JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Pemagangan Nasional (MagangHub) 2025 Batch 3. Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengajak, seluruh lulusan magang nasional untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni pemagangan membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Seskab Teddy Beberkan Keberhasilan Program Magang Nasional: 30% Peserta Langsung Kerja



Darmawansyah menjelaskan, melalui sertifikasi kompetensi, lulusan pemagangan akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Magang Nasional 2026 Segera Dibuka, Kuota Peserta Capai 150 Ribu Orang



Darmawansyah menambahkan, pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id.

Adapun tata cara pendaftaran sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

1. Akses laman resmi Kemnaker melalui https://account.kemnaker.go.id/auth/login.

2. Login menggunakan akun Kemnaker yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.

3. Masuk ke menu Sertifikasi Kompetensi atau layanan yang tersedia pada akun.

4. Pilih bidang sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan latar belakang atau keahlian yang dimiliki.

5. Lengkapi data diri dan unggah dokumen yang diperlukan.

6. Periksa kembali data yang telah diisi, kemudian klik Submit/Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.

7. Tunggu proses verifikasi dari Kemnaker dan pantau informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi.

8. Peserta yang lolos verifikasi wajib mengikuti uji sertifikasi secara luring sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.

9. Setelah asesmen selesai, peserta dapat melihat hasil sertifikasi dengan status Kompeten atau Belum Kompeten.

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas Pers Indonesia melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sejak 2025 hingga pertengahan 2026, program yang bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) ini telah menjangkau ratusan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme pers nasional.

Memasuki tahun 2026, komitmen tersebut terus berlanjut. UKW Pegadaian sesi pertama diselenggarakan di Jakarta pada 3–5 Juni 2026 dan berlanjut di Surabaya pada 24–26 Juni 2026, dengan total 40 wartawan dari 37 media sebagai peserta.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto pada UKW Surabaya mengapresiasi Pegadaian dalam mendukung peningkatan kompetensi wartawan di Indonesia memberikan dampak dan manfaat yang signifikan bagi para wartawan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Lembaga Pers Dr. Soetomo, Kristanto Hartadi turut memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa dukungan Pegadaian menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.

"Mewakili LPDS dan seluruh Insan Pers Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Pegadaian yang telah mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme para Insan Pers nasional. Tidak hanya itu, pelaksanaan UKW juga menjadi bagian dari upaya memelihara kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers hanya dapat dijaga oleh wartawan yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Dukungan Pegadaian menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia,” ujar Kristanto.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, mengatakan bahwa bagi Pegadaian, media merupakan mitra strategis dalam membangun literasi masyarakat. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas insan pers agar mampu menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan memberikan nilai tambah bagi publik.

"Pers yang profesional memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi keuangan. Melalui UKW, Pegadaian berharap dapat turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab," ujar Eka.

Sebelumnya, Pegadaian sukses menyelenggarakan UKW sepanjang tahun 2025 di sebelas kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Denpasar, Balikpapan, Manado, dan Makassar. Program tersebut diikuti oleh 226 wartawan yang berasal dari 208 media dari 26 provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan UKW bertujuan meningkatkan profesionalisme wartawan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Program ini juga merupakan kontribusi Pegadaian dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4, Pendidikan Berkualitas, melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada bidang jurnalistik.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 1,72% ke level 5.896,13 pada perdagangan hari ini, Jumat, (26/6/2026). Saham TPIA, BREN hingga CUAN milik Prajogo Pangestu kompak anjlok sore hari ini.

Data RTI Business pukul 16.01 WIB menunjukkan, IHSG turun 1,72% atau 102,90 poin ke level 5.896,04 pada penutupan perdagangan hari ini. Rentang pergerakan IHSG berada di antara 5.830 hingga 6.045.

Total perdagangan saham mencapai 20,35 miliar lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp12,38 triliun dan frekuensi sebanyak 1,53 juta kali. Tercatat 123 saham menguat, 562 saham melemah, dan 129 saham stagnan. Kapitalisasi pasar atau market cap Bursa tercatat mencapai Rp10.324 triliun.

Dari jajaran emiten terafiliasi Prajogo Pangestu, saham TPIA terpantau turun 5,03% atau 95 poin ke level harga Rp1.795 per lembar. Saham BREN juga ambles 8,22% atau 300 poin ke posisi Rp3.350 per lembar. Saham CUAN juga terpantau anjlok 9,60% atau 60 poin ke level Rp565 per lembar.

