Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penyesuaian uang saku peserta program magang nasional dengan kenaikan upah minimum 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung keberlangsungan program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli dalam kunjungan kerjanya di Kota Padang, Jumat.

Prof Yassierli mengatakan uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama para peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi atau lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, ujar dia, besaran uang saku peserta juga turut mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Sebagai contoh, jelas dia, UM Provinsi Sumatera Barat pada 2025 ialah sebesar Rp2.994.193 atau naik menjadi RpRp3.182.955 pada 2026. Dengan adanya kenaikan itu, maka penyesuaian berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mengingatkan peserta magang nasional untuk dapat memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, baik itu untuk menabung, memberikan kepada orang tua maupun hal-hal bermanfaat lainnya.

Secara umum, Yassierli menjelaskan program magang nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar generasi muda di Tanah Air dapat benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Ke depan, tambah dia, Kemenaker berharap program itu semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Yassierli mendorong perusahaan agar besaran upah minimum (UM) makin mendekati kebutuhan hidup layak (KHL). Menurutnya kebijakan upah minimum berpengaruh langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya mulai dari belanja kebutuhan pokok, transportasi, hingga biaya tempat tinggal.

"Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika upah minimum sudah mendekati KHL, kenaikannya tentu tidak sama dengan daerah yang upah minimumnya masih jauh dari KHL," kata Yassierli dalam pernyataan resmi, Jumat (23/1/2026).

UMP 2026 Diprotes Buruh, Pengusaha Singgung Jaga Daya Saing dan Lapangan Kerja



Yassierli menjelaskan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, kebijakan kenaikan upah tidak lagi diseragamkan antar daerah. Besaran kenaikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah serta posisi upah terhadap KHL.

"Sehingga daerah dengan jarak antara upah dan KHL yang masih besar dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang upahnya telah mendekati KHL," ujarnya.

Menaker juga memaparkan hasil penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan perbandingannya dengan estimasi kebutuhan hidup layak. Dari perbandingan itu kata dia, masih terlihat kesenjangan antar daerah, sebagian provinsi sudah mendekati KHL, sementara sebagian lainnya masih berada di bawah standar KHL.

Untuk membuat rekomendasi upah lebih sesuai kondisi lapangan, Kemnaker memperkuat kapasitas Dewan Pengupahan Daerah serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah. Penguatan itu ditujukan agar pembahasan pengupahan di daerah berbasis kajian dan kondisi riil.

Sekedar infromasi, upah minimum (UM) adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja dan buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menanggapi dinamika gelombang protes dari kalangan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 . Menurutnya, isu upah minimum merupakan persoalan kompleks yang bersentuhan langsung dengan daya tarik investasi Indonesia di kancah global.

Anindya mengakui bahwa persoalan besaran upah selalu memicu perdebatan antara pihak pengusaha dan pekerja. "Kalau dari dunia usaha (masalah upah minimum) memang pasti selalu ada pro-kontra," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Pengusaha Buka Suara Soal Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 Jadi Rp5,72 Juta



"Tapi secara umum, yang paling penting adalah bagaimana daya saing Indonesia dibanding negara tetangga, baik bagi diri sendiri dan bagi foreign direct investment,” imbuhnya.

Meskipun memahami aspirasi buruh akan kesejahteraan, Anindya mengingatkan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan operasional dan iklim investasi. Upah minimum hanyalah salah satu komponen dari keseluruhan beban biaya yang harus dikelola perusahaan.

"Tentunya UMP sangat penting, tapi juga sama pentingnya logistik, energi, dan lain-lain," kata Anindya.

Anindya menekankan, bahwa fokus utama Kadin saat ini adalah memastikan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Ia khawatir jika beban industri terlalu berat, kemampuan sektor riil untuk menyerap tenaga kerja baru akan terhambat.

"Jadi memang kita salah satu fokus dari Kadin menciptakan lapangan kerja, dan tentunya di dalamnya mempertahankan lapangan kerja,” tutur Anindya.

Sebagai jalan tengah, Kadin mendorong adanya peningkatan produktivitas nasional sebagai penyeimbang dari kenaikan upah. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, Indonesia diyakini tetap bisa kompetitif di mata investor internasional sembari tetap memberikan upah yang layak bagi para pekerja.

“Karenanya, kita mesti kompetitif dan apapun itu mesti ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas,” pungkasnya.

Agus Taufiq

Politisi Muda & Inisiator @KebijakanKita

PERKENALKAN, pemuda ini bernama Gibran. Namun ia bukan putra mantan presiden ketujuh Republik Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden. Gibran yang satu ini hanyalah anak muda biasa yang, dalam kamus generasi hari ini, tergolong sebagai sandwich generation. Ia telah lulus kuliah lima tahun lalu, ngekos di Jakarta, dan bekerja dengan penghasilan yang terbilang mepet Upah Minimum Regional (UMR).

