Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Tutuka Ariadji mengkritik regulasi hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang dinilai telah tertinggal zaman (obsolete) dan belum mengakomodasi dinamika transisi energi.

Kritik tersebut disampaikan Tutuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR RI yang membahas sejumlah poin krusial dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Tutuka, yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menilai absennya landasan hukum terkait transisi energi menjadi celah besar dalam regulasi migas saat ini. Ia menyoroti definisi migas dalam undang-undang yang masih terbatas pada hidrokarbon, sementara praktik industri global telah bergerak ke arah pengelolaan dan perdagangan karbon.

“Kalau undang-undang migas saat ini, boleh dikatakan obsolete, sudah ketinggalan zaman lah kurang lebih, karena pada waktu itu memang belum ada ini yang namanya transisi energi yang mengantisipasi perubahan iklim,” tegas Tutuka.

Menurut Tutuka, perubahan definisi migas menjadi krusial mengingat ke depan bisnis penyimpanan dan transportasi karbon melalui teknologi carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture, utilization, and storage (CCUS) berpotensi menjadi komoditas perdagangan bernilai besar bagi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa karbon dioksida (CO₂) bukan termasuk hidrokarbon sehingga membutuhkan payung hukum yang jelas.

“Ke depan, urusan migas ini tidak hanya migas, tetapi juga CO₂. CO₂ akan menjadi komoditas, komoditas perdagangan juga. CO₂ bukan, sekali lagi bukan hidrokarbon. Jadi CO₂ nanti di mana?” ujarnya.

Selain aspek regulasi substansial, Tutuka juga menyoroti persoalan kelembagaan di sektor hulu migas. Ia mengkritik status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang masih berbentuk satuan tugas khusus (special task force). Menurutnya, bentuk kelembagaan tersebut kurang ideal untuk mengelola investasi jangka panjang bernilai besar.

“Karena mau investasi besar-besaran miliaran dolar tapi yang menangani special task force. Jadi sebenarnya kurang proper,” pungkas Tutuka.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Petroleum Association (IPA) mengingatkan agar pemerintah dapat mendorong kepastian fiskal hingga stabilitas regulasi guna menjaga iklim investasi hulu minyak dan gas (migas) di Tanah Air. Ini termasuk percepatan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Vice President IPA Ronald Gunawan menuturkan, target ketahanan energi nasional hanya dapat dicapai dengan dukungan kebijakan yang tepat dan iklim investasi kompetitif.
Dia menekankan bahwa investasi migas bersifat jangka panjang dan sangat bergantung pada kepastian fiskal, stabilitas regulasi, serta jaminan keamanan.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah diperlukan mengingat industri migas RI sangat potensial. Ronald menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, minat investor terhadap sektor hulu migas Indonesia mulai menunjukkan tren pemulihan.
“Indonesia memiliki keunggulan kompetitif berupa stabilitas nasional, ketersediaan sumber daya alam, serta kualitas sumber daya manusia yang baik. Tantangannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang semakin kompetitif, termasuk penyederhanaan perizinan dan pembaruan regulasi,” tutur Ronald melalui keterangan resmi, Senin (26/1/2026).
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur & Chief Operating Officer PT MedcoEnergi Internasional Tbk itu menekankan, IPA terus mendorong diselesaikannya revisi UU Migas.
Dia berpendapat, revisi UU Migas perlu dibuat agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kondisi sektor hulu migas saat ini serta memberikan kepastian hukum bagi investor.
Sementara itu, Chairperson IPA Convex 2026 Teresita Listyani menjelaskan, pihaknya bakal menyelenggarakan IPA Convex ke-50 guna membahas masa depan industri hulu migas RI.
Menurutnya, ajang ini bukan sekadar perayaan historis, tetapi menjadi momentum refleksi dan aksi untuk membentuk masa depan industri energi Indonesia.
Mengusung tema “50 Years of Energy Partnership: Shaping the Next Era for Advancing Growth”, IPA Convex 2026 akan menjadi platform strategis untuk dialog kebijakan, pertukaran gagasan, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“Refleksi tanpa aksi hanya akan menjadi nostalgia. Karena itu, IPA Convex 2026 dirancang untuk mendorong solusi nyata atas tantangan industri, mulai dari investasi, teknologi, hingga transisi energi,” ujar Teresita.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Mineral and Energy Watch Ferdy Hasiman menilai perlu penguatan lembaga pengelola hulu minyak dan gas bumi (migas) melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

