Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka

Tangerang (ANTARA) - Pakar transportasi Piter Abdullah menilai pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi memiliki efek berantai yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Jumat.

Piter yang juga menjabat Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti (Prasasti Center for Policy Studies) menyatakan penyediaan sarana angkutan massal yang memadai dapat menjadi langkah awal yang strategis bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meringankan beban hidup warganya.

Untuk kondisi di Jakarta misalnya, kata dia, warga harus mengalokasikan 25 hingga 30 persen dari pendapatan minimum provinsi sebesar Rp5,7 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pekerja komuter di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengeluarkan ongkos perjalanan yang cukup signifikan.

Sebanyak 28,6 persen komuter menghabiskan biaya minimal Rp25 ribu per hari atau berkisar Rp750 ribu per bulan. Sementara itu 14,7 persen komuter mengeluarkan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari dan hanya 8,2 persen yang mengeluarkan biaya di bawah Rp5.000 per hari.

Menurut Piter, kehadiran transportasi massal yang nyaman dan murah secara otomatis akan memangkas pengeluaran rutin tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain menghemat biaya perjalanan, lanjutnya, kehadiran titik-titik perlintasan seperti stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Raya Terpadu (LRT) juga terbukti menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Lebih lanjut Piter menekankan dampak positif ini tidak boleh berpusat di Jakarta saja, melainkan harus direplikasi oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia melalui komitmen politik yang kuat.

Kendati membutuhkan investasi yang besar, menurutnya, pembangunan modal transportasi jangka panjang tidak akan merugikan karena pengembaliannya berupa pertumbuhan pajak dan geliat ekonomi warga.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran di daerah, Piter menyarankan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih luas hingga penerbitan obligasi daerah.

Kendati demikian ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum guna menarik minat investor, mengingat adanya risiko perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

"Melihat dari efek berantainya, saya optimis dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri, tapi dia akan mengubah daerah yang dilewati," kata Piter.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero membangun konektivitas jalur kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan jalur tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatera.

Menurut dia, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.

"Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun. Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar Gus Rivqy di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyoroti hingga saat ini sejumlah layanan kereta api di Sumatera masih menghadapi tantangan efisiensi dan kecepatan perjalanan. Bahkan pada beberapa lintas, termasuk koridor Lampung–Palembang, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas maupun kualitas layanan.

"Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal. Koridor Lampung-Palembang atau Palembang-Lubuk Linggau misalnya masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang," tegasnya.

Selain itu, Gus Rivqy juga mengingatkan bahwa jaringan perkeretaapian Sumatera selama ini masih didominasi oleh angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu. Karena itu, perencanaan rel lintas Sumatera harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.

"Ke depan, rel Sumatera jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru," katanya.

Lihat video: KAI Resmi Tambah Jadwal Perjalanan Kereta Api Hadapi Libur Panjang Akhir Pekan



Kapoksi FPKB Komisi VI DPR itu menilai pembangunan jaringan rel lintas Sumatera harus disinergikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Menurutnya, keberadaan jalan tol Trans Sumatera yang hingga kini juga belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas dan utilisasi menjadi pelajaran penting agar pembangunan rel dilakukan dengan kajian yang matang.

"Kita memiliki jalan tol Trans Sumatera yang pembangunannya masih terus berproses dan pemanfaatannya juga belum maksimal di beberapa ruas. Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatera harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek yang besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan," jelasnya.

Gus Rivqy mendorong KAI bersama pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas, dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.

"Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatera menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.

"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Aan, ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Meski begitu, Aan tidak merinci ke-20 kota tersebut.

Ia mengatakan, program itu bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Aan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menyediakan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur.

Di samping itu, dukungan juga diberikan melalui situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard untuk pemantauan laporan operasional, digital checker app untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh operator bus, dan checker web untuk melihat pencapaian standar pelayanan minimal.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, salah satunya Kota Batam dalam mengoptimalisasi layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada pada tahun 2026.

Hal itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema BTS itu, kata, adalah langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

"Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026,” ucapnya.

Sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah armada sebanyak 13 unit di tahun 2025, dan kembali menambah 19 unit bus pada 2026 sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit.

Seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.

"Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” jelas Aan.

Lebih lanjut, Ia menilai penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT ini menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat.

"Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Penanganan kasus tabrakan kereta api antara KRLCommuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi mulai menuai sorotan. Aparat kepolisian dikabarkan mengarah pada penetapan masinis sebagai tersangka. Langkah tersebut dinilai prematur dan berpotensi menyesatkan arah penyelidikan apabila dilakukan sebelum hasil investigasi resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi ( KNKT ) diumumkan.