Demi menambah pemasukan, Gibran menyambi membuka toko daring kecil-kecilan. Namun pendapatannya tetap habis untuk kos, biaya hidup harian, dan membantu adik-adiknya yang masih bersekolah di daerah asal.

Ia merepresentasikan apa yang kerap disebut sebagai generasi perintis: bekerja keras, mandiri, tetapi belum melihat kepastian kapan bisa benar-benar naik kelas. Sosok seperti Gibran hadir dan berlipat ganda di berbagai kota yang kerap disebut sebagai ruang pengejaran mimpi.

Boro-boro menabung, yang terjadi justru “mantab”, alias makan tabungan. Mereka bukan pemalas dan bukan pula kurang ambisi. Mereka hanya hidup di zaman ketika kerja keras tidak lagi segaris lurus dengan kesuksesan.

Ekonomi Atas Kertas

Secara makro, perekonomian Indonesia pada 2025 memang tidak tampak buruk. Ekonomi tumbuh sekitar 5 persen, dengan BPS mencatat pertumbuhan triwulan III-2025 sebesar 5,04 persen (year-on-year). Namun stabilitas makro tersebut tidak selalu tercermin dalam kondisi rumah tangga, terutama bagi kelompok usia muda di perkotaan.

Di akhir tahun, inflasi 2025 mencapai 2,92 persen (Desember, yoy) menurut data Reuters, masih dalam rentang target bank sentral. Masalahnya, kebutuhan pokok dan biaya hidup bergerak naik, sementara pertumbuhan upah berjalan lamban. Sejumlah ekonom menyoroti stagnasi upah riil di tengah biaya hidup yang terus merangkak ke atas.

Pada saat yang sama, beban anak muda kian berlipat. Putaran ekonomi menuntut produktivitas tinggi, sementara tekanan sosial menuntut penampilan “berhasil”. Lini masa media sosial dipenuhi cerita liburan, karier melesat, dan pencapaian yang dipoles. Di dunia nyata, banyak yang sedang bertahan sambil menahan perih rasa gagal.

Tak mengherankan jika kesehatan mental menjadi isu yang semakin nyata. Kanal resmi Kementerian Kesehatan merujuk hasil survei I-NAMHS yang menunjukkan sekitar 34,9 persen anak muda mengalami masalah kesehatan mental. Ini menjadi alarm bagi satu generasi yang tumbuh di bawah tekanan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial.

Pasar kerja pun memberi gambaran yang jujur. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, dengan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta per bulan. Angka nasional ini kerap ditafsirkan “aman”, tetapi menyembunyikan jurang ketimpangan antarkelompok usia. Untuk kelompok muda, peluang kerja yang layak jauh lebih terbatas.

Kelompok pemuda yang tidak sedang sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) juga masih besar. BPS mencatat Youth NEET Agustus 2024 sebesar 20,31 persen, atau sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan masa muda yang menggantung di ruang tunggu ketidakpastian.

Persoalan lain adalah kualitas kerja. Proporsi pekerja formal memang naik tipis menjadi 42,20 persen pada Agustus 2025, namun mayoritas masih berada di sektor nonformal dengan jam kerja tak ideal dan status kerja rentan.

Banyak anak muda akhirnya masuk ke ekonomi gig karena “yang penting ada pemasukan”, meski praktiknya kerap menghadirkan ketidakpastian pendapatan, minim perlindungan, dan jalur mobilitas kerja yang terbatas.

Paradoks Otonomi Politik

Di tengah tekanan sosial-ekonomi tersebut, satu hal justru menguat: otonomi politik anak muda. Secara demografis, mereka bukan penonton.

Laporan CSIS menunjukkan pemilih usia 15–39 tahun mencakup sekitar 54 persen dari total pemilih dan memiliki perhatian tinggi pada isu kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, demokrasi, serta pemberantasan korupsi.

Di ruang digital, anak muda mampu membentuk opini, memviralkan isu, bahkan “menghukum” politisi yang abai. Suara mereka lebih berani, cepat, dan sering kali lebih rasional daripada asumsi generasi sebelumnya.

Namun di sinilah paradoksnya. Kendati otonomi politik meningkat, mobilitas sosial tetap berjalan lambat. Ketimpangan memang sedikit membaik, BPS mencatat rasio gini Maret 2025 turun menjadi 0,375, tetapi penurunan tipis tidak identik dengan keadilan struktural.

Yang kerap terjadi justru “kenaikan kelas simbolik”, ketika gaya hidup tampak naik berkat kredit, paylater, atau pinjaman, sementara kondisi ekonomi tetap rapuh akibat minim tabungan, ketiadaan aset, dan kerentanan terhadap guncangan.

