Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu ketentuan terkait produk asuransi kredit yang menjadi perhatian adalah implementasi skema pembagian risiko (risk sharing/co-sharing) sebagaimana diatur dalam POJK 20/2023

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan implementasi ketentuan itu terus berjalan dan saat ini industri masih melakukan berbagai penyesuaian terhadap model bisnis, kebijakan internal, serta perjanjian kerja sama dengan kreditur

“Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, terutama terkait harmonisasi proses bisnis dan penyesuaian skema kerja sama antara perusahaan asuransi dan perbankan,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Ogi menjelaskan bahwa ketentuan pembagian risiko itu ditujukan untuk memperkuat disiplin underwriting, meningkatkan kualitas portofolio, serta memastikan adanya alignment of interest antara seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit, sehingga industri dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, dia membeberkan asuransi kredit masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki kontribusi penting bagi industri asuransi umum, khususnya dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan penyaluran kredit di sektor riil.

Berdasarkan data posisi April 2026, pendapatan premi asuransi kredit tercatat sebesar Rp6,69 triliun, sementara nilai klaim tercatat sebesar Rp6,66 triliun, dengan rasio klaim mencapai 99,48%.

“Di tengah dinamika suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, prospek bisnis asuransi kredit masih cukup baik seiring masih tingginya kebutuhan pembiayaan,” sebut Ogi.

Namun, tegasnya, industri perlu terus mewaspadai risiko peningkatan kualitas kredit yang dapat berdampak pada frekuensi dan besaran klaim, sehingga penguatan underwriting, monitoring portofolio, dan manajemen risiko tetap menjadi faktor yang sangat penting.

Adapun, menilik POJK 20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan Kreditur dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah.

Kemudian, Pasal 5 ayat (2) berbunyi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia atau Allianz Indonesia menilai penyesuaian ulang (repricing) premi produk asuransi kesehatan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dan akan terjadi hampir setiap tahun.

Head of Product Allianz Life Syariah Indonesia, Rina Triana mengatakan hal itu karena produk asuransi kesehatan sangat berkaitkan erat dengan biaya pelayanan kesehatan yang disediakan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.

“Setiap melakukan rencana repricing, kami selalu memikirkan ujung-ujungnya nasabah ya karena kami tuh pengennya nasabah tetap stay sama Allianz, supaya portofolio kita itu balance. Jadi kalau udah portofolio balance, otomatis juga repricing-nya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar,” katanya dalam workshop daring Allianz dengan tema Menjaga Keberlanjutan perlindungan Kesehatan di Tengah Kenaikan Biaya Medis, Rabu (17/6/2026).

Rina berujar, supaya para pemegang polis tidak merasa terbebani dengan repricing, pihaknya memberikan alternatif solusi. Pertama, bisa pindah ke produk yang lebih affordable.

“Atau misalnya dia merasa ingin tetap di produk yang sama, bisa turunin coverage klaimnya. Jadi misalnya yang tadinya coverage-nya itu sampai Asia, sampai Jepang mungkin bisa sampai Malaysia saja,” ungkapnya.

Di sisi lain, untuk mencari solusi atas kenaikan biaya layanan kesehatan, perusahaan mencermati praktik yang diterapkan di berbagai negara berkembang maupun negara maju. Salah satu solusinya adalah merilis produk yang memiliki fitur risk sharing.

“Produk kami yang terbaru sudah ada namanya fitur risiko sendiri atau kita sebut namanya deductible. Jadi, sebagian biaya pelayanan kesehatan rawat inap yang terjadi itu ditanggung oleh nasabah,” bebernya.

Rina memastikan bahwa jumlah yang ditanggung pemegang polis tidak akan besar dan akan sangat terjangkau. Jadi,setiap pemegang polis dirawat inap akan ada batasan risiko sendiri yang harus bayarkan dalam satu tahun dan apabila nasabah sudah bayar, baru sisanya itu dibayarkan oleh Allianz.

Lebih jauh, dia menilai asuransi kesehatan ke depannya tetap memiliki prospek yang baik meskipun dihadapkan tantangan seperti kenaikan inflasi medis. Menurutnya, ini karena asuransi kesehatan sudah dianggap masyarakat sebagai barang komoditi.

“Karena adanya BPJS Kesehatan jadi awareness masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi kesehatan itu sudah seperti barang komoditi. Jadi tanpa ditanya pun, mereka udah mengerti tentang asuransi kesehatan,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Sinar Mas (ASM) menyambut baik penerbitan POJK No. 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan industri asuransi kesehatan.

Direktur Asuransi Sinar Mas, Dumasi M. M. Samosir mengungkapkan dalam implementasinya, saat ini perusahaan fokus pada penguatan kapabilitas internal.

Fokus itu mencakup mempersiapkan pembentukan Medical Advisory Board (MAB) guna memperkuat aspek medical governance dan memastikan kualitas serta kewajaran tindakan medis.

“Dan mengembangkan sistem digital yang terintegrasi dengan rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi proses klaim, transparansi, serta mendukung pengendalian biaya medis,” kata Dumasi kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Mengenai skema risk sharing, katanya, perusahaan melihat ketentuan tersebut dalam POJK bersifat tidak wajib. Dengan demikian, implementasinya akan disesuaikan dengan demand dan model bisnis yang tepat.

