Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat untuk memangkas jumlah BUMN. Namun, terdapat ganjalan dari langkah tersebut.

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan pemangkasan BUMN melalui konsolidasi bertujuan agar kinerja BUMN lebih sehat. Dari sisi bisnis pun bisa menjadi lebih efisien.

Kemudian, langkah pemangkasan itu dilakukan agar tidak ada lagi BUMN yang saling bertabrakan dalam satu lini usaha tertentu. Selain itu, tujuannya adalah agar BUMN lebih fokus pada bisnis intinya. Namun, dalam mewujudkan keinginan pemerintahan Prabowo itu memang tidak mudah.

"Ada banyak tantangan, antara lain potensi PHK akibat konsolidasi tersebut, karena berimplikasi pada pengurangan jumlah BUMN," kata Herry kepada Bisnis pada Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Danantara sebagai superholding BUMN memang sudah berjanji tidak ada PHK dalam konsolidasi. Janji tersebut dinilai baik. Akan tetapi, sekaligus memberikan potensi tantangan yang harus dihadapi, yakni beratnya beban operasional perusahaan hasil penggabungan. Sehingga, keinginan BUMN hasil konsolidasi lebih efisien jadi lebih sulit.

"Tantangan lainnya beban keuangan dari BUMN hasil konsolidasi juga akan berat. Beban itu akan diterima oleh perusahaan penerima penggabungan," ujar Herry.

Dia mengambil contoh Pertamina Patra Niaga yang ditunjuk sebagai perusahaan penerima penggabungan sebagai holding hilir Pertamina. Menurutnya perusahaan tersebut mesti menerima usaha kilang Pertamina yang bukunya merugi besar, sehingga penggabungan akan memberikan tantangan yang sangat serius pada kinerja Pertamina Patra Niaga yang selama ini selalu positif dan berkontribusi besar bagi holding.

Oleh karena itu, agar konsolidasi tidak berdampak buruk, terutama bagi perusahaan penerima penggabungan, menurutnya terdapat beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan.

"BUMN maupun anak usahanya yang akan dikonsolidasikan perlu melakukan restrukturisasi keuangan sebelum penggabungan. Kalau tidak, nanti bisa menjadi virus yang bagi perusahaan yang sehat," kata Herry.

Apabila sudah terlanjur digabung, Danantara semestinya tidak lepas tangan. Danantara harus turut mengawal dan bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul akibat konsolidasi tersebut, sehingga bisa menyiapkan mitigasi risiko jika sudah ada tanda-tanda akan menimbulkan masalah serius.

Di sisi lain, untuk BUMN atau anak usaha BUMN yang memang sudah tidak layak dibenahi, menurutnya sebaiknya ditutup. Jangan biarkan jadi beban berkepanjangan.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto juga menyatakan bahwa pemangkasan BUMN akan berdampak langsung pada struktur biaya dan meminimalkan tumpang tindih fungsi operasional.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” ujar Toto dalam keterangan tertulisnya pada beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa tantangan utama dari proses konsolidasi makro ini terletak pada tahapan implementasi pascamerger. Banyaknya kegagalan penciptaan nilai di tubuh BUMN usai konsolidasi umumnya disebabkan oleh eksekusi integrasi yang kurang matang.

“Perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan post merger integration-nya,” pungkasnya.

Oleh karena itu, keberadaan Tim Pengelola Proyek atau Project Management Office (PMO) yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak untuk mengawal proses transformasi serta integrasi korporasi secara menyeluruh.

Penutupan 240 BUMN

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah bergeliat untuk memangkas jumlah BUMN. Sebelumnya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menutup 240 BUMN.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI, dirinya merasa kaget dengan jumlah perusahaan pelat merah itu. Dia mengira selama ini jumlah BUMN mencapai sekitar 300. Ternyata, jumlahnya mencapai lebih dari 1.000.

Prabowo pun mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akan menutup 800 BUMN.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah," ujarnya.

