Fujifilm Indonesia resmi menggandeng Siloam International Hospitals melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mentransformasi layanan kesehatan di Indonesia. Melalui kerja sama strategis ini, Fujifilm berkomitmen memperkuat ekosistem kesehatan digital dan meningkatkan standar layanan kesehatan digital di Indonesia.

Kolaborasi ini memadukan keahlian global Fujifilm di bidang teknologi pencitraan medis canggih dengan jaringan klinis milik Siloam. Kedua institusi berkomitmen menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang jauh lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Kemitraan strategis ini mencakup tiga pilar utama pelayanan, yakni penguatan kapabilitas klinis, pengembangan program pendidikan tenaga medis, serta penyelesaian berbagai isu kesehatan masyarakat. Seluruh inisiatif diarahkan untuk mengoptimalkan hasil perawatan pasien di tanah air.

President, Chief Executive Officer (CEO) and Representative Director of Fujifilm Corporation, Teiichi Goto, mengapresiasi kolaborasi erat yang terbangun dengan pihak Siloam. Sejak 90 tahun lalu, Fujifilm terus bertransformasi untuk menghadirkan inovasi teknologi pencitraan diagnostik yang mendukung perawatan pasien secara global.

Kerja sama kali ini dipandang sebagai model pembentukan masa depan pelayanan yang mengusung semangat kolaborasi (model of co-creation). Kontribusi yang diberikan mencakup seluruh lini, mulai dari aspek penegakan diagnosis dini hingga fase perawatan.

"MoU ini bukan sebuah tujuan akhir. Ini adalah fondasi, kami sepenuhnya berkomitmen membangun kemitraan jangka panjang yang berkembang melalui berbagi pengetahuan, inovasi berkelanjutan, dan kepercayaan bersama," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MoU di Jakarta, Rabu (20/5).

Goto memaparkan, salah satu fokus konkret dari kemitraan ini adalah komitmen Fujifilm untuk membangun lingkungan pelatihan medis yang terstruktur. Kedua belah pihak akan memfasilitasi pengajaran teknik endoskopi tingkat lanjut bagi para praktisi kesehatan di jaringan Siloam.

Inisiatif pengajaran medis tersebut turut melibatkan institusi pendidikan nasional seperti Universitas Pelita Harapan (UPH). Langkah ini dirancang secara terpadu untuk mencetak generasi baru profesional kesehatan Indonesia yang kompeten dan adaptif.

Di samping itu, Fujifilm juga menunjukkan komitmen sosialnya dalam merespons tantangan kesehatan masyarakat, khususnya penanganan kasus tuberkulosis.

Perusahaan akan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat rontgen portabel canggih yang terintegrasi dengan kecerdasan artifisial (AI). Teknologi pencitraan portabel ini diproyeksikan mampu memperluas akses penapisan klinis hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

"Kami melihat bahwa masa depan layanan kesehatan tidak lagi ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh bagaimana teknologi tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang mampu memberikan dampak nyata bagi pasien dan tenaga medis. Melalui kemitraan ini, kami ingin mengambil peran yang lebih aktif dalam membentuk model layanan kesehatan yang adaptif, scalable, dan relevan dengan kebutuhan Indonesia di masa depan," jelas Goto.

Di sisi lain, Chief Executive Officer Siloam Hospitals, Caroline Riady, menyambut baik kolaborasi bersama pemimpin pasar teknologi global tersebut. Menurutnya, transformasi layanan kesehatan yang berdampak luas tidak dapat diwujudkan secara optimal oleh satu institusi saja.

Sinergi bersama Fujifilm menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Siloam dalam memperkuat kapasitas medis di seluruh jaringannya. Fokus utama ditekankan pada peningkatan keunggulan klinis serta pengembangan sumber daya manusia.

"Di Siloam, kami meyakini bahwa transformasi layanan kesehatan yang bermakna dimulai dari penguatan kapabilitas klinis, peningkatan standar layanan, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia," tuturnya.

Salah satu inisiatif konkret yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan Endoscopy Training Center di dalam jaringan rumah sakit Siloam. Pusat pelatihan inovatif tersebut ditargetkan menjadi platform strategis guna mendongkrak keahlian dalam prosedur gastroenterologi.