Pengamat transportasi Milton Daeli menilai, terdapat sejumlah fakta awal yang justru harus didalami lebih jauh, terutama terkait sistem persinyalan kereta. Berdasarkan informasi yang berkembang dari internal operasional, masinis disebut melihat lampu sinyal dalam posisi hijau atau aman saat kereta melintas. KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL, Hari Ini Polisi Periksa Masinis

Jika keterangan itu benar, fokus penyelidikan tidak seharusnya berhenti pada masinis semata. Polisi diminta menelusuri kemungkinan adanya kegagalan sistem, error persinyalan, miskomunikasi pengatur perjalanan kereta, hingga dugaan kelalaian dalam pengawasan regulator transportasi.

“Kalau masinis menerima sinyal hijau lalu menjalankan kereta sesuai prosedur, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas sistem pengaturan perjalanan kereta? Ini yang harus dibuka secara terang. Jangan sampai operator di lapangan langsung dijadikan pihak paling bersalah,” kata Milton kepada media, Kamis (7/5/2026).

Ia menilai, dalam sistem perkeretaapian modern, masinis bekerja berdasarkan instrumen dan sinyal resmi. Karena itu, apabila terjadi dugaan kesalahan pada lampu sinyal atau pengendalian perjalanan kereta, maka penyelidikan harus mengarah pada rantai komando dan sistem pengawasan yang lebih luas.

Milton juga menyinggung kemungkinan adanya tanggung jawab dari regulator. Termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, apabila nantinya ditemukan adanya persoalan dalam sistem keselamatan maupun pengendalian operasional.

“Kalau investigasi membuktikan sinyal memang hijau, maka arah pemeriksaan semestinya tidak hanya ke operator KAI. Bisa saja ada persoalan pada sistem yang berada dalam pengawasan regulator. Ini harus dibuka secara objektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak terjebak pada pencarian tersangka cepat demi meredam tekanan publik. Sebab, kecelakaan transportasi umumnya bersifat kompleks dan melibatkan banyak faktor.

“KNKT dibentuk memang untuk mengurai akar persoalan teknis. Polisi sebaiknya menunggu hasil investigasi KNKT agar penegakan hukum tidak keliru sasaran dan tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap petugas lapangan,” tegasnya. Menteri PPPA Usul Gerbong Perempuan Dipindah, Dirut KAI Tegaskan Keselamatan Penumpang Tidak Bedakan Gender

Desakan transparansi juga mulai menguat dari berbagai kalangan. Publik dinilai berhak mengetahui apakah insiden tersebut murni human error atau justru ada kegagalan sistem keselamatan yang lebih besar namun selama ini luput dari evaluasi.

“Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi operator kereta api, tetapi juga regulator transportasi nasional. Ini mengingat keselamatan publik menjadi taruhannya,” tuturnya.

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah secara bertahap memodernisasi layanan transportasi umum massal di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjamin kelancaran mobilitas serta meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat.

"Kaltim saat ini sudah memulai transformasi besar menghadirkan angkutan perkotaan modern yang nyaman bagi masyarakat," kata Analis Kebijakan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Mochammad Rayani di Samarinda, Jumat.

Ia mengungkapkan pada tahap awal ini proyek transportasi massal ini masih mendapat dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Program percontohan tersebut salah satunya diimplementasikan di Kota Balikpapan yang mencatat antusiasme masyarakat terhadap layanan angkutan massal bernama Balikpapan City Trans (Bacitra).

Sebanyak 21 unit bus Bacitra yang beroperasi secara rutin setiap harinya mampu mencatatkan tingkat keterisian penumpang di atas seratus persen dengan total pengguna harian mencapai 6.332 orang.

Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi Prasetyo menjelaskan meskipun operasionalnya masih ditanggung penuh Kementerian Perhubungan hingga 2026, Pemerintah Kota Balikpapan mulai bersiap mengambil alih pengelolaannya pada 2027 yang diproyeksikan menelan biaya Rp22 miliar per tahun.

Persiapan pemindahan kewenangan itu diiringi dengan penyediaan infrastruktur pendukung berupa 125 halte secara bertahap, di mana 33 titik di antaranya telah berdiri berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dana kepedulian sosial (CSR) dari sejumlah perusahaan.

Mengikuti jejak dari Kota Balikpapan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu memaparkan bahwa pihaknya juga telah melakukan kajian studi kelayakan yang memetakan kebutuhan tujuh rute utama serta enam rute pengumpan.

Menurutnya, penyediaan transportasi publik berstandar pelayanan minimal mendesak untuk direalisasikan karena sistem angkutan konvensional yang ada selama ini tidak memiliki kepastian waktu tunggu, sehingga mendorong masyarakat beralih ke kendaraan pribadi.