“Revisi UU Migas, jika dilakukan, harus diarahkan pada penguatan lembaga pengelola yang profesional, independen, dan memiliki dasar hukum yang kokoh, bukan langkah mundur yang berisiko mengulang persoalan lama,” ujar Ferdy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ferdy berpandangan revisi UU Migas perlu dibahas secara cermat agar tidak melemahkan tata kelola sektor hulu migas nasional.

Menurutnya, tujuan memperkuat ketahanan energi dan peran negara tidak boleh berujung pada kemunduran reformasi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade.

Ferdy menyoroti secara khusus wacana penataan ulang kelembagaan pengelola hulu migas, termasuk rencana menempatkan Badan Usaha Khusus (BUK) sebagai pengganti SKK Migas di bawah PT Pertamina.

Ia menegaskan isu ini bukan semata persoalan teknis, melainkan menyentuh fondasi tata kelola, kepastian hukum, serta konsistensi arah kebijakan pengelolaan migas nasional.

Dari sisi tata kelola, ia menilai penempatan lembaga pengelola hulu migas di bawah badan usaha berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran yang sensitif.

Pengelolaan hulu migas mengandung kewenangan publik strategis, mulai dari pengendalian kontrak, persetujuan rencana kerja dan anggaran, hingga pengawasan biaya operasi. Ketika fungsi tersebut berada dalam struktur korporasi yang juga bertindak sebagai operator, batas antara pengelola dan pelaku usaha menjadi kabur.

Kondisi tersebut, lanjut Ferdy, rentan memunculkan konflik kepentingan dan membuka ruang regulatory capture.

Dalam praktik tata kelola modern, Ferdy menilai hal tersebut berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dan keadilan antara pelaku usaha, sekaligus menurunkan kualitas pengawasan negara terhadap pengelolaan sumber daya migas.

Implikasi lainnya, lanjut dia, berkaitan langsung dengan iklim investasi. Sektor hulu migas merupakan sektor berisiko tinggi dan padat modal yang sangat bergantung pada kepastian kelembagaan.

Ia menyoroti, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), khususnya investor global non-Pertamina, membutuhkan jaminan bahwa pengelolaan kontrak dilakukan oleh lembaga yang netral dan bebas dari kepentingan bisnis tertentu.

“Jika lembaga pengelola ditempatkan di bawah salah satu pelaku usaha, persepsi ketidaksetaraan sulit dihindari. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi hulu migas di tengah persaingan global yang semakin ketat,” ujar Ferdy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Produksi minyak mentah Indonesia, sempat mencapai level tertingginya pada 1977 dengan angka 1,69 juta barel per hari (bph). Kala itu, posisi Indonesia masih mentereng sebagai negara anggota pengekspor minyak mentah yang tergabung dalam OPEC sejak 1962.

Level tertinggi kedua, tercatat pada 1991 dengan produksi minyak mentah sebesar 1,67 juta bph. Namun, angka itu terus menurun hingga saat ini.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memandang bahwa sepanjang 40 terakhir, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) mengalami perubahan rezim kuasa pertambangan. Dari Pertamina sesuai Undang-Undang (UU) No.8/1971, ke tangan Badan Pengelola (BP) Migas merujuk ke UU No.22/2001.

“Pasca-diberlakukannya undang-undang tersebut, dan kebetulan juga bersamaan dengan implementasi otonomi daerah, mungkin perizinan juga menjadi lebih kompleks,” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/12).

Sejak saat itu, imbuhnya, trennya cadangan minyak turun dan produksinya juga menurun. “Apakah itu murni karena regulasi? Saya kira faktornya banyak ya, kondisi geologinya juga ada perubahan.”

Menurutnya, dulu lokasi cadangan migas lebih banyak di darat, tetapi kini berada di lautan, bahkan laut dalam. Belum lagi, imbuhnya, lokasi dari temuan itu sebagian besar di kawasan timur Indonesia yang secara infrastruktur agak berbeda dengan wilayah di barat Indonesia sehingga kebutuhan investasi menjadi lebih besar.