Sementara itu, saham big caps yang menguat di antaranya, BBCA terpantau naik 2,49% ke posisi Rp6.175 per lembar, BBRI juga menguat 0,70% menuju level Rp2.870 per lembar.

Adapun, penghuni top losers hari ini dihuni oleh saham FUJI yang anjlok 14,88% atau 36 poin ke level harga Rp206 per lembar. Saham CLPI juga ambles 14,83% atau 255 poin ke posisi Rp1.465 per lembar.

Sebelumnya, Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan berbagai macam sentimen yang mempengaruhi gerak indeks komposit pada hari ini. Dari dalam negeri, Indonesia tengah menghadapi krisis kepercayaan (trust deficit) dari dunia internasional.

Indonesia menerbitkan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan UU P2SK dan dalam pasal 50A perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang bertujuan menarik dana yang selama ini berada di luar sistem keuangan agar masuk ke perekonomian domestik.

Hal ini berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan memunculkan kekhawatiran akan kesalahan kebijakan, yang memunculkan keprihatinan akan masa depan negara.

“Ini tentunya mencerminkan dan menunjukkan pemberian kekebalan hukum sarat dengan kepentingan elit politik dan pelaku kejahatan keuangan sehingga akan merusak reputasi dalam memerangi dana illegal,” ujar Pilarmas Investindo Sekuritas, Jumat (26/6/2026).

Pilarmas juga menilai pasal tersebut melemahkan institusi strategis seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang selama ini berperan menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Selain itu juga peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026 turun menjadi posisi 48 dari 70 negara, atau merosot delapan tingkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini dipicu oleh lemahnya kinerja pada aspek efisiensi bisnis, efektivitas pemerintah, dan kualitas infrastruktur, meskipun kondisi ekonomi secara umum masih cukup solid.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) memperkuat pengembangan bisnis melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ).

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas kemitraan sekaligus menghadirkan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai sektor usaha di Jawa Barat.

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kantor Pusat bank bjb, Menara bank bjb, Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan bank bjb bersama perwakilan Whuush Ojol, KADIN Jawa Barat, dan MUJ.

Melalui kemitraan ini, perusahaan memperkuat sinergi antara sektor perbankan, dunia usaha, ekonomi digital, dan industri strategis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi.

"Ketiga kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah nyata bank bjb dalam memperluas kolaborasi bisnis sekaligus menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi berbagai sektor usaha di Jawa Barat," bunyi keterangan tertulis, Jumat (26/6).

Di samping menyediakan layanan perbankan, bank bjb juga mendorong kolaborasi yang mendukung kebutuhan pelaku usaha. Dukungan tersebut mencakup akses pembiayaan, pengelolaan dana, layanan transaksi, digitalisasi pembayaran, hingga edukasi dan literasi keuangan.

Kerja sama pertama dijalin bersama Whuush Ojol, perusahaan penyedia layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi yang memiliki sekitar 71.000 mitra pengemudi. Kesepakatan tersebut meliputi pemanfaatan produk dan layanan perbankan, pengelolaan rekening untuk payroll, penggunaan dompet digital Digi Cash, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb.

Kolaborasi ini juga diharapkan meningkatkan transaksi digital sekaligus mempermudah mitra pengemudi dalam mengakses layanan keuangan formal melalui infrastruktur digital yang dimiliki bank bjb.

"Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan, pengelolaan rekening mitra pengemudi untuk kebutuhan payroll service, penggunaan layanan dompet digital Digi Cash milik bank bjb, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb," jelas keterangan resmi.

Kemitraan berikutnya dilakukan bersama KADIN Provinsi Jawa Barat dengan fokus pada pendampingan pengembangan dunia usaha dan investasi. Sinergi ini juga mencakup pemanfaatan berbagai produk dan layanan perbankan bagi anggota KADIN.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak akan mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui edukasi pengembangan bisnis dan literasi layanan perbankan. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal.

Ruang lingkup kerja sama juga meliputi layanan giro, tabungan, deposito, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), fasilitas pembiayaan, serta layanan transaksi perbankan. Selain itu, bank bjb membuka peluang pemberian kredit produktif bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem kewirausahaan di Jawa Barat sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di tingkat nasional maupun regional," imbuh keterangan tersebut.

Sementara itu, kerja sama dengan MUJ difokuskan pada pemanfaatan produk dan layanan perbankan untuk mendukung pengembangan bisnis kedua institusi. MUJ merupakan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di sektor energi dan migas.