Fasilitas pendidikan klinis yang didukung teknologi Fujifilm ini nantinya tidak hanya difungsikan bagi internal dokter Siloam. Ke depan, akses pembelajaran tersebut akan dibuka untuk memperkuat kompetensi komunitas medis yang lebih luas di Indonesia.

Caroline berharap, kolaborasi jangka panjang dengan Fujifilm mampu memicu dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat banyak.

"Kemitraan ini juga mendukung aspirasi Siloam untuk menjadi pusat pelatihan dan pembelajaran regional, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan berstandar internasional lebih dekat dari rumah tanpa perlu berobat ke luar negeri," pungkas dia.

Di samping pusat pelatihan medis, kedua perusahaan juga berkolaborasi menerapkan teknologi AI klinis dalam alur kerja diagnosis sehari-hari. Integrasi sistem IT medis modern ini diharapkan bisa mendongkrak efisiensi operasional sekaligus menaikkan kualitas klinis faskes nasional.

Melalui kemitraan ini, Fujifilm Indonesia dan Siloam berperan sebagai katalis dalam mempercepat adopsi inovasi klinis dan membangun ekosistem kesehatan berbasis teknologi yang berorientasi pada hasil optimal bagi masyarakat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkembangan ekonomi digital dan industri kesehatan mendorong kebutuhan pembaruan regulasi kekayaan intelektual di Indonesia. Isu pelindungan pencipta musik digital hingga tata kelola paten farmasi menjadi perhatian dalam forum akademik yang digelar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH).

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan melalui Program Studi Doktor Hukum menggelar Uji Publik Hasil Penelitian Disertasi di Kampus Pascasarjana UPH Semanggi, Jakarta, akhir April. Kegiatan ini menjadi bagian rangkaian Dies Natalis ke-30 Fakultas Hukum UPH yang mengangkat tema “Berakar pada Keadilan, Bertumbuh dengan Kepastian Hukum, dan Berbuah untuk Kemanfaatan Manusia.”

Forum ilmiah terbuka tersebut diikuti 140 peserta dari kalangan akademisi, regulator, praktisi hukum, industri musik, hingga sektor farmasi. Kehadiran lintas sektor menunjukkan tingginya perhatian terhadap pembaruan hukum kekayaan intelektual yang mampu menjawab perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum UPH Velliana Tanaya mengatakan, disertasi merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik tertinggi. “Sebuah disertasi adalah pernyataan akademik yang paling serius, sebuah argumen yang dibangun bertahun-tahun, diuji berkali-kali, dan dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas ilmiah,” ujarnya.

Penelitian pertama dipresentasikan Riyo Hanggoro Prasetyo yang menyoroti distorsi pelindungan hukum pencipta dalam pelaksanaan hak mekanikal lagu pada era streaming di Indonesia. Penelitian tersebut menilai pertumbuhan industri musik digital belum diikuti peningkatan kesejahteraan pencipta.

"Pertumbuhan industri musik digital tidak otomatis berarti kesejahteraan pencipta. Kerangka hukum kita tertinggal dan belum menyelaraskan diri dengan ontologi reproduksi digital,” kata Riyo.

Melalui konsep Keadilan Ekosistem Musik, penelitian tersebut menawarkan pembaruan hukum berbasis empat dimensi keadilan, yakni distributif, struktural, institusional, dan relasional. Usulan yang diajukan mencakup reformulasi definisi penggandaan digital, penguatan tata kelola hak mekanikal, serta optimalisasi kelembagaan pengelolaan royalti agar lebih transparan dan berpihak pada pencipta.

Penelitian kedua dipaparkan Raymond Rubianto Tjandrawinata yang mengusulkan Model Paten Farmasi Progresif Berkeadilan dalam sistem hukum kekayaan intelektual nasional. Ia menilai paten farmasi tidak dapat diposisikan sebagai hak eksklusif absolut, tetapi harus tunduk pada fungsi sosial dan kepentingan kesehatan publik. “Norma untuk mematenkan menurut hukum tidak perlu diubah, tetapi bagaimana paten digunakan harus benar-benar diarahkan bagi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Raymond.