Upaya peralihan masyarakat menuju angkutan umum massal diyakini pihaknya tidak hanya memberikan penghematan terhadap pengeluaran transportasi rumah tangga, melainkan juga efektif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan emisi gas buang di jalan raya.

"Target kami, program angkutan massal di Samarinda masuk ke dalam program Bappenas sehingga memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang," kata Manalu.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sebanyak 2.118.756 tiket kereta api angkutan mudik ludes terjual hingga Rabu (4/3/2026). Dengan demikian, tingkat okupansi sementara mencapai 47,1%.

"Dari data penjualan per 4 Maret 2026 pukul 09.00 WIB menunjukkan tingkat okupansi sementara sebesar 47,1%. Masih tersedia sekitar 2,37 juta tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik maupun arus balik," ujar VP Corporate Communication PT. KAI, Anne Purba, Rabu (4/3/2026).

Anne merinci penjualan tiket itu terbagi antara layanan KA Jarak Jauh yang terjual mencapai 2.068.399 dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk atau okupansi 57,9%. Sementara itu, KA Lokal mencatat penjualan 50.357 tiket dari kapasitas 926.936 tempat duduk 5,4%.

"Okupansi KA Lokal diproyeksikan meningkat seiring mendekatnya hari keberangkatan dengan pemesanan tiket mulai H-7," tambah dia.

Dalam catatan PT. KAI, tambah Anne, relasi favorit keberangkatan angkutan mudik ini yakni Jakarta-Yogyakarta; Jakarta-Semarang; dan Jakarta-Surabaya. Anne tak merinci lebih jauh, namun demikian masih ada tempat duduk yang kosong untuk perjalanan relasi itu pada beberapa tanggal.

"Relasi favorit seperti Jakarta–Yogyakarta, Jakarta–Semarang, dan Jakarta–Surabaya tercatat mengalami peningkatan pemesanan. Meski demikian, pada sejumlah tanggal pilihan tempat duduk masih tersedia dalam jumlah yang cukup," jelas Anne.

Lihat video: SIAP-SIAP! Update Mudik: Puluhan Ribu Pemudik Mulai Pesan Tiket Kereta Api



Beberapa tanggal dengan tingkat keterisian yang masih relatif rendah untuk KA Jarak Jauh antara lain:

- 1 April 2026 (H+10): 22.154 tiket terjual dari 161.100 tempat duduk (13,8%)

- 31 Maret 2026 (H+9): 33.785 tiket terjual dari 161.100 tempat duduk (21%)

- 30 Maret 2026 (H+8): 51.657 tiket terjual dari 163.432 tempat duduk (31,6%)

- 11 Maret 2026 (H-10): 40.846 tiket terjual dari 159.404 tempat duduk (25,6%)

- 12 Maret 2026 (H-9): 60.419 tiket terjual dari 159.404 tempat duduk (37,9%)

Anne Purba menyampaikan pola pemesanan tiket Lebaran cenderung meningkat secara bertahap dan diperkirakan mencapai puncaknya pada H-3 hingga H-1 sebelum Lebaran, serta kembali meningkat pada periode arus balik.

Anne menambahkan, pelanggan dapat mempertimbangkan alternatif jadwal keberangkatan, memilih relasi berbeda, atau memanfaatkan skema perjalanan lanjutan (connecting train) untuk mendapatkan pilihan perjalanan sesuai kebutuhan.

(Jonathan Simanjuntak).

BEKASI - Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi bersama PT Jababeka Tbk ( Jababeka ) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara resmi menggelar flag off ceremony pengoperasian layanan Bus Transjabodetabek rute Cawang-Jababeka. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat kawasan industri dan area komersial di Kota Jababeka dan sekitarnya.

Flag off ceremony dilaksanakan di Hollywood Junction, Kota Jababeka pada Kamis 12 Februari 2026. Dihadiri oleh Bupati Bekasi, jajaran pimpinan pemerintah daerah, manajemen PT Jababeka Tbk, PT Transportasi Jakarta, serta tamu undangan dari berbagai instansi terkait. Tarif Transjabodetabek Blok M-Soetta Rp2.000 sebelum 06.00 WIB, setelahnya Rp3.500

Prosesi ini menandai dimulainya operasional layanan bus Transjabodetabek yang menghubungkan kawasan industri strategis Jababeka dengan kawasan Cawang, Jakarta. Manajemen PT Jababeka Tbk menyampaikan bahwa pengoperasian rute ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik yang berkelanjutan.

Sebagai kota mandiri berbasis industri yang terintegrasi, Jababeka berkomitmen menghadirkan ekosistem perkotaan yang nyaman, terkoneksi, dan produktif. Kehadiran Transjabodetabek rute Cawang–Jababeka menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas kawasan, memudahkan mobilitas pekerja, pelaku bisnis, dan masyarakat, sekaligus mendorong penerapan low carbon mobility melalui transportasi publik.