Presiden pun menyatakan bahwa selain membukukan kinerja keuangan yang merugi, beban pun didapatkan. Dalam satu BUMN, terdapat 8 direksi dan komisaris yang membawa beban gaji besar.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu, sudah rugi, minta bonus lagi," jelasnya.

Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemangkasan jumlah perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem BUMN yang lebih efisien dan kompetitif secara global.

"Kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang,” ujarnya.

Adapun, penataan jumlah BUMN telah dieksekusi melalui berbagai skema strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan arah bisnis masing-masing entitas.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony.

Menurutnya, proses streamlining atau perampingan harus menjamin setiap perusahaan memiliki tata kelola yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas negara dan masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan pihaknya tengah mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI. Meski demikian, Danantara memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan perusahaan tersebut.

“Sedang dilakukan assessment terkait PT INTI. Sedang diverifikasi. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline,” ujar Dony, dikutip dari Antara, Selasa (26/5/2026).

Dony menjelaskan saat ini Danantara masih melakukan proses verifikasi terhadap kondisi dan arah penataan PT INTI sebagai bagian dari langkah transformasi BUMN.

Di sisi lain, dia menegaskan proses penataan tersebut tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Menurutnya, transformasi BUMN dilakukan dengan tetap menjaga keberlangsungan pekerjaan para pegawai.

“Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK,” ujar Dony.

BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin hak-hak pegawai.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga proses transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap pekerja.

Sebelumnya, pada pertengahan Mei 2026, Dony menyampaikan Danantara telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai bagian dari langkah transformasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fokus bisnis perusahaan negara.

Penataan itu dilakukan untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih usaha, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang lebih jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan memperkuat daya saing nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan pihaknya sedang mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan memastikan tak akan ada karyawan yang dikenakan PHK.

"Sedang dilakukan assessment [kajian penutupan PT INTI], sedang dicek. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline," ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dony menyampaikan bahwa saat ini Danantara sedang melakukan proses verifikasi untuk PT INTI.

Adapun, terkait dengan nasib karyawan PT Inti, dia menjamin bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dony berprinsip penataan ulang BUMN tidak menghilangkan pekerjaan bagi karyawan di perusahaan terkait.

"Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK," ujar Dony.

BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan proses transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin tidak adanya pengurangan hak pegawai.

Sinergi antara BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menjaga transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap seluruh insan perusahaan.

BP BUMN bersama Danantara menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi BUMN tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pegawai.

Pada pertengahan Mei 2026, Dony menyampaikan telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai langkah transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.

Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah melakukan perampingan terhadap ratusan anak usaha BUMN dinilai menjadi strategi tepat untuk memacu produktivitas. Namun, tantangan besar terletak usai merger dilakukan.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menyatakan pengurangan entitas akan berdampak langsung pada struktur biaya dan meminimalkan tumpang tindih fungsi operasional.

Toto memaparkan, sejumlah anak usaha korporasi kakap pelat merah yang dipangkas adalah 47 anak usaha PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, 28 anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SIG), hingga 17 anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” ujar Toto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (24/5/2026).

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa tantangan utama dari proses konsolidasi makro ini terletak pada tahapan implementasi pascamerger. Banyaknya kegagalan penciptaan nilai di tubuh BUMN usai konsolidasi umumnya disebabkan oleh eksekusi integrasi yang kurang matang.

“Perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan post merger integration-nya,” pungkasnya.

Oleh karena itu, keberadaan Tim Pengelola Proyek atau Project Management Office (PMO) yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak untuk mengawal proses transformasi serta integrasi korporasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa hingga saat ini sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah berhasil ditata.

Penataan tersebut, lanjutnya, dieksekusi melalui berbagai skema strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan arah bisnis masing-masing entitas.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony dalam rapat evaluasi bersama PT Danantara Asset Management di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, proses streamlining atau perampingan harus menjamin setiap perusahaan memiliki tata kelola yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas negara dan masyarakat luas.

