REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perusahaan-perusahaan di bawah naungan Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) berhasil menavigasi tantangan volatilitas harga komoditas dan gejolak geopolitik global sepanjang 2025. Alih-alih tertekan, anggota holding tambang pelat merah tersebut mencatat kinerja yang solid dan konsisten positif sepanjang tahun lalu.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai capaian kinerja Grup MIND ID telah melampaui ekspektasi dan bukan semata-mata hasil dari kenaikan harga komoditas.

"Kinerja ini menunjukkan kemampuan MIND ID dalam integrasi hulu ke hilir bisnis yang semakin baik. Di luar windfall profit yang diperoleh karena harga komoditas yang meningkat akibat situasi geopolitik yang tidak stabil," kata Toto.

Bila dirinci berdasarkan komoditas, segmen emas melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatatkan kinerja mencolok dengan laba tahun berjalan sebesar Rp 7,92 triliun pada tahun buku 2025. Capaian tersebut melonjak 106 persen dibandingkan laba tahun berjalan 2024 yang sebesar Rp 3,85 triliun.

Pertumbuhan laba itu sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan yang naik 22 persen menjadi Rp 84,64 triliun pada 2025, dibandingkan Rp 69,19 triliun pada tahun sebelumnya. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh bisnis emas yang menyumbang sekitar 79 persen terhadap total penjualan perusahaan. Penjualan emas ANTAM tercatat mencapai Rp 66,47 triliun sepanjang 2025 atau meningkat 15 persen dibandingkan Rp 57,56 triliun pada 2024, ditopang oleh permintaan yang tetap kuat.

Dari komoditas batu bara, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,93 triliun pada 2025, dengan pendapatan sebesar Rp 42,65 triliun yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini berlangsung di tengah tekanan harga batu bara global yang masih berlanjut. Harga Newcastle Index justru tercatat turun 22 persen secara tahunan, sementara Indonesia Coal Index (ICI-3) melemah 16 persen.

PTBA mampu menjaga kinerja melalui peningkatan volume penjualan sebesar 6 persen secara tahunan, dengan porsi penjualan domestik mencapai 54 persen dan ekspor 46 persen ke pasar Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.

PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatat laba bersih sebesar US$2,52 miliar atau sekitar Rp 42,07 triliun (kurs Rp 16.698 per dolar AS) pada 2025 dengan pendapatan sebesar US$8,62 miliar atau sekitar Rp 143,9 triliun. Capaian ini mencerminkan kekuatan dari operasional tambang tembaga dan emas di Papua, sekaligus hasil dari penguatan hilirisasi melalui fasilitas smelter tembaga di JIIPE Gresik.

Beranjak ke komoditas aluminium, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 15 persen sepanjang 2025, ditopang oleh kenaikan pendapatan sekitar 10 persen menjadi US$785,7 juta. Kinerja ini mencerminkan stabilitas operasional pabrik peleburan aluminium terbesar di Asia Tenggara di tengah fluktuasi harga aluminium global.

Di segmen timah, PT Timah Tbk. (TINS) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,31 triliun atau mencapai 119 persen dari target RKAP 2025. Pendapatan TINS tercatat sebesar Rp 11,55 triliun atau meningkat 6,41 persen dibandingkan Rp 10,86 triliun pada 2024. Dari sisi operasional, perusahaan membukukan produksi bijih timah sebesar 18.635 ton Sn, produksi logam timah sebesar 17.815 metrik ton, dan penjualan logam timah mencapai 16.634 metrik ton.

Dari hasil tambang nikel, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) turut mencatatkan pertumbuhan laba yang solid pada 2025 dengan pendapatan naik 4,19 persen menjadi US$990,19 juta. Pertumbuhan ini mencerminkan efisiensi operasional yang konsisten di wilayah Sorowako, Sulawesi Selatan.

Secara keseluruhan, kinerja solid Grup MIND ID sepanjang 2025 turut memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Melalui pembayaran pajak, royalti, dan dividen kepada pemegang saham, hasil operasional seluruh anggota holding mengalir kembali sebagai manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar

Jakarta (ANTARA) - Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai perampingan anak usaha badan usaha milik negara (BUMN) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan pelat merah.

Ia mengatakan perampingan anak usaha bertujuan agar BUMN lebih fokus pada bisnis inti atau core business.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” kata Toto berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemangkasan 47 anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN), 28 anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG, hingga 17 anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dapat mendongkrak laju kinerja perusahaan.

Namun demikian, Toto mengingatkan tantangan utama dari konsolidasi BUMN terletak pada proses implementasi pascamerger.

