Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan kerugian negara yang disebabkan Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook mencapai Rp1,56 triliun selama periode 2020-2022.

Hakim anggota Mardiantos mengatakan kerugian keuangan negara itu merupakan kesimpulan dari hasil audit BPKP dalam laporan kerugian negara kasus Chromebook.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 adalah valid," ujar Mardiantos.

Dia menambahkan, metode perhitungan kerugian negara ini dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pembayaran antara realisasi pembayaran neto dengan nilai wajar yang seharusnya dibayar oleh negara.

Secara terperinci, kerugian negara pada 2020 dihitung dari pengadaan 107.040 unit laptop Chromebook dengan pembayaran netto Rp554 miliar. Namun, nilai wajarnya sebesar Rp426 miliar.

Alhasil, ada selisih yang dihitung menjadi kerugian negara untuk tahun 2020 adalah Rp127,9 miliar. Sementara pada 2021, pengadaan 494.647 unit laptop Chromebook memiliki selisih Rp544,5 miliar

Kemudian, pada anggaran 2022, pemerintah telah mengadakan 597.640 unit laptop Chromebook dengan selisih antara pembayaran netto dengan nilai wajarnya mencapai Rp 895,3 miliar.

"Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.199.327 unit selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah Rp1,56 triliun," imbuhnya.

Adapun, Mardiantos menyatakan bahwa kerugian negara ini merupakan angka kerugian secara nyata yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan Nadiem Makarim.

"Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen dokumen yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel perhitungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim merespons narasi White Collar Crime yang ditudingkan jaksa terhadap kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Mulanya, Nadiem mengklaim bahwa selama persidangan yang berlangsung lima bulan, jaksa tidak berhasil membuktikan dirinya menerima keuntungan dalam pengadaan Chromebook.

Jaksa, kata Nadiem, kemudian menyebarkan narasi soal kejahatan kerah putih atau white collar crime. Secara konsep kejahatan berarti pelaku menjauhkan uang korupsi dari entitasnya namun tetap menikmati korupsi.

"Saya sangat sedih dengan narasi baru yang disebarkan. “White Collar Crime”, atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan," ujar Nadiem.

Namun, menurutnya, jaksa pun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut lantaran argumentasi yang tersisa hanya soal kecurigaan.

"Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya, maupun Jaksa, tidak mengerti modus tersebut. Karena Jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, yang tersisa hanya narasi kecurigaan," imbuhnya.

Adapun, Nadiem menyatakan bahwa jika memang dirinya merencanakan korupsi ini secara hebat maka dirinya tidak mungkin meminta pengawalan ketat dalam proses pengadaan.

Dia bahkan telah meminta BPKP untuk mengaudit pengadaan Chromebook sebanyak dua kali selama menjabat. Terlebih, proses pengadaan pun dilakukan melalui e-katalog LKPP.

Selanjutnya, terkait dengan tudingan persekongkolan dengan terdakwa lain seperti Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih. Nadiem merasa tidak pernah bersekongkol dengan keduanya lantaran berbicara secara langsung pun terjadi persidangan Chromebook dimulai.

"Di mana bukti persekongkolan ini? Kedua terdakwa Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih adalah direktur, dua level di bawah menteri. Saya tidak mengenal mereka. Pertama kali saya berbicara dengan mereka adalah di awal persidangan, saya bahkan tidak pernah punya nomor HP mereka," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya pembatasan atau kuota pencairan restitusi pajak di setiap kantor pelayanan pajak (KPP).

Menurut Purbaya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak tetap berjalan hingga saat ini.

Ia menyebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencairkan restitusi pajak lebih dari Rp 160 triliun sepanjang Januari-April 2026.

“Enggak, enggak ada kuota. Cuma kita lihat, kita perhatikan saja itu yang restitusi benar atau tidak. Kalau ngaco-ngaco ditahan dulu,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah kini lebih berhati-hati dalam mencairkan restitusi karena banyak kebocoran penerimaan pajak yang diduga berasal dari restitusi bernilai besar dan tidak tepat sasaran.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak menghentikan proses pencairan restitusi kepada wajib pajak yang memang berhak menerima pengembalian kelebihan bayar pajak.

