terhadap total ULN swasta.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia perlu mewaspadai kemungkinan munculnya tiga gelembung (bubble) di pasar keuangan, termasuk pada sektor kecerdasan buatan (AI).

Hal ini disampaikan oleh Presiden World Economic Forum (WEF) Borge Brende, di tengah jatuhnya saham-saham teknologi global.

Sejumlah broker dan analis menilai penurunan tersebut perlu dihadapi dengan sikap hati-hati, meski belum mengarah pada kepanikan. Pasalnya, pasar saham sebelumnya terus mencetak rekor dan beberapa valuasi dinilai sudah terlalu tinggi.

"Kita kemungkinan akan melihat gelembung ke depan. Pertama adalah gelembung kripto, kedua gelembung AI, dan ketiga adalah gelembung utang," ujar Brende dikutip dari Reuters, Sabtu (8/11/2025).

Ia menambahkan bahwa tingkat utang pemerintah saat ini adalah yang tertinggi sejak 1945.

Selama beberapa bulan terakhir, pasar seolah mengabaikan kekhawatiran mengenai suku bunga tinggi, inflasi yang tetap tinggi, serta gejolak perdagangan.

Kenaikan pasar sebagian didorong oleh harapan bahwa AI dapat mengubah prospek ekonomi global dan bisnis.

Menurut Brende, AI menawarkan potensi peningkatan produktivitas yang besar, namun juga dapat mengancam banyak pekerjaan kantoran.

Ia mencontohkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah diumumkan oleh sejumlah perusahaan seperti Amazon dan Nestle.

"Dalam skenario terburuk, kita bisa melihat munculnya 'Rust Belt' (wilayah industri yang merosot) di kota-kota besar yang memiliki banyak kantor dan pekerja profesional yang lebih mudah digantikan oleh AI," ungkapnya.

Namun, ia juga mengingatkan sejarah menunjukkan bahwa perubahan teknologi pada akhirnya meningkatkan produktivitas, yang kemudian menjadi dasar peningkatan kesejahteraan.

"Dengan produktivitas yang lebih tinggi, upah dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga ikut naik," pungkasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]