PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) memperkuat pengembangan bisnis melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ).

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas kemitraan sekaligus menghadirkan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai sektor usaha di Jawa Barat.

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kantor Pusat bank bjb, Menara bank bjb, Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan bank bjb bersama perwakilan Whuush Ojol, KADIN Jawa Barat, dan MUJ.

Melalui kemitraan ini, perusahaan memperkuat sinergi antara sektor perbankan, dunia usaha, ekonomi digital, dan industri strategis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi.

"Ketiga kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah nyata bank bjb dalam memperluas kolaborasi bisnis sekaligus menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi berbagai sektor usaha di Jawa Barat," bunyi keterangan tertulis, Jumat (26/6).

Di samping menyediakan layanan perbankan, bank bjb juga mendorong kolaborasi yang mendukung kebutuhan pelaku usaha. Dukungan tersebut mencakup akses pembiayaan, pengelolaan dana, layanan transaksi, digitalisasi pembayaran, hingga edukasi dan literasi keuangan.

Kerja sama pertama dijalin bersama Whuush Ojol, perusahaan penyedia layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi yang memiliki sekitar 71.000 mitra pengemudi. Kesepakatan tersebut meliputi pemanfaatan produk dan layanan perbankan, pengelolaan rekening untuk payroll, penggunaan dompet digital Digi Cash, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb.

Kolaborasi ini juga diharapkan meningkatkan transaksi digital sekaligus mempermudah mitra pengemudi dalam mengakses layanan keuangan formal melalui infrastruktur digital yang dimiliki bank bjb.

"Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan, pengelolaan rekening mitra pengemudi untuk kebutuhan payroll service, penggunaan layanan dompet digital Digi Cash milik bank bjb, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb," jelas keterangan resmi.

Kemitraan berikutnya dilakukan bersama KADIN Provinsi Jawa Barat dengan fokus pada pendampingan pengembangan dunia usaha dan investasi. Sinergi ini juga mencakup pemanfaatan berbagai produk dan layanan perbankan bagi anggota KADIN.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak akan mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui edukasi pengembangan bisnis dan literasi layanan perbankan. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal.

Ruang lingkup kerja sama juga meliputi layanan giro, tabungan, deposito, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), fasilitas pembiayaan, serta layanan transaksi perbankan. Selain itu, bank bjb membuka peluang pemberian kredit produktif bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem kewirausahaan di Jawa Barat sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di tingkat nasional maupun regional," imbuh keterangan tersebut.

Sementara itu, kerja sama dengan MUJ difokuskan pada pemanfaatan produk dan layanan perbankan untuk mendukung pengembangan bisnis kedua institusi. MUJ merupakan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di sektor energi dan migas.

Kolaborasi ini mencakup pengelolaan dana melalui giro, tabungan, deposito, DPLK, fasilitas pembiayaan, layanan transaksi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta berbagai layanan pembayaran dan penerimaan lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu MUJ menjalankan operasional bisnis secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

"Ketiga kerja sama tersebut menunjukkan kemampuan bank bjb dalam menghadirkan solusi yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing sektor usaha, mulai dari ekonomi digital, dunia usaha dan investasi, hingga industri energi," tegas keterangan tertulis.

Melalui tiga kemitraan strategis ini, bank bjb terus memperluas perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan berbagai sektor. Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif serta mendukung pengembangan dunia usaha di Jawa Barat secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, acara penandatangan dihadiri oleh Komisaris dan Plt Direktur MUJ Lusi Lesminingwati & Ghema Akbar, Komisaris dan Direksi MUJ ONWJ - Cosmas Supriatna & Dwi JatI, Komisaris dan Direksi ENM - Benny Gunawan & Fita Kadarwati, Komisaris dan Direksi MUJI - Muhamad Arifin & Rian Alfian Noor, serta Direktur WRP - Agung Makbul.

Turut hadir Ketua Umum Kadin Jabar - Almer Faiq Rusydi, Wakil Ketua Umum Kordinator Kadin Jabar - Rio F Wilantara, Wakil Ketua Umum Kadin Jabar - Aulia Arif, Wakil Ketua Umum Kadin Jabar - M Bagus Maulana dan Ketua Kadin Kab Bandung - M. Iqbal.

