Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bakal menghentikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah 22 Juni–13 Juli 2026. Langkah ini disebut menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menyampaikan bahwa kebijakan ini termaktub dalam Surat Edaran (SE) No. 12/2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur.

“Kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan penataan kembali operasional program,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, hal ini berbeda dengan distribusi MBG pada momentum libur Ramadan dan Idulfitri sebelumnya, yang mana BGN sempat menerapkan mekanisme bundling.

Saat itu, setiap dapur MBG alias SPPG juga tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari meskipun tidak beroperasi penuh. Kali ini, dia menyebut SPPG yang tak beroperasi juga tak akan mendulang insentif.

“Dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah itu yang garis bawah yang penting,” tutur Agustina.

Dia melanjutkan, berdasarkan kalkulasi BGN, saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi di Tanah Air.

Seiring penyetopan operasional dan insentif selama 18 hari, maka dia menyebut BGN dapat melakukan efisiensi anggaran hingga Rp3,45 triliun.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Lebaran 2026 dan menghemat anggaran hingga Rp5 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penyaluran MBG untuk anak sekolah telah dihentikan sejak Jumat (13/3/2026). Sementara itu, distribusi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berlangsung hingga Selasa (17/3/2026).

“Untuk yang Idulfitri, perlu saya sampaikan bahwa untuk anak sekolah penyaluran terakhir tanggal 13 Jumat [13 Maret 2026] kemarin. Kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui anak balita terakhir hari ini [Selasa, 17 Maret 2026]. Setelah itu kita akan merayakan Idulfitri dan program makan bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, penghentian sementara program MBG selama periode Lebaran juga memberikan efisiensi anggaran yang cukup signifikan.

“Tentu saja. Itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun ya, dihemat dengan seperti itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Dadan menuturkan BGN akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Hal ini mengingat 93% anggaran BGN dialokasikan untuk program MBG bagi masyarakat.

Adapun, dana program tersebut disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening virtual Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlah SPPG tercatat telah mencapai lebih dari 25.000 unit.

“Yang hari ini sudah ada 25.570 SPPG di seluruh Indonesia. Dan setiap SPPG rata-rata di Jawa, di Sumatra, itu menerima uang per bulan Rp1 miliar. Kecuali untuk daerah-daerah yang dengan kemahalan tinggi seperti Papua, daerah-daerah timur yang bisa di atas itu,” terangnya.

Untuk itu, BGN akan memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan berbagai lembaga seiring besarnya aliran dana program MBG di tingkat daerah.

Selain membentuk unit pemantauan internal, BGN juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas penggunaan anggaran program tersebut.

“Dan kita juga membuka diri untuk masyarakat secara terbuka memantau seluruh proses yang ada di SPPG,” pungkasnya.