“Sampai sekarang sudah kita keluarkan lebih dari Rp 160 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu full year Rp 360 triliun, hitungan kasarnya kalau dikali tiga berarti Rp 480 triliun, berarti lebih tinggi dibanding tahun lalu,” kata Bendahara Negara.

Namun, Purbaya mengaku ingin memastikan apakah seluruh restitusi yang dicairkan benar-benar valid atau justru terdapat praktik penyimpangan.

“Saya tidak tahu itu restitusi betulan atau ada kong kalikong. Dirjen Pajak saya minta meneliti kembali restitusi seperti apa, tapi enggak berhenti dan masih jalan terus,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya mengatakan pemerintah juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit kinerja restitusi pajak sepanjang periode 2016-2025.

Menurut Purbaya, audit tersebut dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara akibat kesalahan teknis maupun penyimpangan dalam proses pencairan restitusi pajak.

“Belum disampaikan ke saya. Saya sudah minta beberapa bulan lalu, mungkin juga belum selesai. Jadi saya minta audit restitusi pajak dari 2016 sampai 2025,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mencatatkan aset Rp66,814 triliun pada akhir 2025, meningkat dua digit dari tahun sebelumnya.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari tata kelola yang baik yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembiayaan tersebut. Dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahunnya, SMF mendapatkan hasil audit yang sangat baik.

“Ini untuk GCG-nya [good corporate governance]. Dan itu terlihat dari kekuatan finansial kita dan aset kita yang ada, yang saat ini sudah totalnya kurang lebih Rp66 triliun,” jelasnya dalam konferensi pers kinerja 2025 SMF di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Jumlah aset SMF tersebut meningkat 8,046 triliun atau 14,92% (year on year/YoY), yaitu dari angka Rp58,138 triliun pada 2024. Ini melanjutkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya.

Ananta mengatakan bahwa kinerja keuangan SMF terus tumbuh setelah masa pandemi Covid-19. Pada 2021, aset SMF berjumlah Rp33,727 triliun dan angka itu turun 2,28% (YoY) atau Rp770 miliar menjadi Rp32,957 triliun pada 2022.

Keadaan berbalik pada 2023, ketika aset SMF meningkat sebesar 38,69% (YoY) menjadi Rp45,708 triliun. Tren berlanjut dengan adanya kenaikan aset sebesar Rp13,060 triliun atau 28,97% (YoY) menjadi Rp58,138 triliun pada 2024.

Selain dalam jumlah aset, Ananta menyebut bahwa kinerja baik yang dipunyai perusahaan juga tercermin dari angka non-performing loan (NPL) atau risiko kredit macet perusahaan yang kecil.

Pada 2025, dia mengatakan bahwa SMF mempunyai NPL bersih sebesar 0,003%. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan pembiayaan tersebut memiliki kualitas kredit yang baik dan kondisi keuangan yang stabil.

Kinerja keuangan SMF lain pun juga tumbuh pada 2025. Hingga akhir tahun, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp3,103 triliun, meningkat 8,16% (YoY) dari Rp2,869 triliun. Sementara itu, laba bersihnya pada periode yang sama mencapai Rp565 miliar, tumbuh 4,63% (YoY) dari Rp540 miliar.

Ekuitas SMF pada hingga akhir 2025 berada di angka Rp27,726 triliun, melonjak sebesar 24,85% (YoY) dari Rp20,560 triliun. Kemudian, BUMN tersebut mempunyai liabilitas di angka Rp39,088 triliun, naik 4,02% (YoY) dari Rp37,578 triliun.

Tidak ketinggalan, nilai beban, pajak, dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) SMF berada di angka Rp2,537 triliun pada akhir 2025, meningkat sebesar 8,93% (YoY) dari Rp2,329 triliun.

“Kinerja keuangan 2025 sudah diaudit wajar dalam semua hal yang material oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja atau kita sebut EY,” pungkas Ananta. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah menyerahkan laporan hasil audit ke kubu eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Penyerahan itu terjadi dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim terkait kasus Chromebook di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Purwanto mengingatkan agar jaksa menyerahkan hasil audit kepada kubu Nadiem Makarim sebelum sidang pembuktian dimulai.

