Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkap empat faktor yang membuat laba setelah pajak industri asuransi umum naik secara bulanan pada Maret 2026. Berdasarkan statistik OJK, laba pada kuartal I/2026 tercatat Rp3,72 triliun, naik 1,6% (Month to Month/MtM) dari Rp3,66 triliun.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe faktor pertama adalah meningkatnya hasil underwriting sebesar 30,1% yang mencerminkan membaiknya profitabilitas bisnis inti.

“Kontributor terbesar kenaikan laba berasal dari peningkatan hasil underwriting yang mencapai sekitar Rp1,69 triliun atau tumbuh 30,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan premi masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan klaim neto,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (11/6/2026).

Baginya, kinerja portofolio bisnis di industri asuransi umum semakin selektif dan lebih menguntungkan dan juga efektivitas pengelolaan reasuransi membantu menjaga profitabilitas.

Dody melanjutkan, faktor kedua adalah hasil investasi yang tumbuh sebesar 26,2% sehingga memberikan tambahan pendapatan yang signifikan. Menurutnya, peningkatan pendapatan investasi berasal dari deposito dan surat berharga.

Faktor ketiga yang mendorong laba adalah pertumbuhan premi yang lebih kuat dibandingkan peningkatan klaim dan biaya. Dody menyebut segmen korporasi, properti, engineering, kredit, dan perdagangan masih menjadi sumber premi yang signifikan.

Kemudian, lanjutnya, faktor keempat pendorong laba adalah adanya perbaikan kinerja reasuransi yang turut memperkuat laba industri secara keseluruhan

“Dengan demikian, kenaikan laba industri pada Maret 2026 dapat dinilai sebagai kenaikan yang berkualitas, karena lebih banyak berasal dari perbaikan underwriting dibandingkan dari faktor non-operasional,” sebutnya.

Dia menegaskan bahwa hal tersebut menunjukkan fundamental bisnis asuransi umum dan reasuransi relatif lebih sehat dibandingkan posisi Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi kredit dinilai masih memiliki prospek yang baik seiring dengan pertumbuhan kredit yang berjalan sehat dan perusahaan asuransi menerapkan disiplinunderwriting. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai industri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kredit pada industri asuransi umum dan reasuransi gabungan (konvensional dan syariah) sebesar 97,00% pada kuartal I/2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026 yang mencapai 108,40%.

“Sehingga secaramonth-to-monthtidak mengalami peningkatan, melainkan penurunan yang mengindikasikan perbaikan kinerja klaim pada periode tersebut,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Di sisi lain, Ogi turut menyoroti kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor properti berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja asuransi kredit, khususnya melalui peningkatan frekuensi klaim seiring dengan menurunnya kemampuan bayar debitur.

Kendati demikian, menurutnya, dampak itu tidak selalu bersifat langsung karena masih dipengaruhi oleh kualitasunderwriting, skema penjaminan, serta manajemen risiko yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan asuransi.

“Sebagai langkah antisipasi, industri asuransi umumnya memperkuat proses seleksi risiko [underwriting], melakukan penyesuaianpricingpremi agar mencerminkan profil risiko yang meningkat, serta meningkatkan koordinasi dengan perbankan dalam pemantauan kualitas kredit,” ujar Ogi.

Selain itu, imbuhnya, perusahaan juga perlu memperkuat pencadangan teknis dan strategi reasuransi guna menjaga ketahanan keuangan dalam menghadapi potensi lonjakan klaim.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai penurunan rasio klaim ke 97,00% pada Maret 2026 mencerminkan perbaikan secara bulanan. Namun, angka itu tetap perlu dicermati karena rasio klaim masih tergolong tinggi. Artinya, hampir seluruh pendapatan premi pada lini ini masih terserap untuk pembayaran klaim.

“Jadi, perbaikan ini belum bisa langsung disimpulkan sebagai perbaikan fundamental, tetapi merupakan sinyal awal yang perlu dikonfirmasi melalui tren beberapa bulan atau kuartal berikutnya,” sebut Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurut Budi, beberapa faktor yang mendorong penurunan rasio klaim antara lain perbaikan proses seleksi risiko, penyesuaianunderwriting, penguatanmonitoringportofolio kredit, pengelolaan klaim yang lebih baik, serta koordinasi yang lebih intensif antara perusahaan asuransi dengan perbankan atau lembaga pembiayaan.

Selain itu, perusahaan juga mulai lebih berhati-hati dalam menerima risiko, terutama pada segmen kredit yang memiliki kecenderungan kenaikan NPL atau NPF.