Kenaikan kelas sejati membutuhkan prasyarat yang tidak dapat dipikul individu semata: pekerjaan produktif dan terlindungi, keterampilan yang tersambung dengan kebutuhan industri, serta akses terhadap aset awal, terutama hunian.

Di sektor properti, Bank Indonesia mencatat Indeks Harga Properti Residensial (pasar primer) triwulan III-2025 tumbuh 0,84 persen (yoy), sementara penjualan unit masih terkontraksi 1,29 persen (yoy).

Ini menandakan persoalannya bukan semata harga, tetapi juga kemampuan mencicil, stabilitas pendapatan, dan syarat pembiayaan yang sulit dijangkau pemuda.

Menaja Harapan 2026

Karena itu, menaja 2026 tidak cukup dengan slogan kosong. Harapan publik layak diarahkan kepada Presiden Prabowo agar 2026 menjadi tahun kebijakan yang lebih tegas berpihak pada keadilan lintas generasi, bukan sekadar pertumbuhan agregat.

Keadilan lintas generasi berarti satu generasi tidak menumpuk beban seperti biaya hidup, risiko kerja, kerusakan lingkungan, hingga akses hunian, kepada generasi berikutnya, sambil meminta mereka tetap optimistis.

Kebijakan yang benar-benar pro-pemuda harus bergerak pada hal konkret: penciptaan kerja produktif melalui industrialisasi padat karya, penguatan magang sebagai jalur masuk kerja formal, perlindungan dasar bagi pekerja platform, percepatan hunian terjangkau dekat pusat kerja dan transportasi publik, serta layanan kesehatan mental yang mudah diakses.

Pemuda Indonesia tidak kekurangan energi, kreativitas, dan keberanian politik. Mereka kekurangan tangga struktural untuk naik kelas. Jika 2026 hanya menawarkan nasihat motivasi, jutaan anak muda akan terus bergerak tanpa benar-benar berpindah kelas sosial.

Namun jika 2026 menghadirkan kebijakan yang adil lintas generasi, mereka akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kata-kata: kesempatan yang masuk akal untuk menang dan naik kelas.

Jakarta (ANTARA) - Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 kembali menjadi perhatian publik. Di tengah tekanan biaya hidup yang belum sepenuhnya mereda, kenaikan upah minimum dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja, sekaligus menopang konsumsi rumah tangga.

Harapan ini wajar, karena upah masih menjadi sumber utama penghidupan bagi banyak pekerja. Hanya saja, sejauh mana kebijakan upah minimum mampu mendorong kesejahteraan, sangat ditentukan oleh struktur pekerjaan dan pendapatan penduduk bekerja.

Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus mengenai upah minimum kerap berpusat pada satu pertanyaan yang sama: cukup atau tidak cukup. Angka UMP kerap dibandingkan antardaerah dan dikaitkan dengan inflasi sebagai tolok ukur keberpihakan negara kepada pekerja.

Padahal, upah minimum tidak bekerja di ruang hampa. Efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana pasar kerja tersusun dan siapa saja yang benar-benar menggantungkan hidup pada upah tersebut.

Gambaran itu terlihat jelas dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, hanya sekitar 38,74 persen penduduk bekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Selebihnya berada di luar hubungan kerja formal, yakni 21,40 persen berusaha sendiri, 13,86 persen berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, 12,96 persen merupakan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, dan 9,58 persen bekerja sebagai pekerja bebas. Komposisi ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum secara langsung hanya menjangkau sebagian pasar kerja.

Fakta tersebut tidak mengurangi arti penting UMP, tetapi menempatkannya pada posisi yang lebih proporsional. Upah minimum tetap berperan sebagai standar dasar perlindungan bagi buruh formal dan sebagai jangkar dalam hubungan industrial. Namun, ketika lebih dari separuh penduduk bekerja berada di luar hubungan kerja formal, maka dampak kebijakan upah terhadap kesejahteraan secara agregat memang memiliki batas yang bersifat struktural.

Di luar hubungan kerja formal, pendapatan pekerja cenderung lebih rendah dan tidak stabil. Banyak rumah tangga menggantungkan hidup pada pendapatan yang cukup untuk bertahan, tetapi terlalu tipis untuk menciptakan rasa aman. Perbedaan wilayah mempertegas kondisi ini: pendapatan nominal pekerja perkotaan memang lebih tinggi, tetapi kerap tergerus oleh biaya hidup yang juga lebih mahal.

Ketimpangan pendapatan berdasarkan jenis kelamin juga menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas. Pekerja perempuan, terutama di sektor nonformal, masih menghadapi pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini tidak semata-mata soal besaran upah, melainkan terkait jenis pekerjaan yang tersedia, jam kerja, serta posisi tawar di pasar kerja. Dalam konteks ini, upah minimum berfungsi sebagai standar dasar, tetapi belum cukup untuk menjembatani ketimpangan yang bersifat struktural.

