Bisnis.com, SEMARANG - Kelompok buruh maupun pengusaha di Jawa Tengah masih bersitegang hingga di detik-detik terakhir penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025, penentuan upah minimum paling lambat diumumkan pada 24 Desember.
Perbedaan pandangan antara kelompok buruh maupun pengusaha tak lepas dari penggunaan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026. Selain itu, kedua pihak juga masih berbeda pandangan soal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Karmanto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari unsur buruh, menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan nilai alfa 0,9 dalam UMP 2026. "Atau kisaran naik 7,5% dari tahun 2025," ujarnya pada Selasa (23/12/2025).
Dengan nilai alfa itu, Kota Semarang bakal memiliki UMK di kisaran Rp3,7 juta atau menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Sementara UMK terendah ada di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp2,3 juta.
Karmanto menilai, meskipun mengalami kenaikan, namun upah minimum di Jawa Tengah masih jauh dari kata layak. Berdasarkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan pada 2025, pekerja di Kabupaten Banjarnegara mestinya bisa mengantongi Rp2,8 juta untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya."Faktanya, masih ditetapkan Rp2,1 juta. Jadi masih minus sekitar 30%. Kawan-kawan yang [upah minimumnya] sudah 100% KHL seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus," ujarnya.
Untuk UMSP Jawa Tengah, Karmanto mengusulkan ada 14 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang mesti mengikuti ketentuan upah sektoral. Beberapa di antaranya adalah sektor industri makanan dan minuman, alas kaki, kimia, juga otomotif.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, dengan tegas menolak usulan upah sektoral itu. Sikap itu konsisten dengan apa yang selama ini disuarakan pengusaha di Jawa Tengah.
"Dari dulu, kami tidak menyetujui upah sektoral. Jujur saja. Karena dalam praktik kehidupan di perusahaan sehari-hari, sudah barang tentu pekerjaan yang sifatnya berbahaya sudah diberi upah yang lebih tinggi," ujarnya saat dihubungi wartawan di Kota Semarang.
Kalau pun harus menerapkan upah sektoral, kata Frans, hanya ada satu lapangan usaha yang layak menerimanya. Yaitu sektor konstruksi. Usulan buruh untuk memasukkan sektor makanan minuman, kimia, bahkan sektor padat karya seperti alas kaki dan garmen dirasa semakin memberatkan operasional industri.
"Di Jawa Tengah ini banyak yang padat karya dan itu sensitif dengan perubahan peraturan mengenai pengupahan. Karena itu menyangkut daya saing perusahaan. Kami mau di Jawa Tengah perusahaan ini tumbuh, punya daya saing yang sehat," ungkap Frans.
Di sisi lain, untuk penentuan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026 di Jawa Tengah, Frans punya pandangan bahwa nilai alfa yang layak sebetulnya jauh dari usulan buruh maupun pemerintah daerah. Alih-alih 0,9 poin seperti yang diusulkan buruh, nilai alfa yang layak untuk Jawa Tengah berkisar di angka 0,1-0,5 poin.
"Alfa itu menunjukkan kontribusi daripada pekerja kepada produktivitas secara keseluruhan. Hampir semua itu hasil kerja daripada pekerja atau buruhnya. Dengan alfa 0,5 itu, seluruh kab/kota sepakat dari Apindo," tutur Frans.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh di Jawa Tengah masih menanti pengumuman kenaikan upah minimum 2026. Pasalnya, pemerintah masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK).

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

“Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

1. Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
2. Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
3. Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
4. Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
5. Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
6. Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
7. Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
8. Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
9. Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
10. Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
11. Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
12. Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
13. Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
14. Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
15. Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
16. Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
17. Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
18. Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
19. Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
20. Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
21. Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
22. Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
23. Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
24. Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
25. Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
26. Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
27. Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
28. Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
29. Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
30. Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
31. Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
32. Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
33. Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
34. Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
35. Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

“Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

1. Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
2. Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
3. Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
4. Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
5. Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
6. Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
7. Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
8. Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
9. Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
10. Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
11. Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
12. Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
13. Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
14. Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
15. Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
16. Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
17. Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
18. Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
19. Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
20. Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
21. Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
22. Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
23. Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
24. Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
25. Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
26. Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
27. Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
28. Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
29. Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
30. Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
31. Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
32. Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
33. Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
34. Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
35. Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556