​​​​​​​​​​​​​​“Tentu perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan dalam implementasi post-merger integration-nya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai keberadaan Project Management Office (PMO) yang kuat diperlukan untuk mengawal proses transformasi dan integrasi perusahaan.

Menurut Toto, pengurangan jumlah BUMN tidak boleh hanya berfokus pada penurunan angka perusahaan, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi BUMN ke depan.

“Intinya pengurangan jumlah BUMN bukan sekadar di angka saja, tapi yang lebih hakiki harus mampu menumbuhkan value yang lebih besar bagi BUMN tersebut,” ucap Toto.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menyampaikan pada 19 Mei 2026 telah melakukan penataan terhadap sekitar 180 BUMN sebagai bagian dari transformasi dan konsolidasi perusahaan pelat merah.

Sejumlah BUMN juga mulai melakukan penataan struktur usaha melalui pengurangan jumlah anak perusahaan sebagai bagian dari peningkatan efisiensi operasional dan penguatan fokus bisnis.

PTPN misalnya berencana memangkas puluhan anak usaha untuk memperkuat fokus bisnis perkebunan dan mendukung integrasi operasional perusahaan.

Sementara itu, SIG melakukan penyederhanaan struktur anak usaha dari sekitar 40 perusahaan menjadi 12 entitas guna meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan bisnis, dan memperkuat kinerja perusahaan secara grup.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah perusahaan pelat merah mulai memangkas jumlah anak usaha sebagai bagian dari langkah konsolidasi dan penguatan bisnis inti. Langkah itu dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbesar potensi sinergi antar-BUMN.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengatakan, perampingan anak usaha BUMN bertujuan membuat perusahaan lebih fokus pada core business atau bisnis utama.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” kata Toto di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pemangkasan 47 anak usaha PTPN, 28 anak usaha SIG, dan 17 anak usaha Pelindo berpotensi mendongkrak kinerja perusahaan. Namun, Toto mengingatkan tantangan utama konsolidasi BUMN justru berada pada tahap implementasi setelah proses merger dilakukan.

“Tentu perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan dalam implementasi post merger integration-nya,” ujar Toto.

Karena itu, lanjut dia, diperlukan Project Management Office (PMO) yang kuat untuk mengawal proses transformasi dan integrasi perusahaan agar berjalan efektif.

Toto menilai pengurangan jumlah anak usaha tidak cukup hanya berorientasi pada penyederhanaan struktur perusahaan. Proses tersebut, kata dia, harus mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing BUMN ke depan.

“Intinya pengurangan jumlah BUMN bukan sekadar di angka saja, tapi yang lebih hakiki harus mampu menumbuhkan value yang lebih besar bagi BUMN tersebut,” kata Toto.

BUMN berkapitalisasi besar dinilai menjadi salah satu sektor yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kontribusi tersebut terutama datang dari kelompok BUMN berkapitalisasi besar seperti Himbara.

"Menurut saya sebagian besar kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi blue chips BUMN seperti Himbara yang mendorong transaksi ekonomi tumbuh," ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5).

Toto menjelaskan bank-bank Himbara berperan dalam menjaga likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional yang menjadi motor penting pertumbuhan konsumsi dan investasi.

Selain Himbara, kata Toto, lainnya juga berasal dari sejumlah BUMN besar yang memiliki peran strategis di sektor energi, telekomunikasi, dan pertambangan.

"MIND ID yang kontribusi ekspor dan penerimaan valas tinggi, serta menumbuhkan bisnis hilirisasi," sambung Toto.

Menurutnya, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Selain itu, Toto menilai peran Pertamina dan Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menciptakan efek berganda melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern.

Pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang bergerak di sektor tekstil sebagai upaya memajukan industri padat karya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (11/1) lalu.

Airlangga mengatakan modal awal perusahaan pelat merah baru itu sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp101,43 triliun (asumsi kurs Rp16.910 per dolar AS). Ia menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menyiapkan suntikan modal jumbo tersebut.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN Tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 bilion nanti akan disiapkan oleh Danantara," kata Airlangga saat menghadiri IBC Business Outlook 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, dikutip Detik, Rabu (14/1).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan pembentukan BUMN tekstil tersebut untuk fokus menangani masalah garmen dan tekstil setelah raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit dan tutup tahun lalu.

"Berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritex. Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimana pun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan," kata Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/10) seperti dikutip Antara.

Apakah benar membentuk BUMN tekstil baru dengan gelontoran modal jumbo dapat mengatasi masalah tekstil dalam negeri?

Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan pemerintah harus meninjau dan mencermati dahulu rencana bisnis yang akan disusun Danantara terkait arah pengembangan BUMN tekstil tersebut. Sebab, dalam konteks maturitas industri, tekstil saat ini mungkin sudah memasuki fase penurunan.

"Dalam konteks maturitas industri, mungkin industri ini kategorinya sudah agak sunset (menurun). Perusahaan yang survive adalah yang mampu mengelola cost advantage dengan baik. Jadi kalo biaya labor tidak kompetitif, maka akan sulit bersaing," ujar Toto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/1).

Toto menyampaikan industri tekstil dikenal dengan karakter padat karya (labor intensive). Saat ini, daya saing industri tekstil di Indonesia merosot karena masalah daya saing teknologi dan biaya pekerja yang tidak kompetitif.

"Karenanya, produsen tekstil banyak beralih ke negara dengan upah buruh relatif rendah, seperti Bangladesh, Vietnam, India, dan sejenisnya," jelasnya.

Dalam membangun industri tekstil, Toto menilai Danantara harus mempunyai strategi diferensiasi agar segmentasi pasarnya berbeda dengan negara kompetitor di Asia. Oleh karena itu, Danantara sebaiknya melibatkan eksportir tekstil swasta yang berpengalaman pada tahap awal pembentukan BUMN tekstil.

"Saya kira BUMN sudah lama tidak terlibat di industri (tekstil) ini. Jadi ada baiknya Danantara juga melibatkan eksportir tekstil swasta yang berpengalaman buat berpartner dengan BUMN di tahap awal," kata Toto.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rencana pembentukan BUMN tekstil dengan modal Rp101 triliun adalah respons keliru pemerintah dalam mendiagnosis penyakit industri tekstil nasional.

Menurutnya, akar masalah industri tekstil bukan terkait ketiadaan pemain besar atau kurangnya kapasitas produksi, melainkan masalah lain yang bersifat struktural, yakni biaya operasional terlalu mahal, akses pembiayaan yang sulit karena tekstil dianggap oleh perbankan sebagai sunset industri, teknologi yang tertinggal akibat mahalnya investasi mesin, serta pembiaran terhadap impor ilegal dan praktik dumping.

"Membangun BUMN baru dengan modal raksasa tanpa membenahi akar persoalan tersebut sama saja dengan menempatkan bangunan megah di atas fondasi yang rapuh," ujar Ronny.

Indonesia sebenarnya pernah punya BUMN sektor tekstil, yakni PT Industri Sandang Nusantara (ISN) yang didirikan sejak tahun 1961. Perusahaan pelat merah ini merupakan penghasil benang tenun, karung, dan karung plastik.

Nyatanya, bisnis ISN gagal juga dan berhenti beroperasi pada 2018 hingga kemudian dibubarkan juga pada 2023, era Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2023. Ronny mengingatkan pengalaman kelam PT ISN seharusnya menjadi pelajaran penting bagi negara.

"Jika pola lama ini diulang, dengan skala modal yang jauh lebih besar, risikonya bukan hanya kegagalan bisnis, tetapi juga beban fiskal jangka panjang bagi negara," katanya.

Ronny memandang pembentukan BUMN tekstil berpotensi merugikan industri swasta, yang dalam ilmu ekonomi disebut efek crowding out yaitu kondisi ketika kehadiran atau campur tangan pemerintah justru mengurangi peran dan aktivitas sektor swasta, alih-alih mendorongnya. Ibarat di pasar yang sempit, pemerintah malah masuk dengan sumber daya besar.

Ia menjelaskan ketika negara masuk sebagai pemain dengan keunggulan modal murah, akses energi, regulasi yang ramah, dan perlindungan politik, malah justru menciptakan persaingan tidak setara bagi swasta yang selama ini berjuang hidup dengan kredit mahal dan biaya produksi tinggi.

"Alih-alih menyelamatkan industri nasional, negara justru bisa 'memakan' pelaku lama yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja alias kanibalisasi," ungkap Ronny.

Ronny juga menilai klaim BUMN tekstil hanya akan berfokus pada ekspor tidak realistis. Pasalnya, tak ada perusahaan yang mampu bertahan di pasar global tanpa basis pasar domestik yang kuat.

"Cepat atau lambat, BUMN ini akan masuk ke pasar dalam negeri, dan pada titik itu, UMKM serta pabrik menengah tekstil praktis tidak punya daya tanding lagi," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Pemerintah seharusnya sebagai penopang, bukan sebagai pesaing. Ronny menyarankan dana sebesar Rp101 triliun untuk membangun BUMN tekstil baru akan jauh lebih efektif jika digunakan untuk memperkuat rantai pasok hulu, seperti serat sintetis dan bahan baku, serta membiayai revitalisasi mesin industri yang sudah ada.