Melalui konsep innovation steward, Raymond mendorong negara berperan aktif mengelola ekosistem inovasi melalui integrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, BPOM, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan LKPP guna mempercepat akses masyarakat terhadap obat modern tanpa menghambat inovasi farmasi nasional.

Ketua Program Studi Doktor Hukum FH UPH sekaligus promotor kedua kandidat, Henry Soelistyo Budi mengatakan forum ini merupakan bentuk akuntabilitas akademik. “Mari kita sama-sama menguji apakah metodologi yang digunakan benar-benar sahih dan apakah temuan penelitian yang dihasilkan valid secara ilmiah,” ujarnya.

Forum berlangsung dinamis dengan tanggapan substantif dari akademisi, regulator, dan praktisi. Diskusi menunjukkan persoalan hak cipta digital dan paten farmasi berada pada fase penting pembaruan regulasi nasional.

Melalui kegiatan Dies Natalis ke-30 ini, Fakultas Hukum UPH menegaskan peran kampus sebagai ruang dialektika antara teori dan praktik hukum sekaligus mendorong lahirnya gagasan hukum yang relevan, progresif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

JAKARTA - Universitas Pelita Harapan (UPH) berkesempatan menjadi tuan rumah dalam Seminar Nasional 2026 yang menjadi rangkaian acara Perayaan Natal Nasional 2025. Seminar tersebut dilaksanakan di Auditorium Grand Chapel, Kampus Utama UPH Lippo Village, Tangerang pada Selasa (3/2/2026).

Seminar bertemakan “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga – Matius 1:21–24” itu mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali keluarga sebagai ruang pertama pembentukan nilai kasih, toleransi dan kemanusiaan dalam kehidupan. Tema tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran nilai, serta tantangan ketahanan keluarga yang semakin kompleks di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025, Maruarar Sirait menegaskan rangkaian Natal 2025 termasuk seminar yang digelar di UPH bukan sekedar refleksi semata.

Hal itu turut diwujudkan melalui aksi nyata, mulai dari bakti sosial, bantuan bagi korban bencana, pemberian beasiswa, perbaikan gereja, hingga penyediaan ambulans di berbagai daerah.

“Komitmen tersebut kami wujudkan melalui berbagai inisiatif sosial sepanjang rangkaian Natal Nasional 2025, mulai dari pembagian seribu paket pendidikan senilai Rp10 juta per penerima di berbagai daerah, renovasi 100 gereja, penyaluran 20 ribu paket sembako di 10 wilayah Indonesia, pembangunan dua jembatan di Papua, distribusi 30 ribu Alkitab ke seluruh Indonesia, hingga bantuan bagi para korban bencana alam,” kata Ara dalam sambutannya.

Ia berharap, dengan langkah nyata yang diberikan bisa menambah refleksi Natal sebagai momen lahirnya generasi baru yang berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. “Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menegakkan kebenaran dan keadilan, apapun resikonya,” tambah dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak menekankan bahwa seminar ini mengajak masyarakat untuk sadar bahwa keluarga menjadi tonggak membangun kehidupan termasuk pendidikan. Menurutnya, keluarga merupakan ruang pertama pembentukan karakter, nilai, dan iman yang menuntun setiap anggotanya untuk bertumbuh secara utuh dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

“Melalui pendidikan, UPH ingin terus mengambil peran sebagai alat Tuhan untuk membawa harapan dan dampak positif bagi bangsa,” tegas Jonathan.

Senada dengan Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, Koordinator Seminar Nasional 2026, Pdt. Prof. Binsar Jonathan Pakpahan mengungkapkan alasan mengapa seminar tersebut digelar di lingkungan kampus. Ia menilai, kampus merupakan ruang strategis untuk mendekatkan kembali nilai-nilai keluarga kepada generasi muda, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa pendidikan sejatinya berawal dari rumah. Apalagi, keluarga memegang peranan utama dalam pembentukan karakter dan kekuatan iman seseorang.

“Perguruan tinggi harus menjadi ruang untuk membicarakan nilai-nilai keluarga, ketahanan, dan iman. Dari kampus inilah kita ingin membangun fondasi yang kuat bagi keluarga-keluarga Indonesia ke depan,” ungkap Binsar.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto selaku pemateri seminar menuturkan bahwa sumber daya manusia yang unggul dapat disiapkan secara matang melalui pendidikan. Ia menilai, penguasaan teknologi sudah menjadi kebutuhan mendasar yang harus dimiliki generasi muda.

