Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 5 provinsi dengan UMP 2026 terendah di Indonesia. Jateng dan DIY menjadi provinsi terparah.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Namun di antara provinsi-provinsi tersebut, ada daerah yang UMP-nya hanya Rp2 juta. Jateng dan DIY adalah dua daerah dengan UMP 2026 terkecil:

Wilayah dengan UMP Rp2 Jutaan

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Sementara UMP 2026 Wilayah Lain adalah Sebagai Berikut:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

KOMPAS.com – Gaji UMR Solo 2026 yang secara resmi disebut sebagai UMK Kota Surakarta telah ditetapkan dan telah berlaku sejak awal tahun 2026. Penetapan ini menjadi acuan penting bagi pekerja dan perusahaan di wilayah Solo Raya.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Melalui aturan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan besaran UMR 2026 untuk seluruh 35 kabupaten/kota, termasuk wilayah Solo Raya yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah.

Sebagai informasi, kawasan Solo Raya mencakup Kota Surakarta (Solo), Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, dan Wonogiri.

Lantas, berapa besaran UMR Solo 2026, UMR Surakarta 2026, serta UMK di daerah Solo Raya lainnya?

UMR Solo 2026 dan UMK Solo Raya 2026

Mengacu pada keputusan resmi pemerintah, berikut daftar lengkap UMK Solo Raya 2026 yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026:

• UMK Karanganyar 2026: Rp 2.592.154,06
• UMR Solo 2026/UMR Surakarta 2026/UMK Kota Surakarta 2026: Rp 2.570.000
• UMK Boyolali 2026: Rp 2.537.949
• UMK Klaten 2026: Rp 2.538.691
• UMK Sukoharjo 2026: Rp 2.500.000
• UMR Sragen 2026 / UMK Sragen 2026: Rp 2.337.700
• UMK Wonogiri 2026: Rp 2.335.126

Besaran tersebut menunjukkan adanya variasi UMR Solo Raya 2026, menyesuaikan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah.

UMP Jawa Tengah 2026

UMP Jawa Tengah 2026 atau UMP Jateng 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 2.327.386,07, naik sekitar 7,28 persen atau Rp 158.037.

Perlu dipahami, gaji UMR Solo 2026 atau UMK hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, sistem pengupahan tidak lagi mengacu langsung pada UMR atau UMK.

Upah ditentukan berdasarkan struktur dan skala upah yang disusun dan diterapkan oleh masing-masing perusahaan.

Kebijakan penetapan UMK Solo 2026 dan daerah lainnya sejalan dengan ketentuan nasional mengenai pengupahan dan tetap mengacu pada UMP 2026 sebagai dasar penetapan upah minimum di tingkat provinsi.

Itulah ulasan gaji UMR Solo 2026, mulai dari UMR Surakarta 2026, UMR Sragen 2026, hingga daftar UMK di seluruh wilayah Solo Raya.

Informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pekerja maupun pemberi kerja dalam memahami kebijakan UMR 2026 dan UMP 2026 di Jawa Tengah.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, SOLO - Ada 7 provinsi dengan UMP 2026 terkecil di Indonesia. Dua di antaranya adalah Jateng dan DIY.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Namun di antara provinsi-provinsi tersebut, ada daerah yang UMPnya hanya Rp2 juta.

Jateng dan DIY adalah dua daerah dengan UMP 2026 terkecil:

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Sementara UMP 2026 wilayah lain adalah sebagai berikut:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

Jakarta: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan besaran upah minimum tahun 2026 untuk seluruh kabupaten dan kota. Salah satu yang menjadi perhatian adalah UMK Jepara 2026, yang oleh masyarakat luas kerap disebut sebagai UMR Jepara.

Untuk tahun 2026, UMK Jepara ditetapkan sebesar Rp 2.756.501. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 146.277 dibandingkan upah minimum Jepara pada 2025 yang berada di level Rp 2.610.224. Kenaikan ini sejalan dengan penyesuaian upah minimum di berbagai daerah lain di Jawa Tengah.

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.327.386,07. Nilai tersebut meningkat sekitar 7,28 persen dibandingkan UMP Jateng 2025 yang sebesar Rp 2.169.349.