Kolaborasi ini mencakup pengelolaan dana melalui giro, tabungan, deposito, DPLK, fasilitas pembiayaan, layanan transaksi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta berbagai layanan pembayaran dan penerimaan lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu MUJ menjalankan operasional bisnis secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

"Ketiga kerja sama tersebut menunjukkan kemampuan bank bjb dalam menghadirkan solusi yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing sektor usaha, mulai dari ekonomi digital, dunia usaha dan investasi, hingga industri energi," tegas keterangan tertulis.

Melalui tiga kemitraan strategis ini, bank bjb terus memperluas perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan berbagai sektor. Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif serta mendukung pengembangan dunia usaha di Jawa Barat secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, acara penandatangan dihadiri oleh Komisaris dan Plt Direktur MUJ Lusi Lesminingwati & Ghema Akbar, Komisaris dan Direksi MUJ ONWJ - Cosmas Supriatna & Dwi JatI, Komisaris dan Direksi ENM - Benny Gunawan & Fita Kadarwati, Komisaris dan Direksi MUJI - Muhamad Arifin & Rian Alfian Noor, serta Direktur WRP - Agung Makbul.

Turut hadir Ketua Umum Kadin Jabar - Almer Faiq Rusydi, Wakil Ketua Umum Kordinator Kadin Jabar - Rio F Wilantara, Wakil Ketua Umum Kadin Jabar - Aulia Arif, Wakil Ketua Umum Kadin Jabar - M Bagus Maulana dan Ketua Kadin Kab Bandung - M. Iqbal.

Dari Whuush Ojol hadir Komisaris Whuush Ojol - H. Mumu, Direktur Utama Whuush Ojol - Wahyu Suhada, Direktur Keuangan Whuush Ojol - Adi Tri Sudrajat, Direktur Pemasaran Whuush Ojol - Yana.

Adapun dari bank bjb dihadiri oleh Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Korporasi dan UMKM Yana Mulyana, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran.

TOKYO, KOMPAS.com – Pemerintah Jepang memutuskan menaikkan biaya visa masuk bagi warga negara asing hingga lima kali lipat mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut menjadi perubahan pertama tarif visa Jepang dalam hampir lima dekade terakhir, setelah biaya visa tidak berubah sejak 1978.

Mengutip Japan Today, Selasa (23/6/2026), berdasarkan keputusan pemerintah Jepang, biaya visa sekali masuk (single-entry visa) akan naik dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen. Dengan asumsi kurs Rp 110,61 per yen, biaya visa tersebut meningkat dari sekitar Rp 331.830 menjadi Rp 1.659.150.

Sementara itu, biaya visa multiple-entry akan naik dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen atau setara sekitar Rp 663.660 menjadi sekitar Rp 3.318.300.

Kenaikan tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, dalam konferensi pers pada Jumat (19/6/2026).

Pemerintah menyebut perubahan tarif dilakukan untuk menyesuaikan dengan inflasi, perubahan nilai tukar, dan kenaikan biaya administrasi yang terjadi selama hampir 50 tahun terakhir.

"Ada kemungkinan berbagai dampak, tetapi dengan mempertimbangkan hal itu, kami melakukan revisi," kata Motegi, seperti diwartakan ABC Australia.

Ia juga menjelaskan, biaya visa Jepang selama ini ditetapkan pada 1978 dan tidak pernah mengalami penyesuaian meski kondisi ekonomi global telah berubah signifikan.

Biaya visa Jepang pertama kali naik sejak 1978

Kebijakan baru ini berlaku untuk aplikasi visa yang diajukan mulai 1 Juli 2026. Artinya, wisatawan atau warga asing yang mengajukan visa sebelum tanggal tersebut masih dapat menggunakan tarif lama.

Pemerintah Jepang menyebut kenaikan biaya visa merupakan revisi pertama sejak 1978. Selama hampir 48 tahun, tarif visa tetap dipertahankan meskipun biaya operasional dan administrasi pemerintah meningkat.

Selain visa sekali masuk dan visa multiple-entry, sejumlah biaya administrasi lain terkait imigrasi dan izin tinggal juga akan mengalami penyesuaian.

Langkah ini diambil untuk mengimbangi meningkatnya biaya pelayanan publik dan pengelolaan administrasi bagi warga asing yang datang maupun tinggal di Jepang.