Sejalan dengan cetak biru penataan tersebut, Dony menyampaikan bahwa fokus pembahasan dalam pertemuan kali ini mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang dinilai belum optimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah perusahaan pelat merah mulai memangkas jumlah anak usaha sebagai bagian dari langkah konsolidasi dan penguatan bisnis inti. Langkah itu dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbesar potensi sinergi antar-BUMN.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengatakan, perampingan anak usaha BUMN bertujuan membuat perusahaan lebih fokus pada core business atau bisnis utama.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” kata Toto di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pemangkasan 47 anak usaha PTPN, 28 anak usaha SIG, dan 17 anak usaha Pelindo berpotensi mendongkrak kinerja perusahaan. Namun, Toto mengingatkan tantangan utama konsolidasi BUMN justru berada pada tahap implementasi setelah proses merger dilakukan.

“Tentu perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan dalam implementasi post merger integration-nya,” ujar Toto.

Karena itu, lanjut dia, diperlukan Project Management Office (PMO) yang kuat untuk mengawal proses transformasi dan integrasi perusahaan agar berjalan efektif.

Toto menilai pengurangan jumlah anak usaha tidak cukup hanya berorientasi pada penyederhanaan struktur perusahaan. Proses tersebut, kata dia, harus mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing BUMN ke depan.

“Intinya pengurangan jumlah BUMN bukan sekadar di angka saja, tapi yang lebih hakiki harus mampu menumbuhkan value yang lebih besar bagi BUMN tersebut,” kata Toto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta direksi dan dewan komisaris PT Permodalan Nasional Madani, pada Senin (18/5/2026), guna menindaklanjuti penyesuaian suku bunga program PNM Mekaar menjadi delapan persen. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akses pembiayaan bagi keluarga prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro semakin terjangkau dan tepat sasaran.

"Fokus pembahasan mencakup penguatan akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro dengan tetap menjaga keberlanjutan bisnis, kualitas pembiayaan, serta kesehatan ekosistem Ultra Mikro Holding," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dony mengatakan penguatan program dilakukan agar manfaat pembiayaan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hingga saat ini, kata Dony, PNM Mekaar telah melayani lebih dari 16,2 juta nasabah kelolaan, dengan seluruh nasabah merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.

"Program tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai daerah," kata Dony.

Dony menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program pembiayaan ultra mikro agar dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dony menyebut penguatan pembiayaan ultra mikro harus mampu memperluas akses usaha masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

"BP BUMN dan Danantara mendukung penguatan program pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan," lanjut Dony.

Melalui sinergi antar-BUMN, Dony berharap program pembiayaan ultra mikro semakin mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, memperluas akses ekonomi produktif, serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian di atas lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa hunian tersebut rencananya akan dibangun di lahan seluas 3 hektare (Ha). Di mana, prosesnya telah mendapat persetujuan olej Kepala BP BUMN Dony Oskaria hingga Dirut KAI Bobby Rasyidin.

"Kita ingin menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat melalui kolaborasi. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan koordinasi, BUMN menyediakan lahan, dan swasta ikut mempercepat pembangunan. Dengan kolaborasi seperti ini, pembangunan bisa lebih cepat dan berdampak luas,” kata Maruarar saat peninjauan lahan di Tanah Abang, Minggu (5/4/2026).

Dalam laporannya, lahan di kawasan Tanah Abang tersebut saat ini berstatus clear and clean. Namun, beberapa area tersebut kembali ditempati secara ilegal oleh masyarakat sehingga membutuhkan penataan segera.

Dalam kolaborasi ini, PT Astra International disebut telah menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Di mana, status kepemilikan lahan dipastikan tetap berada pada negara.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan, ke depan pihaknya akan kembali menyiapkan sejumlah lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kolaborasi ini menjadi langkah awal. BUMN siap menyiapkan lahan-lahan lain di berbagai kota, khususnya di kawasan padat. Ini adalah bukti sinergi antar lembaga untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Selain untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pengembangan hunian di atas lahan negara ini juga dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan tanggung. Langkah ini diambil guna memastikan pemanfaatan aset negara lebih optimal dan inklusif.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut pemanfaatan lahan untuk hunian vertikal merupakan solusi jangka panjang penataan kawasan. Hal ini juga menjadi jawaban atas tantangan keberadaan masyarakat yang masih bermukim di bantaran rel kereta api.