Penetapan UMP Jateng 2026 dan UMK Jawa Tengah 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Dalam perhitungannya, Pemprov Jateng mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, mulai dari inflasi provinsi sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, hingga nilai alfa sebesar 0,90.

Kebijakan penyesuaian upah minimum ini menjadi sorotan pekerja dan pelaku usaha di Jawa Tengah, mengingat dampaknya terhadap biaya tenaga kerja sekaligus daya beli masyarakat.

Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah 2026

Mengacu pada informasi resmi Pemprov Jawa Tengah, berikut daftar UMK 2026 di seluruh kabupaten dan kota, termasuk Jepara:

Jepara: Rp 2.756.501
Cilacap: Rp 2.773.184
Banyumas: Rp 2.474.598,99
Purbalingga: Rp 2.474.721,94
Banjarnegara: Rp 2.327.813,08
Kebumen: Rp 2.400.000
Purworejo: Rp 2.401.961,91
Wonosobo: Rp 2.455.038,01
Magelang (Kabupaten): Rp 2.607.790
Boyolali: Rp 2.537.949
Klaten: Rp 2.538.691
Sukoharjo: Rp 2.500.000
Wonogiri: Rp 2.335.126
Karanganyar: Rp 2.592.154,06
Sragen: Rp 2.337.700
Grobogan: Rp 2.399.186
Blora: Rp 2.345.695
Rembang: Rp 2.386.305
Pati: Rp 2.485.000
Kudus: Rp 2.818.585
Demak: Rp 3.122.805
Kabupaten Semarang: Rp 2.940.088
Temanggung: Rp 2.397.000
Kendal: Rp 2.992.994
Batang: Rp 2.708.520
Kabupaten Pekalongan: Rp 2.633.700
Pemalang: Rp 2.433.254
Kabupaten Tegal: Rp 2.484.162
Brebes: Rp 2.400.350,47
Kota Magelang: Rp 2.429.285
Kota Surakarta (Solo): Rp 2.570.000
Kota Salatiga: Rp 2.698.273,24
Kota Semarang: Rp 3.701.709
Kota Pekalongan: Rp 2.700.926
Kota Tegal: Rp 2.526.510

Pemerintah menegaskan upah minimum yang berlaku secara resmi adalah UMK, bukan UMP. Dengan demikian, perusahaan di Jepara wajib membayar upah pekerja minimal sesuai UMK Jepara 2026, sementara perusahaan di daerah lain harus mengikuti UMK yang berlaku di wilayah masing-masing.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026 dan diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun tetap mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun berdasarkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan kinerja.

(SAW)

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di seluruh kabupaten/kota se-Jateng, tak terkecuali UMK Jepara 2026, yang juga disebut masyarakat sebagai UMR Jepara 2026.

UMK Jepara 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.756.501. UMR Jepara 2026 naik Rp 146.277 dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 2.610.224.

Adapun UMP Jateng 2026 ditetapkan Rp 2.327.386,07, naik sekitar 7,28 persen dibandingkan UMP Jateng 2025 yang sebesar Rp 2.169.349.

Penetapan UMP Jateng 2026 dan UMK Jawa Tengah 2026 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan.

Besaran UMP Jawa Tengah dihitung dengan mempertimbangkan inflasi provinsi sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, serta nilai alfa 0,90.

Penetapan ini menjadi perhatian pekerja dan pelaku usaha di Jawa Tengah, seiring dengan naiknya UMP Jateng 2026 dan penyesuaian UMK 2026 di berbagai kabupaten/kota.

Besaran UMR Jepara 2026 dan UMR Jateng 2026

Dikutip dari informasi resmi Pemprov Jateng, berikut besaran UMR Jepara 2026 dan UMR Jateng 2026 di seluruh kabupaten/kota:

• UMK Jepara 2026 (UMR Jepara 2026): Rp 2.756.501
• UMK Cilacap 2026: Rp 2.773.184
• UMK Banyumas 2026: Rp 2.474.598,99
• UMK Purbalingga 2026: Rp 2.474.721,94
• UMK Banjarnegara 2026: Rp 2.327.813,08
• UMK Kebumen 2026: Rp 2.400.000
• UMK Purworejo 2026: Rp 2.401.961,91
• UMK Wonosobo 2026: Rp 2.455.038,01
• UMK Magelang 2026: Rp 2.607.790
• UMK Boyolali 2026: Rp 2.537.949
• UMK Klaten 2026: Rp 2.538.691
• UMK Sukoharjo 2026: Rp 2.500.000