“Pendidik merupakan garda terdepan dalam proses pembentukan kualitas SDM, karena dari tangan merekalah lahir generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Pendidikan yang dikelola dengan baik akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan SDM yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing,” tutur Brian.

Tokoh lainnya yang juga turut jadi pemateri adalah Pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), Dr. (H.C.) James T. Riady, yang mengajak masyarakat untuk menenangkan hati keluarganya. Sebab, ia menyadari bahwa perubahan sejati harus dimulai dari pembaruan diri, dengan menjalani hidup yang berbeda, lebih bertanggung jawab, dan berakar pada kebenaran yang memerdekakan.

“Bangsa yang kuat lahir dari keluarga yang kuat. Ketika relasi keluarga sedang tidak baik, itu bukan akhir dari segalanya. Jangan kehilangan harapan, karena setiap keadaan sulit selalu membuka kesempatan untuk pemulihan,” ajak James.

Selain itu, James juga mengajak peserta untuk kembali merenungkan inti dari pelayanan dan iman Kristen melalui kisah dalam Injil Lukas tentang seorang lumpuh yang telah bertahun-tahun hidup tanpa harapan. Menurutnya, mukjizat kesembuhan bukan sekadar tindakan belas kasihan. Lebih dari itu, pengampunan dosa menjadi inti dari misi Yesus. Refleksi ini kemudian dikaitkan dengan peran pendidikan, khususnya di UPH.

“Melalui pendidikan, UPH tidak hanya membentuk kemampuan intelektual, tetapi juga menyentuh dan memulihkan manusia secara utuh. Saya berharap, agar gereja maupun pendidikan di Indonesia terus dipenuhi oleh belas kasihan, dengan Kristus sebagai pusat kehidupan dan pelayanan,” tutur dia.

Seminar Nasional 2026 menjadi ruang refleksi yang meneguhkan peran keluarga sebagai fondasi persatuan bangsa, sekaligus menginspirasi generasi penerus untuk memuliakan Tuhan melalui karya nyata yang membawa berkat bagi Indonesia.

Selain menjadi ajang refleksi Natal, Seminar Nasional 2026 di UPH ini juga turut menunjukan aksi sosial dengan penyerahan lima unit ambulance dari PT Astra International Tbk dan diserahkan kepada lima lembaga lintas agama, yakni Masjid Istiqlal, Pos Pelayanan HKBP Perum Green Cikarang, Keuskupan Bogor, Yayasan Graha Yadnya, dan Yayasan Jejak Peduli. Dengan penyerahan ini, total bantuan ambulans yang disalurkan oleh Panitia Natal Nasional 2025 mencapai 35 unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Meski keputusan awal sering kali datang dari pengusaha, PHK tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, khususnya PP Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam praktiknya, PHK juga mencakup kondisi ketika pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau tidak memperpanjang kontrak kerja meskipun ditawari perpanjangan. Apa pun bentuknya, PHK selalu membawa konsekuensi hukum, terutama terkait hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

Dasar Hukum PHK dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan penting dibandingkan UU Ketenagakerjaan sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003). Salah satu perubahan utama adalah penambahan alasan sah PHK serta penyesuaian besaran kompensasi yang berhak diterima pekerja.

Pasal 154A UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu dan harus melalui mekanisme yang sah, termasuk perundingan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila tidak tercapai kesepakatan.

Alasan PHK yang Diperbolehkan Menurut UU Cipta Kerja

Berdasarkan Pasal 154A UU Cipta Kerja, terdapat 15 alasan sah yang dapat dijadikan dasar PHK, baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh, yaitu:

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau perusahaan tidak dapat mempekerjakan pekerja.
2. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian.
3. Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut.
4. Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure).
5. Perusahaan dalam kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
6. Perusahaan dinyatakan pailit.
7. Pekerja mengajukan permohonan PHK karena pelanggaran pengusaha, seperti kekerasan, keterlambatan pembayaran upah, atau dipaksa melakukan pekerjaan di luar perjanjian kerja.
8. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan dalil pekerja tidak terbukti, dan perusahaan memilih melakukan PHK.
9. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
10. Pekerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 kali.
11. Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
12. Pekerja tidak dapat bekerja selama 6 bulan berturut-turut karena ditahan pihak berwajib akibat tindak pidana.
13. Pekerja mengalami cacat atau sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat bekerja selama 12 bulan.
14. Pekerja memasuki usia pensiun.
15. Pekerja meninggal dunia, dengan hak-hak yang diberikan kepada ahli waris.