Adapun, untuk menjaga rasio klaim pada level yang sehat, perusahaan asuransi perlu memperkuat beberapa hal sepertipertama, menerapkanrisk-based underwriting, yaitu seleksi risiko berdasarkan profil debitur, jenis kredit, tenor, sektor usaha, agunan, dan kualitas pemberi kredit.Kedua, memastikan tarif premi sudah mencerminkan profil risiko yang ditanggung.

“Ketiga, memperkuat kerja sama data dengan bank atau multifinance agar perusahaan asuransi memilikiearly warning systemterhadap kenaikan tunggakan.Keempat, meningkatkan manajemen klaim,recovery, subrogasi, pencadangan teknis, dan program reasuransi,” beber Budi.

Prospek Profitabilitas Asuransi Kredit Masih Baik

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menilai profitabilitas asuransi kredit masih memiliki prospek, sepanjang pertumbuhan kredit berjalan sehat dan perusahaan menerapkan disiplinunderwriting.

Namun, imbuhnya, perusahaan perlu mewaspadai kenaikan NPL/NPF, pelemahan daya beli, konsentrasi portofolio pada sektor tertentu, moralhazard, kecukupan premi, serta potensi kenaikan klaim dari segmen properti, UMKM, dan pembiayaan konsumtif.

“Dengan demikian, fokus industri tidak hanya mengejar pertumbuhan premi, tetapi memastikan kualitas portofolio tetap sehat,” tegasnya.

Sependapat, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe berpandangan profitabilitas lini asuransi kredit masih memiliki peluang untuk tetap tumbuh karena permintaan perlindungan kredit dari sektor perbankan dan pembiayaan masih cukup besar.

“Terutama seiring pertumbuhan UMKM, kredit konsumtif, dan pembiayaan produktif. Namun, keberlanjutan profitabilitas akan sangat bergantung pada disiplinunderwritingdan kualitas pertumbuhan bisnis,” katanya kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Adapun, tantangan yang menurutnya perlu diwaspadai adalah potensi kenaikan risiko gagal bayar akibat perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, pelemahan daya beli masyarakat, serta volatilitas suku bunga dan nilai tukar.

Selain itu, imbuhnya, kompetisi tarif premi yang terlalu agresif di industri juga dapat menekan kualitas bisnis karena perusahaan berpotensi mengambil risiko yang tidak sebanding dengan premi yang diterima.

“Sebab itu, implementasi manajemen risiko yang lebih ketat dari regulator, peningkatan kualitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi analitik diharapkan dapat membantu industri menjaga kesehatan lini asuransi kredit secara lebih berkelanjutan,” ungkap Dody.

Lebih jauh, Dody berpandangan rasio klaim dengan rentang 60%—80% masih memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan untuk menutup biaya operasional, komisi, biaya reasuransi, pembentukan cadangan, serta menghasilkan marginunderwritingyang sehat.

Baginya, karakteristik asuransi kredit memang lebihvolatiledibanding lini asuransi umum lain seperti properti atau kendaraan. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh kualitas kredit perbankan atau multifinance, kondisi ekonomi makro, tingkat NPL, suku bunga,dan daya bayar debitur.

“Karena itu, dalam kondisi ekonomi melemah, rasio klaim asuransi kredit di level 80%–90% kadang masih dianggapmanageable, terutama jika perusahaan masih memperoleh dukungan dari hasil investasi,recoveryklaim, dan proteksi reasuransi yang kuat,” bebernya.

Sebaliknya, imbuh Dody, jika rasio klaim sudah mendekati atau di atas 100% dalam periode panjang, maka kondisi tersebut biasanya menunjukkan tarif premi tidak memadai,underwritingterlalu agresif, kualitas portofolio memburuk, atau terjadi tekanan ekonomi yang signifikan.

“Di industri asuransi, regulator dan pelaku usaha biasanya tidak hanya melihat rasio klaim secara standalone, tetapi juga combined ratio, RBC, kualitas cadangan teknis, recoveries, dan profitabilitas underwriting secara keseluruhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar dalam kondisi PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok.

“Sehingga polis asuransi berisiko lapse, sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur,” jelasnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Selasa (19/5/2026).

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Pada asuransi jiwa kredit (AJK), meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial.

“Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, perusahaan asuransi perlu memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh,” sebut Ogi.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, dan memastikan adanya skema risk sharing dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

Selain itu, imbuhnya, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability menjadi penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri dapat tetap menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika ekonomi,” tegas Ogi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai skema New RBC akan memengaruhi strategi pengelolaan modal dan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan skema New RBC yang lebih sensitif terhadap risiko tersebut akan mendorong perusahaan untuk mengelola modal secara disiplin dan terencana.

“Pengelolaan modal tidak lagi hanya dilihat dari pemenuhan rasio minimum, tetapi juga dari seberapa kuat modal tersebut dalam menyerap risiko sesuai karakteristik bisnis masing-masing perusahaan,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Dari sisi investasi, ucapnya, perusahaan kemungkinan akan semakin memperhatikan kualitas aset, volatilitas pasar, konsentrasi investasi, kecocokan durasi aset dan liabilitas, serta dampaknya terhadap kebutuhan modal.

“Artinya, strategi investasi akan semakin erat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen aset-liabilitas,” tegasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini melanjutkan bahwa New RBC juga dapat memengaruhi strategi underwriting, pricing, retensi risiko, program reasuransi, dan pemilihan lini usaha.

Baginya, perusahaan akan lebih selektif dalam mengambil risiko sesuai dengan kapasitas modal dan risk appetite masing-masing.

“Dalam konteks ini, hasil uji coba dan masukan dari industri menjadi penting agar aturan yang disusun dapat merefleksikan kondisi riil di lapangan,” ucapnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia menilai tantangan dalam mendorong pertumbuhan premi di industri asuransi umum pada awal 2026 ini cukup kompleks.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan pasalnya industri kini menghadapi tekanan baik dari sisidemandmaupunrisk environment.

“Antara lain, perlambatan aktivitas bisnis di beberapa sektor industri, meningkatnya kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit, tekanan daya beli, volatilitas pasar keuangan, dan tingginya biaya reasuransi global,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Tidak sampai di situ, Dody membeberkan industri juga sedang menghadapi fase penyesuaian regulasi dan governance, antara lain implementasi PSAK 117, penguatan manajemen risiko, rencana penerapan New RBC, dan peningkatan ekspektasi kualitas permodalan.

Kemudian, imbuhnya, underwriting juga menjadi tantangan tersendiri karena perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan premi dan kualitas bisnis.

“Saat ini perusahaan asuransi tidak bisa lagi hanya fokus pada ekspansi premi, tetapi juga harus menjagacombined ratio, RBC, kualitas investasi, dan kecukupan cadangan. Karena itu, industri cenderung lebih disiplin dalampricingdanrisk selection,” tuturnya.

Dikatakan Dody, tren pendapatan premi di Asei masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif terjaga, meskipun lebih moderat dibanding periodeboomingpascapandemi. Kontribusi terhadap portofolio masih berasal dari kelompok asuransi keuangan, yaitu asuransi kredit/perdagangan.

“Juga fokus padatrade ecosystemsepertitrade credit insurance,suretyship,marine cargo, dan asuransi yang terkait rantai pasok perdagangan. Saat ini perusahaan asuransi, termasuk Asei juga mulai lebih berhati-hati terhadap bisnis dengan volatilitas klaim tinggi,” ucapnya.

Karena itu, lanjutnya, strategi pertumbuhan tidak hanya mengejartop line premium growth, tetapi juga mempertimbangkan kualitas risiko, profitabilitas teknikal, kecukupan reasuransi, dansustainability portofolio.

Adapun, untuk mendorong pertumbuhan premi hingga semester I/2026, Asei mengarahkan pertumbuhan yang lebih selektif dan berkualitas antara lain dengan memperkuat bisnis inti yang memiliki historical profitability baik, memperluas ekosistem distribusi dan digital channel.

Kemudian, memperkuat kolaborasi dengan perbankan, BUMN, dan pelaku ekspor, serta memperbesar penetrasi pada sektor-sektor yang masih bertumbuh seperti perdagangan, logistik, infrastruktur, dan supply chain ecosystem.

“Selain itu, perusahaan juga mulai fokus padacross selling, penguatancaptive market, peningkatanservice level, dan pemanfaatandata analyticsuntukunderwritingyang lebih presisi,” tutur Dody.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 1,77% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026 menjadi Rp 41,24 triliun.

Menilik tren pertumbuhan premi sejak awal 2026, pada kuartal I/2026 ini preminya tumbuh melambat. Pasalnya, pada Januari 2026 premi tumbuh 17,92% YoY menjadi Rp18,42 triliun. Kemudian, pada Februari 2026 pertumbuhannya 7,41% YoY menjadi Rp29,98 triliun.