• UMK Wonogiri 2026: Rp 2.335.126
• UMK Karanganyar 2026: Rp 2.592.154,06
• UMK Sragen 2026: Rp 2.337.700
• UMK Grobogan 2026: Rp 2.399.186
• UMK Blora 2026: Rp 2.345.695
• UMK Rembang 2026: Rp 2.386.305
• UMK Pati 2026: Rp 2.485.000
• UMK Kudus 2026: Rp 2.818.585
• UMK Demak 2026: Rp 3.122.805
• UMK Semarang 2026 (UMR Kabupaten Semarang 2026): Rp 2.940.088
• UMK Temanggung 2026: Rp 2.397.000

• UMK Kendal 2026: Rp 2.992.994
• UMK Batang 2026: Rp 2.708.520
• UMK Pekalongan 2026: Rp 2.633.700
• UMK Pemalang 2026: Rp 2.433.254
• UMK Tegal 2026: Rp 2.484.162
• UMK Brebes 2026: Rp 2.400.350,47
• UMK Magelang 2026: Rp 2.429.285
• UMK Solo 2026: Rp 2.570.000
• UMK Salatiga 2026: Rp 2.698.273,24
• UMK Kota Semarang 2026 (UMR Kota Semarang 2026): Rp 3.701.709
• UMK Pekalongan 2026: Rp 2.700.926
• UMK Tegal 2026: Rp 2.526.510

Ditegaskan bahwa upah minimum yang berlaku secara resmi adalah UMK. Artinya, perusahaan di Jepara wajib membayar upah pekerja sesuai UMR Jepara 2026, dan perusahaan lain di kabupaten/kota wajib menyesuaikan UMK setempat.

Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, tetap mengikuti struktur dan skala upah berdasarkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan kinerja.

Dengan penetapan ini, diharapkan UMR Jepara 2026 dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menetapkan kenaikan UMP dan UMK Jateng 2026, termasuk UMK Kudus 2026, yang juga disebut masyarakat sebagai UMR Kudus 2026.

Menurut informasi resmi, UMP Jateng 2026 ditetapkan Rp 2.327.386,07, naik sekitar 7,28 persen dibandingkan UMP Jateng 2025 yang sebesar Rp 2.169.349,00.

Adapun UMR Kudus 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.818.585. UMK Kudus 2026 naik Rp 138.100 dibandingkan UMK Kudus 2025 sebesar Rp 2.680.485.

Sementara itu, UMK di daerah lainnya seperti Jepara dan Semarang, ditetapkan UMR Jepara 2026 Rp 2.756.501, UMR Kabupaten Semarang 2026 Rp 2.940.088, serta UMR Semarang 2026 (Kota) Rp 3.701.709.

Dasar penetapan UMP Jateng 2026 dan UMK Jawa Tengah 2026

Penetapan UMP Jateng 2026 dan UMK Jawa Tengah 2026 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan.

Besaran UMP Jawa Tengah dihitung dengan mempertimbangkan inflasi provinsi sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, serta nilai alfa 0,90.

Penetapan ini menjadi perhatian pekerja dan pelaku usaha di Jawa Tengah, seiring dengan naiknya UMP Jateng 2026 dan penyesuaian UMK 2026 di berbagai kabupaten/kota.

Besaran UMR Kudus 2026 dan UMR Jateng 2026

Dikutip dari informasi resmi Pemprov Jateng, berikut besaran UMR Kudus 2026 dan UMR Jateng 2026 di seluruh kabupaten/kota:

• UMK Cilacap 2026: Rp 2.773.184
• UMK Banyumas 2026: Rp 2.474.598,99
• UMK Purbalingga 2026: Rp 2.474.721,94
• UMK Banjarnegara 2026: Rp 2.327.813,08
• UMK Kebumen 2026: Rp 2.400.000
• UMK Purworejo 2026: Rp 2.401.961,91
• UMK Wonosobo 2026: Rp 2.455.038,01
• UMK Magelang 2026: Rp 2.607.790
• UMK Boyolali 2026: Rp 2.537.949
• UMK Klaten 2026: Rp 2.538.691
• UMK Sukoharjo 2026: Rp 2.500.000