Pendidikan sering dipandang sebagai jalan keluar dari persoalan pendapatan rendah. Data BPS memang menunjukkan pola yang konsisten: semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula rata-rata pendapatan yang diterima pekerja. Meskipun demikian, besarnya pendapatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan lompatan kesejahteraan.

Sebagai ilustrasi, pekerja bebas berpendidikan SMA ke atas hanya memiliki rata-rata pendapatan bersih sebulan tertinggi, yaitu Rp2,07 juta, di bawah rata-rata pendapatan buruh atau karyawan secara nasional. Pola serupa juga terlihat pada pekerja berstatus berusaha sendiri, di mana pendidikan yang lebih tinggi memang diikuti pendapatan yang lebih besar, tetapi masih berada pada tingkat pendapatan yang relatif rendah dan tidak stabil.

Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan, meskipun penting, belum cukup untuk mengangkat pendapatan ke tingkat yang benar-benar aman. Persoalan pendapatan tidak semata-mata berkaitan dengan kualitas tenaga kerja, tetapi juga dengan kualitas dan struktur kesempatan kerja yang tersedia. Ketika lapangan kerja bernilai tambah tinggi masih terbatas, peningkatan pendidikan cenderung hanya memperbaiki posisi relatif antarpekerja, tanpa secara signifikan mengubah tingkat kesejahteraan secara absolut.

Dalam konteks inilah kebijakan UMP 2026 perlu dibaca secara lebih luas. Pemerintah menegaskan bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keberlanjutan usaha. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kesehatan dunia usaha. Data pendapatan penduduk bekerja memberi sinyal bahwa upah minimum bukan satu-satunya kunci dalam memperbaiki kesejahteraan.

UMP bekerja efektif bagi mereka yang berada dalam hubungan kerja formal. Ia menjaga standar upah, memberi kepastian penghasilan, dan membantu menopang konsumsi kelompok buruh. Akan tetapi, ketika sebagian besar pekerja berada di luar skema tersebut, maka upaya meningkatkan kesejahteraan tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan upah. Tanpa perbaikan struktur pekerjaan, kenaikan upah berisiko menjadi bantalan sementara di atas fondasi pendapatan yang masih rapuh.

Keterbatasan dampak upah minimum juga berkaitan erat dengan rendahnya mobilitas pekerja antarsegmen pasar kerja. Bagi banyak pekerja nonformal, peluang untuk berpindah ke pekerjaan formal dengan upah lebih baik tidak selalu terbuka, meskipun pengalaman kerja dan jam kerja yang mereka jalani tidak kalah panjang. Hambatan ini bisa berasal dari keterbatasan akses terhadap pelatihan, sertifikasi, maupun jaringan kerja, yang pada akhirnya membuat sebagian besar pekerja bertahan di segmen pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan rendah.

Di sisi lain, dunia usaha, terutama skala kecil dan menengah, juga beroperasi dalam ruang yang tidak selalu kondusif bagi penciptaan pekerjaan formal. Pada Agustus 2025, sekitar 57,80 persen penduduk bekerja berada di sektor informal, yang tentunya didominasi oleh kegiatan usaha berskala kecil dan mandiri.

Dalam struktur usaha seperti ini, kemampuan untuk membayar upah tetap dan memenuhi kewajiban ketenagakerjaan masih sangat terbatas. Kenaikan biaya produksi dan keterbatasan akses pembiayaan mempersempit ruang gerak pelaku usaha, sehingga skema kerja yang lebih fleksibel kerap menjadi pilihan rasional untuk mempertahankan usaha. Dalam konteks tersebut, kebijakan upah minimum sering kali berada di persimpangan: penting sebagai instrumen perlindungan pekerja, tetapi pada saat yang sama perlu diiringi kebijakan pendukung agar dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, mampu beradaptasi tanpa mengurangi kesempatan kerja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan pekerja menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh. Upah minimum perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pasar kerja yang lebih luas, yang mencakup peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan formal, dan penguatan perlindungan sosial. Tanpa perbaikan pada sisi-sisi ini, kenaikan upah berisiko berjalan lebih cepat dibanding kemampuan struktur pasar kerja untuk menyerap dan mendistribusikannya secara merata.

Karena itu, kebijakan upah perlu disandingkan dengan langkah-langkah lain yang memperkuat daya tahan rumah tangga pekerja. Penguatan produktivitas menjadi kunci agar kenaikan pendapatan tidak hanya bersumber dari regulasi, tetapi juga dari nilai tambah yang dihasilkan. Perluasan lapangan kerja formal juga penting agar semakin banyak pekerja yang berada dalam sistem perlindungan upah dan jaminan sosial.

Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja nonformal perlu terus diperluas dan diperkuat. Dalam struktur pasar kerja seperti Indonesia, jaring pengaman sosial bukan sekadar pelengkap, melainkan penopang utama bagi kelompok pekerja yang berada di luar hubungan kerja formal. Tanpa perlindungan ini, fluktuasi pendapatan akan terus menjadi sumber kerentanan bagi jutaan rumah tangga.

Isu upah minimum juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika konsumsi rumah tangga. Konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika pendapatan mayoritas pekerja tumbuh lambat dan tidak stabil, konsumsi pun cenderung tertahan. Kenaikan UMP membantu menjaga konsumsi kelompok buruh formal, tetapi untuk mendorong konsumsi secara lebih luas, peningkatan pendapatan perlu menjangkau basis pekerja yang lebih besar.

Pada akhirnya, diskursus tentang upah minimum seharusnya tidak berhenti pada perdebatan angka. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan upah bekerja di dalam struktur pasar kerja yang mendukung kesejahteraan. Data Sakernas Agustus 2025 memberi sinyal bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia berakar pada struktur pasar kerja itu sendiri, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan besaran upah.

Kenaikan UMP 2026 adalah langkah penting dan patut diapresiasi sebagai upaya menjaga keseimbangan ekonomi. Namun, agar dampaknya benar-benar terasa luas, kebijakan ini perlu berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki kualitas pekerjaan dan stabilitas pendapatan. Tanpa itu, upah yang naik akan terus berhadapan dengan kenyataan bahwa bagi banyak pekerja, bekerja masih berarti bertahan, bukan bergerak maju.

*) Lili Retnosari adalah statistisi dan pemerhati isu sosial ekonomi

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) di hampir seluruh provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Berdasarkan rekap penetapan UMP per 26 Desember 2025, mayoritas provinsi mencatatkan kenaikan upah dengan besaran yang bervariasi, mulai dari di bawah 3% hingga di atas 9%. Kenaikan UMP Jogja 2026 tercatat sebesar 6,78% atau Rp153.414 menjadi Rp2,41 juta.

Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara, kenaikan tertinggi UMP 2026 tercatat di Sulawesi Tengah yang mencapai 9,08%, dari Rp2,91 juta menjadi Rp3,17 juta. Sementara itu, Sumatera Utara dan Riau juga mencatat kenaikan cukup tinggi masing-masing 7,90% dan 7,74%.

Di Pulau Jawa, DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik 6,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Jawa Tengah menaikkan UMP sebesar 7,28%, sementara Jawa Barat mencatat kenaikan 5,77%.

Namun demikian, beberapa daerah mencatat kenaikan yang relatif rendah. Nusa Tenggara Barat hanya menaikkan UMP sebesar 2,73%, sedangkan Maluku Utara sebesar 3%. Bahkan Papua Tengah belum mencatatkan kenaikan UMP dan masih dalam proses penetapan.

Daftar Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026:

1. Aceh

UMP 2026: Belum ditetapkan

2. Sumatera Utara

Rp3.228.949, naik 7,90% (Rp236.390)

3. Sumatera Barat

Rp3.182.955, naik 6,30% (Rp188.761)

4. Riau

Rp3.780.495, naik 7,74% (Rp271.718)

5. Jambi

Rp3.471.497, naik 7,33% (Rp236.962)

6. Sumatera Selatan

Rp3.942.963, naik 7,10% (Rp261.392)

7. Bengkulu

Rp2.827.250, naik 5,89% (Rp157.210)

8. Lampung

Rp3.047.734, naik 5,35% (Rp154.664)

9. Kepulauan Bangka Belitung

Rp4.035.000, naik 4,09% (Rp158.400)

10. Kepulauan Riau

Rp3.879.520, naik 7,06% (Rp255.866)

11. DKI Jakarta

Rp5.729.876, naik 6,17% (Rp333.115)

12. Jawa Barat

Rp2.317.601, naik 5,77% (Rp126.368)

13. Jawa Tengah

Rp2.327.386, naik 7,28% (Rp158.037)

14. DI Yogyakarta

Rp2.417.495, naik 6,78% (Rp153.414)

15. Jawa Timur

Rp2.446.880, naik 6,11% (Rp140.895)

16. Banten

Rp3.100.881, naik 6,74% (Rp195.761)

17. Bali

Rp3.207.459, naik 7,04% (Rp210.898)

18. Nusa Tenggara Barat

Rp2.673.861, naik 2,73% (Rp70.930)

19. Nusa Tenggara Timur

Rp2.455.898, naik 5,45% (Rp126.928)

20. Kalimantan Barat

Rp3.054.552, naik 6,12% (Rp176.266)

21. Kalimantan Tengah

Rp3.686.138, naik 6,12% (Rp212.516)