Menurut Dody, ada beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut.Pertama, adanya pengaruh besar atas account-account pada awal tahun lalu, khususnya dari bisnis korporasi dan proyek-proyek besar yang pada 2025 masih mencatat pertumbuhan cukup agresif.

Kedua, aktivitas ekonomi dan perdagangan global pada awal 2026 cenderung lebih moderat akibat ketidakpastian geopolitik dan perlambatan perdagangan internasional, sehingga memengaruhi prosesunderwriting, terutama pada linimarine cargo,trade credit, danengineering.

Ketiga, industri asuransi juga mulai lebih selektif dalam akseptasi risiko. Saat ini perusahaan asuransi cenderung menjaga kualitas portofolio dibanding mengejar volume premi semata, terutama di tengah tekananloss ratiopada beberapa lini seperti asuransi kredit dan kendaraan bermotor.

Keempat,hardeningmarketreasuransi global masih berdampak terhadap kapasitas danpricing, sehingga memengaruhi ekspansi bisnis di beberapa segmen.

“Jadi, perlambatan ini lebih mencerminkan normalisasi pertumbuhan dan pengetatan underwriting, bukan penurunan fundamental industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten asuransi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) atau Tugu Insurance membukukan laba bersih senilai Rp711,06 miliar pada 2025.

Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana menjelaskan perolehan laba bersih perseroan itu ditopang oleh pertumbuhan hasil jasa asuransi yang meningkat sebesar 39% (year on year/YoY) menjadi Rp1,0 triliun.

“Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan kualitas underwriting serta optimalisasiportofolio bisnis,” katanya dalam acara Media Meet Up di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dia turut menyampaikan sepanjang 2025 perseroan mencatatkan pendapatan jasa asuransi sebesar Rp9,11 triliun, meningkat 22,12% (YoY). Adapun, kinerja ini didukung oleh optimalisasi portofolio pada lini bisnis asuransi fire & property, offshore, dan aviation.

“Sedangkan dari sisi neraca, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp27,71 triliun, sementara total ekuitas mencapai Rp10,17 triliun dengan Risk Based Capital [RBC] pada level 410,9%, jauh di atas ketentuan minimum regulasi sebesar 120%,” tambah Adi.

Dia menambahkan bahwa pencapaian laba bersih tersebut mencerminkan penguatan fundamental bisnis di tengah tantangan regulasi hingga implementasi Peraturan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) baru yakni PSAK 117, yang juga mengadopsi IFRS 17.

Meski demikian, dia turut menuturkan bahwa penerapan PSAK 117 yang mulai diimplementasikan secara penuh juga turut berkontribusi pada profil kinerja yang lebih transparan dan berbasis nilai ekonomi.

Adapun, Tugu Insurance menilai risiko yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah sama seperti 2025 yakni geopolitik yang mengharuskan perusahaan bisa cepat beradaptasi (agile) dan tingkat suku bunga yang terkadang sulit diprediksi.

“Atau kayak tadi tuh, kita enggak prediksi sebenarnya ada kapal yang tertahan [di Selat Hormuz] itu sebenarnya enggak predictive banget,” kata Adi.

Risiko selanjutnya juga dapat muncul dari komposisi portofolio yang kurang tepat. Kondisi tersebut berpotensi membuat porsi premi yang sebelumnya besar pada suatu segmen menjadi menyusut dalam periode tertentu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan & Layanan Korporat, Fitri Azwar turut menjelaskan bahwa pendapatan investasi menjadi salah satu pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 61% (YoY).

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan momentum pasar keuangan secara efektif.

“Adapun pendapatan operasional lainnya dari Anak Perusahaan tercatat relatif stabil di Rp542,52 miliar dan memberikan kontribusi yang menjaga keseimbangan struktur pendapatan secara keseluruhan,” kata Fitri.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi umum berpotensi menghadapi peningkatan risiko seiring munculnya fenomena iklim El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’ yang diperkirakan memicu cuaca ekstrem di berbagai wilayah.

Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Azuarini Diah Parwati menilai akan ada tiga produk asuransi yang paling terdampak yakni properti, pertanian, dan business interruption.

“Tiga lini usaha ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan kondisi cuaca ekstrem dan potensi gangguan operasional,” ujar Azuarini, Senin (30/3/2026).

Oleh karena itu, Azuarini berpandangan bahwa El Niño Gozilla ini berpotensi menjadi ‘wake-up call’ bagi industri asuransi umum, mengingat risikonya bisa meningkat dengan cepat dan tidak semua pelaku siap dari sisi underwriting atau kapasitas penyerapan klaim.