• UMK Wonogiri 2026: Rp 2.335.126
• UMK Karanganyar 2026: Rp 2.592.154,06
• UMK Sragen 2026: Rp 2.337.700
• UMK Grobogan 2026: Rp 2.399.186
• UMK Blora 2026: Rp 2.345.695
• UMK Rembang 2026: Rp 2.386.305
• UMK Pati 2026: Rp 2.485.000
• UMK Kudus 2026: Rp 2.818.585
• UMK Jepara 2026 (UMR Jepara 2026): Rp 2.756.501
• UMK Demak 2026: Rp 3.122.805
• UMK Semarang 2026 (UMR Semarang 2026): Rp 2.940.088
• UMK Temanggung 2026: Rp 2.397.000

• UMK Kendal 2026: Rp 2.992.994
• UMK Batang 2026: Rp 2.708.520
• UMK Pekalongan 2026: Rp 2.633.700
• UMK Pemalang 2026: Rp 2.433.254
• UMK Tegal 2026: Rp 2.484.162
• UMK Brebes 2026: Rp 2.400.350,47
• UMK Magelang 2026: Rp 2.429.285
• UMK Solo 2026: Rp 2.570.000
• UMK Salatiga 2026: Rp 2.698.273,24
• UMK Semarang 2026 (Kota): Rp 3.701.709
• UMK Pekalongan 2026: Rp 2.700.926
• UMK Tegal 2026: Rp 2.526.510

Pemprov Jateng menegaskan bahwa upah minimum yang berlaku secara resmi adalah UMK. Artinya, perusahaan di Kudus wajib membayar upah pekerja sesuai UMR Kudus 2026, dan perusahaan lain di kabupaten/kota wajib menyesuaikan UMK setempat.

Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, tetap mengikuti struktur dan skala upah berdasarkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan kinerja.

Dengan penetapan ini, diharapkan UMR Kudus 2026 dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan gaji UMR Semarang 2026 yang tercermin dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah 2026.

Penetapan UMP UMK 2026 Jawa Tengah ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (24/12/2025), sekaligus menjadi acuan upah minimum bagi pekerja dan dunia usaha mulai awal tahun depan.

Melalui keputusan tersebut, UMP Jateng 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.327.386,07. Angka ini naik Rp 158.037,07 atau 7,28 persen dibandingkan UMP Jawa Tengah 2025 yang sebesar Rp 2.169.349,00.

Kenaikan UMP 2026 Jawa Tengah ini menjadi dasar utama dalam penetapan UMK 2026 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, termasuk UMK Semarang 2026, UMK Solo 2026, hingga UMK Karanganyar 2026.

Dasar penetapan UMP Jateng 2026

Penetapan UMP UMK 2026 Jawa Tengah tertuang dalam dua keputusan gubernur. UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504, sementara UMK 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505.

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, perhitungan UMP Jateng 2026 mengacu pada formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Perhitungan tersebut mempertimbangkan inflasi Jawa Tengah sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, serta nilai alfa 0,90.

“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” tegas Luthfi.

UMSP dan UMK Jawa Tengah 2026

Selain UMP, Pemprov Jawa Tengah juga menetapkan UMSP 2026 untuk 11 sektor industri, mulai dari industri tepung terigu, gula pasir, alas kaki, kosmetik, hingga industri farmasi untuk manusia.

Besaran UMSP 2026 ditetapkan lebih tinggi dari UMP Jateng 2026, menyesuaikan karakteristik dan kemampuan masing-masing sektor.

Sementara itu, UMK Jawa Tengah 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa yang berbeda di setiap daerah.

Dari hasil penetapan tersebut, UMK Semarang 2026 (Kota) menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah, yakni Rp3.701.709, atau naik 7,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa daerah lain juga mencatat besaran UMK 2026 yang cukup menonjol, seperti UMK Solo 2026 sebesar Rp2.570.000 dan UMK Karanganyar 2026 sebesar Rp2.592.154,06. Variasi ini mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi antarwilayah di Jawa Tengah.