Setelah itu, jaksa Roy Riady mengemukakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil audit tersebut.

Namun demikian, jaksa Roy tetap menyerahkan laporan audit itu kepada penasihat hukum Nadiem sebagaimana putusan sela sidang sebelumnya.

"Kami serahkan di hadapan persidangan ini, berdasarkan perintah dalam putusan sela, walaupun dalam aturan tidak ada kewajiban kami untuk melakukan itu," ujar Roy di ruang sidang.

"Baik terima kasih Penuntut Umum sudah menyerahkan laporan hasil audit. Untuk selanjutnya sebagaimana kami sampaikan juga kalau hari ini pembuktian," timpal hakim Purwanto.

Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya memilih absen sidang apabila belum menerima audit BPKP terkait kasus Chromebook.

"Jika pada Senin itu kami tidak menerima audit BPKP kami tidak mau ikut sidang," ujar Ari di PN Tipikor, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan jaksa penuntut umum harus menghormati permintaan majelis hakim untuk menyerahkan laporan audit BPKP terkait kasus kliennya.

Langkah itu sebagaimana pihaknya menghormati putusan sela dari majelis hakim yang menyatakan menolak eksepsi pihaknya.

"Karena itu adalah putusan Majelis Hakim dalam putusan sela. Seperti kita menghormati putusan sela bahwa eksepsi kami ditolak. Mereka juga harus menghormati putusan sela itu bahwa audit BPKP harus diserahkan," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap soal penyerahan salinan laporan hasil pemeriksaan hingga barang bukti ke kubu Nadiem Makarim tidak wajib.

Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso mengemukakan hingga saat ini tidak ada aturan yang mewajibkan penyerahan LHP kepada kubu terdakwa.

"Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan LHP untuk penghitungan kerugian keuangan negara diserahkan kepada terdakwa atau penasihat hukum," ujar Riono saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Dia menekankan bahwa LHP merupakan barang bukti yang dimiliki jaksa penuntut umum (JPU). Oleh karena itu, LHP bakal diungkapkan pihak penuntut umum saat agenda pembuktian.

Nantinya, barang bukti itu bakal diungkap di persidangan melakukan metode pemeriksaan silang baik itu dengan saksi yang dihadirkan maupun penasihat hukum.

"LHP adalah BB [barang bukti] JPU. BB akan dibawa dan diperlihatkan pada saat pembuktian di persidangan agar dapat dilakukan pemeriksaan silang," pungkasnya.

Kubu Nadiem Mogok Sidang

Kubu Nadiem Makarim menyatakan bakal absen di sidang lanjutan perkara Chromebook pada Senin (19/1/2026). Kuasa Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya memilih absen sidang apabila belum menerima audit BPKP terkait kasus Chromebook.

"Jika pada Senin itu kami tidak menerima audit BPKP kami tidak mau ikut sidang," ujar Ari di PN Tipikor, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan jaksa penuntut umum harus menghormati permintaan majelis hakim untuk menyerahkan laporan audit BPKP terkait kasus kliennya.

Langkah itu sebagaimana pihaknya menghormati putusan sela dari majelis hakim yang menyatakan menolak eksepsi pihaknya.

"Karena itu adalah putusan Majelis Hakim dalam putusan sela. Seperti kita menghormati putusan sela bahwa eksepsi kami ditolak. Mereka juga harus menghormati putusan selah itu bahwa audit BPKP harus diserahkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Nadiem Makarim menyatakan bakal absen di sidang lanjutan perkara Chromebook pada Senin (19/1/2026).

Kuasa Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya memilih absen sidang apabila belum menerima audit BPKP terkait kasus Chromebook.

"Jika pada Senin itu kami tidak menerima audit BPKP kami tidak mau ikut sidang," ujar Ari di PN Tipikor, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan, jaksa penuntut umum harus menghormati permintaan majelis hakim untuk menyerahkan laporan audit BPKP terkait kasus kliennya.

Langkah itu sebagaimana pihaknya menghormati putusan sela dari majelis hakim yang menyatakan menolak eksepsi pihaknya.