“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi KKKS [kontraktor kontrak kerja sama],” ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa masalah yang dikeluhkan oleh KKKS adalah kompleksitas perizinan dan kepastian berusaha. Komaidi mencontohkan revisi UU No.22/2001 yang tak kunjung diselesaikan hingga saat ini.

“KKKS, terutama IOC [International Oil Company], melihat bahwa UU yang diamanatkan untuk direvisi, tetapi tidak segera dilakukan. Ini menjadi sinyal utama bagi mereka bahwa Indonesia tidak cukup serius dalam mengelola ini,” jelasnya.

Namun, kembalinya IOC untuk melirik kembali industri hulu migas nasional menyimpan harapan baru, utamanya untuk mengejar produksi minyak 1 juta bph pada 2030.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, sepanjang 2023—2025, terdapat 40 joint study, baik yang tengah berjalan maupun sudah selesai.

Studi tersebut dilakukan oleh sejumlah KKKS baik domestik maupun internasional, a.l. ExxonMobil, BP, Woodside Energy, ENI, Posco, PetroChina, TotalEnergies, CNOOC, Petronas, Harbour Energy, Japex, TexCal, TIS Energy, SK Earthon, Kufpec, Sinopec, Inpex, Pertamina, hingga MedcoEnergi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun telah menyusun strategi guna mengerek produksi migas, terutama minyak mentah.
Rencananya, produksi minyak mesti bertambah 100.000 bph saban tahunnya untuk mengejar target produksi 900.000 bph hingga 1 juta bph pada 2029.

“Tidak bisa hanya dikerjakan sendiri oleh SKK Migas, tidak bisa dilepaskan tanggung jawabnya peningkatan produksi ini dari Menteri ESDM. Jadi ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Rabu (3/12).

Menurutnya, pihaknya dan SKK Migas akan mengambil langkah, seperti penyempurnaan regulasi. “Nanti akan dibahas satu per satu. Dari hasil rakor akan ada rekomendasi kepada pemerintah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan.”

Berbagai insentif telah diberikan untuk merayu para investor menanamkan modalnya di industri hulu migas Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Mewujudkan swasembada energi di Indonesia tidaklah bisa dilepaskan dari industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

Sebagai negara yang masih memanfaatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya, seperti untuk kendaraan hingga kelistrikan, industri hulu migas memainkan peran yang amat vital.

Oleh karenanya pemerintah berupaya menghadirkan iklim investasi yang menarik di sektor hulu migas, sebab investasi di hulu migas tak lagi berada di angka miliaran rupiah, tetapi telah menyentuh miliaran dolar AS.

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), hingga Agustus 2025, total investasi di sektor hulu migas telah mencapai 8,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp147,96 triliun.

SKK Migas menargetkan investasi hulu migas pada 2025 sebesar 16,5 miliar–16,9 miliar dolar AS atau setara Rp269,07 triliun.

Namun, khusus untuk investasi eksplorasi, realisasinya masih tergolong rendah. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut dari target 1,5 miliar dolar AS (Rp24,94 triliun) pada 2025, baru sekitar 500 juta dolar AS (Rp8,31 triliun) yang terealisasi hingga Agustus.

Sebagai perbandingan, investasi eksplorasi tahun 2024 tercatat sebesar 1,3 miliar dolar AS (Rp21,61 triliun).

Padahal, Indonesia sangat membutuhkan investasi eksplorasi untuk meningkatkan produksi migasnya. Nanang Abdul Manaf yang merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas telah menyerukan bahwasanya tak ada cara lain untuk meningkatkan lifting migas selain eksplorasi.

Berbagai insentif telah diberikan untuk merayu para investor menanamkan modalnya di industri hulu migas Indonesia. Mulai dari menawarkan reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier.

Akan tetapi, terdapat satu unsur yang tak bisa diabaikan, yakni kepastian regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kepastian hukum lembaga hulu migas

Penantian panjang ihwal kepastian revisi UU Migas telah berlangsung lebih dari satu dekade, tepatnya ketika Mahkamah Konstitusi memutus sejumlah pasal yang termaktub di dalam UU Migas sebagai pasal yang inkonstitusional melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

Salah satu implikasi utama dari putusan itu adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Poin itu pula yang disebut-sebut menjadi batu sandungan revisi UU Migas, sebab Mahkamah Konstitusi memberi mandat bagi negara untuk membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola migas di wilayah hukum pertambangan Indonesia atau di wilayah kerja.