Kenaikan tarif visa dilakukan di tengah inflasi yang meningkat dan pelemahan yen dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menilai tarif lama tidak lagi mencerminkan biaya aktual yang dibutuhkan untuk memproses dokumen perjalanan warga negara asing.

Tidak semua wisatawan terdampak

Meski tarif visa naik drastis, tidak semua wisatawan asing akan terkena dampaknya.

Sejumlah negara yang memiliki perjanjian bebas visa dengan Jepang tidak diwajibkan mengajukan visa untuk kunjungan wisata jangka pendek.

Dengan demikian, wisatawan dari negara-negara tersebut tidak perlu membayar biaya visa yang baru.

Namun, bagi wisatawan dari negara yang tetap memerlukan visa, kenaikan biaya tersebut akan menjadi tambahan pengeluaran yang cukup signifikan.

Biaya visa sekali masuk yang sebelumnya 3.000 yen atau sekitar Rp 331.830 kini menjadi 15.000 yen atau setara sekitar Rp 1.659.150. Sementara visa multiple-entry naik menjadi 30.000 yen atau sekitar Rp 3.318.300.

Kenaikan lima kali lipat itu menjadikan biaya visa sebagai salah satu komponen perjalanan yang perlu diperhitungkan, terutama bagi wisatawan yang bepergian dengan anggaran terbatas.

Jepang menghadapi lonjakan wisatawan asing

Kenaikan tarif visa diumumkan ketika Jepang tengah menghadapi lonjakan jumlah wisatawan asing pascapandemi Covid-19.

Melemahnya nilai tukar yen dalam beberapa tahun terakhir membuat Jepang menjadi destinasi yang relatif lebih murah bagi wisatawan internasional.

Kondisi itu mendorong peningkatan kunjungan ke berbagai kota wisata seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, hingga kawasan sekitar Gunung Fuji.

Di sisi lain, lonjakan wisatawan juga memunculkan persoalan yang dikenal sebagai overtourism atau kepadatan wisata berlebihan.

Fenomena tersebut merujuk pada kondisi ketika jumlah wisatawan yang datang melebihi kapasitas suatu destinasi sehingga memengaruhi kualitas hidup warga lokal maupun pengalaman wisatawan itu sendiri.

Jepang menjadi salah satu negara yang mulai menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak overtourism.

Di Kyoto, misalnya, pemerintah daerah menerapkan denda bagi wisatawan yang memotret geisha tanpa izin dan membatasi akses wisatawan ke sejumlah gang tradisional.

Sementara itu, di kawasan Gunung Fuji, Prefektur Yamanashi membatasi jumlah pendaki harian menjadi 4.000 orang dan menerapkan biaya masuk sebesar 2.000 yen.

Pemerintah daerah juga sempat memasang penghalang di sekitar toko ritel modern Lawson di Fujikawaguchiko karena lokasi tersebut terlalu ramai oleh wisatawan yang ingin berfoto dengan latar Gunung Fuji.

Di Tokyo, pemerintah distrik Shibuya juga membatasi perayaan Halloween dan malam tahun baru di kawasan Shibuya Crossing.

Bahkan, sejak 2024 diberlakukan larangan konsumsi alkohol di tempat umum pada jam tertentu untuk mengurangi gangguan yang berkaitan dengan kepadatan wisatawan.

Pemerintah Jepang sebut penyesuaian biaya visa diperlukan

Pemerintah Jepang menegaskan kenaikan biaya visa tidak dimaksudkan untuk membatasi jumlah wisatawan asing yang datang.

Menurut Motegi, penyesuaian tarif lebih ditujukan untuk menyelaraskan biaya layanan dengan perubahan harga dan nilai tukar yang terjadi selama puluhan tahun terakhir.

Pemerintah Jepang mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul sebelum memutuskan menaikkan tarif. Namun, pemerintah menilai revisi tersebut diperlukan karena biaya visa yang berlaku saat ini sudah tertinggal jauh dibandingkan kondisi ekonomi sekarang.

Kebijakan itu sekaligus menandai berakhirnya era tarif visa yang bertahan hampir setengah abad.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Usai sidang perbaikan permohonan gugatan, Dharma berharap tuhan memberi petunjuk untuk hakim konstitusi yang mengadili perkaranya.

"Saya juga berharap, kepada kami semua di sini berharap dan rakyat Indonesia berharap bahwa bapak hakim yang meneliti atau menyidangkan gugatan uji materi kami diketuk hatinya oleh Tuhan, karena ini akan menyangkut keselamatan jiwa keluarganya juga, bukan cuma kita saja tetapi jiwa keluarga kita," kata Dharma kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menuturkan, gugatan ini diajukan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bisa terbebas dari tekanan-tekanan yang ia sebut terbungkus lewat undang-undang kesehatan.