Selain UMK, Pemprov Jawa Tengah turut menetapkan UMSK 2026 untuk 33 sektor industri di lima daerah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Daftar lengkap UMK 2026 Jawa Tengah

Mengacu pada laman resmi Pemprov Jawa Tengah, berikut daftar UMK 2026 Jawa Tengah yang telah ditetapkan:

• UMK Cilacap 2026: Rp2.773.184
• UMK Banyumas 2026: Rp2.474.598,99
• UMK Purbalingga 2026: Rp2.474.721,94
• UMK Banjarnegara 2026: Rp2.327.813,08
• UMK Kebumen 2026: Rp2.400.000
• UMK Purworejo 2026: Rp2.401.961,91
• UMK Wonosobo 2026: Rp2.455.038,01
• UMK Magelang (Kabupaten) 2026: Rp2.607.790
• UMK Boyolali 2026: Rp2.537.949
• UMK Klaten 2026: Rp2.538.691
• UMK Sukoharjo 2026: Rp2.500.000
• UMK Wonogiri 2026: Rp2.335.126
• UMK Karanganyar 2026: Rp2.592.154,06
• UMK Sragen 2026: Rp2.337.700

• UMK Grobogan 2026: Rp2.399.186
• UMK Blora 2026: Rp2.345.695
• UMK Rembang 2026: Rp2.386.305
• UMK Pati 2026: Rp2.485.000
• UMK Kudus 2026: Rp2.818.585
• UMK Jepara 2026: Rp2.756.501
• UMK Demak 2026: Rp3.122.805
• UMK Semarang (Kabupaten) 2026: Rp2.940.088
• UMK Temanggung 2026: Rp2.397.000
• UMK Kendal 2026: Rp2.992.994
• UMK Batang 2026: Rp2.708.520
• UMK Pekalongan (Kabupaten) 2026: Rp2.633.700
• UMK Pemalang 2026: Rp2.433.254

• UMK Tegal (Kabupaten) 2026: Rp2.484.162
• UMK Brebes 2026: Rp2.400.350,47
• UMK Magelang (Kota) 2026: Rp2.429.285
• UMK Solo 2026: Rp2.570.000
• UMK Salatiga 2026: Rp2.698.273,24
• UMK Semarang 2026 (Kota): Rp3.701.709
• UMK Pekalongan (Kota) 2026: Rp2.700.926
• UMK Tegal (Kota) 2026: Rp2.526.510

Untuk diketahui, UMP Jateng 2026 akan mulai berlaku 1 Januari mendatang. Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah berdasarkan masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini,” pungkas Luthfi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan UMP UMK 2026 Jawa Tengah, termasuk Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah sektoral untuk tahun 2026.

Penetapan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (24/12/2025).

Melalui keputusan tersebut, UMP Jateng 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.327.386,07. Angka ini mengalami kenaikan Rp 158.037,07 atau 7,28 persen dibandingkan UMP Jawa Tengah 2025 yang sebesar Rp 2.169.349,00.

Kenaikan ini menjadi acuan utama dalam penetapan UMK 2026 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Dasar penetapan UMP Jateng 2026

Penetapan UMP UMK 2026 Jawa Tengah tertuang dalam dua keputusan gubernur. UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504, sementara UMK 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505.

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, perhitungan UMP Jateng 2026 mengacu pada formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan inflasi Jawa Tengah sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, serta nilai alfa 0,90.

“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” tegas Luthfi.

UMSP dan UMK Jawa Tengah 2026

Selain UMP, Pemprov Jawa Tengah juga menetapkan UMSP 2026 untuk 11 sektor industri.

Beberapa sektor tersebut meliputi industri tepung terigu, gula pasir, alas kaki, kosmetik, hingga industri produk farmasi untuk manusia. Besaran UMSP ditetapkan lebih tinggi dari UMP, menyesuaikan karakteristik dan kemampuan masing-masing sektor.

Sementara itu, UMK Jawa Tengah 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa yang berbeda-beda di tiap daerah.

Dari hasil penetapan tersebut, UMK Semarang 2026 menjadi yang tertinggi, yakni Rp3.701.709, naik 7,15 persen dari tahun sebelumnya.