Meski demikian, rencana pengembangan hunian di bantaran rel Tanah Abang ini menghadapinya beberapa tantangan. Di mana area tersebut saat ini Masih dikuasai secara illegal oleh sejumlah ormas.

"Kendalanya adalah ormas ini menepati pada saat ini secara ilegal, tetapi secara hukum sudah beres," jelas Bobby.

Selain di Tanah Abang, Kementerian PKP dan PT KAI juga dilaporkan tengah mengkaji pemanfaatan sejumlah lahan lainnya untuk pengembangan hunian serupa. Lokasi yang sedang dalam pengkajian mencakup kawasan Kampung Bandan dan Kemukus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terus mendorong optimalisasi aset BUMN untuk hunian masyarakat. Tak hanya warga prasejahtera, Ara juga meminta pemanfaatan aset BUMN untuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun) bagi masyarakat kelas menengah tanggung di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor.

“Kita juga mengajak BUMN bisa bersinergi menyiapkan perumahan, sifatnya ke atas, yaitu rusun untuk kelas menengah tanggung,” ujar Ara saat konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ara menyampaikan keterjangkauan hunian selama ini masih menjadi momok bagi masyarakat kelas menengah. Ia mengaku akan mempersiapkan aturan untuk skema penyaluran rusun bagi masyarakat kelas menengah.

“Kita tahu kelas menengah juga banyak yang memerlukan, tolong dipersiapkan aturannya, yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda, mungkin selera, desain yang berbeda, dan lokasi yang berbeda,” ucap Ara.

Di tempat yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan BPS memberikan dukungan penuh untuk Kementerian PKP dan BP BUMN dalam merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto. Amalia memaparkan 13 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah.

“Yang paling tinggi DKI Jakarta, backlog tidak memiliki perumahan mencapai 40,59 persen,” ujar Amalia.

Berdasarkan administrasi kewilayahan, lanjut Amalia, Jakarta Pusat menjadi wilayah di DKI Jakarta dengan tingkat backlog tertinggi sebesar 55,83 persen atau sebanyak 146.729 rumah tangga. Amalia mengatakan pembangunan rusun untuk warga bantaran rel di Pasar Senen dan Tanah Abang merupakan intervensi dari pemerintah dalam menekan tingkat backlog.

“Ini sesuatu yang luar biasa karena memang intervensi di mana backlog yang paling tinggi, yaitu di Jakarta Pusat,” kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP Presisi Tbk. (PPRE) meraih kontrak baru proyek tambang bauksit milik PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dengan nilai mencapai Rp870 miliar.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, proyek tersebut berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan dijalankan melalui skema kerja sama operasi (KSO) bersama PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) serta PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA).

Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi jasa penambangan bauksit, pengangkutan material, hingga penyediaan dan pengoperasian washing plant. Kegiatan penggalian awal (first cut) dijadwalkan dimulai pada awal kuartal II/2026.

Direktur Utama PPRE Rizki Dianugrah mengatakan perolehan kontrak ini mencerminkan kepercayaan terhadap kapabilitas operasional dan rekam jejak perseroan dalam mengelola proyek tambang.

“Ekspansi PPRE pada proyek pertambangan bauksit ini tidak hanya menegaskan kapabilitas PPRE sebagai penyedia jasa penambangan yang profesional dan terintegrasi, tetapi juga menjadi implementasi dari strategi perusahaan dalam melakukan diversifikasi layanan jasa penambangan di luar mineral nikel yakni bauksit,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Selain itu, kerja sama dengan ANTM juga mencerminkan sinergi antar-BUMN dalam mendukung pengembangan sektor pertambangan nasional.