"Kami melihat, saya khususnya melihat bahwa adanya 'udang di balik batu', hal-hal terselubung yang terkandung di dalam setiap pemaknaan undang-undang tersebut," ucap dia.

Dharma menilai lahirnya UU Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pandemi Covid-19. Ia pun menyinggung Epstein Files yang telah memprediksi adanya pandemi Covid-19.

"Karena di Epstein File terbuka bahwa pandemi COVID-19 atau KLB-KLB (Kejadian Luar Biasa) yang terjadi di dunia ini adalah diarsiteki oleh kekuatan global yang berada di balik semua isu-isu yang ada," ujar dia.

Dalam gugatan ini, Dharma menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam persidangan perbaikan permohonan, Kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam menyebut bahwa 85 persen subtansi gugatan mengalami perubahan.

"Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya kurang lebih sekitar 85% substansi permohonan mengalami perubahan," ujar Ishemat dalam ruangan sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026 mencakup aspek sistematika, kedudukan pemohon hingga perubahan petitum gugatan.

"Penyempurnaan baik dari aspek sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, maupun petitum," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam perbaikan permohonan itu Dharma disebut mempertegas tidak menghalangi kewenangan menteri dalam menetapkan menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Namun harus adanya parameter yang jelas, objektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam penerapannya.

"Yang pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut," sambungnya.

Perbaikan Petitum Gugatan Dharma Pongrekun:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 353 ayat 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur dan dapat diverifikasi

3. Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

4. Menyatakan Pasal 395 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

5. Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

6. Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I mulai mengembangkan komoditas sorgum melalui uji coba penanaman seluas 20 hektare di Lampung untuk mendukung penyediaan bahan baku bioetanol.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan pengembangan sorgum merupakan bagian dari penugasan yang diterima perusahaan guna mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi pemerintah.

"Sementara masih 20 hektare kita coba kembangkan di Lampung. Kita coba pelajari budi dayanya seperti apa, karena PTPN I belum pernah tanam sorgum," katanya dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Selain sorgum, PTPN I juga mendapat penugasan mengembangkan singkong sebagai sumber bahan baku alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri bioetanol nasional.

Aris menjelaskan Lampung dipilih sebagai lokasi awal pengembangan karena memiliki potensi lahan yang sesuai serta dekat dengan rencana pengembangan rantai pasok bioetanol.

Menurut dia, perusahaan sengaja memulai dari skala terbatas karena belum memiliki pengalaman panjang dalam budi daya sorgum sehingga perlu mempelajari karakteristik tanaman tersebut.

Tahap awal dilakukan melalui penanaman percobaan seluas 20 hektare guna memperoleh data teknis yang dibutuhkan sebelum memasuki fase pengembangan yang lebih luas.

Melalui uji coba tersebut, perusahaan akan mengevaluasi varietas sorgum yang paling sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan industri pengolahan bioetanol.

PTPN I juga akan mempelajari teknik budi daya, produktivitas tanaman, pola pemeliharaan, hingga sistem pascapanen untuk memastikan pengembangan dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.

Aris menilai langkah bertahap diperlukan agar perusahaan tidak menghadapi risiko kegagalan produksi yang dapat menghambat program pemerintah maupun merugikan perusahaan.

Menurut dia, pengembangan komoditas baru harus didasarkan pada pengalaman lapangan dan penguasaan teknologi agar hasil yang diperoleh sesuai harapan.

Jika hasil uji coba menunjukkan kinerja yang baik, perusahaan akan mempertimbangkan pengembangan skala lebih luas sesuai kebutuhan program nasional.

Sorgum dan singkong nantinya diproyeksikan menjadi bahan baku bioetanol yang dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin dalam program energi terbarukan.

Dengan demikian, pasokan bioetanol tidak hanya bergantung pada tebu, tetapi juga dapat didukung oleh komoditas alternatif yang dikembangkan di berbagai daerah.

PTPN I dalam program tersebut berperan sebagai pemasok bahan baku, sementara pengembangan industri pengolahan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dan sektor industri.

Aris menyebut perusahaan juga menyesuaikan pengembangan budi daya dengan kebutuhan industri agar spesifikasi hasil panen sesuai permintaan pasar dan pengguna akhir.