Penunjukan itu bertujuan agar BUMN tersebut yang melakukan kontrak kerja sama (KKS) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara BUMN dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

BUMN itu nantinya akan menggantikan posisi SKK Migas yang saat ini berperan sebagai regulator para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Kejelasan bentuk regulator di bidang hulu migas juga telah disinggung oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam rapat dengar pendapatnya bersama Komisi XII DPR RI.

Pertanyaan tersebut menunjukkan posisi SKK Migas, yang terbentuk melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2012 sebagai dasar hukumnya, tidaklah cukup memberi jaminan stabilitas, juga tak bisa dinilai sebagai solusi jangka panjang usai putusan MK.

Yang menjadi persoalan adalah apakah badan usaha tersebut akan berada di bawah PT Pertamina (Persero), selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang migas dari hulu ke hilir; beroperasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti SKK Migas saat ini; atau berdiri sebagai badan sendiri, yang nantinya akan memperkuat kelembagaan SKK Migas.

Opsi pertama, yakni badan usaha yang berada di bawah Pertamina, dikhawatirkan dapat memicu konflik kepentingan, sebab langkah tersebut menasbihkan Pertamina sebagai operator sekaligus regulator di industri hulu migas Indonesia. Bagaimana Indonesia dapat menjamin kebijakan-kebijakan hulu migas nantinya tak dipengaruhi oleh kepentingan Pertamina dan adil bagi KKKS lainnya yang non-Pertamina?

Opsi tersebut membutuhkan mekanisme yang dapat menjamin tidak ada konflik kepentingan bila Pertamina juga menjadi regulator di sisi hulu migas.

Terkait opsi-opsi lainnya, pengamat ekonomi energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpandangan BUMN yang akan dibentuk sebaiknya berdiri sebagai lembaga yang independen, tidak seperti SKK Migas yang saat ini berada di bawah Kementerian ESDM.

Ia meyakini, bila BUMN itu berdiri sendiri, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan lebih cepat.

Urgensi revisi UU Migas

Waktu tak menunggu perdebatan itu untuk menemukan jawabannya. Pemerintahan terus berganti, dan kini Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan swasembada energi.

Setahun telah berlalu sejak Prabowo dilantik menjadi Presiden RI, dan revisi UU Migas masih belum menunjukkan hilal akan segera selesai. Padahal, kepastian regulasi menjadi salah satu aspek yang menentukan lancarnya investasi.

Di sisi lain, perusahaan migas raksasa seperti Shell telah menunjukkan minatnya untuk kembali berinvestasi di industri hulu migas Indonesia. Shell mengajukan proposal untuk melakukan joint study atau studi bersama di 2 WK offshore (lepas pantai) dan 3 WK onshore (darat) kepada Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman.

Mitra Shell dalam melakukan joint study di Indonesia, yakni KUFPEC, merupakan perusahaan hulu migas internasional yang bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak mentah dan gas alam di luar wilayah Negara Kuwait. KUFPEC merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kuwait Petroleum Corporation.

Tak hanya Shell dan KUFPEC, perusahaan migas raksasa lainnya seperti Chevron juga dikabarkan berminat untuk masuk ke industri hulu migas Indonesia.

Berbagai minat yang datang dari perusahaan migas raksasa selaras dengan Kementerian ESDM yang telah menyiapkan 75 blok migas untuk digarap. Blok-blok migas tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai.

Seluruh blok ini siap dikembangkan melalui mekanisme penugasan atau lelang reguler.

Kedua potensi tersebut, yakni tingginya minat perusahaan-perusahaan migas raksasa dengan potensi blok migas yang dimiliki oleh Indonesia, dapat dikawinkan untuk mempercepat revisi UU Migas.

Sebelum transisi energi mengambil alih, sebelum Indonesia kehilangan momentum untuk meningkatkan produksi migasnya, maka menuntaskan revisi UU Migas merupakan langkah yang sudah selayaknya ditempuh.

