JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melaporkan sebanyak 10.151 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan pekerja jaringan penipuan daring (online scam) di Kamboja mengajukan permintaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Sementara, KBRI mencatat total 10.287 WNI yang terlibat online scam dari Januari hingga Mei 2026.

Angka tersebut dua kali lipat lebih dibandingkan total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat 5.088 WNI yang terlibat kasus online scam. "Peningkatan jumlah pengaduan mulai terjadi pada pertengahan Januari 2026, tepatnya dalam periode 16 Januari hingga 31 Mei 2026, tercatat sebanyak 10.151 WNI telah melapor kepada KBRI Phnom Penh untuk memperoleh fasilitasi pemulangan ke Indonesia," ungkap Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI Phnom Penh Krishnajie dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Krishnajie mengatakan selain WNI yang datang langsung ke KBRI, terdapat juga ratusan WNI yang terjaring dalam razia di berbagai lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penipuan daring. Mereka selanjutnya ditempatkan di pusat detensi untuk menjalani proses deportasi.

"Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 400 WNI berada di fasilitas detensi yang tersebar di sejumlah wilayah di Kamboja," ujarnya.

Namun demikian, kata Krishnajie, pemulangan WNI tidak dapat dilaksanakan segera. Sebagian besar WNI tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut mengharuskan KBRI melakukan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), verifikasi identitas, serta koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay.

Krishnajie mengatakan selama menunggu proses tersebut, KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi sebagian WNI yang mengaku kesulitan ekonomi. Tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan menyebabkan kapasitas penampungan saat ini telah mencapai batas maksimum.

Sebagian WNI lainnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari secara mandiri. "Meskipun proses pemulangan terus dilaksanakan, jumlah WNI yang berhasil kembali ke Indonesia masih belum dapat mengimbangi laju pertambahan pengaduan baru yang diterima setiap hari," ujarnya.

Dia pun memaparkan sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026, baru 3.879 WNI yang telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sedangkan jumlah yang telah mendapat persetujuan penghapusan denda overstay sebanyak 5.950 WNI. Krishnajie, mengimbau para WNI yang telah memiliki SPLP dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay untuk segera membeli tiket dan kembali ke Indonesia.

"Jumlah WNI yang mengajukan fasilitasi kepulangan terus bertambah setiap hari. Kami mengimbau kepada WNI yang dokumennya telah selesai dan telah memperoleh penghapusan denda overstay agar segera kembali ke Indonesia sehingga proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung secara lebih optimal," ungkapnya.

Selain itu, Krishnajie juga mengingatkan bahwa otoritas Kamboja telah semakin tegas terhadap seluruh warga negara asing yang diduga terlibat penipuan daring. “KBRI Phnom Penh mengingatkan kepada WNI yang masih mencoba untuk melakukan aktivitas penipuan daring di Kamboja untuk segera mengurungkan niatnya dan mematuhi peraturan setempat atau berisiko menghadapi tuntutan hukum yang lebih serius," tegasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal tersebut disampaikan Rinto dalam kesimpulan Rapar Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR bersama Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Ditjen Imigrasi, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar penanganan TPPO dapat berjalan lebih efektif di tengah meningkatnya praktik perbudakan modern dan eksploitasi manusia yang mencederai hak asasi manusia. “Komisi XIII DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama baik lintas Kementerian dan kelembagaan maupun lintas negara dalam penguatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat, dan pengawasan simultan terhadap korporasi maupun pihak - pihak penyalur tenaga kerja,” ujar Rinto.

Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR bersama para mitra kerja juga bersepakat menilai perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020–2024 serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 terkait Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, politikus Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan Komisi XIII DPR RI bersama para mitra kerja juga menilai perlunya penetapan leading sector oleh Presiden Republik Indonesia dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Langkah tersebut dianggap penting untuk memperjelas koordinasi serta tanggung jawab antar kementerian dan lembaga terkait.

“Komisi XIII DPR RI, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan bersepakat menilai perlu adanya penetapan leading sector oleh Kementerian teknis dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Presiden Republik Indonesia, mengingat semakin masifnya kasus perbudakan modern dan eksploitasi manusia yang secara nyata mencederai Hak Asasi Manusia,” imbuhnya.

Tak hanya itu, poin evaluasi pelaksanaan dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO juga disepakati oleh Komisi XIII DPR RI, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Rinto menegaskan penguatan regulasi harus diikuti peningkatan kerja sama lintas kementerian, kelembagaan, hingga lintas negara, terutama dalam penguatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap korporasi maupun pihak penyalur tenaga kerja.