22. Kalimantan Selatan

Rp3.725.000, naik 6,54% (Rp228.805)

23. Kalimantan Timur

Rp3.762.431, naik 5,12% (Rp183.117)

24. Kalimantan Utara

Rp3.775.243, naik 5,45% (Rp195.083)

25. Sulawesi Utara

Rp4.002.630, naik 6,02% (Rp227.205)

26. Sulawesi Tengah

Rp3.179.565, naik 9,08% (Rp264.565)

27. Sulawesi Selatan

Rp3.921.088, naik 7,21% (Rp263.560)

28. Sulawesi Tenggara

Rp3.306.496, naik 7,58% (Rp232.944)

29. Gorontalo

Rp3.405.144, naik 5,69% (Rp183.413)

30. Sulawesi Barat

Rp3.315.934, naik 6,81% (Rp211.504)

31. Maluku

Rp3.334.490, naik 6,14% (Rp192.790)

32. Maluku Utara

Rp3.510.240, naik 3,00% (Rp102.240)

33. Papua Barat

Rp3.841.000, naik 6,25% (Rp226.000)

34. Papua

Rp4.436.283, naik 3,51% (Rp150.433)

35. Papua Tengah

Rp4.285.848 → tidak naik (0%)

36. Papua Pegunungan

Rp4.508.714, naik 5,20% (Rp222.864)

37. Papua Selatan

Rp4.508.100, naik 5,19% (Rp222.250)

38. Papua Barat Daya

Rp3.766.000, naik 4,21% (Rp152.000).

JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 . Menyikapi kebijakan tersebut, kalangan pengusaha garmen dan tekstil meminta pemerintah daerah tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi industri padat karya.

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto menekankan, perlunya kebijakan yang lebih berhati-hati bagi sektor padat karya, mengingat sektor tersebut tengah menghadapi kondisi pelemahan.

Ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi sektor garment, tekstil, dan industri pendukungnya. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya usaha secara tidak proporsional.

Pengusaha Buka Suara Soal Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 Jadi Rp5,72 Juta



"Kebijakan upah sektoral berpotensi menambah beban biaya secara tidak proporsional dan semakin menekan daya saing industri padat karya yang saat ini menghadapi tantangan berat, baik dari sisi biaya berusaha, tekanan impor, maupun dinamika perdagangan global,” terang Anne.

Ditegaskan juga bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri seharusnya ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Menurutnya, penambahan beban struktural justru berisiko mempersempit ruang usaha serta mengurangi lapangan kerja formal.

Sejalan dengan kebijakan pengupahan nasional, dunia usaha mendorong agar daerah-daerah yang menjadi basis industri garment dan tekstil menerapkan nilai alpha (α) pada batas minimal dalam penetapan upah.

Langkah tersebut dinilai penting agar industri memiliki ruang untuk memperkuat daya saing, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional. Daftar UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Besar?



Lebih lanjut, dunia usaha mengimbau pemerintah untuk melakukan peninjauan dan penataan ulang terhadap seluruh regulasi yang berdampak pada industri manufaktur dan sektor padat karya. Regulasi yang ada diharapkan dapat lebih kondusif terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Benchmarking kebijakan juga dinilai perlu dilakukan, baik terhadap regulasi industri yang berhasil mendorong industrialisasi, maupun praktik negara-negara dengan pertumbuhan tinggi. Pendekatan kebijakan yang proporsional dan berorientasi daya saing diyakini menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri nasional dan perluasan lapangan kerja formal.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876. Angka ini naik Rp333.115 atau sekitar 6,17% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Dalam penetapan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggunakan nilai alfa sebesar 0,75 sebagai dasar perhitungan UMP 2026. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai kenaikan UMP tersebut perlu dicermati secara sangat hati-hati.

Daftar UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Besar?



Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani mengungkapkan, tidak semua sektor usaha berada dalam kondisi yang cukup kuat untuk menyerap tambahan biaya akibat kenaikan upah minimum. Ia menilai kenaikan UMP harus dijalankan secara proporsional.

“Dunia usaha memahami bahwa kebijakan pengupahan memiliki tujuan fundamental untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati dan proporsional, agar tetap selaras dengan kemampuan dunia usaha serta beragamnya kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah,” ujarnya, Kamis (25/12/2025).

Shinta menyebut tantangan struktural ketenagakerjaan Indonesia masih besar, dengan jumlah pengangguran sekitar 7,47 juta orang, sekitar 11,56 juta orang setengah menganggur, dan lebih dari 60 persen pekerja berada di sektor informal yang rentan dan minim perlindungan.

"Perlu dicermati secara sangat hati-hati karena tidak seluruh sektor usaha saat ini berada dalam kondisi yang cukup kuat untuk menyerap tambahan biaya, khususnya sektor padat karya yang masih menghadapi tekanan permintaan, biaya operasional, dan ketidakpastian ekonomi," lanjutnya.