Dari Whuush Ojol hadir Komisaris Whuush Ojol - H. Mumu, Direktur Utama Whuush Ojol - Wahyu Suhada, Direktur Keuangan Whuush Ojol - Adi Tri Sudrajat, Direktur Pemasaran Whuush Ojol - Yana.

Adapun dari bank bjb dihadiri oleh Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Korporasi dan UMKM Yana Mulyana, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS) dan Institute for Sustainability and Agility menggelar ESG Governance Kadin-GAPPS International Awards di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk menampilkan berbagai praktik tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diterapkan perusahaan dari berbagai sektor sekaligus membahas perkembangan agenda keberlanjutan di Indonesia.

Selain pemberian penghargaan, acara tersebut juga dimaksudkan sebagai sarana berbagi praktik terbaik, pembelajaran, dan penguatan implementasi ESG dalam dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, mengatakan bahwa penerapan ESG tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan perusahaan, tetapi juga menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, serta penciptaan nilai jangka panjang.

"ESG adalah tentang bagaimana perusahaan mengambil keputusan, mengelola risiko dan peluang, menciptakan dampak bagi masyarakat, serta membangun nilai bersama yang berkelanjutan bagi bisnis," ujar Shinta dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dua fokus penilaian ESG

Shinta menjelaskan, penghargaan tahun ini terbagi dalam dua kategori utama, yakni Governance of ESG dan Project Management of ESG Initiatives.

Menurut dia, tata kelola ESG yang kuat diperlukan agar aspek keberlanjutan dapat terintegrasi dalam strategi bisnis, kepemimpinan perusahaan, manajemen risiko, hingga akuntabilitas organisasi.

Di sisi lain, manajemen proyek yang efektif diperlukan agar berbagai program ESG dapat dijalankan secara terukur dan memberikan dampak nyata.

Penghargaan diberikan dalam tiga tingkat pencapaian, yaitu Commitment, Achievement, dan Excellence. Struktur tersebut dirancang untuk menggambarkan tahapan implementasi ESG yang dapat terus berkembang dari waktu ke waktu.

Shinta berharap semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam inisiatif serupa pada tahun-tahun mendatang sehingga praktik ESG di Indonesia dapat semakin berkembang.

ESG dinilai semakin penting bagi dunia usaha

Wakil Ketua Umum Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia, Elim Sritaba, mengatakan bahwa ESG menjadi salah satu aspek yang semakin diperhatikan oleh pelaku usaha, terutama di tengah tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

Menurut Elim, penguatan tata kelola keberlanjutan juga berkaitan dengan upaya dunia usaha untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Tata Kelola ESG Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia ESG Governance Kadin-GAPPS International Awards, Maria R. Nindita Radyati, menyoroti pemanfaatan teknologi dalam implementasi ESG.

Ia menyebut sejumlah perusahaan mulai mengembangkan dashboard ESG berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan kinerja keberlanjutan secara real time, termasuk untuk memantau masukan dari masyarakat, konsumen, maupun karyawan.

Penilaian internasional terhadap praktik ESG di Indonesia

Finance Director of GAPPS, Tony M. Simmonds, menilai perusahaan-perusahaan Indonesia menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap aspek ESG dan keberlanjutan.

Menurut dia, hasil penjurian menunjukkan berbagai perusahaan telah mengembangkan inisiatif yang berfokus pada pengelolaan lingkungan, aspek sosial, serta tata kelola perusahaan.

Daftar penerima Governance Awards

Pada kategori Governance Awards, penghargaan diberikan kepada:

1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) – ESG Governance Commitment sektor Transportation & Logistic
2. PT PLN Indonesia Power – ESG Governance Achievement sektor Energy
3. PT United Tractors Tbk – ESG Governance Achievement sektor Industrials
4. PT Purinusa Ekapersada (APP) – ESG Governance Excellence sektor Basic Materials
5. PT Daya Intiguna Yasa Tbk – ESG Governance Excellence sektor Consumer Cyclicals
6. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) – Best ESG Governance sektor Energy
7. PT Pertamina (Persero) – Best ESG Governance sektor Energy

Daftar penerima Project Management Awards

Sementara itu, pada kategori Project Management Awards, penghargaan diberikan kepada:

1. PT United Tractors Tbk – ESG Project Management Commitment sektor Industrials
2. PT Borneo Indobara melalui proyek Andaru Water Legacy – ESG Project Management Achievement sektor Energy
3. PT Purinusa Ekapersada (APP) melalui proyek OKI Integrates Renewable Energy Into Core Mill Operations, TEMA Bambu, dan DMPA Desa Makmur Peduli Alam – ESG Project Management Achievement sektor Basic Materials
4. PT Pertamina (Persero) melalui proyek Desa Energi Berdikari (DEB) – ESG Project Management Achievement sektor Energy
5. PT Vale Indonesia Tbk melalui proyek Waterwise (Water Management) – ESG Project Management Excellence sektor Basic Materials
6. PT Vale Indonesia Tbk melalui proyek TIGER (GHG) – ESG Project Management Excellence sektor Basic Materials
7. PT Daya Intiguna Yasa Tbk melalui proyek MR.DIY Untuk Indonesia – ESG Project Management Excellence sektor Consumer Cyclicals
8. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui proyek WASTECO (Waste to Energy) – Best ESG Project Management sektor Energy

Ajang ESG Governance Kadin-GAPPS International Awards 2026 menghadirkan pelaku usaha, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan untuk membahas praktik keberlanjutan serta implementasi ESG di berbagai sektor usaha.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

(SAW)

Survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menunjukkan mayoritas pelaku usaha memilih bersikap wait and see di tengah tekanan ketidakpastian global yang meningkat pada awal 2026.

Hasil survei Kadin Indonesia Business Pulse Q1 2026 mencatat dunia usaha cenderung mengambil langkah defensif dengan fokus utama menjaga efisiensi internal dibanding melakukan ekspansi bisnis.

Chief Kadin Indonesia Institute Mulya Amri mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi tekanan eksternal yang masih tinggi.

"Mayoritas pelaku usaha lebih fokus menjaga efisiensi internal, sementara sebagian lainnya masih mengambil sikap wait and see," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan tekanan tersebut berasal dari berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik, lonjakan harga energi, fluktuasi nilai tukar, hingga gangguan rantai pasok global. Adapun survei dilakukan pada 17 Maret hingga 5 April 2026 terhadap 210 anggota Kadin di 27 provinsi.

Dari hasil survei, sebanyak 33,9 persen pelaku usaha memilih menekan biaya operasional sebagai langkah utama menghadapi situasi saat ini. Strategi ini ditempuh untuk menjaga margin usaha dan stabilitas arus kas di tengah kenaikan biaya produksi dan distribusi.

Di sisi lain, sebanyak 29,3 persen responden mengaku belum mengambil langkah khusus. Proporsi ini menunjukkan cukup banyak pelaku usaha yang masih menahan diri sambil memantau perkembangan kondisi global sebelum menentukan strategi lanjutan.

"Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa cukup banyak pelaku usaha masih cenderung bersikap wait and see, baik karena keterbatasan kapasitas maupun belum adanya keyakinan strategi yang paling tepat," ujar Mulya.

Langkah adaptif mulai muncul, namun masih terbatas. Sekitar 9,9 persen pelaku usaha mulai mendiversifikasi mitra dagang, 9,5 persen meninjau ulang kontrak bisnis dan rantai pasok, serta 7,1 persen mencari alternatif sumber bahan baku.

Sementara itu, hanya 3,9 persen yang melakukan lindung nilai atau hedging. Hal ini menunjukkan manajemen risiko keuangan belum banyak dilakukan.

Survei juga mencerminkan tekanan terhadap kondisi bisnis. Sebanyak 40,5 persen responden menilai kondisi usaha saat ini lebih buruk dibanding kuartal sebelumnya, sedangkan hanya 25,2 persen yang melihat adanya perbaikan.

Tekanan serupa terjadi di tingkat industri. Sekitar 44,3 persen responden menyatakan kondisi sektor usaha mereka tidak lebih baik dibanding periode sebelumnya yang menandakan perlambatan terjadi cukup luas lintas sektor.

Dampaknya turut terlihat pada rencana investasi. Sebanyak 39 persen pelaku usaha menyatakan tidak berencana melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, sedikit lebih tinggi dibanding 38,6 persen yang masih berencana investasi.