"Dampak kebijakan ini dipastikan akan jauh lebih luas tanpa menghancurkan pemain lama," ujar Ronny.

Untuk mengatasi kasus Sritex terulang, Ronny berpandangan yang dibutuhkan industri tekstil bukan BUMN baru, tetapi reformasi ekosistem industri. Pertama, penurunan biaya energi bagi industri agar bisa kompetitif dengan Vietnam atau Bangladesh.

"Tanpa itu, semua upaya hilirisasi hanyalah kosmetik," ucap Ronny.

Kedua, skema pembiayaan mesin dan modernisasi teknologi dengan bunga sangat rendah yang dapat diakses industri swasta eksisting. Hal ini lantaran banyak pabrik tidak kolaps karena malas berinvestasi, tetapi karena akses modalnya tertutup. Ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan curang.

"Selama pasar domestik dibanjiri produk murah yang tidak fair, industri dalam negeri akan terus berdarah, siapa pun pemainnya, baik swasta atau BUMN," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mendorong pemerintah meningkatkan peran PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai garda terdepan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Toto mengatakan anggota holding BUMN Indonesia Financial Group (IFG) itu merupakan salah satu pelaku utama dalam industri penjaminan yang berkontribusi signifikan terhadap UMKM.

"Ini menjadi suatu catatan penting bagaimana nanti Danantara akan memposisikan perusahaan-perusahaan industri penjaminan terutama Jamkrindo dalam posisi yang lebih tepat," ujar Toto saat media gathering di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (31/10/2025) malam.

Toto menyampaikan, pengelolaan perusahaan pelat merah kini berada pada dua lembaga, Badan Pengaturan (BP) BUMN sebagai pemegang saham seri A sekaligus pengatur regulasi. Sedangkan, BPI Danantara melalui Danantara Asset Management (DAM) bertindak sebagai holding operasional yang mengelola seluruh BUMN.

"Mudah-mudahan perspektif dari Danantara melihat fungsi dari Jamkrindo ke depan dalam kacamata yang lebih luas. Bukan hanya profit tapi juga punya orientasi membantu UMKM meningkat lebih pesat dan lebih signifikan," ucap pengamat BUMN tersebut.

Toto mengatakan, peran DAM hanya mengelola BUMN yang berorientasi komersial atau juga BUMN-BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah lewat skema public service obligation. Toto menyebut pemetaan fokus tersebut sangat penting bagi BUMN menyusun rencana strategis ke depan.

"Nanti Jamkrindo itu diposisikannya sebagai BUMN yang mana? Apakah orientasinya hanya komersial saja atau punya tugas target lain PSO memberikan layanan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor UMKM bisa naik kelas ke atas," lanjut Toto.

Toto berharap pemerintah bisa meniru konsep Korea Selatan (Korsel) membentuk lembaga penjaminan, Korea Credit Guarantee Fund (Kodit) dengan target utama mendorong usaha kecil tumbuh menjadi skala besar, bukan orientasi profit. Dengan skema tersebut, lanjut Toto, Jamkrindo bisa lebih masif dalam memberdayakan UMKM untuk naik kelas.

"Jadi Jamkrindo tidak hanya sebatas dia bisa men-generateincome atau profit yang besar, tapi yang lebih penting bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari sektor UMKM," sambung Toto.

Toto menambahkan Jamkrindo dapat menjadi leader dalam upaya penguatan ekosistem industri penjaminan di Indonesia. Toto mengatakan Jamkrindo bisa bekerja sama dengan berbagai perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

"Jamkrindo dan berbagai Jamkrida bisa bermitra secara strategis dalam membangun sektor UMKM agar memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga kontribusi terhadap perekonomian semakin besar," kata Toto.

Pro dan kontra muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan warga negara asing (WNA) menjadi pejabat di badan usaha milik negara (BUMN).

Restu Prabowo itu disampaikan dalam diskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes. Prabowo mengaku telah mengubah aturan agar WNA bisa direkrut menjadi petinggi BUMN.

"Seaya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," ungkap Prabowo di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10).

Prabowo ingin Danantara menjalankan bisnis BUMN dengan standar internasional. Ia ingin Danantara bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik dari berbagai negara untuk memajukan BUMN.

Sejumlah pejabat memberi penjelasan mengenai kebijakan Prabowo. CIO Danantara Pandu Sjahrir mengatakan langkah itu telah diatur dalam Undang-Undang BUMN terbaru.