"Karena itu adalah putusan Majelis Hakim dalam putusan selah. Seperti kita menghormati putusan selah bahwa eksepsi kami ditolak. Mereka juga harus menghormati putusan selah itu bahwa audit BPKP harus diserahkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) resmi menolak eksepsi yang diajukan oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Adapun, sejumlah pertimbangan hakim menolak eksepsi kubu Nadiem karena poin-poin nota keberatan itu perlu dibahas dalam pembuktian dalam agenda sidang selanjutnya.

Poin eksepsi yang dimaksud mulai dari unsur memperkaya diri, total kerugian negara hingga hubungan investasi Google terhadap Gojek dengan pengadaan Chromebook.

Atas keputusan ini, Purwanto memerintahkan agar penanganan perkara Founder Gojek itu bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

“Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan tim penasihat hukumnya tidak bisa diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim meminta agar jaksa penuntut umum untuk memberikan daftar barang bukti hingga laporan hasil audit BPKP kepada terdakwa Nadiem Makarim.

Hal tersebut disampaikan dalam persidangan putusan sela kasus Chromebook di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).

Mulanya, hakim menilai bahwa sejatinya tidak ada kewajiban untuk menyerahkan barbuk dan laporan hasil audit kepada terdakwa sesuai dengan aturan Pasal 75 KUHAP.

Namun demikian, hakim memandang penyerahan barbuk dan hasil audit perlu dilakukan agar menjamin hak terdakwa dalam melakukan pembelaan sebagaimana Pasal 37 UU Tipikor.

"Majelis hakim memandang perlu memerintahkan PU untuk menyerahkan daftar barbuk dan laporan hasil audit BPKP atau dokumen audit keuangan lainnya kepada terdakwa sebelum memasuki tahap pembuktian," ujar Hakim Anggota Sunoto.

Dalam hal ini, jaksa pun mengaku keberatan dengan penyerahan barang bukti hingga laporan audit ini kepada kubu Nadiem Makarim. Pasalnya, tim jaksa mengaku khawatir barang bukti dan laporan audit bakal disalahgunakan di luar persidangan.

Terlebih, kata jaksa, tidak ada kewajiban pihaknya untuk menyerahkan salinan fisik barang bukti dan laporan audit sesuai Pasal 142 KUHAP.

"Yang Mulia, pertimbangan kami untuk tidak diberikan salinan bukti LHP ini, kami khawatir akan, mohon maaf akan disalahgunakan di luar konteks di persidangan," kata jaksa.

Selanjutnya, jaksa juga mengungkap bahwa penuntut umum memang bisa melampirkan salinan barang bukti kepada terdakwa berdasarkan izin hakim dalam konteks memperlihatkan.

"Maka kami di sini Yang Mulia hanya memperlihatkan. Apabila Yang Mulia berkenan untuk memerintahkan memberikan kepada penasehat hukum atau terdakwa kami meminta memohon meminta penetapannya biar kami melaksanakan," pungkas jaksa.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah sejumlah tudingan yang didakwakan terhadapnya dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Misalnya, berkaitan dengan keuntungan yang dituduhkan sebesar Rp809 miliar. Nadiem menyatakan bahwa dirinya tidak menerima sepeserpun dalam perkara ini.

Nadiem menyatakan bahwa nilai ratusan miliar itu murni berasal aksi korporasi yang dilakukan oleh Google bersama dengan Gojek.

Nah, berikut ini sembilan poin bantahan Nadiem dalam sidang eksepsi pada Senin (5/1/2025) :

1. Sangat miris bahwa 2 isu yang memanas di media selama berbulan-bulan yang menjadi dasar dari kecurigaan publik atas kasus ini tiba-tiba hilang dari dakwaan, yang pertama adalah narasi WA grup Mas Menteri yang membahas pengadaan Chromebook sebelum saya menjabat sebagai Menteri. Kedua adalah narasi Chromebook tidak efektif digunakan di sekolah.

Kenapa bisa hilang kedua narasi ini dalam dakwaan? Karena faktanya tidak benar. Tidak ada pembahasan pengadaan TIK, apalagi Chromebook, di WA grup manapun sebelum saya menjadi Menteri. Kenapa bisa narasi sesat ini menyebar liar di media sosial? Dan yang kedua, narasi Chromebook tidak bisa digunakan juga menghilang dari dakwaan. Seluruh data pemanfaatan Chromebook per sekolah terekam secara digital berkat fitur Chrome Device Management dari tahun 2021-2025.