“Jadi, disiplin underwriting dan kecukupan reasuransi akan benar-benar diuji dalam periode ini,” tegas Azuarini.

Lebih lanjut, Azuarini mengatakan risiko yang berpotensi meningkat pada masa El Nino Godzilla adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran properti, gangguan bisnis, dan disrupsi rantai pasok akan naik signifikan dengan efek berantai ke berbagai sektor ekonomi.

Lebih jauh, dia turut memandang bahwa El Niño Godzilla berdampak dalam mempercepat pergeseran ke risk-based pricing dan mendorong produk yang lebih adaptif seperti asuransi parametrik.

“Kemudian, penyesuaian tarif di lini properti dan agrikultur hampir tidak terhindarkan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan pada periode April hingga Juli 2026 Indonesia akan didominasi kemarau kering di sebagian besar wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, wilayah seperti Sulawesi, Halmahera, dan Maluku diperkirakan masih akan menerima curah hujan relatif tinggi.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menekankan pentingnya langkah mitigasi yang komprehensif. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko kekeringan yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional, sekaligus menyiapkan strategi penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah dengan curah hujan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan sederet strategi dalam mengelola risiko dan menekan rasio klaim asuransi kredit.

Strategi itu dijalankan di tengah masih tingginya risiko tekanan terhadap lini asuransi kredit secara industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mencatat rasio klaim lini usaha kredit di asuransi umum dan reasuransi berada pada level 85,56% per Oktober 2025.

Direktur Utama Asuransi Asei, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyebut cara pertama adalah menguatkan underwriting, dengan memperketat kriteria penjaminan kredit seperti kualitas profil debitur, histori kredit, jaminan, dan menyesuaikan rate premi sesuai profil risiko.

Cara kedua adalah pricing aktuaria yang lebih tepat, dengan menggunakan model aktuaria yang lebih akurat untuk menentukan tarif premi yang mencerminkan risiko sebenarnya dari portofolio kredit.

“Ketiga, risk sharing, yang mana pembagian risiko dengan pemberi kredit atau lender agar tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi saja, dengan mengacu pada POJK 20/2023,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

Dia meneruskan, yang keempat adalah melakukan pencadangan teknis yang ketat sesuai dengan standar regulator dan ekspektasi klaim di masa depan. Kelima, menetapkan batasan maksimum eksposur terhadap satu debitur atau sektor tertentu untuk menghindari konsentrasi risiko.

“Terakhir, diversifikasi portofolio dengan mendorong pertumbuhan produk lain yang lebih stabil untuk menyeimbangkan profil risiko keseluruhan perusahaan,” sebutnya.

Adapun, Dody menyebut asuransi kredit di Asei mengalami pertumbuhan signifikan pada 2025, setelah pada 2024 hampir semua bank dan lembaga pembiayaan masih menunggu karena belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 20 tahun 2023.

Asei, lanjutnya, berkomitmen supaya tertanggung dapat menerapkan risk sharing, pemisahan risiko jiwa dan risiko kredit, serta pembatasan biaya akuisisi sesuai ketentuan. Selain itu juga menerapkan sistem monitoring pertanggungan dan penanganan klaim.

“Pertumbuhan premi asuransi kredit di tahun 2025 juga diikuti dengan kenaikan rasio klaim yang sejalan dengan rasio klaim di industri asuransi kredit. Rasio ini jauh di atas rata-rata industri asuransi umum, dan dipandang sebagai tekanan risiko yang signifikan, karena margin underwriting menjadi tipis dan profitabilitas berpotensi tertekan,” jelasnya.

Menurut Dody, ada beberapa hal yang mendorong rasio klaim asuransi kredit bisa tinggi. Di antaranya adalah kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, yang mengalami stres karena pinjaman berisiko tinggi atau portofolio kredit yang memburuk, dinamika kondisi ekonomi makro, yang mana faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, tekanan setor pembiayaan, atau meningkatnya NPL dapat mendorong realisasi klaim lebih tinggi.

Kemudian, lanjutnya, praktik underwriting dan pricing yang kurang memadai atau underwriting yang tidak disiplin menyebabkan premi tidak sebanding dengan risiko yang diasumsikan.

“Dan cadangan teknis yang belum optimal, yang mana ketidakcukupan pencadangan klaim akan mendorong realisasi klaim yang lebih besar dari ekspektasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkap pendapatan premi dari lini usaha tersebut tercatat sebesar Rp19,67 triliun.