”Akses yang andal tidak hanya meningkatkan kenyamanan perjalanan harian, tetapi juga memperkuat produktivitas kawasan serta daya saing Kota Jababeka sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan,” kata Presiden Direktur PT Graha Buana Cikarang Ivonne Anggraini dalam siaran tertulis, Senin (16/2/2026).

Peluncuran rute Cawang–Jababeka diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau, khususnya bagi pekerja kawasan industri, pelaku usaha, serta masyarakat yang beraktivitas di area komersial. Selain itu, layanan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi serta mendukung upaya pengurangan kemacetan dan emisi karbon.

Transjabodetabek rute Cawang-Jababeka beroperasi setiap hari pukul 05.00–22.00 WIB dengan total 14 armada. Layanan ini menawarkan tarif ramah di kantong hanya Rp3.500 per perjalanan (jadwal reguler) bahkan layanan ini memberikan harga khusus sebesar Rp2.000 per perjalanan untuk jadwal perjalanan dari jam 05.00 - 07.00 pagi hari.

Sepanjang rutenya, TransJabodetabek melayani titik-titik strategis seperti Cawang Sentral, Grand Wisata Bekasi, Living Plaza Jababeka, Jababeka Hollywood Junction, Arcade Boulevard, dan beberapa titik lainnya sebelum kembali ke titik awal. Kehadiran rute ini diharapkan dapat semakin mempermudah konektivitas dari kawasan Jababeka menuju Jakarta maupun sebaliknya.

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengapresiasi atas kolaborasi yang mendorong terwujudnya layanan Transjabodetabek hingga menjangkau Cikarang. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi yang kuat dapat melahirkan sistem transportasi yang terintegrasi dan menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat kawasan industri. ”Koridor ini bukan sekadar rute baru, tetapi bagian dari sistem transportasi terintegrasi yang akan memperkuat daya saing kawasan industri dan meningkatkan efisiensi mobilitas pekerja,” ujarnya.

Tak hanya terhubung melalui layanan Transjabodetabek, Kota Jababeka juga didukung beragam konektivitas transportasi,Mulai dari Damri Bandara Soekarno–Hatta, Primajasa Bandung, AO Shuttle (rute Jababeka–Deltamas dan Jababeka–Blok M), hingga Swatantra S01 yang terintegrasi dengan Stasiun KRL. JET Golf Tournament 2025 Kembali Digelar, Perkuat Jejaring Eksekutif di Jababeka

Kawasan ini semakin diperkuat dengan empat akses pintu tol serta pengembangan infrastruktur strategis seperti MRT Fase III Cikarang–Balaraja dan LRT Jakarta–Cikarang yang direncanakan berhenti di pusat kota. Selain itu, kehadiran EV Charging Station menegaskan komitmen Jababeka dalam menghadirkan ekosistem mobilitas yang modern dan berkelanjutan.

Dengan semakin lengkapnya infrastruktur dan sistem transportasi terintegrasi, Kota Jababeka menghadirkan nilai tambah nyata bagi penghuni sekaligus prospek positif bagi investor. ”Sebuah kota mandiri berbasis industri yang terintegrasi kami menciptakan kawasan yang tidak hanya nyaman untuk hidup dan bekerja, tetapi juga menjanjikan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan,” ujarnya.

BEKASI - Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, dengan Cikarang Raya di Kabupaten Bekasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan utamanya. Kota Jababeka , sebagai kota mandiri berbasis kawasan industri di Cikarang, terus memperkuat posisinya sebagai kota mandiri berbasis industri terbesar di Asia Tenggara sekaligus menjadi penyangga penting kawasan metropolitan.

Didukung lebih dari 2.000 perusahaan nasional dan multinasional, kawasan ini menjadi motor penggerak ekonomi serta investasi nasional. Pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat di kota ini dan sekitarnya mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur yang andal, khususnya moda transportasi yang mampu menjaga kelancaran mobilitas harian.

Sebagai hinterland Jabodetabek, konektivitas Kota Jababeka dengan kawasan sekitarnya menjadi faktor krusial dalam memastikan efisiensi pergerakan pekerja dan logistik. Dalam upaya memperkuat integrasi transportasi, Kota Jababeka memasuki tahap pengembangan yang lebih konkret.

Pada 21 November 2025 lalu, jajaran Kementerian Perhubungan dan pengembang kawasan industri melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau rencana pengembangan Kabupaten Bekasi dan sekitarnya serta memastikan kesesuaian konsep integrasi jaringan transportasi. Langkah ini memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam percepatan implementasi kawasan TOD (Transit Oriented Development) khususnya di Kota Jababeka sebagai bagian dari kawasan strategis nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan hadir untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kawasan. Kemudian pergerakan mobilitas masyarakat serta peluang penguatan layanan transportasi publik yang dapat mendukung kelancaran aktivitas penghuni dan pekerja di kawasan Cikarang.

Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi Ditjen Intram untuk memperoleh input dan kondisi lapangan yang dapat menjadi bahan pemetaan kebutuhan transportasi publik di wilayah tersebut. “‎Kami mengapresiasi pengembangan kawasan Jababeka dan berbagai inisiatif yang telah dilakukan untuk memperkuat aksesibilitas layanan transportasi publik,” kata Dirjen Intram Risal Wasal.

Informasi terkait pola perjalanan masyarakat, perkembangan moda transportasi, dan rencana integrasi kawasan menjadi masukan penting untuk pemetaan kebutuhan mobilitas di wilayah Cikarang Raya. Risal melihat potensi besar bagi peningkatan kemudahan mobilitas masyarakat melalui konektivitas antarmoda yang mulai terbangun di Kota Jababeka.

”Kami terbuka untuk melanjutkan pembahasan teknis bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kawasan guna melihat peluang sinergi ke depan, apabila dibutuhkan,” tambahnya.

Sebagai informasi, audiensi ini juga menjadi forum pertukaran informasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan. Membahas dinamika mobilitas masyarakat serta peluang penguatan konektivitas di masa mendatang.

Kajian akademisi saat ini mencatat sekitar 770 ribu perjalanan harian terjadi di Cikarang Raya, dengan 46% di antaranya berasal dan menuju Jababeka. Data ini menegaskan peran strategis Kota Jababeka sebagai pusat ekspansi penduduk dan industri, sekaligus menyoroti urgensi sistem transportasi yang lebih terintegrasi.

Menanggapi kunjungan audiensi dari Ditjen Intram, Jababeka terus memperkuat pengembangan kota mandiri melalui konsep Transit-Oriented Development (TOD). Penyempurnaan konsep ini diharapkan dapat menciptakan sistem mobilitas yang lebih efisien, aksesibel, dan terintegrasi bagi penghuni, pekerja, dan pelaku bisnis.

Penerapan konsep TOD di Kota Jababeka merupakan langkah strategis dalam membangun kota yang berorientasi masa depan. “Kami berkomitmen menciptakan ekosistem perkotaan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga Kota Jababeka tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan industri, tetapi juga model kota mandiri modern yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global,” kata Presiden Direktur PT Graha Buana Cikarang Ivonne Anggraini.

Ia pun menegaskan pengembangan infrastruktur kawasan tidak dapat dilakukan secara parsial. “Melalui pembangunan sistem infrastruktur terpadu dan perluasan jaringan transportasi massal, Jababeka membuka peluang kolaborasi strategis dengan pemerintah maupun pelaku industri swasta lainnya.

”Kemitraan multipihak ini menjadi kunci untuk menghadirkan moda transportasi yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sehingga Jababeka mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas jangka panjang dan dinamika pertumbuhan kawasan,” ujarnya.

Saat ini, Kota Jababeka didukung berbagai moda transportasi publik yang mempermudah mobilitas masyarakat. Seperti AO Shuttle yang melayani sejumlah titik strategis di Jakarta—including rute terbaru Hollywood Junction–AEON Deltamas—serta layanan DAMRI rute Jababeka–Bandara Soekarno-Hatta dan Primajasa rute Jababeka–Bandung.

Integrasi kawasan turut diperkuat oleh layanan feeder modern Swatantra S01 dengan rute Stasiun Cikarang–President University–Kota Jababeka. Kehadiran KRL Cikarang dan layanan BISKITA yang terkoneksi dengan LRT semakin menyempurnakan aksesibilitas kawasan. 2,9 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jakarta saat Nataru

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur transportasi berskala besar seperti proyek MRT Fase III Cikarang–Balaraja dan pengembangan Commuter Line dari Cikarang ke Cikampek akan menjadi penghubung vital sistem mobilitas regional serta mempercepat perpindahan antarkoridor barat–timur Jakarta. Dari sisi operasional bisnis, Kota Jababeka ditopang oleh infrastruktur kawasan yang matang.

Cikarang Dry Port berfungsi sebagai pusat logistik terpadu yang meningkatkan efisiensi rantai pasok dan mempermudah proses distribusi. Lokasi strategis Kota Jababeka—dekat Pelabuhan Patimban dan Bandar Udara Kertajati—menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang membutuhkan akses distribusi cepat dan berkelanjutan.