Prosedur PHK dan Perlindungan Pekerja

Meskipun alasan PHK telah diperluas, prosedurnya tetap wajib mengikuti ketentuan hukum, antara lain:

1. Perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja sebagai langkah awal.
2. Jika perundingan gagal, perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial hingga memperoleh penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
3. PHK sepihak tanpa alasan sah atau tanpa prosedur yang benar dinyatakan batal demi hukum, dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja.

Hak-Hak Pekerja yang Terkena PHK

Setiap pekerja yang di-PHK berhak memperoleh kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021, yang meliputi:

1. Uang Pesangon (UP)

Besaran uang pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
• Masa kerja 1–<2 tahun: 2 bulan upah
• Masa kerja 2–<3 tahun: 3 bulan upah

Perhitungan ini berlaku secara bertahap hingga masa kerja 8 tahun atau lebih, dengan maksimal 9 bulan upah.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas pekerja, dengan perhitungan:

• 3–<6 tahun: 2 bulan upah
• 6–<9 tahun: 3 bulan upah
• 9–<12 tahun: 4 bulan upah
• 12–<15 tahun: 5 bulan upah
• 15–<18 tahun: 6 bulan upah
• 18–<21 tahun: 7 bulan upah
• 21–<24 tahun: 8 bulan upah
• 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

UPH merupakan penggantian dalam bentuk uang atas hak-hak pekerja yang belum diterima, meliputi:

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
• Ongkos atau biaya pulang pekerja dan keluarganya ke tempat diterima bekerja.
• Hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
• Total Kompensasi PHK

Dalam kondisi tertentu, total kompensasi PHK dapat mencapai 9 kali uang pesangon dan jika ditambah UPMK serta UPH, total keseluruhan bisa mencapai hingga 19 kali upah, tergantung masa kerja dan alasan PHK.

• Ketentuan Jika Diatur dalam PK, PP, atau PKB
• Jika Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB mengatur besaran pesangon dan nilainya lebih besar dari ketentuan UU Cipta Kerja, maka ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja wajib digunakan.
• Jika tidak diatur, pengusaha dan pekerja dapat merundingkan besaran kompensasi secara bipartit.
• Sebagai rujukan sementara, perhitungan dapat menggunakan batas maksimal Pasal 156 ayat (2) dan (3) UU Cipta Kerja.
• Peran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Selain kompensasi dari perusahaan, pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga berhak atas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), berupa:

• Bantuan dana tunai,
• Bimbingan karier,
• Pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja baru.

PHK memang menjadi situasi sulit, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Namun, UU Cipta Kerja memastikan bahwa PHK tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan pekerja tetap mendapatkan perlindungan hukum serta hak finansial yang layak. Dengan memahami hak-hak ini, pekerja memiliki posisi yang lebih kuat untuk menuntut keadilan dan mempersiapkan langkah ke depan, termasuk membuka usaha atau mencari peluang kerja baru

Sebanyak tiga anak Papua penerima beasiswa PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi menyandang gelar dokter setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran di universitas pilihan masing-masing. Beasiswa itu dikelola oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

Ketiga dokter tersebut adalah dr. Thalia Thomas Karupukaro sebagai dokter perempuan pertama dari suku Kamoro; dr. Christanto Beanal, dokter pria pertama dari suku Amungme; dan dr. Sephia Jangkup merupakan dokter perempuan pertama dari suku Amungme.

Director & Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Claus Wamafma di Timika, Sabtu (22/11) menyampaikan apresiasi terhadap capaian ketiga anak Papua penerima beasiswa PTFI itu.