“Dengan klaim sebesar Rp16,83 triliun, sehingga rasio klaim berada pada level 85,56%. Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, potensi klaim pada lini asuransi kredit dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha kredit di asuransi umum dan reasuransi berada pada level 85,56% per Oktober 2025.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat asuransi Wahyudin Rahman memberikan beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan untuk menekan klaim asuransi kredit.

“Rekomendasi untuk menekan klaim, perusahaan asuransi perlu memperketat underwriting berbasis sektor dan kualitas debitur dan memperkuat early warning system,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (1/1/2026).

Dia menambahkan, penyesuaian harga premi dan struktur risiko (deductible, co-insurance), serta peningkatan kolaborasi data dan mitigasi risiko dengan bank atau lembaga pembiayaan, juga bisa menjadi cara untuk menekan klaim.

Adapun, dia berpendapat tingginya rasio klaim itu dikarenakan perlambatan ekonomi sektoral, kualitas kredit pembiayaan terutama dari lini fintech, serta praktik underwriting dan monitoring kredit yang belum sepenuhnya berbasis risiko.

“Ini menjadi sinyal kuat perlunya penyesuaian model bisnis, dari sekadar risk transfer ke risk partnership perbankan, fintech, dan lembaga keuangan lainnya,” sebut Wahyudin.

Wahyudin turut membeberkan tantangan terbesar yang ada di lini usaha kredit adalah volatilitas kualitas kredit, keterbatasan akses data real-time debitur, tekanan harga premi, dan margin serta ketergantungan pada kinerja sektor riil yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Asuransi Umum di PT Asuransi Asei Indonesia ini memandang lini asuransi kredit dalam 1–3 tahun ke depan masih berpotensi tumbuh.

Kendati demikian, Wahyudin mengingatkan apabila tidak ada perbaikan fundamental, maka rasio klaim berpeluang tetap tinggi. Untuk itu, diperlukan underwriting yang disiplin.

“Dengan disiplin underwriting untuk kualitas kredit dan manajemen risiko yang lebih kuat, rasio klaim berpeluang kembali ke level yang lebih sehat serta kerjasama yang saling menguntungkan, bukan berat sebelah,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkap pendapatan premi dari lini usaha tersebut tercatat sebesar Rp19,67 triliun.

“Dengan klaim sebesar Rp16,83 triliun, sehingga rasio klaim berada pada level 85,56%. Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, potensi klaim pada lini asuransi kredit dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk.

Untuk merespons hal tersebut, imbuh Ogi, pihaknya mendorong agar perusahaan asuransi memperkuat disiplin underwriting, menerapkan pricing yang memadai berbasis perhitungan aktuaria, serta mematuhi ketentuan pencadangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha kredit di asuransi umum dan reasuransi berada pada level 85,56% per Oktober 2025.

Semula, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkap pendapatan premi dari lini usaha tersebut tercatat sebesar Rp19,67 triliun.

“Dengan klaim sebesar Rp16,83 triliun, sehingga rasio klaim berada pada level 85,56%. Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, potensi klaim pada lini asuransi kredit dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk.

Untuk merespons hal tersebut, imbuh Ogi, pihaknya mendorong agar perusahaan asuransi memperkuat disiplin underwriting, menerapkan pricing yang memadai berbasis perhitungan aktuaria, serta mematuhi ketentuan pencadangan.

“Selain itu, melalui POJK 20/2023, telah diterapkan mekanisme risk sharing dengan pihak pemberi kredit, sehingga pengelolaan risiko pada produk asuransi kredit menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Juli 2025, industri asuransi umum tengah beradaptasi dengan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang asuransi kredit. Di saat yang sama, pelaku industri menghadapi tekanan dari meningkatnya rasio klaim asuransi kredit yang mendekati 100%.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyampaikan bahwa pihaknya terus mencermati perkembangan sektor asuransi umum, termasuk lini bisnis asuransi kredit yang kini mengalami dinamika tersendiri.

"Ini termasuk lini bisnis asuransi kredit yang saat ini tengah menghadapi dinamika tersendiri seiring implementasi POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Konvensional," kata Budi kepada Bisnis, belum lama ini (2/7/2025).

Meskipun begitu, Budi menegaskan bahwa AAUI tetap mendukung penerapan regulasi tersebut karena dinilai mampu memperkuat ketahanan keuangan serta tata kelola perusahaan asuransi.

Melalui POJK 20/2023, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar serta rasio likuiditas paling sedikit 150%.