Rizki menambahkan, dengan dukungan tim berpengalaman, armada alat berat, serta penerapan standar keselamatan dan lingkungan yang tinggi, perseroan optimistis mampu memberikan kinerja optimal pada proyek tersebut.

Sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, proyek ini juga menjadi bagian dari strategi PPRE dalam menjaga pertumbuhan kinerja berkelanjutan sekaligus memperkuat fundamental bisnis.

Melalui tambahan kontrak baru ini, PPRE memperluas portofolio jasa penambangan di luar komoditas nikel dan memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa pertambangan terintegrasi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mempercepat rencana konsolidasi entitas BUMN di sektor logistik dari semula akhir 2026, menjadi paling lambat akhir semester I/2026.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menyebutkan proses konsolidasi telah mulai berjalan, yang ditandai dengan penunjukkan direksi baru dari PT Pos Indonesia (Persero).

“Jadi kita mulai langsung, insyaAllah mudah-mudahan dalam empat bulan ke depan sudah selesai. Masih ditargetkan rampung semester satu,” ujarnya saat ditemui di kawasan Stasiun Manggarai, Senin (16/3/2026).

Dirinya mengaku telah berkomuikasi dengan para BUMN yang mengelola logistik, seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), KAI Logistik, Angkasa Pura Logistik, Pupuk Logistik, hingga Semen Logistik.

Dony menjelaskan, langkah selanjutnya dari proses ini adalah merger. Setelah pihaknya melakukan fundamental business review seluruh perusahaan, terdapat empat langkah menuju pembentukan BUMN Logistik.

Pertama, melakukan likuidasi, kemudian divestasi, konsolidasi, dan terakhir melakukan restrukturisasi. Mengingat, puluhan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang logistik nantinya akan menyusut dan menjadi satu BUMN logistik.

“Jadi nanti seluruh BUMN-nya akan sehat, kuat, dan jumlahnya menjadi sedikit,” tambahnya.

Sebelumnya, Dony yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 21 perusahaan, mencakup BUMN induk hingga anak usaha, yang sedang dalam proses integrasi.

Langkah tersebut diambil menyusul temuan bahwa mayoritas perusahaan logistik negara tersebut tidak memiliki model bisnis yang berkelanjutan.

Dony mengungkapkan bahwa dari 21 entitas logistik yang ada, sebanyak 20 perusahaan di antaranya mencatatkan kerugian. Kegagalan performa ini disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengidentifikasi posisi bisnis mereka secara spesifik, baik di segmen first mile, middle mile, maupun last mile.

Lebih lanjut, banyak anak usaha logistik BUMN yang bergantung pada transaksi internal dari induk usaha tanpa memiliki basis pasar eksternal yang kuat. Kondisi ini membuat struktur biaya menjadi tidak efisien.

Melalui pembentukan Danantara Logistic Company, Dony menyatakan pemerintah akan merombak total model bisnis sektor ini. PT Pos Indonesia akan dioptimalkan sebagai tulang punggung integrasi dengan memanfaatkan jaringan distribusinya yang mencapai lebih dari 4.000 titik di seluruh Indonesia.

Tujuan akhirnya adalah menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Sementara itu, Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menyoroti tantangan sinergi dalam rencana konsolidasi BUMN logistik ke dalam PT Pos Indonesia (Persero).

Toto memandang saat ini sinergi antarBUMN yang ada di kelompok logistik kurang terlihat signifikan dalam konteks peningkatan daya saing logistik Indonesia.

“Jadi kalau ide ini dihidupkan kembali, maka yang penting adalah bagaimana eksekusi terkait maksimalisasi value creation melalui sinergi BUMN logistik dapat dijalankan efektif,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

PT Pertamina (Persero) memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperluas peluang promosi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan melibatkan para pelaku usaha binaannya dalam sejumlah pameran strategis.