Menurutnya, WNA menjadi opsi terakhir. Ia berkata Danantara tetap akan memprioritaskan putra-putri terbaik Indonesia untuk membidani BUMN.

"Karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion untuk sebagian-sebagian besarnya. Jadi ya, dengan itu memang memerlukan human capital yang baik," ucap Pandu.

Kebijakan itu memicu kritik dari sejumlah kalangan. Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan UU BUMN terbaru jelas mengatur syarat pertama direksi dan komisaris BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Berdiri rambu hukum yang jelas: UU 1/2025 tetap mensyaratkan direksi dan komisaris BUMN berstatus WNI. Artinya, wacana pemimpin ekspatriat harus tunduk pada kerangka legal ini," kata Syafruddin.

Ia pun mengatakan perekrutan WNA menjadi pejabat BUMN bukan obat mujarab. Menurutnya, akar masalah di BUMN ada pada tata kelola yang lemah, mandat ganda yang membebani kinerja komersial, dan disiplin pemilik yang belum konsisten.

"Selama fungsi pemilik tidak tegas, dewan tidak benar-benar profesional, dan kontrak kinerja tidak mengikat, siapa pun yang memimpin akan terseret ke pola lama," ucapnya.

Pengamat BUMN Toto Pranoto juga menyoroti landasan hukum Prabowo memperbolehkan WNA menjadi pemimpin BUMN. Ia mengakui memang ada celah untuk hal itu, tetapi harus ada aturan turunan.

"Pasal 15A ayat (3) bisa jadi jalan keluarnya. Harus segera keluar aturan lanjutan mengatur soal ini," kata Toto pada CNNIndonesia.com, Jumat (17/10).

"Artinya, BP BUMN harus segera bikin regulasi yang memungkinkan WNA atau ekspatriat bisa bekerja di BUMN," sambungnya.

Salah satu BUMN yang sudah merekrut WNA sebagai pejabatnya adalah Garuda Indonesia. Maskapai milik negara itu menunjuk dua orang WNA sebagai direktur.

Pertama, Neil Raymond Nills yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia. Ia punya rekam jejak di penerbangan selama 25 tahun, termasuk menjabat Chief Operation Officer (COO) Air Italy.

Ada pula Balagopal Kunduvara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia. Kunduvara juga memiliki rekam jejak 25 tahun di Singapore Airllines.

Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) menjadi pejabat di badan usaha milik negara (BUMN).

Ia mengaku telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat memimpin perusahaan pelat merah.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam .

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kebijakan Prabowo itu sudah diatur dalam undang-undang. Meski tak menyebut rincian aturannya, Prasetyo berkata Undang-Undang BUMN terbaru sudah mencantumkan aturan WNA boleh menjadi pejabat BUMN.

"Ada di UU BUMN," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Jumat (17/10).

Lantas apakah WNA menjadi bos BUMN sesuai dengan aturan?

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai belum ada aturan jelas yang menyebut WNA bisa menjadi pemimpin BUMN.

Syarat direksi BUMN diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Beleid itu mensyaratkan calon direksi BUMN , baik perseroan maupun perum, harus merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Meski demikian, ada ayat baru di UU BUMN yang mengatur syarat untuk calon anggota direksi BUMN bisa diatur lain oleh Badan Pengaturan BUMN. Pasal ini sebelumnya tak ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

"Pasal 15A ayat (3) bisa jadi jalan keluarnya. Harus segera keluar aturan lanjutan mengatur soal ini," kata Toto pada CNNIndonesia.com, Jumat (17/10).

"Artinya, BP BUMN harus segera bikin regulasi yang memungkinkan WNA atau ekspatriat bisa bekerja di BUMN," sambungnya.

Senada, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan tidak ada aturan pasti yang memperbolehkan WNA jadi bos BUMN. Ia mengatakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 sudah ditegaskan direksi BUMN harus WNI.

"Berdiri rambu hukum yang jelas: UU 1/2025 tetap mensyaratkan direksi dan komisaris BUMN berstatus WNI. Artinya, wacana pemimpin ekspatriat harus tunduk pada kerangka legal ini," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai merekrut profesional asing bukan obat mujarab bagi persoalan BUMN. Akar masalahnya terletak pada tata kelola yang lemah, mandat ganda yang membebani kinerja komersial, dan disiplin pemilik yang belum konsisten.

"Selama fungsi pemilik tidak tegas, dewan tidak benar-benar profesional, dan kontrak kinerja tidak mengikat, siapa pun yang memimpin akan terseret ke pola lama," katanya.