Dari sisi tantangan, pelaku usaha menilai faktor kebijakan dan program pemerintah menjadi tekanan terbesar dengan porsi 16,7 persen. Disusul birokrasi yakni 14,3 persen, permintaan pasar 11,4 persen, serta akses pembiayaan 9,5 persen

Sementara itu, dampak geopolitik paling dirasakan melalui kenaikan harga energi dan komoditas yakni sebesar 20,9 persen, diikuti penurunan permintaan dan depresiasi nilai tukar rupiah masing-masing sebesar 16,2 persen.

Meski demikian, sebagian pelaku usaha masih menyimpan optimisme. Sekitar 39,5 persen responden menilai kebijakan pemerintah pusat menjadi faktor utama yang dapat mendorong perbaikan kondisi bisnis pada kuartal II-2026.

Secara umum, survei ini menunjukkan dunia usaha Indonesia masih berada dalam fase kehati-hatian.

Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, menjaga efisiensi, dan menunggu arah perkembangan ekonomi global sebelum mengambil langkah strategis berikutnya.

[Gambas:Youtube]

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membandingkan besaran upah minimum sektor manufaktur di Indonesia dengan negara tetangga.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot mengungkapkan rata-rata upah sektor manufaktur di Indonesia berada di kisaran US$188 atau setara Rp3,2 juta per bulan, lebih rendah dibanding Vietnam sebesar US$342 atau Rp5,8 juta dan Kamboja sekitar US$210 atau Rp3,5 juta.

Namun, upah minimum tertinggi di Indonesia justru mencapai sekitar US$334 atau setara Rp5,7 juta, lebih tinggi dibanding Vietnam yang sekitar US$204 dan setara dengan Kamboja di kisaran US$210.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara upah minimum dan kemampuan riil perusahaan dalam membayar.

"Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki upah minimum itu lebih tinggi daripada upah rata-rata yang real terjadi di lapangan. Jadi Indonesia ini upah minimumnya memang sebagian besar tidak bisa di-absorb oleh perusahaan padat karya," ujar Subchan dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Selain upah minimum, Subchan juga menyorot besaran pesangon di Indonesia yang mencapai satu bulan gaji per tahun masa kerja menjadi beban berat bagi dunia usaha.

"Kita bicara terkait dengan masalah pesangon ini juga yang membuat tekanan cukup tinggi di mana total pesangon pekerja di Indonesia rata-rata masa kerja satu tahun itu adalah satu bulan gaji sedangkan di Vietnam dan juga Kamboja itu 0,5 bulan gaji dan di Kamboja 15 hari gaji," ujarnya.

Selain itu, dalam jangka panjang, beban pesangon di Indonesia juga jauh lebih besar. Untuk masa kerja 10 tahun, total pesangon bisa mencapai 12 bulan gaji, dengan batas maksimum hingga 19 bulan gaji. Sementara di Vietnam dan Kamboja, besaran pesangon umumnya hanya sekitar lima bulan gaji atau bahkan lebih rendah.

Perbedaan ini dinilai membuat struktur biaya tenaga kerja Indonesia kurang kompetitif secara regional dan menjadi salah satu faktor yang mendorong ekspansi industri ke luar negeri.

"Jadi memang pesangon kita masih cukup tinggi sehingga memang beban yang dipikul oleh pengusaha di Indonesia kalau kita melihat perbandingan ini wajar kalau memang sebagian itu melakukan ekspansi keluar," terangnya.

Menurut Subchan tingginya upah minimum dan pesangon menjadi salah satu faktor yang mendorong relokasi industri ke negara tetangga.

"Jadi poin ini yang akan kita coba angkat bagaimana terjadi relokasi industri dari Indonesia ke Vietnam dan juga Kamboja. Jadi unit labor cost-nya Indonesia memang jauh lebih berat dan menjadi salah satu faktor relokasi manufaktur ke Vietnam dan juga Kamboja ini," terangnya.

Subchan mengingatkan meski upah di Indonesia secara nominal tergolong kompetitif, investor tidak hanya melihat besaran gaji, tetapi juga total biaya tenaga kerja.