Buruh Tolak UMP DKI Jakarta Terbaru, Bakal Demo Besar di Awal 2026



Sementara itu Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menambahkan, sektor padat karya saat ini menghadapi tekanan tambahan, khususnya bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.

Kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat sebesar 19% dinilai turut memberatkan pengusaha karena adanya permintaan pembagian beban biaya antara pembeli dan eksportir.

“Upah padat karya juga tidak mudah, karena dengan tarif baru ke AS ini, (pembeli) itu minta burden sharing, jadi kenaikan tarif 19 persen ini mereka minta bagi rata, sehingga harus ada yang ditanggung oleh eksportir. Nah ini kan terus terang memberatkan juga bagi pengusaha yang di sini, ditambah lagi kenaikan upah minimum,” pungkas Bob.

JAKARTA - Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Penetapan ini dilakukan secara serentak dengan batas akhir pada Rabu (24/12/2025) dan akan mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2026.

Penetapan upah tahun ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Formula yang digunakan dalam menghitung kenaikan upah mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu (Alfa) yang ditetapkan pemerintah di rentang 0,5 hingga 0,9.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Kamis (25/12/2025), terdapat variasi yang cukup mencolok baik dari sisi nilai nominal maupun persentase kenaikan antarwilayah. Bos Partai Buruh: Tak Masuk Akal UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi

Nilai nominal tertinggi adalah DKI Jakarta yang masih memegang posisi puncak dengan UMP sebesar Rp5,72 juta. Sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka terendah yakni sebesar Rp2,31 juta.

Untuk Sulawesi Tengah memimpin pertumbuhan upah dengan kenaikan mencapai 9,08%. Sementara itu Papua Tengah mencatatkan kenaikan 0 persen, atau tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Buruh Tolak UMP DKI Jakarta Terbaru, Bakal Demo Besar di Awal 2026



Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Rabu (24/12) pukul 19.00 WIB, baru 28 dari 38 provinsi yang menetapkan UMP 2026. Namun dari pantauan masih ada dua wilayah yang belum mempublikasikan angka resminya, yaitu Aceh dan Papua Pegunungan.

Berikut daftar UMP 2026 untuk sementara di 36 provinsi:

1. UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dari sebelumnya Rp5.396.760

2. UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850 dari sebelumnya Rp4.285.850

3. UMP Papua 2026 ditetapkan sebesar Rp4.436.283 dari sebelumnya Rp4.285.850

4. UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.295.848 dari sebelumnya Rp4.285.848

5. UMP Bangka Belitung 2026 ditetapkan sebesar Rp4.035.000 dari sebelumnya Rp3.876.600

6. UMP Sulawesi Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp4.002.630 dari sebelumnya Rp3.775.425

7. UMP Sumatera Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp3.942.963 dari sebelumnya Rp3.681.571

8. UMP Sulawesi Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp3.921.088 dari sebelumnya Rp3.657.527

9. UMP Kepulauan Riau 2026 ditetapkan sebesar Rp3.879.520 dari sebelumnya Rp3.623.653

10. UMP Papua Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp3.840.947 dari sebelumnya Rp3.615.000

11. UMP Kalimantan Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.770.000 dari sebelumnya Rp3.580.160

12. UMP Papua Barat Daya 2026 ditetapkan sebesar Rp3.766.000 dari sebelumnya Rp3.614.000

13. UMP Kalimantan Timur 2026 ditetapkan sebesar Rp3.759.313 dari sebelumnya Rp3.579.313

14. UMP Riau 2026 ditetapkan sebesar Rp3.780.495 dari sebelumnya Rp3.508.775

15. UMP Kalimantan Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 dari sebelumnya Rp3.282.812

16. UMP Kalimantan Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 dari sebelumnya Rp3.473.621

17. UMP Maluku Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.552.840 dari sebelumnya Rp3.408.000

18. UMP Jambi 2026 ditetapkan sebesar Rp3.471.497 dari sebelumnya Rp3.234.533

19. UMP Gorontalo 2026 ditetapkan sebesar Rp3.405.144 dari sebelumnya Rp3.221.731

20. UMP Maluku 2026 ditetapkan sebesar Rp3.334.499 dari sebelumnya Rp3.141.699

21. UMP Sulawesi Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp3.315.935 dari sebelumnya Rp3.104.430

22. UMP Sulawesi Tenggara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.306.496 dari sebelumnya Rp3.073.551

23. UMP Sumatera Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.228.701 dari sebelumnya Rp 2.992.599

24. UMP Sumatera Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp3.214.846 dari sebelumnya Rp2.994.193

25. UMP Bali 2026 ditetapkan sebesar Rp3.207.459 dari sebelumnya Rp2.996.560

26. UMP Sulawesi Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp3.179.565 dari sebelumnya Rp2.914.583

27. UMP Banten 2026 ditetapkan sebesar Rp3.100.881 dari sebelumnya Rp2.905.119

28. UMP Kalimantan Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp3.054.552 dari sebelumnya Rp2.878.286

29. UMP Lampung 2026 ditetapkan sebesar Rp3.047.734 dari sebelumnya Rp2.893.069

30. UMP Bengkulu 2026 ditetapkan sebesar Rp2.827.250 dari sebelumnya Rp2.670.039

31. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 ditetapkan sebesar Rp2.673.861 dari sebelumnya Rp2.602.931