Dalam jangka panjang, pengembangan sorgum diarahkan untuk mendukung target yang disampaikan pemerintah, yakni perluasan areal hingga sekitar 24.000 hektare apabila tahap awal berjalan sukses.

"Pak Wamen Investasi (Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu) targetnya sampai 24.000 hektare. Kan nggak main-main toh. Artinya memang PTPN harus membekali diri dulu," katanya.

PTPN I menilai target tersebut cukup ambisius sehingga perusahaan perlu membekali diri dengan pengalaman, teknologi, dan kesiapan sumber daya sebelum melakukan percepatan pengembangan sesuai arahan pemerintah.

"PTPN butuh belajar ya. Tapi nanti kalau PTPN sudah sudah bisa menguasai komoditas ini mungkin bisa digas lah untuk pengembangannya itu, sesuai dengan target pemerintah," kata Aris.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

bawang putih menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus karena kebutuhan nasional masih banyak dipenuhi melalui pasokan impor dari luar negeri

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I memulai uji coba penanaman bawang putih seluas 20 hektare di daerah Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat, sebagai langkah awal mendukung swasembada pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan program tersebut merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional berkelanjutan.

"Sekarang kita mencoba untuk menanam trial dulu 20 hektare di daerah Gunung Mas di Jabar. Ini sebagai bentuk komitmen PTPN I untuk mendukung hilirisasi pemerintah, pemerintahan Pak Prabowo melalui Kementerian Pertanian, kita support, sangat support PTPN I," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut Aris, bawang putih menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus karena kebutuhan nasional masih banyak dipenuhi melalui pasokan impor dari luar negeri.

Ia menjelaskan pengembangan bawang putih bukan pekerjaan mudah karena tanaman tersebut membutuhkan kondisi geografis tertentu, terutama wilayah dataran tinggi dengan iklim yang sesuai.

Selama ini sentra produksi bawang putih nasional relatif terbatas dan banyak ditemukan di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

"Kemudian kita ada tugas swasembada bawang putih, bawang putih itu memang merupakan komoditas yang tidak lazim di Indonesia, jarang ditanam. Adanya mungkin di Temanggung (Provinsi Jawa Tengah) yang cukup banyak di situ karena datarannya tinggi," ujarnya.

Karena itu, PTPN I memilih melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memperluas areal tanam guna memastikan aspek teknis budidaya dan produktivitas dapat berjalan sesuai harapan.

Aris mengatakan perusahaan belum memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan bawang putih sehingga diperlukan proses pembelajaran sebelum memasuki skala usaha yang lebih besar.

Selain pengalaman budidaya, perusahaan juga masih mempelajari berbagai aspek teknis lain seperti penyediaan bibit, pola tanam, serta pengelolaan lahan yang paling sesuai.

Uji coba seluas 20 hektare tersebut diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperoleh data lapangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan berikutnya.

Menurut Aris, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih, terutama yang selama ini berasal dari China.

"Harapannya untuk bawang putih itu kan bisa mengurangi impor dari China khususnya. Cuma lokasi-lokasi yang punya ketinggian yang cocok ini kan nggak banyak. Hampir di semua tempat itu kita dataran rendah. Kalau dataran rendah tentu nggak cocok untuk bawang putih," jelasnya.

PTPN I juga akan melakukan identifikasi terhadap lahan perusahaan yang dinilai sesuai untuk pengembangan bawang putih tanpa mengganggu komoditas utama yang telah produktif.

Lahan yang tidak ditanami teh, kopi, maupun komoditas unggulan lainnya berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan bawang putih apabila hasil uji coba menunjukkan prospek positif.

Selain mendukung produksi nasional, lokasi uji coba tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat dan petani yang ingin mempelajari budidaya bawang putih.

Aris menambahkan target pengembangan bawang putih dari Kementerian Pertanian sekitar 5.000 hektare, namun perusahaan memilih bertahap agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Meski demikian, PTPN I memilih menjalankan pengembangan secara bertahap karena budidaya bawang putih membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pengalaman teknis, serta kemampuan pengelolaan yang memadai.

"Kalau tiba-tiba kita harus membongkar, misal (PTPN I menanam pada lahan seluas) 10.000 hektare tiba-tiba ternyata kami nggak punya orang yang bisa nangani, nggak punya kemampuan, pengalaman, kan jadi sayang, mubazir," katanya.