"Tingkat upah Indonesia itu relatif kompetitif memang dibandingkan dengan negara lain di kawasan, namun itu bukan satu-satunya yang dilihat oleh investor namun juga melihat terkait dengan hubungannya total biaya yang memang dianggap tidak kompetitif akibat tingginya kewajiban pesangon yang jauh di atas negara pesaing," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Itu mesti dijaga, baik sebagai industri maupun stabilitas nasional

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

“Kalau yang terpikir di depan mata ada dua: bagaimana memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi. Itu mesti dijaga, baik sebagai industri maupun stabilitas nasional,” kata Anindya dalam acara silaturahmi Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa meski dampak besar terhadap dunia usaha belum terlihat signifikan, tanda-tanda gangguan rantai pasok dan logistik mulai dirasakan pelaku usaha.

Menurut Anindya, dunia usaha harus tetap waspada, terutama menghadapi potensi kenaikan harga minyak yang dapat menekan ruang fiskal, nilai tukar, hingga inflasi.

Ia menekankan perlunya efisiensi serta kerja sama erat dengan pemerintah untuk menentukan program prioritas yang mampu mempercepat efek berganda bagi perekonomian.

“Kita mesti pandai-pandai memikirkan bagaimana geopolitik ini berdampak pada ekonomi Indonesia dan apa yang harus dikuatkan. Outlook ekonomi dunia sudah berubah, jadi kita tidak bisa menganggap enteng,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga komoditas, khususnya minyak, terutama jika terjadi penutupan Selat Hormuz.

Ia menyebut kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia, menekan surplus neraca perdagangan, sekaligus mempengaruhi neraca pembayaran.

Purbaya menambahkan ketidakpastian global juga bisa memicu arus modal keluar (capital outflow) yang berimbas pada pasar saham, obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan.

“Pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan Indonesia telah mengamankan pasokan energi dari berbagai sumber di luar Timur Tengah sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak perang AS dan Iran.

Ia menyebut sejumlah alternatif pasokan energi berasal dari kerja sama perdagangan dengan AS serta akses pasokan yang dimiliki oleh PT Pertamina dari Venezuela.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menagih realisasi insentif dan kepastian regulasi dari pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,4 persen-5,5 persen tercapai.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga pada perdagangan dan investasi.

"Saya rasa sih memang untuk meningkatkan pertumbuhan Indonesia, apalagi selain daripada belanja modal pemerintah? Yang kita harapkan akan terus berkembang. Konsumsi domestik, ya selebihnya adalah perdagangan dan juga investasi," ujar Anindya dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

"Pertumbuhan (ekonomi RI) secara umum kita berpikir angkanya (diperkirakan) di sekitar 5,4-5,5 persen juga," tambahnya.

Ia mengatakan dunia usaha menginginkan peluang pasar yang dibuka bersamaan dengan dukungan kebijakan yang konkret.

"Nah, dari Kadin, dunia usaha. Anggota-anggota kami baik Kadin Provinsi maupun di asosiasi. Tentu menginginkan peluang-peluang bukan hanya pasar dibuka, tapi juga regulasi dan insentif diberikan. Supaya perdagangan ini bisa berlangsung baik," katanya.

Anindya juga menyinggung dinamika perdagangan global, termasuk perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS) yang masih berlangsung sehingga Indonesia perlu menyiapkan alternatif pasar.

"Apalagi kita ketahui dengan Amerika. Kita lagi merampungkan kesepakatannya di tarif ini. Sehingga alternatif juga mesti disiapkan," ujarnya.

Menurut dia, kontribusi pertumbuhan akan datang dari berbagai sumber, terutama perdagangan dan investasi. Dalam waktu dekat, Kadin akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke forum global untuk menarik minat investor.

"Minggu depan kita akan ke World Economic Forum Davos mendampingi Pak Presiden," tambahnya.

Di tengah ketidakpastian global, Anindya menilai Indonesia masih memiliki ruang gerak.

Ia menyebut kondisi ekonomi dunia sedang menghadapi berbagai tekanan, namun Indonesia tetap memiliki posisi relatif kuat dari sisi pertumbuhan, inflasi yang terjaga, serta rasio utang terhadap PDB yang memberi fleksibilitas kebijakan.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (19/12/2025) dengan fokus membahas penguatan sektor furnitur dan elektronik, termasuk peluang Indonesia masuk ke rantai pasok semikonduktor global.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyoroti besarnya potensi pasar furnitur dunia yang mencapai USD300 miliar, di mana kontribusi Indonesia saat ini baru menyentuh USD2,5 miliar.