Sementara itu, untuk skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (CoB) antara Asuransi Kesehatan Tambahan dan BPJS Kesehatan (KAPJ), masih dalam tahap pembahasan dan penyelarasan antara pihak terkait.

“Jadi, kami memandang bahwa POJK ini tetap memberikan arah yang positif bagi industri dalam jangka menengah hingga panjang, khususnya dalam mendorong penguatan tata kelola, transparansi, dan pengendalian biaya medis,” tegas Dumasi.

Namun demikian, imbuhnya, untuk dapat menahan laju klaim secara lebih signifikan juga diperlukan dukungan kebijakan yang lebih luas, antara lain terkait standarisasi clinical pathway serta pengendalian dan standarisasi tarif atau biaya layanan kesehatan.

“Dampaknya terhadap penahanan laju klaim akan lebih terasa secara bertahap seiring kesiapan ekosistem,” sebutnya.

Di sisi lain, Dumasi mengungkapkan berdasarkan kinerja terbaru, lini bisnis asuransi kesehatan masih mencatatkan underwriting surplus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi kesehatan masih memberikan kontribusi laba yang cukup baik bagi perusahaan.

“Kami sejak dulu memandang bahwa profitabilitas bisnis asuransi kesehatan menuntut pengelolaan yang lebih hati-hati, terutama dalam mengendalikan biaya medis dan menjaga kualitas portofolio. Itu sebabnya kami sangat selektif dalam memilih calon tertanggung perusahaan,” ungkapnya.

Adapun, empat alasan yang membuat perusahaan tetap memasarkan produk asuransi kesehatan adalah pertama, produk ini merupakan kebutuhan dasar (essential product) dengan permintaan yang terus meningkat. Kedua, memberikan kontribusi laba yang baik bagi perusahaan, yang didukung oleh pengelolaan bisnis yang disiplin dan konsisten.

Ketiga, menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang pengembangan ekosistem layanan kesehatan. Keempat, memberikan peluang untuk menciptakan nilai tambah berbasis layanan, termasuk peningkatan kualitas layanan kepada peserta dan efisiensi proses klaim.

“Ke depan, perusahaan akan terus fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas, sehingga bisnis asuransi kesehatan dapat tetap berkelanjutan di tengah dinamika kenaikan biaya klaim,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan resmi memasuki masa implementasi. Aturan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 tersebut mulai berlaku efektif setelah tiga bulan yakni pada 22 Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono berharap POJK ini dapat menguatkan tata kelola dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan sehubungan dengan kewajiban tiga kapabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi.

Tiga kapabilitas yang dimaksud adalah kapabilitas medis, kapabilitas digital dan dewan penasihat medis (DPM). Kewajiban ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem kesehatan dalam mengendalikan biaya medis dan meningkatkan pelindungan konsumen asuransi kesehatan.

“Harapan selanjutnya adalah ada perbaikan manajemen risiko dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan dengan implementasi kebijakanrisk sharingpada penyelenggaraan asuransi kesehatan,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Harapan selanjutnya adalah terciptanya kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional. Terutama dengan terselenggaranya koordinasi antar penyelenggara jaminan (KAPJ) antara BPJS Kesehatan dengan Perusahaan Asuransi.

Ogi melanjutkan, saat ini tren klaim asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa dan umum masih meningkat, tetapi secara rasio masih dalam batas yang terjaga.

“Untuk menjaga kualitas kinerja, perusahaan perlu memperkuatunderwriting, pengelolaan klaim, serta pengendalian biaya layanan kesehatan,” ucapnya.

Di lain sisi, dia memastikan OJK terus melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk asuransi kesehatan, baik secaraoffsitemaupunonsite. Hal ini pun termasuk melalui pengawasan tematik guna memastikan praktik pemasaran yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi kesehatan,” sebutnya.

Dia menambahkan, melalui POJK 36/2025 yang memuat kewajiban perusahaan asuransi memiliki DPM diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan atas layanan medis yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, efisiensi biaya, serta perlindungan bagi pemegang polis,” tegas Ogi.

Selain mengenai DPM, Ogi juga menuturkan POJK untuk asuransi kesehatan itu mewajibkan perusahaan asuransi menyediakan produk dengan dan tanpa fitur pembagian risiko (risk sharing).

“Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi moral hazard serta mencegah penggunaan layanan kesehatan secara berlebihan [overutilization], sehingga pemanfaatan layanan tetap sesuai kebutuhan medis,” ujarnya.

Klaim Meningkat, tapi Bisnis Asuransi Kesehatan Berpeluang Tumbuh

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan bahwa perkembangan nilai klaim asuransi kesehatan masih menjadi perhatiannya. Di tengah penerapan POJK 36/2025, AAJI mencatat adanya kenaikan pada total pembayaran klaim kesehatan ini.

Ketua Bidang Pengembangan & Pelatihan SDM (Center of Excellence) AAJI Handojo G Kusuma mengungkapkan sepanjang 2025 industri asuransi jiwa membayarkan total klaim Rp26,74 triliun, tumbuh 9,1% (year on year/YoY) dari Rp24,52 triliun.

Bila dirincikan berdasarkan segmennya, klaim asuransi kesehatan perorangan naik sebesar 6,7% (YoY) dengan total nilai sebesar Rp16,59 triliun. Sementara itu, untuk segmen kumpulan tercatat sebesar Rp10,16 triliun, naik 13,2% (YoY).

