Bisnis.com, SEMARANG - Kelompok buruh maupun pengusaha di Jawa Tengah masih bersitegang hingga di detik-detik terakhir penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025, penentuan upah minimum paling lambat diumumkan pada 24 Desember.
Perbedaan pandangan antara kelompok buruh maupun pengusaha tak lepas dari penggunaan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026. Selain itu, kedua pihak juga masih berbeda pandangan soal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Karmanto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari unsur buruh, menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan nilai alfa 0,9 dalam UMP 2026. "Atau kisaran naik 7,5% dari tahun 2025," ujarnya pada Selasa (23/12/2025).
Dengan nilai alfa itu, Kota Semarang bakal memiliki UMK di kisaran Rp3,7 juta atau menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Sementara UMK terendah ada di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp2,3 juta.
Karmanto menilai, meskipun mengalami kenaikan, namun upah minimum di Jawa Tengah masih jauh dari kata layak. Berdasarkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan pada 2025, pekerja di Kabupaten Banjarnegara mestinya bisa mengantongi Rp2,8 juta untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya."Faktanya, masih ditetapkan Rp2,1 juta. Jadi masih minus sekitar 30%. Kawan-kawan yang [upah minimumnya] sudah 100% KHL seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus," ujarnya.
Untuk UMSP Jawa Tengah, Karmanto mengusulkan ada 14 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang mesti mengikuti ketentuan upah sektoral. Beberapa di antaranya adalah sektor industri makanan dan minuman, alas kaki, kimia, juga otomotif.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, dengan tegas menolak usulan upah sektoral itu. Sikap itu konsisten dengan apa yang selama ini disuarakan pengusaha di Jawa Tengah.
"Dari dulu, kami tidak menyetujui upah sektoral. Jujur saja. Karena dalam praktik kehidupan di perusahaan sehari-hari, sudah barang tentu pekerjaan yang sifatnya berbahaya sudah diberi upah yang lebih tinggi," ujarnya saat dihubungi wartawan di Kota Semarang.
Kalau pun harus menerapkan upah sektoral, kata Frans, hanya ada satu lapangan usaha yang layak menerimanya. Yaitu sektor konstruksi. Usulan buruh untuk memasukkan sektor makanan minuman, kimia, bahkan sektor padat karya seperti alas kaki dan garmen dirasa semakin memberatkan operasional industri.
"Di Jawa Tengah ini banyak yang padat karya dan itu sensitif dengan perubahan peraturan mengenai pengupahan. Karena itu menyangkut daya saing perusahaan. Kami mau di Jawa Tengah perusahaan ini tumbuh, punya daya saing yang sehat," ungkap Frans.
Di sisi lain, untuk penentuan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026 di Jawa Tengah, Frans punya pandangan bahwa nilai alfa yang layak sebetulnya jauh dari usulan buruh maupun pemerintah daerah. Alih-alih 0,9 poin seperti yang diusulkan buruh, nilai alfa yang layak untuk Jawa Tengah berkisar di angka 0,1-0,5 poin.
"Alfa itu menunjukkan kontribusi daripada pekerja kepada produktivitas secara keseluruhan. Hampir semua itu hasil kerja daripada pekerja atau buruhnya. Dengan alfa 0,5 itu, seluruh kab/kota sepakat dari Apindo," tutur Frans.

Bisnis.com, JAKARTA - Penantian buruh dan pelaku usaha terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 semakin mengerucut.

Pemerintah pusat telah menetapkan formula baru penghitungan upah minimum, yang kini mengombinasikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa (α) sebagai faktor penyeimbang antara daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Dengan mengacu pada formula terbaru tersebut, simulasi awal menunjukkan UMP Jawa Timur 2026 berpeluang naik ke kisaran Rp2,42 juta hingga Rp2,47 juta, tergantung nilai alfa yang ditetapkan pemerintah.

Formula Baru Penghitungan UMP

Berdasarkan ketentuan terbaru pemerintah, persentase kenaikan UMP dihitung menggunakan rumus:

Persentase kenaikan = Inflasi + (Pertumbuhan ekonomi × α)

Untuk Jawa Timur, data makro yang digunakan dalam simulasi ini adalah:

• Inflasi tahunan: 2,63%
• Pertumbuhan ekonomi: 5,22%
• Nilai alfa (α): 0,5 – 0,9
• UMP Jawa Timur 2025: Rp2.305.985

Nilai alfa berfungsi sebagai faktor penyesuaian kebijakan, yang memungkinkan pemerintah menyeimbangkan kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

Simulasi Kenaikan UMP 2026 Jawa Timur

Dalam simulasi ini, terdapat dua skenario utama berdasarkan rentang nilai alfa.

Skenario pertama, α = 0,5

• Pertumbuhan ekonomi × α = 5,22% × 0,5 = 2,61%
• Total kenaikan = 2,63% + 2,61%
• Hasilnya = 5,24%

Dengan persentase tersebut, kenaikan nominal UMP Jawa Timur mencapai sekitar Rp120.400, sehingga:

UMP baru = Rp2.426.385

Skenario kedua, α = 0,9

• Pertumbuhan ekonomi × α = 5,22% × 0,9 = 4,70%
• Total kenaikan = 2,63% + 4,70%
• Hasilnya = 7,33%

Dalam skenario ini, kenaikan nominal mencapai sekitar Rp168.980, dengan:

UMP baru = Rp2.474.965
Dari dua skenario tersebut, rentang kenaikan UMP Jawa Timur berada di level 5,24% hingga 7,33%, atau setara Rp2,42 juta sampai Rp2,47 juta.

Menanti Keputusan Resmi Pemerintah

Meski simulasi ini memberikan gambaran arah kenaikan UMP 2026, angka resmi tetap menunggu pengumuman pemerintah, khususnya penetapan nilai alfa yang akan digunakan secara nasional maupun sektoral.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penetapan UMP menjadi isu krusial karena berdampak langsung pada daya beli pekerja, iklim investasi, serta struktur biaya perusahaan, terutama di sektor padat karya.

Pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Timur, biasanya menunggu pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebelum menetapkan UMP secara final melalui keputusan gubernur.

Jika realisasi kenaikan mendekati batas atas simulasi, Jawa Timur berpotensi mencatat kenaikan UMP yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, dunia usaha juga akan mencermati besaran kenaikan agar tidak menekan keberlangsungan operasional, khususnya bagi industri kecil dan menengah.

Dengan formula baru ini, pemerintah berharap kebijakan upah minimum tidak lagi bersifat kaku, melainkan lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional dan daerah.

Kini, publik tinggal menunggu, di angka berapa UMP 2026 Jawa Timur akan ditetapkan? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh satu variabel kunci nilai alfa.