32. UMP Nusa Tenggara Timur (NTT) 2026 ditetapkan sebesar Rp2.455.898 dari sebelumnya Rp2.328.969

33. UMP Jawa Timur 2026 ditetapkan sebesar Rp2.446.880 dari sebelumnya Rp2.305.984

34. UMP DI Yogyakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp2.417.495 dari sebelumnya Rp2.264.080

35. UMP Jawa Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp2.317.601 dari sebelumnya Rp2.191.232

36. UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.317.386 dari sebelumnya Rp2.169.348

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan berlanjut ke langkah hukum dan gerakan massa. Presiden KSPI sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait UMP merupakan keputusan administrasi negara yang dapat digugat secara hukum.

"Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke KPTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12).

Bos Partai Buruh: Tak Masuk Akal UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi



Selain jalur hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan digelar di dua titik utama, yakni Istana Presiden di Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

Namun pelaksanaan aksi tersebut masih mempertimbangkan situasi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut Said Iqbal, saat ini sebagian besar buruh masih dalam masa libur sehingga mobilisasi massa belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.

"Karena sekarang masih masa libur, buruh-buruh masih libur, maka kemungkinan aksi dilakukan pada 29 Desember, jika belum seluruhnya libur," katanya.

Jika tidak memungkinkan digelar pada akhir Desember, aksi dipastikan akan dilakukan pada awal Januari 2026. Said Iqbal menyebutkan, aksi besar-besaran akan berlangsung pada minggu pertama Januari dengan melibatkan ribuan buruh di Jakarta.

"Kalau tidak di 29 Desember, maka di awal Januari 2026. Minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta, dengan ribuan buruh turun ke jalan, ke Istana Negara dan Balai Kota," tegasnya.

Sahkan UMP Jakarta 2026 Rp5,7 Juta, Pramono Janjikan Ini kepada Pengusaha



KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap bersama seluruh aliansi serikat pekerja di DKI Jakarta yang menuntut penetapan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mereka menilai UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan pemerintah daerah masih belum mencerminkan standar hidup layak dan berpotensi menurunkan kesejahteraan buruh di ibu kota.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,17 persen alias Rp333.115. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menjanjikan insentif bagi pengusaha.

"Telah disepakati untuk kenaikan upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876," kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Dalam penetapan UMP ini, Pemprov DKI Jakarta tidak sekadar menaikan besaran nominal, tapi juga memberikan beberapa insentif kepada pengusaha dan buruh. Pemprov akan memberikan insentif terkait perpajakan kepada pengusaha.

"Untuk dukungan bagi para pengusaha atau pelaku dunia usaha, kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi, dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," ujar Pramono.

Sementara, insentif yang diberikan kepada buruh meliputi pangan bersubsidi, subsidi air bersih PAM Jaya, gratis naik transportasi umum Jakarta, dan layanan kesehatan gratis. Ditambah lagi perlindungan sosial yang bisa didapatkan buruh.

"Tentunya selain itu masih ada program perlindungan sosial yang lain yang dapat diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan perundang-undangan," kata Pramono.

Pramono percaya seluruh pihak akan memberikan dukungan terhadap penetapan UMP 2026 ini serta memahami situasi dan kondisi yang ada. Dia menegaskan bahwa penetapan ini dibahas secara transparan dengan menerima masukan dari buruh atau pengusaha.

"Kiranya keputusan yang diambil telah melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan berbagai hal baik dari sisi buruh maupun pengusaha," ujar politikus PDIP itu.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 5.729.876. Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

"Telah disepakati untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761," ujar Pramono.

Kenaikan kali ini sebesar 6,17 persen atau Rp333.115. Perhitungan kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

"Penetapan ini berdasarkan PP No 49 tahun 2025 sebagai acuan untuk melakukan perhitungan. Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai 0,9," katanya.

Sekadar informasi, penetapan UMP 2026 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Seluruh Gubernur diwajibkan mengumumkan UMP 2026 paling lambat hari ini.

Besaran kenaikan UMP 2026 Jakarta berdasarkan formula baru yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto yaitu sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9 yang tertuang dalam PP tersebut. Diketahui, UMP Jakarta 2025 mencapai Rp5.396.761.