“Di sepanjang tahun 2025, rata-rata penerima manfaat asuransi kesehatan perorangan nilai klaimnya adalah sebesar Rp54,61 juta meningkat 51,9% dibandingkan dengan tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp35,95 juta per orang,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

AAJI, kata Handojo, akan terus memantau perkembangan ini secara berkala dan terus menjalin kolaborasi dengan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan para penyedia jasa layanan untuk mengoptimalkan penerapan POJK 36/2025, guna menciptakan industri asuransi kesehatan yang berkelanjutan dan bermanfaat.

PT Prudential Life Assurance melihat masih banyak peluang yang bisa dioptimalkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan peluang tersebut didapatkan dari pasca pandemi Covid-19 yang membuat kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan meningkat.

“Kondisi ini yang menumbuhkan optimisme kami bahwa asuransi kesehatan masih berpeluang untuk tumbuh,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Di Prudential Life, katanya, produk asuransi kesehatan PRUWell Medical dan PRUWell Health menjadi salah satu produk yang diminati oleh para pemegang polis.

Lebih jauh, Yosie membeberkan peningkatan biaya kesehatan saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor.Pertama, faktor gaya hidup, yang mana masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup kurang sehat.Kedua, adanya overutilisasi atau perawatan berlebihan.

“Ketiga, teknologi yang digunakan untuk perawatan yang terus berkembang yang akhirnya mendorong peningkatan biaya perawatan. Tiga faktor tersebut di atas yang menyebabkan inflasi medis yang terus meningkat setiap tahunnya,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyebut dari sisi biaya perawatan, di Indonesia saat ini belum ada kebijakan atau ketetapan tarif yang berlaku secara nasional. Sebab itu, kesenjangan biaya untuk jenis perawatan dan pengobatan yang sama masih sangat beragam.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Prudential Life mengoptimalkan AI untuk menganalisa tren dan pola klaim lebih detail, serta mengidentifikasi area berisiko tinggi dari berbagai dimensi. Pasalnya, dengan data yang lengkap, mendalam, dan akurat, risiko penggunaan berlebih (overutilization) dapat dicegah.

Di sisi lain, Yosie berujar Prudential Indonesia sangat mengapresiasi keputusan OJK yang menerbitkan POJK asuransi kesehatan. Peraturan ini dinilai akan memastikan keseimbangan manfaat bagi nasabah dan mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan.

“Prudential Indonesia terus melakukan koordinasi eksternal dengan berbagai pemangku kebijakan, asosiasi, dan pihak swasta lainnya, serta diskusi internal untuk menyusun langkah-langkah sosialisasi secara bertahap agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik,” tegas Yosie.

Sementara itu, pengamat asuransi sekaligus dosen asuransi syariah UIN Banten Wahju Rohmanti menilai POJK 36/2025 seharusnya memberikan dampak positif bagi industri asuransi, karena bisa menambah volume bisnis dan pangsa pasar.

“Asuransi kesehatan di asuransi itu umumnya masih beruparider, masih sedikit yang jualan asuransi kesehatan murni perorangan, sehingga sebagairiderasuransi kesehatan itu menjadienhancerproduk asuransi dasarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia melihat bahwa tantangan dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah faktor teknis danfraudyang dalam pengajuan klaim, apalagi asuransi kesehatan segmen kumpulan.

“Jadi tantangannya dobel, dari teknis dan dari nasabah itu sendiri,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut positif terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 Tentang Penguatan ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi baru ini dinilai memberikan kepastian dan kerangka yang lebih jelas dalam desain produk asuransi kesehatan, penguatan manajemen risiko, peningkatan transparansi manfaat, serta perlindungan pemegang polis. POJK tersebut juga mengatur secara tegas penerapan skema pembagian risiko atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menjelaskan dalam POJK 36/2025 perusahaan asuransi diwajibkan menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa skema risk sharing atau co-payment. Namun, perusahaan tetap diperbolehkan menawarkan produk dengan risk sharing dengan batasan yang jelas.

Batasan tersebut seperti nasabah membayar maksimal 5% per klaim, dengan plafon Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap, atau melalui deductible tahunan yang disepakati. Skema ini tidak berlaku untuk kondisi darurat dan penyakit kritis tertentu.

Menurut Emira, mekanisme risk sharing atau co-payment bukan hal baru dalam industri asuransi. Skema serupa telah lama diterapkan pada asuransi kendaraan dan properti, serta di berbagai negara untuk asuransi kesehatan.

“Tujuannya bukan membebani nasabah, tetapi mendorong penggunaan layanan kesehatan yang lebih tepat guna, mengurangi risiko over treatment, dan pada akhirnya menjaga agar premi tetap terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

AAJI optimistis, dengan kerangka yang lebih kuat seperti tata kelola medis, digitalisasi data, mekanisme risk sharing, hingga koordinasi dengan BPJS Kesehatan, POJK ini dapat mendorong perbaikan struktural sistem asuransi kesehatan nasional. Namun, keberhasilan implementasi dinilai sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi kunci agar regulasi ini dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak,” kata Emira.

Pandangan serupa disampaikan PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life). Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto menilai POJK 36/2025 sebagai langkah positif regulator untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan manfaat, dan stabilitas industri asuransi kesehatan.

“Dengan adanya batasan yang jelas, baik dari sisi skema co-payment, deductible, maupun kewajiban transparansi, nasabah memperoleh kejelasan sejak awal, sementara perusahaan dapat mengelola risiko klaim secara lebih prudent,” ujarnya.