Di Jabotabek, puluhan UMKM binaan Pertamina terlibat dalam tiga kegiatan besar. Aktifnya UMKM ini mengantarkan penghargaan bagi Pertamina, atas partisipasi dan kepedulian terhadap pengembangan UMKM agar semakin berdaya dan kompetitif.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan bahwa Ramadan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Di momen Ramadan, konsumsi masyarakat relatif meningkat, seperti lauk pauk untuk berbuka puasa, busana, alat ibadah, hingga pembelian hampers atau bingkisan Lebaran.

"Dengan mengikuti pameran selama Ramadan ini, Pertamina meyakini produk-produk UMKM lebih mudah diterima masyarakat. Sehingga, partisipasi UMKM membuka akses pasar yang lebih luas agar produk lokal semakin dikenal dan memiliki daya saing tinggi," ujarnya dikutip Senin (9/3).

Pada 2-6 Maret 2026, sebanyak 20 UMKM binaan serta 6 UMKM lain mengikuti Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Ramadan di Grha Pertamina, Jakarta. UMKM bergerak di bidang kuliner, fesyen, dan perhiasan, sehingga banyak diminati oleh ribuan Pekerja Pertamina.

"Pameran di gedung perkantoran seperti ini memanfaatkan peluang, untuk menawarkan produk makanan dan minuman bagi pekerja yang tidak sempat menyiapkan hidangan makanan dan minuman di rumahnya. Produk fesyen dan perhiasan juga laris manis, untuk persiapan Lebaran ataupun berlibur," jelas Baron.

Partisipasi pameran UMKM berlanjut pada Pameran Dhawafest di Kementerian Keuangan (4-6 Maret 2026) dengan melibatkan 12 UMKM sektor craft, F&B, dan fashion Muslim.

Pameran diselenggarakan di lingkungan kementerian, tidak hanya dikunjungi oleh pekerja di lingkungan kementerian, namun juga tamu-tamu di gedung tersebut.

Pada saat pembukaan Dhawafest, Rabu (4/3), Pertamina juga menerima penghargaan atas partisipasi dan kepedulian terhadap pengembangan UMKM. Penghargaan diserahkan oleh Ida Yulidina Purbaya kepada Priscilia Simon Mantiri selaku Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pertamina.

Pada 5-8 Maret 2026, Pertamina juga berpartisipasi dalam Indonesia International Furniture Expo (IFEX) di ICE BSD City, Tangerang.

Sebanyak enam UMKM sektor furnitur dan kerajinan berorientasi ekspor ikut dan menjajakan produknya, termasuk untuk potensi pemasaran partai besar maupun ekspor ke mancanegara.

Pertamina juga akan terlibat pada Bazaar Ramadan Kementerian ESDM, 10-12 Maret 2026, atau menjelang libur Lebaran. Pameran ini akan menghadirkan enam UMKM sektor makanan dan minuman serta fesyen busana muslim.

Partisipasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BUMN dan kementerian dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan peluang penjualan selama momentum Ramadan.

"Melalui rangkaian pameran tersebut, Pertamina berharap UMKM binaan memperoleh manfaat nyata berupa peningkatan omzet, perluasan jejaring bisnis, serta peningkatan kapasitas dalam memenuhi standar pasar yang lebih luas. Program pemberdayaan UMKM ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Baron.

Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat langsung adalah Kartini, pemilik UMKM Pempek Syamil asal Palembang, yang berpartisipasi dalam SMEXPO Ramadan di Grha Pertamina. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan peluang besar untuk memperkenalkan produk khas daerah kepada pasar yang lebih luas.

"Keikutsertaan kami dalam SMEXPO Ramadan sangat membantu memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dukungan Pertamina tidak hanya membuka akses pasar, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri kami untuk terus berkembang dan bersaing," ujar Kartini.

Dengan semangat Ramadan Berkah, Lokal Berdaya, Pertamina optimistis UMKM Indonesia dapat terus tumbuh menjadi pilar penting perekonomian nasional sekaligus membawa produk lokal semakin dikenal di tingkat global.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, PADANG - Danantara memberikan dukungan penuh kepada PT Semen Padang untuk mendistribusikan produk inovasi Sepablock untuk pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban terdampak bencana alam yang ada di wilayah Sumatra Barat.