Dengan peningkatan infrastruktur transportasi, logistik, dan jaringan pendukung kawasan, Jababeka tidak hanya menghadirkan efisiensi mobilitas dan operasional industri, tetapi juga membangun lingkungan kota yang layak huni dan modern. ”Kami yakin upaya ini akan memperkuat kepercayaan investor sekaligus memberikan nilai tambah bagi para penghuni yang menginginkan kualitas hidup yang baik, aman, dan berkelanjutan,” tutur Ivonne.

JAKARTA - LRT Jakarta kini tengah merampungkan proses pembangunan Fase 1B, Velodrome - Manggarai yang kini telah mencapai 80%. Pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan beroperasi Agustus 2026.

Direktur Utama LRT Jakarta Roberto Akyuwen menjelaskan bila total pembangunan LRT Fase 1B mencapai Rp5 triliun yang digunakan untuk membayar konsultan, proyek, hingga lain-lain.

“Untuk nilainya sekitar Rp5 triliun. Tapi kalau ditanya kapan balik modalnya, sejatinya transportasi publik berfokus pada jasa pelayanan masyarakat,” kata Roberto, Rabu (26/11/2025).

Selain mengandalkan dari tapping penumpang, Roberto berupaya menambah pemasukan perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari menyewakan lahan hingga memasang iklan di setiap gerbong kereta. “Kita sedang terus dorong agar pemanfaatan aset-aset, antara lain lewat iklan, itu bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Karenanya, adanya perpanjangan rute ini, Roberto berharap animo masyarakat menggunakan mode transportasi yang sebelumnya hanya ke velodrome dari kelapa gading meningkat.

Artinya, peningkatan ini akan menambah pemasukan LRT dari iklan pada gerbong serta aset-aset lainnya yang kini tengah dimaksimalkan. “Salah satunya kami juga tengah menyewakan lahan yang nantinya akan menjadi lapangan padel dengan standar internasional,” terangnya.

Saat ini, Roberto mengakui, penumpang LRT Jakarta saat ini masih di bawah kata ideal, dengan keterisian 9% atau 3.579 orang per harinya. Padahal dengan dua rangkaian kereta, jumlah penumpang yang terangkut pun bisa 270 orang sekali jalan. Sekalipun rendah, namun jumlah itu di atas target harian yang ditetapkan oleh Dishub DKI Jakarta.

SEJARAH jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line yang melayani Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek sudah berlangsung sejak awal abad 19. Kini setelah 1 abad lebih, KRL jadi transportasi massal andalan bagi masyarakat.

KRL Jabodetabek dari awal memang ditujukan untuk melayani para komuter, yang mampu mengangkut banyak penumpang (massal), cepat (hemat waktu), antimacet (menggunakan jalur khusus/rel), murah, aman dan nyaman.

Sejarah KRL dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada 1917, rencana pembangunan jalur kereta api Jabodetabek diusulkan oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda kala itu, Staatsspoorwegen (SS).

Selanjutnya, pembangunan jalur kereta api pertama kali dimulai dari Tanjung Priok sampai dengan Meester Cornelis (Jatinegara) pada 1923. Pembangunan jalur ini selesai pada 24 Desember 1924.

Sementara, pada 1 Mei 1927, kereta api telah melintas mengelilingi Kota Batavia (Jakarta). Setelah itu, pembangunan tahap selanjutnya pun dilakukan. Jalur kereta api rute Batavia (Jakarta Kota) – Buitenzorg (Bogor) juga dielektrifikasi dan mulai dioperasionalkan pada tahun 1930.

Hal ini menandai titik awal kemajuan kereta rel listrik di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1976, Perum Jawatan Kereta Api (PJKA) memberikan pembaruan dengan mendatangkan sejumlah KRL Rheostatik buatan perusahaan Nippon Sharyo, Hitachi dan Kawasaki dari Jepang.

KRL itu kemudian beroperasi dan dijalankan sebagai KRL Ekonomi. Kemudian, pada tahun 1986 – 1987 dibuatlah KRL Rheostatik generasi kedua. Di tahun 2000, sistem pengoperasian commuter terpadu di Jabodetabek diterapkan. Ketika itu, pemerintah Indonesia menerima hibah KRL sebanyak 72 unit.

Dari jumlah tersebut, 50 unit gerbong langsung digunakan dan dioperasikan sebagai rangkaian-rangkaian KRL Pakuan yang melayani rute Jakarta – Bogor dan sebaliknya. Sejak itu, KRL menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah dan terus dilakukan pembaruan.

Kemudian pada tahun 2011, KRL Pakuan dan KRL Ekonomi dihapus, dan digantikan dengan KRL Jabodetabek seperti yang beroperasi hingga saat ini. Sistem layanan pun terus ditingkatkan, yakni sejak Juli 2013 juga diberlakukan e-ticketing.