Listianawati menambahkan, kewajiban menyediakan produk tanpa risk sharing sekaligus membuka opsi produk dengan risk sharing memberi ruang pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut dia, POJK ini berpotensi menjadi katalis peningkatan kepercayaan publik terhadap asuransi kesehatan.

Apresiasi juga disampaikan PT Prudential Life Assurance (Prudential Life). Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, skema risk sharing sebagaimana diatur dalam POJK telah lazim diterapkan di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Singapura.
Skema tersebut dinilai dapat menekan inflasi medis serta mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

“Penerapan pembagian risiko ini akan mendorong nasabah lebih selektif dalam menggunakan layanan medis dan memahami perawatan kesehatan yang diterima,” kata Yosie.

Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan

POJK 36/2025 ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada 22 Desember 2025. Regulasi ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkan atau sekitar akhir Maret 2026 mendatang.

Aturan Co-Payment

Pengaturannya mencakup penyelenggaraan asuransi kesehatan, desain produk, penerapan manajemen risiko, telaah utilisasi, peran para pihak dalam penguatan ekosistem, koordinasi antarpenyelenggara jaminan, perlindungan konsumen, serta peran perusahaan dalam edukasi dan promosi kesehatan.

POJK ini juga mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan memiliki kapabilitas medis, kapabilitas digital melalui sistem informasi yang memadai, serta Dewan Penasihat Medis. Dalam rangka prinsip kehati-hatian, perusahaan diwajibkan menyampaikan ringkasan pertanggungan untuk memudahkan calon pemegang polis memahami manfaat dan risiko produk. Peninjauan premi atau kontribusi ulang hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali dalam setahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan, POJK ini menitikberatkan tiga hal utama, yakni penguatan koordinasi antarpihak dalam ekosistem asuransi kesehatan, penerapan manajemen risiko yang memadai melalui kewajiban utilization review, serta penguatan perlindungan pemegang polis melalui kejelasan manfaat dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut positif terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 Tentang Penguatan ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi baru ini dinilai memberikan kepastian dan kerangka yang lebih jelas dalam desain produk asuransi kesehatan, penguatan manajemen risiko, peningkatan transparansi manfaat, serta perlindungan pemegang polis. POJK tersebut juga mengatur secara tegas penerapan skema pembagian risiko atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menjelaskan dalam POJK 36/2025 perusahaan asuransi diwajibkan menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa skema risk sharing atau co-payment. Namun, perusahaan tetap diperbolehkan menawarkan produk dengan risk sharing dengan batasan yang jelas.

Batasan tersebut seperti nasabah membayar maksimal 5% per klaim, dengan plafon Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap, atau melalui deductible tahunan yang disepakati. Skema ini tidak berlaku untuk kondisi darurat dan penyakit kritis tertentu.

Menurut Emira, mekanisme risk sharing atau co-payment bukan hal baru dalam industri asuransi. Skema serupa telah lama diterapkan pada asuransi kendaraan dan properti, serta di berbagai negara untuk asuransi kesehatan.

“Tujuannya bukan membebani nasabah, tetapi mendorong penggunaan layanan kesehatan yang lebih tepat guna, mengurangi risiko over treatment, dan pada akhirnya menjaga agar premi tetap terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

AAJI optimistis, dengan kerangka yang lebih kuat seperti tata kelola medis, digitalisasi data, mekanisme risk sharing, hingga koordinasi dengan BPJS Kesehatan, POJK ini dapat mendorong perbaikan struktural sistem asuransi kesehatan nasional. Namun, keberhasilan implementasi dinilai sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi kunci agar regulasi ini dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak,” kata Emira.

Pandangan serupa disampaikan PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life). Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto menilai POJK 36/2025 sebagai langkah positif regulator untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan manfaat, dan stabilitas industri asuransi kesehatan.

“Dengan adanya batasan yang jelas, baik dari sisi skema co-payment, deductible, maupun kewajiban transparansi, nasabah memperoleh kejelasan sejak awal, sementara perusahaan dapat mengelola risiko klaim secara lebih prudent,” ujarnya.

Listianawati menambahkan, kewajiban menyediakan produk tanpa risk sharing sekaligus membuka opsi produk dengan risk sharing memberi ruang pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut dia, POJK ini berpotensi menjadi katalis peningkatan kepercayaan publik terhadap asuransi kesehatan.

Apresiasi juga disampaikan PT Prudential Life Assurance (Prudential Life). Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, skema risk sharing sebagaimana diatur dalam POJK telah lazim diterapkan di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Singapura.
Skema tersebut dinilai dapat menekan inflasi medis serta mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

“Penerapan pembagian risiko ini akan mendorong nasabah lebih selektif dalam menggunakan layanan medis dan memahami perawatan kesehatan yang diterima,” kata Yosie.

Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan

POJK 36/2025 ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada 22 Desember 2025. Regulasi ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkan atau sekitar akhir Maret 2026 mendatang.

Aturan Co-Payment

Pengaturannya mencakup penyelenggaraan asuransi kesehatan, desain produk, penerapan manajemen risiko, telaah utilisasi, peran para pihak dalam penguatan ekosistem, koordinasi antarpenyelenggara jaminan, perlindungan konsumen, serta peran perusahaan dalam edukasi dan promosi kesehatan.

