Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp2,32 juta atau naik 7,28% jika dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Penetapan UMP 2026 Jateng ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No.100.3.3.1/505 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.
“Rekomendasi yang hari ini sudah saya tandatangani adalah upah buruh minimum maupun sektoral di 35 kabupaten/kota termasuk provinsi. Yang khusus provinsi alfanya adalah 0,90, sedangkan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” kata Luthfi saat menemui massa buruh di Semarang, Rabu (24/12/2025).
Luthfi mengatakan dengan kenaikan 7,28%, maka UMP 2026 Jateng naik dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.327.386 atau naik sebesar Rp158.037,07.

Kenaikan itu menggunakan formula upah minimum dari Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,15%, dan nilai alfa 0,90.

Selain itu, Gubernur Jateng juga menetapkan UMK 2026. UMK tertinggi ada di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709 atau naik 7,15% dari tahun sebelumnya. Sementara UMK terendah berada di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp2.327.813,08.
Luthfi juga menyampaikan bahwa pihaknya ikut menetapkan UMSP tahun 2026 pada 11 sektor industri seperti tepung terigu, industri gula pasir, industri alas kaki, industri kosmetik, hingga industri produk farmasi untuk manusia.
“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” kata Luthfi.
Upah minimum yang baru itu berlaku untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Luthfi meminta pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur maupun skala upah di perusahaan masing-masing. Dengan tetap mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.
Penetapan upah minimum itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh sembali menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah. Luthfi mengungkapkan, selain aturan pengupahan, pihaknya juga tengah menyiapkan peraturan gubernur tentang koperasi buruh, penguatan akses transportasi pekerja, penyediaan daycare di lingkungan perusahaan, serta perumahan buruh yang terjangkau.

Bisnis.com, SEMARANG - Kelompok buruh maupun pengusaha di Jawa Tengah masih bersitegang hingga di detik-detik terakhir penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025, penentuan upah minimum paling lambat diumumkan pada 24 Desember.
Perbedaan pandangan antara kelompok buruh maupun pengusaha tak lepas dari penggunaan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026. Selain itu, kedua pihak juga masih berbeda pandangan soal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Karmanto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari unsur buruh, menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan nilai alfa 0,9 dalam UMP 2026. "Atau kisaran naik 7,5% dari tahun 2025," ujarnya pada Selasa (23/12/2025).
Dengan nilai alfa itu, Kota Semarang bakal memiliki UMK di kisaran Rp3,7 juta atau menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Sementara UMK terendah ada di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp2,3 juta.
Karmanto menilai, meskipun mengalami kenaikan, namun upah minimum di Jawa Tengah masih jauh dari kata layak. Berdasarkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan pada 2025, pekerja di Kabupaten Banjarnegara mestinya bisa mengantongi Rp2,8 juta untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya."Faktanya, masih ditetapkan Rp2,1 juta. Jadi masih minus sekitar 30%. Kawan-kawan yang [upah minimumnya] sudah 100% KHL seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus," ujarnya.
Untuk UMSP Jawa Tengah, Karmanto mengusulkan ada 14 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang mesti mengikuti ketentuan upah sektoral. Beberapa di antaranya adalah sektor industri makanan dan minuman, alas kaki, kimia, juga otomotif.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, dengan tegas menolak usulan upah sektoral itu. Sikap itu konsisten dengan apa yang selama ini disuarakan pengusaha di Jawa Tengah.
"Dari dulu, kami tidak menyetujui upah sektoral. Jujur saja. Karena dalam praktik kehidupan di perusahaan sehari-hari, sudah barang tentu pekerjaan yang sifatnya berbahaya sudah diberi upah yang lebih tinggi," ujarnya saat dihubungi wartawan di Kota Semarang.
Kalau pun harus menerapkan upah sektoral, kata Frans, hanya ada satu lapangan usaha yang layak menerimanya. Yaitu sektor konstruksi. Usulan buruh untuk memasukkan sektor makanan minuman, kimia, bahkan sektor padat karya seperti alas kaki dan garmen dirasa semakin memberatkan operasional industri.
"Di Jawa Tengah ini banyak yang padat karya dan itu sensitif dengan perubahan peraturan mengenai pengupahan. Karena itu menyangkut daya saing perusahaan. Kami mau di Jawa Tengah perusahaan ini tumbuh, punya daya saing yang sehat," ungkap Frans.
Di sisi lain, untuk penentuan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026 di Jawa Tengah, Frans punya pandangan bahwa nilai alfa yang layak sebetulnya jauh dari usulan buruh maupun pemerintah daerah. Alih-alih 0,9 poin seperti yang diusulkan buruh, nilai alfa yang layak untuk Jawa Tengah berkisar di angka 0,1-0,5 poin.
"Alfa itu menunjukkan kontribusi daripada pekerja kepada produktivitas secara keseluruhan. Hampir semua itu hasil kerja daripada pekerja atau buruhnya. Dengan alfa 0,5 itu, seluruh kab/kota sepakat dari Apindo," tutur Frans.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, usai mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam sosialisasi kebijakan upah minimum 2026 secara daring di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

"Disampaikan juga oleh Menaker terkait waktu penetapannya semua sama. Jadi antara UMP dan UMK, termasuk UMSP dan UMSK ditetapkan tanggal 24 Desember 2025,” kata Aziz, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya, menurut laporan Bisnis.com, Pemprov Jawa Tengah sempat merencanakan penetapan UMP dan UMSP pada 8 Desember 2025, sedangkan UMK dan UMSK dijadwalkan pada 15 Desember 2025.