Bagaimana pun, kepastian regulasi memberi ketenangan bagi para pemain raksasa di sektor migas untuk berinvestasi. Kepastian regulasi dapat membantu para investor memahami aturan bermain dan memprediksi risiko apa saja yang akan mereka hadapi di sektor hulu migas Indonesia.

Kepastian regulasi juga memungkinkan investor untuk menyusun rencana jangka panjang dan menjamin keberlanjutan investasi, mengingat investasi di sektor hulu migas sangatlah padat modal. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, investasi di hulu migas tak lagi berada di angka miliaran rupiah, tetapi telah menyentuh miliaran dolar AS.

Maka dari itu, menuntaskan revisi UU Migas merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan swasembada energi.

Copyright © ANTARA 2025

badan usaha khusus itu mandiri, tidak di bawah Pertamina, tidak di bawah Kementerian ESDM seperti (SKK Migas) sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas bumi (BUK Migas) sebaiknya berdiri sendiri, sehingga tidak di bawah Pertamina maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Menurut saya, badan usaha khusus (migas) itu mandiri, ya, tidak di bawah Pertamina, tidak di bawah Kementerian ESDM seperti (SKK Migas) sekarang,” ujar Fahmy ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Fahmy menyampaikan salah satu perdebatan yang selama ini berlangsung dalam revisi UU Migas adalah kejelasan lembaga hulu migas.

Menurut dia, apabila BUK Migas berada di bawah Pertamina, terdapat potensi konflik kepentingan. Posisi tersebut dapat menyebabkan Pertamina bertindak sebagai operator sekaligus regulator.

“Ini akan terjadi konflik kepentingan, jadi jangan ditaruh di bawah Pertamina,” kata Fahmy.

Fahmy juga menyampaikan lebih baik BUK Migas tidak di bawah Kementerian ESDM untuk melindungi aset pemerintah.

Misalkan, kata dia, apabila BUK Migas terlibat pertentangan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maka yang dituntut adalah pemerintah.

“Misalkan dia kalah, ya aset-aset pemerintah yang bisa diambil oleh KKKS tadi,” ujar Fahmy.

Pembentukan badan usaha tersebut terkait dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

Salah satu implikasi utama dari putusan itu adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Setelah BP Migas dibubarkan, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2012 sebagai lembaga sementara di bawah Kementerian ESDM.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai terbentuknya SKK Migas belum sepenuhnya melaksanakan putusan MK.

“Kelembagaan Regulatory Sektor Hulu yang ada sekarang adalah SKK Migas, itu disarankan untuk diubah nantinya dalam bentuk, kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi, adalah Badan Usaha Khusus," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai Badan Usaha Khusus ini sedang dirumuskan untuk menentukan apakah bentuknya akan tetap seperti SKK Migas saat ini, yang berdiri hanya berdasarkan peraturan presiden (perpres), atau akan diatur dalam undang-undang.

Revisi UU Migas, imbuh dia sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan industri migas di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengusulkan penyusunan Rencana Umum Minyak dan Gas Bumi Nasional (RUMGN) dan Rencana Umum Pengembangan Migas (RUPMG) diatur melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

“Kami juga ingin mendorong agar adanya akomodasi untuk perencanaan dalam bentuk RUMGN dan RUPMG,” ujar Simon dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

RUMGN dan RUPMG, menurut Simon, akan menjadi payung hukum investasi dengan menginduk kepada target kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional.

Usulan tersebut dilandasi oleh PLN yang memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Selain penyusunan RUMGN dan RUPMG, Simon juga mengusulkan agar RUU Migas bisa memberi kepastian fiskal dan perpajakan yang menyesuaikan dengan keekonomian wilayah kerja (WK), khususnya untuk WK yang berlokasi di laut dalam atau deep water, enhanced oil recovery, lapangan tua, migas nonkonvensional, dan proyek dekarbonisasi.

“Tak kalah penting adalah pembentukan petroleum fund yang dikelola oleh BUK (Badan Usaha Khusus) Migas untuk kepentingan migas, antara lain eksplorasi, infrastruktur, dekarbonisasi, dan lain-lain,” ujar dia.