POJK ini juga mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan memiliki kapabilitas medis, kapabilitas digital melalui sistem informasi yang memadai, serta Dewan Penasihat Medis. Dalam rangka prinsip kehati-hatian, perusahaan diwajibkan menyampaikan ringkasan pertanggungan untuk memudahkan calon pemegang polis memahami manfaat dan risiko produk. Peninjauan premi atau kontribusi ulang hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali dalam setahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan, POJK ini menitikberatkan tiga hal utama, yakni penguatan koordinasi antarpihak dalam ekosistem asuransi kesehatan, penerapan manajemen risiko yang memadai melalui kewajiban utilization review, serta penguatan perlindungan pemegang polis melalui kejelasan manfaat dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan sederet strategi dalam mengelola risiko dan menekan rasio klaim asuransi kredit.

Strategi itu dijalankan di tengah masih tingginya risiko tekanan terhadap lini asuransi kredit secara industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mencatat rasio klaim lini usaha kredit di asuransi umum dan reasuransi berada pada level 85,56% per Oktober 2025.

Direktur Utama Asuransi Asei, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyebut cara pertama adalah menguatkan underwriting, dengan memperketat kriteria penjaminan kredit seperti kualitas profil debitur, histori kredit, jaminan, dan menyesuaikan rate premi sesuai profil risiko.

Cara kedua adalah pricing aktuaria yang lebih tepat, dengan menggunakan model aktuaria yang lebih akurat untuk menentukan tarif premi yang mencerminkan risiko sebenarnya dari portofolio kredit.

“Ketiga, risk sharing, yang mana pembagian risiko dengan pemberi kredit atau lender agar tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi saja, dengan mengacu pada POJK 20/2023,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

Dia meneruskan, yang keempat adalah melakukan pencadangan teknis yang ketat sesuai dengan standar regulator dan ekspektasi klaim di masa depan. Kelima, menetapkan batasan maksimum eksposur terhadap satu debitur atau sektor tertentu untuk menghindari konsentrasi risiko.

“Terakhir, diversifikasi portofolio dengan mendorong pertumbuhan produk lain yang lebih stabil untuk menyeimbangkan profil risiko keseluruhan perusahaan,” sebutnya.

Adapun, Dody menyebut asuransi kredit di Asei mengalami pertumbuhan signifikan pada 2025, setelah pada 2024 hampir semua bank dan lembaga pembiayaan masih menunggu karena belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 20 tahun 2023.

Asei, lanjutnya, berkomitmen supaya tertanggung dapat menerapkan risk sharing, pemisahan risiko jiwa dan risiko kredit, serta pembatasan biaya akuisisi sesuai ketentuan. Selain itu juga menerapkan sistem monitoring pertanggungan dan penanganan klaim.

“Pertumbuhan premi asuransi kredit di tahun 2025 juga diikuti dengan kenaikan rasio klaim yang sejalan dengan rasio klaim di industri asuransi kredit. Rasio ini jauh di atas rata-rata industri asuransi umum, dan dipandang sebagai tekanan risiko yang signifikan, karena margin underwriting menjadi tipis dan profitabilitas berpotensi tertekan,” jelasnya.

Menurut Dody, ada beberapa hal yang mendorong rasio klaim asuransi kredit bisa tinggi. Di antaranya adalah kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, yang mengalami stres karena pinjaman berisiko tinggi atau portofolio kredit yang memburuk, dinamika kondisi ekonomi makro, yang mana faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, tekanan setor pembiayaan, atau meningkatnya NPL dapat mendorong realisasi klaim lebih tinggi.

Kemudian, lanjutnya, praktik underwriting dan pricing yang kurang memadai atau underwriting yang tidak disiplin menyebabkan premi tidak sebanding dengan risiko yang diasumsikan.

“Dan cadangan teknis yang belum optimal, yang mana ketidakcukupan pencadangan klaim akan mendorong realisasi klaim yang lebih besar dari ekspektasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkap pendapatan premi dari lini usaha tersebut tercatat sebesar Rp19,67 triliun.

“Dengan klaim sebesar Rp16,83 triliun, sehingga rasio klaim berada pada level 85,56%. Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, potensi klaim pada lini asuransi kredit dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha kredit di asuransi umum dan reasuransi berada pada level 85,56% per Oktober 2025.

Semula, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkap pendapatan premi dari lini usaha tersebut tercatat sebesar Rp19,67 triliun.

“Dengan klaim sebesar Rp16,83 triliun, sehingga rasio klaim berada pada level 85,56%. Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, potensi klaim pada lini asuransi kredit dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk.

Untuk merespons hal tersebut, imbuh Ogi, pihaknya mendorong agar perusahaan asuransi memperkuat disiplin underwriting, menerapkan pricing yang memadai berbasis perhitungan aktuaria, serta mematuhi ketentuan pencadangan.

“Selain itu, melalui POJK 20/2023, telah diterapkan mekanisme risk sharing dengan pihak pemberi kredit, sehingga pengelolaan risiko pada produk asuransi kredit menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Juli 2025, industri asuransi umum tengah beradaptasi dengan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang asuransi kredit. Di saat yang sama, pelaku industri menghadapi tekanan dari meningkatnya rasio klaim asuransi kredit yang mendekati 100%.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyampaikan bahwa pihaknya terus mencermati perkembangan sektor asuransi umum, termasuk lini bisnis asuransi kredit yang kini mengalami dinamika tersendiri.