"Mereka membuktikan bahwa kerja keras, kedisiplinan, ketekunan, sikap yang adaptif, serta kegigihan dalam belajar telah mengantarkan mereka meraih cita-cita. Freeport Indonesia melalui program beasiswa turut bangga dapat menjadi bagian dari langkah besar anak-anak Papua terus berprestasi di tingkat nasional dan global," kata Claus,

Claus,mengatakan program beasiswa PTFI yang dikelola melalui YPMAK ini merupakan realisasi komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan untuk anak-anak Papua. Kolaborasi PTFI dan YPMAK bersama pemerintah akan terus mendorong pengembangan pendidikan bagi anak anak Papua dalam menggapai cita-cita mereka.

Program beasiswa YPMAK telah berlangsung sejak 1996. Hampir 30 tahun, beasiswa ini berjalan dengan dukungan penuh dari PTFI sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kontribusi investasi sosial PTFI yang utama adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dengan prioritas pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Papua. Penerima manfaat kontribusi adalah masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro, yakni masyarakat asli yang tinggal di sekitar wilayah operasional PTFI, serta lima suku kekerabatan lainnya.

Ketua Pengurus YPMAK, Leonardus Tumuka menyampaikan ketiga dokter tersebut telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa.

"Kami akan siapkan sumber daya manusia yang kuat melalui dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk menghasilkan masyarakat yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya mereka bisa menciptakan sesuatu yang bisa membantu masyarakatnya sendiri," kata Leo.

Thalia Thomas Karupukaro mendapatkan beasiswa sejak 2013 ketika masih duduk di bangku SMP di Tomohon, Sulawesi Utara, hingga menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Atma Jaya. Selama 12 tahun menjadi peserta beasiswa, Thalia mengalami berbagai perjalanan emosional, akademik, dan spiritual yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang tangguh.

Ada dua momen yang paling membanggakan dalam perjalanan beasiswa Thalia. Pertama, ketika ia terpilih sebagai salah satu wakil Sulawesi Utara untuk mengikuti lomba nasional bidang geosains hingga ke Padang.

"Saya bangga karena salah satu anak Papua bisa mewakili bidang geologi di tingkat nasional," kata Thalia.

Momen kedua ketika Thalia sudah menjadi mahasiswa kedokteran, yaitu saat seorang pasien kembali khusus untuk mengucapkan terima kasih kepadanya.

"Sesederhana itu, tetapi sangat membanggakan. Saya merasa benar-benar bermanfaat," tuturnya.Thalia yang baru saja menyelesaikan studinya pada 4 November 2025 ini mengaku keinginannya untuk menjadi dokter begitu kuat karena sebagian masyarakat masih sulit mengakses layanan kesehatan. Dengan adanya beasiswa PTFI, jalannya menuju cita-cita menjadi terbuka.

"Beasiswa yang saya dapatkan ini sangat berpengaruh dan bisa menjadi pintu bagi semua generasi muda Papua untuk meraih mimpi yang lebih besar. Saya memilih menjadi dokter karena saya adalah anak yang tahu persis bagaimana susahnya layanan akses kesehatan di Papua. Saya ingin menjadi solusi dari masalah ini," kata Thalia.

Adapun dr. Christanto Beanal yang menyelesaikan studi kedokteran di Unika Atmajaya, kini tengah menempuh pendidikan S2 Manajemen Rumah Sakit di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten.

Christanto merupakan penerima beasiswa YPMAK sejak kuliah S1 Kedokteran hingga jenjang S2. Ia menekankan bahwa benefit beasiswa yang diterimanya tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga dukungan moral, emosional, dan psikologis.

"YPMAK menyediakan support system yang sangat berarti. Kami bisa berkonsultasi dengan kakak-kakak pembina, bukan hanya soal administrasi, tetapi juga untuk dukungan psikis dan emosional," katanya.

Menurut Christanto, salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan kedokteran bukan hanya materi akademik, tetapi juga kebutuhan akan support system yang kuat.

"Struggling di pendidikan kedokteran itu bukan cuma soal belajar, tapi tentang punya teman-teman sebaya yang mengerti perjuangannya. Kami saling mendukung, saling menguatkan," ujarnya.

Selain itu, dr. Sephia Jangkup yang lulus pada awal 2025 dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. Sephia menerima beasiswa PTFI melalui YPMAK sejak duduk di bangku SMP hingga berhasil meraih gelar dokter.