Jakarta (ANTARA) - Tarif Transjakarta bisa dipastikan akan dinaikkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Banyak alasan dikemukakan untuk menjustifikasi kenaikan tarif Transjakarta., misalnya, momen tarif eksisting yang sudah sangat lama.

Tarif Transjakarta yang sekarang berlaku Rp3.500, memang sejak 2005, alias sudah 20 tahun, belum pernah dikaji ulang. Kemudian besarannya subsidi tarif yang dianggap sudah terlalu tinggi, yakni Rp9.700 per penumpang.

Pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun, juga menjadi alasan bagi Gubernur Jakarta untuk merevisi tarif Transjakarta. Ketiga alasan itu secara empirik memang cukup absah untuk menjadi justifikasi kenaikan tarif Transjakarta.

Tarif Transjakarta kisarannya akan dipatok antara Rp5 ribu hingga Rp7 ribu. Lagi-lagi, besaran tarif yang diwacanakan tersebut, dari perspektif ATP/WTP, masih pada batas rasional.

Analisis ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay) dalam tarif transportasi digunakan untuk menilai kesanggupan dan kemauan masyarakat membayar layanan transportasi, guna menetapkan tarif yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi pengguna.

Berdasar studi yang dilakukan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2010, dari sisi ATP/WTP tarif Transjakarta sudah mencapai Rp5 ribu. Bahkan, berdasar jajak pendapat secara daring yang dilakukan oleh Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) terhadap 230 responden warga Jakarta, baru-baru ini, aspek ATP/WTP juga mencapai kisaran Rp5 ribu hingga Rp7 ribu.

Namun, dalam memutuskan kenaikan tarif baru Transjakarta, seharusnya tidak hanya memerhatikan aspek ATP/WTP ansich, tetapi juga memerhatikan aspek lain yang lebih makro, khususnya dari sisi manajemen transportasi publik. Ada beberapa saran dan pertimbangan terkait hal ini.

Pertama, sebaiknya tarif Tranjakarta, untuk saat ini, maksimum Rp5 ribu, dengan pertimbangan agar pengguna Transjakarta tidak migrasi ke angkutan pribadi, khususnya sepeda motor, atau ojek daring. Sebab jika tarifnya dirasa terlalu tinggi, pengguna Transjakarta akan "turun kelas" menjadi pengguna motor. Dengan kata lain Jakarta akan makin macet dan potensi kecelakaan juga akan meningkat.

Kedua, kebijakan kenaikan tarif Transjakarta juga harus mempertimbangkan aspek keseluruhan biaya transportasi warga Jakarta, yang menurut Kemenhub mencapai kisaran 30 persen dari total pengeluaran warga Jakarta.

Untuk sampai ke tempat kerja, warga Jakarta tidak hanya menggunakan moda Transjakarta. Sebagian pengguna Transjakarta harus menggunakaan feedertransport, yakni ojek daring, dengan kisaran Rp9 ribu hingga Rp17.500 untuk menuju halte Transjakarta. Alokasi biaya transportasi yang mencapai 30 persen itu melewati batas standar ideal untuk alokasi keseluruhan biaya transportasi, yakni maksimum 12 persen saja.

Ketiga, sebagian selisih kenaikan tarif Transjakarta, seharusnya bisa disinergikan untuk subsidi silang, dengan tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, bahkan LRT Jabodebek. Sinergitas dan subsidi silang itu diharapkan bisa untuk mendorong peningkatan dan kepeminatan warga Jakarta dan sekitarnya, agar makin tertarik menggunakan angkutan umum.

Saat ini total warga Jakarta yang menggunakan angkutan umum hanya berkisar 32 persen saja. Artinya, mayoritas warga Jakarta masih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi setelah angkutan daring makin mewabah.

Keempat, dalam konteks upaya peningkatan pelayanan, satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah kinerja pengemudi Transjakarta. Angka kecelakaan Transjakarta lebih banyak dipicu oleh pengemudi Transjakarta yang diduga karena kelelahan (mengantuk), khususnya pengemudi Transjakarta yang bertugas di pagi hari, mulai pukul 5 pagi.

Untuk bertugas di jam tersebut, mereka berangkat dari rumah pukul 3 pagi. Artinya, istirahat sopir tidak berkualitas, sehingga sangat mengganggu kinerjanya. Belum lagi saat mengisi BBM di SPBU harus antre berjam-jam.

Fenomena ini harus segera diatasi, karena menyangkut keselamatan. Terkait antrean panjang di SPBU, saat bus Transjakarta mengisi BBM, harus disinergikan dengan Pertamina, agar ada solusinya. Atau, seharusnya ada SPBU khusus untuk armada Transjakarta.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta dan manajemen Transjakarta, perlu segera membereskan pelayanan Jaklingko sebagai feeder Transjakarta. Moda angkutan penghubung tersebut akhir-akhir ini banyak dikeluhkan oleh penggunanya karena sopir yang ugal-ugalan dan tidak nyaman saat mengemudi.