"Ini termasuk lini bisnis asuransi kredit yang saat ini tengah menghadapi dinamika tersendiri seiring implementasi POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Konvensional," kata Budi kepada Bisnis, belum lama ini (2/7/2025).

Meskipun begitu, Budi menegaskan bahwa AAUI tetap mendukung penerapan regulasi tersebut karena dinilai mampu memperkuat ketahanan keuangan serta tata kelola perusahaan asuransi.

Melalui POJK 20/2023, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar serta rasio likuiditas paling sedikit 150%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri asuransi umum semakin memperketat strategi pengendalian klaim kesehatan guna menjaga keberlanjutan lini bisnis yang masih dibayangi inflasi medis tinggi dan kenaikan frekuensi pemanfaatan manfaat (overutilization).

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menjelaskan bahwa perusahaan asuransi pada 2026 akan memperkuat desain dan mekanisme produk kesehatan, termasuk penerapanrisk sharing,deductible,serta pembatasan manfaat (inner limit) agar struktur biaya lebih terkendali.

“Perusahaan umumnya memperkuat desain produk melaluirisk sharing,deductible, daninner limit, disertai penguatan jaringanproviderdengan standar tarif dan mekanismereviewlayanan,” ujarnya kepadaBisnis, Jumat (5/12/2025).

Menurut Budi, inflasi medis yang secara historis berada di kisaran dua digit dan jauh di atas inflasi umum terus menekan rasio klaim, sehingga pengendalian biaya layanan menjadi prasyarat utama untuk menjaga kesehatan aktuaria lini kesehatan.

Selain penguatan desain produk, perusahaan juga meningkatkan deteksifraud, audit klaim, dan pemantauan layanan kesehatan di tingkatprovider. Program promotif–preventif sepertiwellness,medical check-upberkala, dan edukasi pola hidup sehat mulai diintensifkan untuk menahan lonjakan klaim jangka panjang.

“Deteksifraud, audit klaim, dan program promotif–preventif semakin ditingkatkan. Harapan kami, sektor kesehatan dapat tumbuh berkelanjutan: melindungi masyarakat namun tetap sehat secara aktuaria,” kata Budi.

AAUI menilai keseimbangan antara proteksi nasabah dan keberlanjutan finansial perusahaan menjadi isu sentral yang harus dijaga, terutama di tengah tren kenaikan biaya perawatan, dinamika tarif medis, dan persaingan produk kesehatan yang makin ketat.

Tekanan yang dihadapi sektor asuransi itu juga setidaknya tecermin dari data klaim kesehatan yang masih menunjukkan peningkatan signifikan hingga kuartal III/2025 meski premi juga bertumbuh.

Data AAUI menunjukkan pendapatan premi asuransi kesehatan di sektor asuransi umum bertumbuh Rp15,1% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp8,04 triliun per September 2025. Namun, pembayaran klaim untuk asuransi kesehatan naik 24,9% YoY dari Rp5,11 triliun menjadi Rp6,38 triliun per kuartal III/2025.

Pada saat yang sama, rasio klaim asuransi kesehatan meningkat ke kisaran ke 79,3% pada Januari–September 2025 dari 73,1% pada periode yang sama tahun lalu.

Rasio klaim asuransi yang membandingkan total klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dengan total premi yang diterima itu kembali meningkat setelah menurun pada tahun lalu. Rasio itu sempat mencapai level 86,0% pada 2023.

Secarat terpisah, tekanan pada lini kesehatan industri asuransi itu pun diakui oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

“OJK mengamati kecenderunganoverutilization[penggunaan berlebihan] layanan kesehatan, perkembangan yang sangat tinggi untuk trenmedical inflation[inflasi medis], dan adanya kenaikan premi per polis asuransi kesehatan yang signifikan,” ujar Mahendra dalam rapat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi medis diperkirakan masih akan menghadirkan tekanan bagi lini asuransi kesehatan pada 2026.

Kendati begitu, rencana regulator menerbitkan aturan baru untuk memperkuat bisnis asuransi kesehatan di Indonesia menghadirkan harapan.

Pengamat asuransi Wahju Rohmanti meyakini bahwa inflasi medis masih akan menjadi aral bagi lini asuransi kesehatan pada 2026.

“Inflasi medis di Indonesia cukup tinggi. Dari data OJK, inflasi medis 2025 di atas 13%, melampaui inflasi medis global. Sehingga menurut pendapat saya, tahun 2026 angka inflasi medis masih cukup tinggi,” ujarnya kepadaBisnis, dikutip Minggu (7/12/2025).

Dia menjelaskan, sebagian besar produk asuransi kesehatan (askes) saat ini masih berbentukriderdari produk induk, sehingga potensi pengembangan askes murni belum optimal.

Menurutnya, rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi baru terkait askes diharapkan dapat mendorong perusahaan asuransi swasta memperluas penjualan produk kesehatan yang lebih mandiri.

Wahju menuturkan bahwa kehadiran produk askes murni dan meningkatnya partisipasi perusahaan asuransi swasta diharapkan dapat membantu menurunkan tekanan inflasi medis secara bertahap ke depan.

“Kami berharap dengan adanya POJK [Peraturan OJK] baru tentang askes yang rencananya akan terbit dalam waktu dekat akan dapat mendorong perusahaan asuransi swasta untuk lebih banyak menjual produk askes murni,” tegasnya.