Meski tumbuh sehat, sektor ini menghadapi tantangan berupa mengecilnya surplus perdagangan akibat serbuan impor di pasar domestik.

"Tadi kita mendiskusikan kira-kira deregulasi apa atau insentif apa yang bisa dilakukan. Mulai dari tadi pendanaan, kita bicara bagaimana pendanaannya, bunganya bisa lebih kecil," ujar Anindya usai pertemuan di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jumat (19/12/2025).

Di sektor elektronik, Anindya mengungkapkan bahwa Indonesia mulai merambah industri semikonduktor melalui hilirisasi silika. Namun, kendala utama yang dihadapi yaitu ketersediaan tenaga ahli atau insinyur.

Kadin mengusulkan kolaborasi dengan LPDP dan Kementerian Pendidikan untuk mencetak SDM yang mampu mengisi kebutuhan industri bernilai tambah tinggi tersebut.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, yang turut hadir, menekankan pentingnya fasilitas modal murah untuk mendorong pertumbuhan ekspor mebel menuju target USD6 miliar. Salah satu usulan konkretnya yaitu peningkatan volume pendanaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Misalnya melalui LPEI, tadi ditegaskan, kita dapat kurang lebih sekitar 6 persen. Namun, volumenya dinaikin. Saat ini baru Rp200 miliar, mungkin kita nanti Rp16 triliun ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ke USD6 miliar dari saat ini," papar Abdul Sobur.

Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Kamdani menambahkan, pemerintah harus hadir dalam pengembangan riset dan desain (R&D).

“Insentif-insentif apa yang bisa diberikan juga untuk pengembangan teknologi ini. Karena jelas, pemerintah juga harus hadir, tidak bisa mengandalkan hanya dari pelaku usaha," kata Shinta.

Menanggapi kekhawatiran terkait pasar ekspor furnitur yang 54 persen hingga 60 persen tujuannya Amerika Serikat, Kadin mendorong percepatan diversifikasi pasar. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap dinamika kebijakan dagang global.

Anindya menyatakan pihaknya menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah, khususnya Menko Perekonomian, untuk menjaga perjanjian dagang yang ada.

Sementara itu, Shinta Kamdani menekankan pentingnya pemanfaatan perjanjian dagang dengan kawasan lain seperti Kanada dan Uni Eropa.

"Diversifikasi pasar kan memang harus dilakukan, baik itu tradisional maupun non-tradisional. Tapi dengan adanya perjanjian-perjanjian dagang ini, ini benar-benar bisa diutilisasi," tutur Shinta.

Kadin menyebut Purbaya sangat terbuka terhadap usulan-usulan tersebut, terutama mengenai asistensi pasar bagi UMKM furnitur yang menyerap hampir 2,5 juta tenaga kerja, serta penyediaan insentif untuk industri dengan nilai tambah besar.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie , mengungkapkan bahwa pihak istana meminta pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2025 tidak berhenti pada acara seremonial. Pemerintah, kata Anindya, menginginkan agar Rapimnas tahun ini mengusung pendekatan bottom-up dengan masukan konkret dari berbagai pemangku kepentingan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anindya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Park Hyatt Jakarta, Minggu (30/11/2025).

“Jadi besok kami akan membuka Rapimnas bersama Ketua MPR. Lalu malamnya Ketua DPR hadir bersama kami. Dan besoknya hari Selasa, banyak sekali kolega kami di Kabinet yang hadir dan ditutup oleh Menteri Investasi dan CEO Danantara,” ujar Anindya.

Bahas 2 Isu Besar, Rapimnas Kadin 2025 Bakal Digelar Awal Desember

Ia menambahkan bahwa istana menantikan masukan substansial dari Kadin, termasuk laporan yang disampaikan pada rangkaian kegiatan tersebut. "Jadi kali ini kita melihat kelihatannya dari pemerintah dan juga pimpinan pemerintah. Ingin tidak seremonial, jadi benar-benar kita buat bottom-up," ucapnya.

Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Kadin akan menggelar serangkaian uji materi dan forum diskusi kelompok terarah (FGD) bersama para menteri. "Besok dan lusa kita akan tes atau FGD dengan para Menteri sehingga hasilnya setelah disampaikan benar-benar sangat bisa berguna,” tambahnya.

Sebelumnya, Anindya juga menegaskan bahwa Rapimnas Kadin 2025 akan memusatkan perhatian pada dua isu utama, yakni penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya beli masyarakat.

“Kalau Rapimnas tentu fokusnya kepada penciptaan lapangan kerja. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, kita fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya ekonomi berputar,” tuturnya.

Rapimnas Kadin 2025 dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Desember 2025 di Jakarta dan akan dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara serta para Menteri Kabinet.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersiap menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1-2 Desember di Park Hyatt Jakarta. Ketua Umum Kadin Indonesia , Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa Rapimnas tahun ini akan memusatkan perhatian pada dua isu besar.

“Kalau Rapimnas tentu fokusnya kepada penciptaan lapangan kerja . Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan mandiri, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, kita fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya daya belinya tumbuh, ekonomi berputar,” ujar Anindya di sela acara Fun Run Kadin Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya Anindya juga menjelaskan bahwa Rapimnas 2025 dirancang berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya agenda lebih banyak bersifat top-down, tahun ini Kadin menerapkan pendekatan bottom-up, melibatkan seluruh perwakilan daerah dan asosiasi secara langsung dalam proses perumusan kebijakan.

Imbas AI, 23 Juta Orang Penduduk Bumi Terancam Jadi Pengangguran

“Ini melibatkan seluruh daerah dan asosiasi, sehingga yang kita hasilkan nanti benar-benar berasal dari bawah. Para menteri akan diundang untuk berdiskusi per topik, lebih substansial, bukan sekadar bicara umum,” tegasnya.

Rapimnas juga menjadi wadah evaluasi terhadap program pemerintah selama satu tahun terakhir. Pokok-pokok pikiran yang dirumuskan Kadin nantinya akan disampaikan sebagai rekomendasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersiap menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1-2 Desember di Park Hyatt Jakarta. Ketua Umum Kadin Indonesia , Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa Rapimnas tahun ini akan memusatkan perhatian pada dua isu besar.

“Kalau Rapimnas tentu fokusnya kepada penciptaan lapangan kerja . Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan mandiri, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, kita fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya daya belinya tumbuh, ekonomi berputar,” ujar Anindya di sela acara Fun Run Kadin Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya Anindya juga menjelaskan bahwa Rapimnas 2025 dirancang berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya agenda lebih banyak bersifat top-down, tahun ini Kadin menerapkan pendekatan bottom-up, melibatkan seluruh perwakilan daerah dan asosiasi secara langsung dalam proses perumusan kebijakan.

Imbas AI, 23 Juta Orang Penduduk Bumi Terancam Jadi Pengangguran

“Ini melibatkan seluruh daerah dan asosiasi, sehingga yang kita hasilkan nanti benar-benar berasal dari bawah. Para menteri akan diundang untuk berdiskusi per topik, lebih substansial, bukan sekadar bicara umum,” tegasnya.

Rapimnas juga menjadi wadah evaluasi terhadap program pemerintah selama satu tahun terakhir. Pokok-pokok pikiran yang dirumuskan Kadin nantinya akan disampaikan sebagai rekomendasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tujuannya bukan seremoni. Kita ingin masuk ke substansi, bagaimana memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan. Ini selaras dengan spirit ‘Incorporated’ yang menjadi konsep Presiden untuk memperkuat kolaborasi nasional,” tambah Anindya.

Duit Rp522 Triliun Setiap Tahun Hilang Akibat Pencurian Ikan di Laut Indonesia

Acara utama Rapimnas akan berlangsung di Glashouse Park Hyatt. Sehari sebelum pelaksanaan pada 30 November, Kadin menggelar pre-event berupa pameran showcase film berteknologi AI serta berbagai rangkaian kegiatan pendukung lainnya.

Sesi Rapimnas pada 1-2 Desember akan mencakup 3-4 panel diskusi utama yang menghadirkan sejumlah tokoh penting. Sejumlah menteri kabinet, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Gubernur Bank Indonesia dijadwalkan hadir sebagai narasumber.