Beberapa daerah lain juga mencatat besaran UMK yang cukup menonjol, seperti UMK Solo 2026 sebesar Rp2.570.000 dan UMK Karanganyar 2026 sebesar Rp2.592.154,06. Penetapan ini menunjukkan variasi kemampuan ekonomi di masing-masing wilayah Jawa Tengah.

Selain UMK, Pemprov Jawa Tengah turut menetapkan UMSK 2026 pada 33 sektor industri di lima daerah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Berlaku mulai 1 Januari 2026

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, kebijakan pengupahan, termasuk UMP UMK 2026 Jawa Tengah, merupakan bagian dari program strategis nasional.

Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib berpedoman pada kebijakan pengupahan dari pemerintah pusat demi melindungi pekerja dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah berdasarkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan kinerja.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini,” ujar Luthfi.

Ia berharap penetapan UMP Jateng 2026 dan UMK 2026 dapat meningkatkan kesejahteraan buruh, menjaga kondusivitas wilayah, serta mendorong iklim investasi yang sehat di Jawa Tengah.

Daftar UMK 2026 Jawa Tengah

Dilansir dari laman resmi jatengprov.go.id, berikut daftar lengkap UMK 2026 Jawa Tengah yang telah ditetapkan:

• UMK Cilacap 2026: Rp 2.773.184
• UMK Banyumas 2026: Rp 2.474.598,99
• UMK Purbalingga 2026: Rp 2.474.721,94
• UMK Banjarnegara 2026: Rp 2.327.813,08
• UMK Kebumen 2026: Rp 2.400.000
• UMK Purworejo 2026: Rp 2.401.961,91
• UMK Wonosobo 2026: Rp 2.455.038,01
• UMK Magelang 2026: Rp 2.607.790
• UMK Boyolali 2026: Rp 2.537.949
• UMK Klaten 2026: Rp 2.538.691
• UMK Sukoharjo 2026: Rp 2.500.000
• UMK Wonogiri 2026: Rp 2.335.126
• UMK Karanganyar 2026: Rp 2.592.154,06

• UMK Sragen 2026: Rp2.337.700
• UMK Grobogan 2026: Rp2.399.186
• UMK Blora 2026: Rp2.345.695
• UMK Rembang 2026: Rp2.386.305
• UMK Pati 2026: Rp2.485.000
• UMK Kudus 2026: Rp2.818.585
• UMK Jepara 2026: Rp2.756.501
• UMK Demak 2026: Rp3.122.805
• UMK Semarang 2026: Rp2.940.088
• UMK Temanggung 2026: Rp2.397.000
• UMK Kendal 2026: Rp2.992.994
• UMK Batang 2026: Rp2.708.520
• UMK Pekalongan 2026: Rp2.633.700

• UMK Pemalang 2026: Rp2.433.254
• UMK Tegal 2026: Rp2.484.162
• UMK Brebes 2026: Rp2.400.350,47
• UMK Magelang 2026: Rp2.429.285
• UMK Solo 2026: Rp2.570.000
• UMK Salatiga 2026: Rp2.698.273,24
• UMK Semarang 2026 (Kota): Rp3.701.709
• UMK Pekalongan 2026: Rp2.700.926
• UMK Tegal 2026: Rp2.526.510

Dengan penetapan ini, UMP UMK 2026 Jawa Tengah diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, SEMARANG - Surat Keputusan (SK) Gubernur No.100.3.3.1/505 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) telah disahkan pada Rabu (24/12/2025). Pengusaha masih merasa keberatan.

Lewat SK tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menetapkan UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp.2.327.386 atau naik 7,28% dibandingkan UMP 2025.
Penetapan itu direspons beragam. Dari kelompok pengusaha, penggunaan nilai alfa 0,9 untuk perhitungan UMP 2026 diakui memberatkan.