Simon juga meminta kepastian hukum lembaga hulu minyak dan gas bumi (migas) agar diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

“Sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan amanat konstitusi, negara dapat membentuk atau menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) yang diberikan konsesi untuk mengelola migas, yang akan melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha,” kata Simon.

Simon menilai penting untuk memberi kepastian hukum ihwal kelembagaan hulu migas yang sesuai dengan konstitusi, sebab memengaruhi iklim investasi di sektor hulu migas.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) meminta aspirasi dari Pertamina terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Revisi peraturan tersebut menyusul dibatalkannya sejumlah pasal Undang-Undang (UU) Migas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

Putusan itu menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri meminta kepastian hukum lembaga hulu minyak dan gas bumi (migas) agar diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

“Ada beberapa fokus perhatian utama sebagai aspirasi dari kami, antara lain mengenai kelembagaan hulu migas,” ujar Simon dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Simon merujuk kepada Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

Salah satu implikasi utama dari putusan itu adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Setelah BP Migas dibubarkan, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2012 sebagai lembaga sementara di bawah Kementerian ESDM.

“Sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan amanat konstitusi, negara dapat membentuk atau menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) yang diberikan konsesi untuk mengelola migas, yang akan melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha,” kata Simon.

Simon menilai penting untuk memberi kepastian hukum ihwal kelembagaan hulu migas yang sesuai dengan konstitusi, sebab memengaruhi iklim investasi di sektor hulu migas.

Pengaturan kelembagaan hulu migas dalam RUU Migas juga sempat disinggung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, saat menyampaikan dukungannya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

“Kelembagaan Regulatory Sektor Hulu yang ada sekarang adalah SKK Migas, itu disarankan untuk diubah nantinya dalam bentuk, kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi, adalah Badan Usaha Khusus," ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai Badan Usaha Khusus ini sedang dirumuskan untuk menentukan apakah bentuknya akan tetap seperti SKK Migas saat ini, yang berdiri hanya berdasarkan peraturan presiden (perpres), atau akan diatur dalam undang-undang.

Revisi UU Migas, imbuh dia, sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan industri migas di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) menyampaikan beberapa opsi format kelembagaan pengelolaan hulu migas yang cukup penting untuk dapat dimasukkan ke dalam Revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membeberkan usulan ini merupakan bagian dari aspirasi Pertamina, sesuai dengan amanat konstitusi serta selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Simon, tanpa dukungan regulasi yang kuat, daya tarik investasi akan terus melemah dan tentunya ketahanan energi akan terancam. Dengan demikian, Revisi UU migas adalah solusi strategis yang bisa memberikan hasil cepat dan terbaik.

"Dengan regulasi yang tepat, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan tentunya dapat menjadikan energi sebagai pilar kedaulatan bangsa dan kita juga akan memastikan bahwa setiap tetes migas yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia," kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Pertama, Pertamina mendorong agar format kelembagaan hulu migas diatur secara lebih jelas dalam Revisi UU Migas. Menurut Simon, perlu entitas milik negara yang diberi mandat langsung oleh pemerintah untuk mengelola sektor migas nasional dan menjadi pihak yang menandatangani kontrak kerja sama dengan badan usaha lain.

Kedua, Pertamina mengusulkan adanya mekanisme perencanaan di sektor hulu migas, serupa dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di sektor kelistrikan.

"Sebagai payung hukum investasi dengan menginduk pada target kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional," katanya.

Ketiga, Pertamina menyoroti pentingnya kepastian fiskal dan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi wilayah kerja migas, terutama untuk lapangan laut dalam (deep water), proyek Enhanced Oil Recovery (EOR), migas non konvensional, lapangan tua, dan inisiatif dekarbonisasi.

Keempat, pembentukan Petroleum Fund yang dikelola oleh Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Adapun, dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi, infrastruktur, hingga program dekarbonisasi.

"Berikut yang kami maksudkan adalah beberapa aspirasi dari kami dan tentunya kami juga mohon dukungan serta masukan dari pimpinan serta anggota Komisi XII yang kami yakin akan bersama-sama akan terus memberikan dedikasi terbaik untuk mendorong pertumbuhan sektor energi nasional," ujarnya.