Menurutnya, ekspansi dalam skala besar tanpa persiapan yang matang berisiko menimbulkan pemborosan waktu dan anggaran, serta dapat menghambat pencapaian target kemandirian pangan yang dicanangkan pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung menurun jika dilihat dari berat bersih (ton).

Pada 2021, impor bawang putih tercatat sebesar 602.745 ton. Volume tersebut turun pada 2022 menjadi 566.175 ton atau menyusut sekitar 6,07 persen secara tahunan.

Penurunan impor berlanjut pada 2023 dengan volume 564.027 ton, turun 0,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, impor kembali menyusut menjadi 555.886 ton atau turun 1,44 persen secara tahunan.

Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025, ketika impor bawang putih turun signifikan menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan 2024.

Berdasarkan negara asal, impor bawang putih Indonesia sepanjang 2021-2025 sangat didominasi oleh China.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memfokuskan pengujian teknis penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada performa mesin, konsumsi bahan bakar, emisi, dan ketahanan sarana guna memastikan keselamatan, keandalan operasional, serta kelancaran layanan transportasi yang berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan transisi bahan bakar dilakukan bertahap dengan koordinasi teknis bersama pemerintah dan lembaga terkait

"Setiap tahapan perlu diuji agar sesuai dengan karakter operasional kereta api yang memiliki beban, durasi operasi, dan standar keandalan sarana yang tinggi," kata Anne dalam keterangan di Jakarta, Senin.

KAI mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

"Pada saat yang sama, kami memastikan setiap tahapan penggunaan biodiesel berjalan melalui pengujian teknis dan evaluasi agar layanan kepada pelanggan serta sektor logistik tetap aman dan andal," ujar Anne.

Dia menjelaskan KAI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memulai tahapan uji teknis penggunaan B50 pada sektor kereta api sejak April 2026.

Pengujian tersebut mencakup lokomotif dan genset kereta api untuk menilai performa, konsumsi bahan bakar, emisi, serta ketahanan sarana dalam kondisi operasional.

Pada pengujian lokomotif, KAI menyiapkan lokomotif CC206 dengan rangkaian KA Sembrani.

Uji lokomotif dimulai dari Depo Sidotopo dengan pembandingan konsumsi bahan bakar menggunakan B40 dan B50.

Sementara itu, uji genset dilakukan pada genset MTU 2000 P02411 di KA Bogowonto, dengan lokasi pengujian di Depo Kereta Yogyakarta.

Rangkaian uji genset meliputi uji performa, uji konsumsi bahan bakar, uji emisi dengan B40 dan B50, serta uji ketahanan statis selama 6 jam menggunakan kapasitas maksimum load bank.

Setelah itu, uji ketahanan dinamis genset dilanjutkan selama 2.400 jam mulai 27 April 2026 di PUK Lempuyangan.

Dengan demikian, pada Juni 2026 KAI berada pada tahap pemantauan dan evaluasi teknis terhadap hasil pengujian sebelum implementasi B50 berjalan lebih luas.

Ia menegaskan hasil pengujian menjadi dasar evaluasi KAI, terutama terkait performa mesin, konsumsi bahan bakar, stabilitas operasional, kondisi filter, aspek emisi, dan kebutuhan perawatan sarana.

"Prinsip kami jelas, transisi energi harus berjalan sejalan dengan keselamatan dan keandalan operasi," tegas Anne.

Lebih lanjut, dia mengatakan transisi menuju B50 masuk dalam program aksi strategis dekarbonisasi KAI 2025-2030.

Dalam program tersebut, perubahan bahan bakar dari B35 menjadi B50 ditargetkan dapat menurunkan emisi sebesar 133.676 ton CO2e.

Program ini menjadi kontributor terbesar dalam target tiga program dekarbonisasi utama KAI sebesar 166.873 ton CO2e, bersama konservasi dan kredit karbon serta efisiensi listrik.

KAI juga terus memperkuat pengukuran jejak karbon melalui pendekatan berbasis data. Dalam penilaian Life Cycle Assessment bersama BRIN, operasional KRL Jabodetabek menghasilkan jejak karbon sekitar 34,03 gram CO2e per penumpang-kilometer.

"Pendekatan pengukuran ini memperkuat transparansi KAI dalam memantau dampak lingkungan dari layanan transportasi berbasis rel," katanya.