Alur Kenaikan UMP dan UMK Jawa Tengah

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan, yang telah ditandatangani Presiden sebagai pedoman resmi. Formula perhitungannya menggunakan tiga komponen utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa, dengan rumus sederhana:

Kenaikan UMP = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)

Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan rentang nilai alfa antara 0,5 hingga 0,9, memberikan fleksibilitas dalam menentukan kenaikan upah yang adil dan seimbang bagi pekerja.

Namun, dalam pernyataan resminya, Ahmad Aziz menjelaskan bahwa penentuan nilai alfa untuk perhitungan UMP dan UMSP dilakukan melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hasil pembahasan tersebut kemudian direkomendasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan secara resmi.

“Terkait alfa itu bagian dari dinamika yang ada di dewan pengupahan. Tentunya nanti ada kajian, alasan, dan sebagainya. Nanti akan diramu oleh Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK diawali dengan pembahasan di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, kemudian hasilnya diserahkan kepada Bupati atau Wali Kota. Rekomendasi dari tahap ini selanjutnya dikirimkan kepada Gubernur paling lambat 22 Desember 2025, sebelum ditetapkan secara resmi pada 24 Desember 2025.

Simulasi Perhitungan UMP dan UMK Jawa Tengah

Perhitungan kenaikan UMP dan UMK Jawa Tengah harus mempertimbangkan dua indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik untuk Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37%, sementara inflasinya tercatat sebesar 2,79%.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah

Berikut adalah simulasi perhitungan UMP Jawa Tengah 2026 dengan menggunakan rentang nilai alfa 0,5 hingga 0,9.

UMP 2025: Rp2.169.349

Pertumbuhan ekonomi: 5,37%

Inflasi: 2,79%

Perlu dicatat perhitungan ini bersifat simulatif, sehingga besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) masih bisa berubah sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, dan keputusan pemerintah terkait penetapan nilai alfa.

Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Sementara itu, jika pemerintah Jawa Tengah menetapkan nilai alfa tertinggi 0,9 dengan kenaikan 7,56% sebagai acuan, berikut perbandingan UMK jateng pada 2025 dan 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan. Lantas, berapa kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut UMP 2026 secara nasional dapat naik hingga 7,3% karena PP Pengupahan mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan data inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY) dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Simulasi UMP Jawa Tengah 2026

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79% secara tahunan (YoY) pada November 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37% YoY per kuartal III/2025.

Berdasarkan PP No. 49/2025, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Apabila menggunakan rentang alfa tertinggi 0,9, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan dapat mencapai 7,62%.

UMP Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebesar Rp2.169.349. Dengan kenaikan 7,62%, maka pertambahan nilainya ialah sebesar Rp165.304 atau naik menjadi sekitar Rp2.334.653.

Sebaliknya, apabila menggunakan rentang alfa terendah 0,5, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan adalah sebesar 5,48%.

Pertambahan nilai dari persentase tersebut adalah Rp118.880. Dengan demikian, UMP Jawa Tengah 2026 paling tidak dapat naik menjadi Rp2.288.229.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) pada 8 Desember 2025.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz mengamini bahwa pihaknya masih menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan terbit.

Dia menyampaikan bahwa aturan tersebut akan menjadi landasan pembahasan upah minimum 2026 di Jateng. Menurutnya, RPP itu mencantumkan tanggal penetapan UMP dan UMSP pada 8 Desember 2025.

“Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota [UMK] dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” imbuh Aziz.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Pemprov Jateng telah menjalin komunikasi dengan serikat pekerja, pengusaha, serta dewan pengupahan dan satgas pemutusan hubungan kerja (PHK) tingkat provinsi.

Aziz berujar, pihaknya telah mendapatkan masukan bahwa penetapan UMSP dan UMSK harus berdasarkan usulan dewan pengupahan dan mempertimbangkan beragam kriteria.

“Harapannya dalam RPP ini ada penjelasan detail, termasuk datanya dari mana. Kami akan sampaikan pada sarasehan nasional pada tanggal 25 November nanti, supaya di dalam PP-nya nanti lebih detail,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengumumkan UMP 2026 pada 21 November seiring pembahasan PP baru tentang pengupahan.

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

Namun demikian, Yassierli enggan menjawab kapan PP itu akan terbit. Dia hanya menyampaikan bahwa draf beleid tersebut akan kembali dibahas dalam dialog sosial bersama pemangku kepentingan terkait pada awal pekan depan.

“Rumusan draf kita sampai sekarang tidak mengarah kepada [kenaikan UMP] satu angka,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).