Sangat ironis, satu satunya fitur teknologi yang bisa membuktikan Chromebook digunakan atau tidak disebut dalam dakwaan “tidak berguna” dan menjadi kerugian negara lebih dari Rp 600 miliar. Bahkan audit BPKP yang dilakukan tahun 2023/2024 mengonfirmasi, bahwa 86% murid menggunakan Chromebook untuk Assesment Nasional Berbasis Komputer, dan 55% murid menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT.

Sangat aneh setelah berbulan-bulan narasi sepihak menuduh Chromebook tidak bermanfaat, tiba-tiba di Dakwaan yang dituduh kerugian adalah harga laptop yang kemahalan, di mana tidak ada kausalitas dengan pemilihan Operating System Gratis seperti Chrome OS.

2. Semua bukti laporan kekayaan saya, bukti PPATK, maupun transaksi korporasi menunjukkan saya tidak menerima sepeser pun keuntungan dari kebijakan maupun pengadaan Chrome OS. Tuduhan penerimaan Rp809 miliar adalah kekeliruan investigasi yang dengan mudah bisa diluruskan dengan hanya meminta dokumentasi dari PT AKAB (GoTo).

Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara 2 perusahaan Gojek sebesar Rp809 miliar pada 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google maupun Chromebook. Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeserpun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT AKAB.

3. Jika dakwaan menyatakan saya diperkaya sebesar Rp809 miliar dari pengadaan ini, sangat aneh bahwa total omzet Google dari pengadaan ini hanya sekitar Rp600 miliar. Apakah masuk akal saya mendapatkan keuntungan pribadi lebih besar dari total pendapatan Google dalam pengadaan Chromebook? Apakah ada perusahaan yang memiliki akal sehat mau memberikan balas budi lebih dari pendapatan yang diterima?

4. Logika bahwa investasi Google ke Gojek (PT AKAB) menjadi balas budi atas pemilihan Chrome OS juga tidak masuk akal. Seluruh pendapatan Google dari lisensi Chrome Device Management di kisaran US$ 40 juta, sementara Google berinvestasi ke PT AKAB tahun 2020-2022 sekitar US$230 juta. Apakah masuk akal Google “balas budi” dengan menyuntik dana hampir 6 kali lipat omset Google dari lisensi CDM selama 2020-2022? Bagaimana mungkin balas budinya berlipat ganda dari keuntungannya?

5. Pada 2020, saat Chrome OS dipilih, saya tidak menandatangani dokumen apapun yang memutuskan Chrome OS. Saya hanya menghadiri meeting pada 6 Mei 2020 di mana saya diminta pendapatnya mengenai rekomendasi tim, yaitu per sekolah mendapat 14 laptop Chrome OS, dan 1 laptop Windows. Keputusan finalnya pun berubah lagi tanpa masukan dari saya karena memang spek teknis adalah kewenangan bawahan saya.

6. Semua fakta menunjukkan kebijakan Chrome OS menghemat anggaran minimal Rp1,2 triliun, bukan merugikan. Karena memang Chrome OS itu lisensinya Gratis, Windows berbayar. Yang harus dipertanyakan adalah kenapa keputusan yang menghemat begitu banyak anggaran bisa mendapatkan resistensi begitu besar dari jajaran kementerian yang bertahun tahun selalu memilih OS Windows yang berbayar?

7. Data dari Chrome Device Management membuktikan Chromebook 97% diterima dan aktif. Semua data penggunaan terekam. Bahkan audit BPKP di tahun 2023/2024 menunjukan 86% murid menggunakan Chromebook untuk Asesmen Nasional dan 55% murid menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT.

8. Kerugian negara Rp1,5 triliun berdasarkan kemahalan harga laptop tidak ada hubungannya dengan kebijakan Chrome OS vs Windows yang justru menghemat Rp1,2 triliun karena lisensi OS-nya gratis. Saya tidak terlibat dalam proses pengadaan, baik harga maupun seleksi vendor. Audit BPKP di 2023/2024 secara lugas tidak menemukan ketidaktepatan atau ketidakwajaran harga. Audit BPK pun tidak ada temuan sama sekali mengenai pengadaan Chromebook.