Dalam masa transisi energi, tambah Anne, dukungan itu membantu KAI menjaga keberlangsungan operasional sambil menyiapkan penggunaan energi yang lebih rendah emisi secara bertahap.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BEIJING - Jutaan siswa di seluruh China pada hari Minggu menuju pusat-pusat ujian untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi terbesar di dunia, juga dikenal sebagai gaokao, di tengah serangkaian langkah, termasuk sistem anti-kecurangan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan proses ujian yang adil dan lancar, lapor media pemerintah.

"Sebanyak 12,9 juta siswa mendaftar untuk gaokao tahun ini, turun 450.000 dari tahun 2025, ketika sekitar 13,35 juta siswa mendaftar untuk ujian tersebut," menurut Kementerian Pendidikan China.

Sebanyak 7.981 pusat ujian dan sekitar 348.000 ruang ujian telah didirikan di seluruh negeri. Bahasa Mandarin dan matematika adalah mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama ujian, seperti yang dilaporkan oleh harian berbahasa Inggris lokal, Global Times.

Pihak berwenang mengerahkan berbagai teknologi sumber daya, termasuk sistem pemantauan bertenaga AI dan gerbang pemeriksaan keamanan pintar, untuk mencegah kecurangan selama ujian.

Para kandidat tidak diperbolehkan membawa telepon seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, atau perangkat komunikasi nirkabel lainnya ke pusat ujian.

Di Beijing, siswa dan orang tua mulai berkumpul di luar pusat ujian beberapa jam sebelum ujian. Banyak ibu mengenakan qipao, gaun tradisional Tiongkok yang sering dikenakan selama gaokao sebagai simbol keberuntungan.

Petugas polisi dan sukarelawan menawarkan bantuan kepada siswa dan orang tua, sementara pos layanan sementara membantu para kandidat menyelesaikan masalah identifikasi di menit-menit terakhir.

Di Yuncheng, provinsi Shanxi utara Tiongkok, pusat ujian telah dilengkapi dengan fasilitas pendingin, sistem audio cadangan, dan dukungan medis 24 jam.

Seiring universitas berupaya memenuhi kebutuhan strategis dan industri negara yang sedang berkembang, para calon mahasiswa berpotensi memiliki akses ke lebih banyak pilihan akademik, dengan sejumlah jurusan baru seperti kecerdasan terwujud dan ilmu komputer-otak yang diperkenalkan.

Berbagai universitas di China telah meluncurkan program sarjana baru seperti kecerdasan terwujud, ekonomi dan manajemen dataran rendah, serta intelijen maritim dan teknologi tanpa awak, yang berupaya memenuhi kebutuhan strategis dan industri negara yang sedang berkembang.

kita sedang melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini, (apakah) bisa diaplikasikan atau tidak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti (MLFF) dalam tahap pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba ulang.

"Mengenai Multi Lane Free Flow sebagaimana sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Wilan Oktavian bahwa tahap ini kita sedang melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini, (apakah) bisa diaplikasikan atau tidak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," ujar Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Ni Komang Rasminiati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Komang mengatakan saat ini BPJT, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) dan tim pengendali sedang menyiapkan skenario-skenario.

"Saat ini dari kami tim di BPJT bersama tim dari pihak RITS dan juga ada tim pengendali ini sedang menyiapkan penyiapan skenario-skenario untuk mendetailkan yang harus diujicobakan kembali, untuk memastikan bahwa sistem ini bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol kita," katanya.

Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas yang diintegrasikan dengan data ERI (Electronic Registration and Identification) atau data kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh Korlantas Polri.

Salah satu manfaat dengan kehadiran sistem transaksi MLFF ini adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalkan penggunaan bahan bakar kendaraan.

Penerapan transaksi tol MLFF menjadi terobosan dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain pemborosan BBM, kemacetan di gerbang tol karena total transaksi harian gerbang tol yang mencapai 4 juta transaksi juga dapat mengakibatkan polusi udara.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti (MLFF) akan diuji coba ulang.

Namun, lanjutnya, karena MLFF ini menjadi perhatian banyak pihak maka Kementerian PU melibatkan banyak pihak seperti ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan, kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUJI) membagikan dividen tunai minimalis Rp1 per saham untuk tahun buku 2025.

Nilai dividen yang dibagikan setara Rp659 juta sebagaimana disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 4 Juni 2026.

Besaran dividen tersebut 41,19 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp1,6 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp368,86 miliar dengan total ekuitas Rp511,26 miliar.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 17 Juni 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai PUJI:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 12 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 15 Juni 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 17 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 18 Juni 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 17 Juni 2026
• Pembayaran Dividen: 1 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)