Namun demikian, Frans Kongi selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menegaskan komitmen pengusaha buat menaati aturan pengupahan yang berlaku.
"Di muka Pak Gubernur, kami berkomitmen untuk melaksanakan peraturan pengupahan. Untuk melaksanakan kenaikan upah minimum sesuai dengan peraturan," ucap Frans saat dihubungi wartawan.
Komitmen itu disampaikan bukan tanpa kritik. Selain nilai alfa yang terlalu tinggi, Frans juga menegaskan penolakannya atas skema upah sektoral yang diberlakukan. Alasannya, upah sektoral sudah lebih dulu diterapkan pengusaha untuk pekerjaan yang memang memiliki risiko tinggi.
Penerapan upah sektoral pada 11 sektor industri, termasuk industri alas kaki yang jadi penyerap tenaga kerja di Jawa Tengah, dirasa semakin memberatkan beban operasional yang mesti ditangguh pengusaha. "Di Jawa Tengah ini banyak yang padat karya dan itu sensitif dengan perubahan peraturan mengenai pengupahan. Karena itu menyangkut daya saing perusahaan. Kami mau di Jawa Tengah perusahaan ini tumbuh, punya daya saing yang sehat," ucap Frans.
Frans mengungkapkan bahwa Apindo bakal melakukan analisa lebih dalam mengenai SK Gubernur maupun proses penyusunan UMP dan UMSP di Jawa Tengah. "Kalau memang kami melihat ada pelanggaran aturan, kami melihat demikian, terpaksa kami bawa ke PTUN. Sebab kita ini terus terang berusaha untuk membangun bangsa dan negara, terutama di Jawa Tengah. Kami mau industri berkembang," tegasnya.
Gugatan itu siap dilayangkan sebagai bagian dari upaya pengusaha di Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurut Frans, pemerintah semestinya konsisten dengan target pertumbuhan ekonomi itu. Kenaikan upah minimum di atas kemampuan pengusaha tentu bakal menjadi penghalang pertumbuhan dan hanya memberikan kesenangan sesaat buat buruh.
"Kami tidak mau sampai pabrik tutup lho. Itu bagi kami sebenarnya sesuatu yang harus dihindari. Tetapi lihat sendiri, tahun 2025, berapa pabrik tutup dan banyak di Jawa Tengah. Itu kami tidak mau," kata Frans.
Di sisi lain, Karmanto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari unsur buruh, mengaku siap merespon ancaman gugatan yang dilayangkan Apindo terhadap UMP maupun UMSP Jawa Tengah 2026.

"Ya siap. Tahun 2024 [kami] juga menghadapi [tuntutan hukum] dan Alhamdulillah kami menang 2-0 lawan Apindo. Jadi tingkat 1 di Kota Semarang kita menang, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya juga kita menang," jawabnya.
Sebagai informasi, pada 2024 silam, Apindo Jawa Tengah sempat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang terhadap penetapan UMK 2024 yang dianggap memberatkan pengusaha. Dalam gugatan itu, UMK Kota Semarang dan Kabupaten Jepara dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat lantaran berada di luar rentang kenaikan yang direkomendasikan pemerintah.
Proses hukum berlangsung sengit. Gugatan Apindo Jawa Tengah ditolak karena dianggap prematur oleh Majelis Hakim. Sementara itu, eksepsi dari pihak tergugat yaitu Gubernur Jawa Tengah maupun pihak intervensi yang terdiri dari sejumlah elemen serikat buruh di Jawa Tengah justru diterima Majelis Hakim.
Tak berhenti di situ, Apindo Jawa Tengah ikut mengajukan banding atas putusan PTUN Semarang. Proses peradilan dilakukan di Surabaya dengan putusan yang kembali memenangkan tergugat.

Gubernur Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) 2026 naik 7,28 persen menjadi Rp2.327.386,07 per bulan.

Dibandingkan dengan tahun ini, Rp2.169.349,00, nominal UMP Jateng 2026 naik Rp158.037,07.

"Rekomendasi yang hari ini sudah saya tanda tangani adalah upah buruh minimum maupun sektoral di 35 kabupaten/kota termasuk provinsi," ujar Ahmad di Semarang, seperti dikutip Antara, Rabu (24/12).

Ahmad mengungkapkan nilai alfa untuk UMP Jateng 2026 ditetapkan sebesar 0,90, sementara nilai alfa di kabupaten/kota disesuaikan dengan hasil pembahasan dewan pengupahan masing-masing daerah.

"Yang khusus provinsi alfanya adalah 0,90, sedangkan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan masing-masing," ujarnya.

Ia berharap keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi dasar terciptanya hubungan industrial yang harmonis di Jateng.