Dukungan ini turut diberikan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria saat berkunjung ke PT Semen Padang. Dia menyampaikan bahwa dengan adanya penggunaan produk turunan semen yang dikembangkan anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) tersebut, menjadi bagian dari sinergi BUMN dan mitra strategis dalam mendukung program kemanusiaan serta pemulihan pascabencana.

Menanggapi hal ini, Kepala Unit BIP & Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra mengatakan penggunaan Sepablock sebelumnya telah diterapkan melalui kolaborasi Kadin Sumbar dan Kadin Indonesia di Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, di mana telah ada huntap yang dibangun menggunakan Sepablock.

“Kini pembangunan huntap ini juga turut dibantu oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kadin,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (25/2/2026).

Dia menyampaikan dengan adanya dukungan dari Danatara itu, menjadi dorongan yang positif bagu perusahaan. Kemudian, PT Semen Padang juga menjajaki pembangunan huntap melalui anggaran APBN oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Penjajakan ini sejalan dengan kesiapan produksi kami. Kami mampu menyediakan kebutuhan Sepablock untuk pembangunan 100 hingga 120 unit huntap per bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Padang, Chaidir Chua, mengatakan pembangunan difokuskan di dua wilayah terdampak parah, yakni Kota Padang dan Kabupaten Agam. Ada sebanyak 340 unit yang dibangun di kawasan Air Dingin, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dan 160 unit lainnya di Kabupaten Agam.

“Kedua wilayah ini menjadi daerah terparah akibat dilanda banjir bandang dan tanah longsor, sehingga banyak warga kehilangan tempat tinggal, sehingga kebutuhan hunian yang layak, aman, dan nyaman menjadi prioritas. Kami memanfaatkan Sepablock untuk pembangunan huntap,” ujarnya.

Dikatakannya pemilihan Sepablock untuk pembangunan huntap itu didasarkan pada sejumlah keunggulan teknis dan fungsional.

Menurutnya, selain memiliki desain rapi dan estetik, material ini dirancang dengan rongga khusus yang berfungsi sebagai peredam panas sehingga sirkulasi udara lebih baik dan suhu ruangan tetap sejuk.

8.000 Pcs Sepablock Didistribusikan untuk Percepatan Pembangunan Huntap

Dalam mendukung percepatan pembangunan huntap ini, PT Semen Padang menyalurkan bantuan 200 zak semen dan 8.000 pcs Sepablock untuk percepatan pembangunan 10 unit huntap bagi korban banjir bandang Batu Busuk yang dibangun oleh Kadin Sumbar.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PT Semen Padang dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir Desember 2025.

Dimana banjir bandang yang dipicu curah hujan ekstrim tersebut mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah daerah di Sumatra Barat, termasuk Kecamatan Pauh, Kota Padang.

"PT Semen Padang sejak hari pertama bencana terjadi langsung bergerak. Tidak hanya menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan darurat, tetapi juga menurunkan alat berat untuk membantu pembersihan material serta mengerahkan relawan. Kemudian, kami juga mendirikan Posko Semen Padang Peduli di beberapa titik terdampak, salah satunya di Kecamatan Pauh,” kata Win.

Menurutnya, seiring telah ditetapkannya situasi di Sumbar saat ini menjadi tahap pemulihan oleh Pemprov Sumbar, makanya perusahaan melihat perlu ada dukungan terhadap pembangunan hunian tetap atau huntap.

“Perlu menjadi langkah penting agar masyarakat terdampak dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. Jadi, itulah mengapa kami dari PT Semen Padang ikut berkolaborasi dalam proyek pembangunan huntap ini,” ungkapnya.

Dia berharap dengan adanya bantuan semen dan Sepablock ini, pembangunan unit huntap yang ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dapat terwujud.

“Target tersebut menjadi motivasi kami bersama agar para korban banjir bandang ini dapat merayakan Lebaran di rumah baru,” tutupnya.