Kini, Sephia menjalani program internship di RSUD Mimika. Ia mengaku bangga sekaligus terharu karena dapat membuktikan sesuatu yang penting bagi dirinya dan masyarakatnya. Kebanggaan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi berikutnya di kampung halaman.

"Saya bangga bisa menunjukkan bahwa anak-anak dari Timika, khususnya dari suku Amungme dan Kamoro, bisa menjadi dokter," pungkasnya.

JAKARTA - PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), bagian dari Lippo Group dan salah satu perusahaan teknologi terkemuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX: MLPT) mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Tsinghua University , Universitas Pelita Harapan ( UPH ),Minggu (19/10/2025). MoU untuk pembentukan program Global Health Artificial Intelligence.

Seremoni penandatanganan berlangsung di Lippo AI Tower, Jakarta.Penandatanganan ini disaksikan Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Founder & Chairman Lippo Group Mochtar Riady, dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong. 10 Universitas Terbaik Asia 2025, Nomor 1 Kampusnya Wamen Stella Christie

Kerja sama ini menjadi tonggak penting kolaborasi di bidang kecerdasan buatan (AI) untuk layanan kesehatan, di bawah kepemimpinan dan manajemen program oleh MLPT. Program Global Health Artificial Intelligence akan berada di bawah pengelolaan dan koordinasi MLPT. Menyinergikan riset akademik, infrastruktur teknologi, serta implementasi praktis di kedua negara.

Ketiga institusi ini akan berkolaborasi dalam riset bersama, transfer teknologi, dan pengembangan talenta untuk mempercepat pemanfaatan AI. Khususnya untuk meningkatkan layanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan sistem kesehatan masyarakat di seluruh Asia.

Presiden Direktur Multipolar Technology Harianto Gunawan merasa terhormat mengambil peran kepimpinan dalam kemitraan strategis ini. Program ini mempertemukan para pemikir terbaik dunia dari Tsinghua dan UPH, menggabungkan keunggulan akademik dengan penerapan industri. ”Misi kami adalah mengubah riset menjadi solusi AI nyata yang dapat menyelamatkan nyawa dan membentuk masa depan layanan kesehatan,” katanya.

Program Global Health Artificial Intelligence akan berfokus pada tujuh bidang utama kolaborasi. Pertama, Riset dan Pengembangan Bersama–Analisis genomik berbasis AI, penemuan vaksin, optimalisasi manajemen rumah sakit, analitik prediktif, dan pengobatan presisi.

Kedua, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas–Program bersama, lokakarya, dan kurikulum pascasarjana dalam AI untuk kesehatan. Ketiga, Pertukaran Personel–Pertukaran peneliti dan klinisi untuk mendorong inovasi lintas negara.

Keempat, Transfer Teknologi dan Komersialisasi–Pengembangan jalur adopsi industri dan produksi lokal. Kelima, Ilmu Regulasi dan Harmonisasi–Pengembangan standar etika, keamanan, dan tata kelola AI dalam teknologi kesehatan.

Keenam, Inisiatif Laboratorium Bersama–Persiapan untuk Laboratorium Bersama Belt and Road dalam AI untuk Kesehatan Global. Ketujuh, Kegiatan Kolaboratif Lainnya–Proyek-proyek yang disepakati bersama dalam AI untuk kesehatan dan ilmu kehidupan. Dari Risiko ke Peluang: Menguatkan Tata Kelola AI yang Etis dan Inklusif di RI

Chairman Tsinghua University Council Prof. Qiu Yong mengatakan, MoU ini mencerminkan visi bersama kami untuk memajukan AI sebagai kekuatan bagi kesetaraan kesehatan global. ”Tsinghua berkomitmen memperdalam kolaborasi dengan Indonesia melalui riset, inovasi, dan pendidikan dalam AI dan ilmu kesehatan,” terangnya.

Presiden UPH Stephanie Riady mengatakan, UPH bangga mewakili kontribusi akademik Indonesia dalam inisiatif transformatif ini. ”Tujuan kami adalah membina ilmuwan dan insinyur AI yang melayani kemanusiaan melalui inovasi dan keunggulan yang berlandaskan iman,” tuturnya.