"Harapan saya, para buruh kembali bekerja dan meningkatkan etos kerjanya, dan para pengusaha mematuhi upah minimum ini agar perusahaan tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Ahmad mengingatkan stabilitas upah dan kepatuhan terhadap regulasi akan berdampak positif pada iklim investasi di wilayah tersebut, bahkan pertumbuhan ekonomi Jateng telah mencapai 5,37 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Pemprov Jateng juga menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung yang berpihak pada buruh, antara lain penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Koperasi Buruh.

Selain itu, penguatan akses transportasi untuk buruh, yaitu dengan menetapkan tarif bus Trans Jateng sebesar Rp1.000 untuk buruh, serta pembuatan pergub mengenai penyediaan daycare di lingkungan perusahaan, serta dukungan program perumahan buruh yang terjangkau.

"Kami juga menyiapkan kebijakan pendukung, mulai dari koperasi buruh, transportasi, daycare, sampai perumahan buruh, supaya kebutuhan hidup buruh bisa lebih terjangkau dan efisien," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah perwakilan serikat buruh mengapresiasi penetapan UMP Jateng 2026. Pasalnya, perhitungan nilai UMP tersebut menggunakan nilai alfa maksimal 0,90.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng Maksuri menegaskan sejak awal pihaknya konsisten memperjuangkan penggunaan angka alfa tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perjuangan dilakukan oleh SPN di seluruh daerah melalui keterlibatan wakil serikat dalam dewan pengupahan kabupaten/kota.

"Perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional melalui dewan pengupahan tetap bertahan di angka 0,90," ujar Maksuri.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp2,32 juta atau naik 7,28% jika dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Penetapan UMP 2026 Jateng ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No.100.3.3.1/505 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.
“Rekomendasi yang hari ini sudah saya tandatangani adalah upah buruh minimum maupun sektoral di 35 kabupaten/kota termasuk provinsi. Yang khusus provinsi alfanya adalah 0,90, sedangkan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” kata Luthfi saat menemui massa buruh di Semarang, Rabu (24/12/2025).
Luthfi mengatakan dengan kenaikan 7,28%, maka UMP 2026 Jateng naik dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.327.386 atau naik sebesar Rp158.037,07.

Kenaikan itu menggunakan formula upah minimum dari Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,15%, dan nilai alfa 0,90.

Selain itu, Gubernur Jateng juga menetapkan UMK 2026. UMK tertinggi ada di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709 atau naik 7,15% dari tahun sebelumnya. Sementara UMK terendah berada di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp2.327.813,08.
Luthfi juga menyampaikan bahwa pihaknya ikut menetapkan UMSP tahun 2026 pada 11 sektor industri seperti tepung terigu, industri gula pasir, industri alas kaki, industri kosmetik, hingga industri produk farmasi untuk manusia.
“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” kata Luthfi.
Upah minimum yang baru itu berlaku untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Luthfi meminta pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur maupun skala upah di perusahaan masing-masing. Dengan tetap mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.
Penetapan upah minimum itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh sembali menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah. Luthfi mengungkapkan, selain aturan pengupahan, pihaknya juga tengah menyiapkan peraturan gubernur tentang koperasi buruh, penguatan akses transportasi pekerja, penyediaan daycare di lingkungan perusahaan, serta perumahan buruh yang terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan. Lantas, berapa kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut UMP 2026 secara nasional dapat naik hingga 7,3% karena PP Pengupahan mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan data inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY) dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Simulasi UMP Jawa Tengah 2026

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79% secara tahunan (YoY) pada November 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37% YoY per kuartal III/2025.

Berdasarkan PP No. 49/2025, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Apabila menggunakan rentang alfa tertinggi 0,9, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan dapat mencapai 7,62%.

UMP Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebesar Rp2.169.349. Dengan kenaikan 7,62%, maka pertambahan nilainya ialah sebesar Rp165.304 atau naik menjadi sekitar Rp2.334.653.

Sebaliknya, apabila menggunakan rentang alfa terendah 0,5, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan adalah sebesar 5,48%.

Pertambahan nilai dari persentase tersebut adalah Rp118.880. Dengan demikian, UMP Jawa Tengah 2026 paling tidak dapat naik menjadi Rp2.288.229.