Keenam, peran Transjakarta harus diperkuat, baik terkait jumlah armada maupun jaringan. Ini sangat penting, bukan hanya untuk meningkatkan keandalan dalam pelayanannya, tetapi juga untuk mendorong migrasi dari kendaraan pribadi menjadi pengguna Transjakarta dan angkutan massal lainnya.

Dengan fenomena migrasi dari kendaraan pribadi, diharapkan mampu mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas, dan mereduksi tingkat kemacetan di Kota Jakarta, yang makin parah.

Ketujuh, bahwa tanggung jawab menyediakan transportasi umum masal yang andal, adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Subsidi transportasi sangat diperlukan untuk mengeskalasi pergerakan warga Jakarta berbasis angkutan umum massal.

Jika transportasi umum massal di Jakarta sudah andal dan efektif, maka Pemprov DKI Jakarta juga harus punya nyali untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi secara lebih ketat, misalnya menerapkan "jalan berbayar", atau Electronic Road Pricing (ERP). Sepeda motor pun sudah sangat urgen untuk dikendalikan, karena saat ini jumlah sepeda motor di Jakarta sudah mencapai lebih dari 23 juta unit.

Transportasi umum massal yang andal, adalah wujud keberadaban wajah kota Jakarta sebagai kota global. Saat ini transportasi umum massal di Jakarta sudah cukup andal, baik itu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, maupun LRT Jabodebek.

*) Tulus Abadi adalah pegiat perlindungan konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, 2010-2013

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Rencana itu dipandang sangat penting untuk memperkuat sistem angkutan logistik, distribusi hasil sumber daya alam, serta angkutan massal penumpang.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai, pembangunan jaringan kereta api sebenarnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu, pengembangannya difokuskan di empat pulau besar, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total panjang rel mencapai sekitar 7.300 kilometer.

“Sebagai contoh, di Sumatera telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsepnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatera,” jelas BHS, sapaan Bambang Haryo, Rabu (5/11/2025).

Dia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat melanjutkan kembali pembangunan sistem rel konvensional di luar Jawa sebagai salah satu prioritas nasional. Pemerintah diharapkan juga membangun rel kereta api konvensional di Sumatera yang belum terealisasi sepanjang sekitar 1.300 kilometer.

Dia menyebut, jika biaya pembangunan rel kereta api diperkirakan sekitar Rp40 miliar per kilometer, maka total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatra sekitar Rp52 triliun. Dengan modal itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api yang strategis bagi konektivitas logistik nasional.

Pemerintah juga bisa mengadakan tambahan 100 rangkaian kereta api (Rolling-Stock) seharga sekitar Rp100 miliar per rangkaian atau total sekitar Rp10 triliun rupiah. Rangkaian kereta api terdiri dari rangkaian kereta penumpang kapasitas 10 gerbong, termasuk lokomotif.

Dia mengungkapkan Trans Sulawesi sepanjang 1.750 Km dengan biaya kilometer panjang rel tidak lebih dari Rp60 triliun jauh lebih kecil tetapi memiliki dampak yang besar bagi ekonomi wilayah sekitar. Nantinya ekonomi di Sulawesi akan berkembang pesat dengan adanya logistik sumber daya alam.

Dengan biaya yang tidak lebih dari Rp200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatra dan 6 Provinsi di Sulawesi. Ekonomi akan menggeliat, dan tentu akan terjadi pemerataan berkat transportasi publik massal tersebut.

"Yang lebih bisa menumbuhkan ekonomi adalah perpindahan logistik yang cepat dalam jumlah besar daripada perpindahan penumpang,” jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan sistem kereta api di Provinsi Aceh sangat mendesak demi mengantisipasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang terintegerasi dengan kawasan industri. Selain itu juga untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia yang telah lama menguasai sebagian besar logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai ALKI 1.

"Dengan potensi pasar Singapura dan Malaysia masing-masing 30 juta TEUS per tahun dan ditambah wacana pembangunan Selat Kra di Thailand, kita harus berusaha mengambil pasar dengan membuat sistem transportasi kereta api di Sumatera," ujarnya.

Pemerintah diharapkan meninjau kembali untuk memprioritaskan kereta api konvensional sebagai transportasi massal di seluruh wilayah Indonesia. Perpindahan logistik maupun penumpang dengan jumlah jauh lebih besar bisa memeratakan ekonomi. "Setelah kereta api seluruh Indonesia tercukupi, baru kita bicara soal kereta cepat untuk Jakarta - Surabaya, bahkan hingga ke Banyuwangi," kata dia.