9. Kerugian negara sekitar Rp600 miliar dari lisensi Chrome Device Management (CDM) yang dituduh tidak berguna sangat tidak logis. Apakah masyarakat Indonesia ingin murid dan guru terekspos dengan pornografi, judi online, atau ketagihan gaming? CDM memberikan Kementrian full control terhadap penggunaan aplikasi dalam setiap laptop di setiap sekolah. Berkat CDM, tidak diperlukan lagi audit fisik ke sekolah, setiap laptop di setiap sekolah terekam aktivitasnya secara realtime.

Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, pengadaan TIK bisa 100% transparan dan akuntabel. Justru CDM adalah alat paling jitu untuk Aparat Penegak Hukum dan auditor yang bisa mudah melihat apakah pengadaan TIK tepat sasaran dan dimanfaatkan. Tanpa CDM saya tidak bisa membuktikan bahwa Chromebook dimanfaatkan di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Nadiem Makarim persoalkan hakim tak mempertimbangkan soal BPKP belum temukan adanya kerugian negara secara nyata dalam sidang praperadilan kliennya.

Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir mengaku kecewa karena kliennya ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses audit BPKP terkait adanya kerugian negara.

“Hal ini yang sebenarnya sangat kami sayangkan tidak menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara ini,” ujar Dodi usai sidang di PN Jaksel, Senin (13/10/2025).

Dodi juga mengaku bahwa pihaknya sempat berharap akan ada temuan hukum baru dalam sidang praperadilan. Namun demikian, hakim tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku seperti prosedural penetapan tersangka.

“Tadinya kita mengharapkan bahwa hakim akan melakukan terobosan hukum sehingga dapat memberikan suatu penemuan hukum, tetapi hakim tetap berpedoman kepada norma-norma positif sebagaimana ketentuan yang baku tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menjelaskan sejumlah pertimbangan gugatan praperadilan itu ditolak. Salah satunya terkait dengan tidak adanya kerugian negara secara riil atau nyata sebagai alat bukti menetapkan Nadiem Makarim tersangka.

Hakim menilai bahwa penyidik bebas memilih minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Lebih jauh, Darpawan mengemukakan bahwa dalam putusan konstitusi dari MK tidak ada keharusan untuk menentukan jenis alat bukti yang harus ada dalam menetapkan tersangka.

"Karena hal tersebut sudah merupakan bentuk pengujian atas kewenangan penyidik dalam hal memilih menggunakan alat bukti apa saja untuk membuktikan sangkaannya kepada tersangka," ujar Darpawan di PN Jaksel, Senin (13/10/2025).

PN Jakarta Tolak Gugatan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) resmi menolak gugatan praperadilan atas status tersangka eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Sidang praperadilan ini dipimpin oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Dia menjelaskan sejumlah pertimbangan gugatan praperadilan itu ditolak.

Misalnya, terkait dengan alasan status tersangka Nadiem harus digugurkan karena surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Kubu Nadiem menilai seharusnya SPDP itu memuat nama Nadiem sebelum ditetapkan tersangka.

Dalam hal ini, hakim menyatakan tidak setuju apabila SPDP itu harus diberitahukan kepada calon tersangka yang sudah ditarget penyidik. Sebab, hal itu akan menjadi persoalan dalam proses penegakan hukum

"Menurut hakim justru jika pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersay sudah diberitahu bahwa dia akan menjadi calon tersangka akan menimbulkan persoalan mendasar yakni ketidakpastian hukum dan sangat berbahaya terhadap penegakan hukum," ujar Darpawan di PN Jaksel, Senin (30/10/2025).

Kemudian, terkait dengan tidak adanya kerugian negara secara riil atau nyata sebagai alat bukti menetapkan Nadiem Makarim tersangka. Hakim menilai bahwa penyidik bebas memilih minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Lebih jauh, Darpawan mengemukakan bahwa dalam putusan konstitusi dari MK tidak ada keharusan untuk menentukan alat bukti yang harus ada dalam menetapkan tersangka.