Seperti diketahui, OJK mencoba menghadirkan solusi anyar dengan menyiapkan POJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang ditargetkan bisa terimplementasi pada 1 Januari 2026 bagi industri asuransi.

POJK tersebut diharapkan mampu meredam tekanan yang tengah dihadapi lini bisnis asuransi kesehatan di Tanah Air di tengah tingginya inflasi medis yang masih menjadi aral bagi pengembangan bisnis proteksi yang berkelanjutan sepanjang 2025.

Beleid itu antara lain mengatur skemarisk sharingdalam pembayaran pengajuan klaim kesehatan. Skema ini sebenarnya telah muncul dengan istilahco-paymentmelalui Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Aturan terdahulu itu mengatur skemaco-paymentyang antara lain mewajibkan peserta asuransi membayar minimal 10% dari total biaya klaim asuransi. Namun, implementasi SEOJK itu ditangguhkan usai menuai respons pro dan kontra publik.

Sejak September 2025, OJK kemudian dalam draf POJK terbaru itu menyesuaikan besaran minimal pembayaran klaimmenjadi 5%. Istilahco-paymentjuga diubah menjadirisk sharing.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa implementasi skemarisk sharingdibutuhkan lantaran ekosistem asuransi kesehatan tengah menghadapi tekanan yang kian masif.

“OJK mengamati kecenderunganoverutilization[penggunaan berlebihan] layanan kesehatan, perkembangan yang sangat tinggi untuk trenmedical inflation[inflasi medis], dan adanya kenaikan premi per polis asuransi kesehatan yang signifikan,” ujar Mahendra dalam rapat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Mahendra juga menegaskan bahwa sistem pembagian risiko itu tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban kepada pemegang polis asuransi. Namun, skema tersebut menjadi solusi demi menguatkan ekosistem asuransi kesehatan sehingga mampu berfungsi secara stabil dan berkelanjutan.

“Justru [risk sharing] memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa skema co-payment asuransi kesehatan alias risk sharing dalam pembayaran pengajuan klaim diberlakukan karena ekosistem asuransi kesehatan saat ini sedang menghadapi tekanan yang semakin besar.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Dewan Komisioner (DK) OJK, Ketua DK OJK Mahendra Siregar mengungkapkan hal-hal yang menjadi tekanan besar tersebut.

“OJK mengamati kecenderungan overutilization [penggunaan berlebihan] layanan kesehatan, perkembangan yang sangat tinggi untuk tren medical inflation [inflasi medis], dan adanya kenaikan premi per polis asuransi kesehatan yang signifikan,” ujar Mahendra pada Kamis (4/12/2025).

Dalam poin terakhir tersebut, dia menyebut bahwa secara agregat pada 2023 dan 2024 peningkatan premi per polis mencapai 43,01%. Hal-hal tersebut, dibarengi dengan permintaan masyarakat akan layanan asuransi yang lebih berkualitas dengan premi yang terjangkau, menjadi alasan OJK memberlakukan skema co-payment.

“Kombinasi dari faktor-faktor itu menunjukkan perlunya penguatan ekosistem asuransi kesehatan agar mampu berfungsi secara stabil dan berkelanjutan,” jelas Mahendra.

Mahendra menegaskan bahwa sistem pembagian risiko ini tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban kepada pemegang polis asuransi.

“Justru [risk sharing] memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan,” ujar Mahendra.

OJK juga mengklarifikasi bahwa risk sharing merupakan hal yang opsional bagi peserta asuransi alias bukan suatu kewajiban. Lebih lanjut, perusahaan asuransi yang ingin menawarkan produknya wajib untuk menawarkan produk yang tidak menggunakan risk sharing.

Pada kesempatan yang sama, OJK juga menegaskan dalam skema co-payment asuransi kesehatan pemegang polis menanggung risiko sebesar 5% dari total pengajuan klaim, yang sebelumnya direncanakan akan berada di angka 10%. Terdapat batas maksimum dari risiko yang ditanggung peserta asuransi, yaitu Rp300.000 per pengajuan klaim untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 per pengajuan klaim untuk rawat inap.

Dalam skema risk sharing ini, perusahaan asuransi juga menetapkan jumlah tertentu atau deductible tahunan yang disepakati antara perusahaan dengan pemegang polis.

“Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya,” ucap Mahendra.

Mengenai mekanisme pelaksanaan risk sharing dari sisi perusahaan, OJK mendorong para perusahaan asuransi untuk melakukan koordinasi antarpenyelenggara jaminan atau coordination of benefits. Hal itu dilakukan untuk mengkoordinasi detail pembayaran klaim asuransi bagi pemegang polis.

OJK dan Komisi XI DPR sebelumnya sudah beberapa kali bertemu membahas isu ini. Dalam rapat tanggal 30 Juni 2025 silam, disepakati bahwa pengaturan mengenai risk sharing akan dilakukan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK). Selanjutnya, pada 18 September 2025, skema tersebut diafirmasi dukungannya oleh DPR dan diharapkan akan berlaku efektif 1 Januari 2026. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DPR menyepakati penerapan co-payment atau risk sharingasuransi kesehatan. Skema pembagian risiko dalam pembayaran pengajuan klaim itu mendapat respons beragam, banyak pihak yang menolak, tetapi ada pula yang melihat sisi positif dari peraturan tersebut.

Sebelumnya, melalui Surat Edaran OJK (SEOJK) 7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan, OJK mengatur bahwa peserta asuransi harus membayar minimal 10% dari total biaya klaim asuransi. Dalam perkembangannya, tepatnya pada September 2025 melalui draf Peraturan OJK (POJK), besaran minimal pembayaran itu diturunkan menjadi 5%, lalu istilah co-payment diubah menjadi risk sharing.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa otoritas sedang melakukan proses harmonisasi aturan terkait co-payment asuransi kesehatan dengan Kementerian Hukum.

"Rancangan POJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan sudah beberapa kali dibahas dengan Kementerian Hukum, dan kami menunggu proses harmonisasinya lebih lanjut," ujar Mahendra dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (4/12/2025).

Penolakan terhadap Co-Payment atau Risk Sharing

Pada Juni (30/6/2025), dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan OJK bahwa implementasi co-payment yang mengatur nasabah asuransi wajib menanggung 10% klaim dapat memberatkan masyarakat.

"Saya lihat co-payment kebijakan yang kontroversial karena dinilai tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi berpotensi memberatkan konsumen. Artinya, mengalihkan beban ke nasabah tanpa pembenahan internal industri," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Thoriq Majiddanor, menanggapi rancangan co-payment yang masih di angka 10%.

Jiddan menilai beban pemegang polis tidak sebanding dengan besaran komisi agen asuransi yang didapatkan melalui premi nasabah. Dia juga menilai co-payment asuransi kesehatan berpotensi memberikan beban yang tidak adil bagi kalangan rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelompok lansia, sampai para pensiunan.

Selain DPR, Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menolak skema co-payment asuransi kesehatan pada Juni (7/6/2025) lalu. Ketua FKBI Tulus Abadi menilai skema co-payment tidak adil karena terlalu berpihak pada industri asuransi dan mereduksi hak-hak konsumen sebagai pemegang polis asuransi.

"Justru yang sering melakukan dugaan tindakan moral hazard adalah industri asuransi itu sendiri, yakni seringnya menolak hak-hak konsumen yang mengajukan klaim dengan berbagai macam dalih yang disampaikan," ujar Tulus menanggapi tujuan co-payment untuk mengurangi perilaku moral hazard konsumen.

Bukan hanya dari pemegang polis asuransi itu sendiri, Research Analyst MNC Sekuritas Muhamad Rudy mengatakan bahwa skema co-payment bisa membawa sentimen buruk bagi rumah sakit. Dalam jangka pendek, Rudy memperkirakan volume kunjungan pasien akan menurun seiring peningkatan biaya yang mesti dibayar oleh pasien sebagai biaya medis mereka.

“Kami juga melihat potensi pasien untuk semakin mempertimbangkan melakukan medical check-up [MCU] di rumah sakit di luar Indonesia. Menurut pandangan kami, operator rumah sakit yang melayani segmen menengah hingga atas lebih siap untuk menghadapi dampak perubahan regulasi ini,” kata Rudy pada Juni (12/6/2025) lalu.

Alasan Mendukung Co-Payment atau Risk Sharing

Selain melihat pengaruh buruk yang mungkin bisa terjadi, Rudy juga melihat adanya sentimen positif dari skema baru tersebut.

”Kami melihat regulasi ini berpotensi positif untuk arus kas operasional, yang mungkin meningkat karena pembayaran langsung dari pasien asuransi swasta,” ucap Rudy. Ia juga melihat bahwa skema ini dapat meningkatkan kesadaran merek bagi pelanggan.

Salah satu sisi positif dari co-payment juga diungkapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim.

“Hal ini baik untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dan mencegah moral hazard pada sebagian peserta dan penyedia pelayanan kesehatan,” kata Abitani, Juni (3/6/2025) silam.

Sentimen positif mengenai skema ini juga datang dari pelaku industri asuransi itu sendiri. Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf mengatakan bahwa klaim asuransi kesehatan akan terkendali, sementara nasabah asuransi juga akan diringankan dengan premi asuransi kesehatan yang diharapkan bisa semakin murah.

“Namun, berapa persennya [selisih] itu tergantung produknya. Jadi, makanya mengapa ada kisarannya, ada yang 5%—10% [lebih murah], ada yang mungkin 3%—5%. Jadi, tidak ada patokan, tapi yang pasti secara rata-rata itu demikian," ucapnya, Juni (29/6/2025) silam.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyatakan skema ini menjadi salah satu instrumen pengendalian klaim yang bersifat struktural untuk menjaga keberlanjutan bisnis asuransi kesehatan.

“Dengan komunikasi yang baik dan edukasi yang tepat, nasabah akan memahami bahwa tujuan utama co-payment adalah menjaga keberlanjutan perlindungan di tengah kenaikan biaya kesehatan,” kata Togar kepada Bisnis, Oktober (7/10/2025) lalu.

Dengan adanya kontribusi biaya dari peserta, diharapkan muncul insentif alami untuk menghindari tindakan medis yang tidak perlu, terutama pada layanan rawat jalan yang selama ini mendominasi frekuensi klaim. AAJI menilai skema ini juga dapat mendorong inovasi produk di industri asuransi jiwa karena perusahaan dapat menyesuaikan polis yang ada atau merancang produk baru sesuai kebutuhan peserta, baik dengan maupun tanpa co-payment. (Laurensius Katon Kandela)