Komisi XIII DPR juga merekomendasikan LPSK untuk memperluas dan memperkuat layanan perlindungan terhadap korban TPPO. “Komisi XIII DPR RI merekomendasikan kepada LPSK untuk memperluas dan memperkuat layanan perlindungan terhadap korban TPPO di dalam dan di luar negeri, termasuk pendampingan hukum, perlindungan keamanan, rehabilitasi psikologis, psikososial, dan pemulihan korban secara komprehensif,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Maruli menilai modus TPPO saat ini semakin kompleks karena banyak korban diberangkatkan melalui jalur resmi dan legal, tetapi dengan tujuan keberangkatan yang dimanipulasi oleh jaringan perekrut.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko, khususnya di pintu-pintu keberangkatan internasional.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemeriksaan administratif biasa. Banyak korban TPPO berangkat menggunakan dokumen lengkap, tetapi sesungguhnya mereka akan dieksploitasi di negara tujuan. Negara harus hadir lebih awal untuk mencegah masyarakat menjadi korban,” ujar Maruli dalam rapat.

Maruli mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi membangun sistem identifikasi yang efektif terhadap calon penumpang berisiko TPPO. Ia menyebut sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian, antara lain usia produktif 18–35 tahun, tujuan ke negara rawan TPPO, pembelian tiket secara mendadak, tidak memiliki kontrak kerja yang valid, hingga penggunaan visa wisata yang terindikasi untuk bekerja.

Menurutnya, pola tersebut telah berulang kali ditemukan dalam berbagai kasus perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Maruli meminta adanya petugas khusus anti-TPPO pada titik keberangkatan internasional utama seperti Bandara Soekarno-Hatta, Kualanamu, Batam, Surabaya, Entikong, hingga Nunukan.

Ia menilai petugas tersebut tidak hanya bertugas memeriksa dokumen, tetapi juga melakukan wawancara singkat terhadap penumpang dengan kategori risiko tinggi guna memastikan tujuan keberangkatan aman dan sesuai prosedur.

“Dalam banyak kasus TPPO, jaringan ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya kebocoran sistem. Karena itu pengawasan internal harus diperkuat secara serius dan transparan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Maruli juga mendorong Direktorat Imigrasi memiliki daftar negara tujuan merah dengan pengawasan lebih ketat terhadap keberangkatan warga negara Indonesia. Negara dan wilayah yang dinilai rawan antara lain Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand yang kerap menjadi jalur transit ilegal, serta sejumlah wilayah tertentu di Timur Tengah.

Lebih lanjut, ia mengusulkan adanya persyaratan tambahan berupa tiket kembali ke Indonesia pada keberangkatan tertentu yang terindikasi rawan penyalahgunaan visa atau keberangkatan nonprosedural.

Menurut dia, pencegahan TPPO harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan pengawasan keimigrasian, perlindungan HAM, pendampingan korban, serta koordinasi lintas lembaga agar masyarakat Indonesia tidak terus menjadi korban eksploitasi jaringan perdagangan orang internasional.

JAKARTA - Polda Bali menerima penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Polda Bali dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sektor kelautan.

Sebelumnya, Polda Bali dinilai berhasil membongkar kasus ekploitasi Awak Kapal Perikanan (AKP) Pada KM Awindo A2. Kasus ini selama 2025 banyak mrndapatkan sorotan publik.

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengatakan, keberhasilan Polda Bali dalam mengungkap kasus ini karena mendapatkan perhatian publik khususnya masyarakat Bali pada 2025.

"Kita melihat kerja keras Polda Bali dalam mengungkap TPPO awak kapal perikanan ini dipuji Kapolri dan juga masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas capain Polda Bali yang sudah bekerja melindungi masyarakat.

Lihat video: Polda Bali Tangkap 1 dari 9 Geng Rusia Perampok WN Ukraina di Bali



“Kita berharap semua jajaran Polri bergerak cepat melayani masyarakat ketika melihat ada kasus serupa atau kasus yang meresahkan masyarakat lainnya. Kecepatan Polri merespons berbagai persoalan sangat ditunggu masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi ini.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus memperjualbelikan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia. Dalam kasus ini, sebanyak tujuh bayi berhasil diselamatkan dari praktik ilegal tersebut.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan bayi sebelumnya di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Penyidik berhasil sudah menetapkan 12 orang tersangka berikut barang bukti dan menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. 7 orang bayi ini bukan jumlah yang sedikit karena ini terhitung nyawa," kata Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (25/2/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan kasus dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri dengan melibatkan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) serta Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

“Sehingga ini kita kembangkan berkolaborasi oleh tim dan melalui Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO, kemudian berkolaborasi dengan Dirtipidum juga dengan Densus 88 Antiteror sehingga kita berhasil mengungkap atau membongkar jaringan perdagangan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia,” ujar dia.

Cari Pembeli lewat TikTok dan Facebook

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan kedok menawarkan adopsi melalui media sosial.

"Kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa press conference pada hari ini adalah terkait dengan pengungkapan TPPO modus operandi memperjualbelikan bayi," kata Nurul saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (25/2/2026).

Nurul menjelaskan, jaringan ini diketahui telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jakarta, Bali, hingga Papua. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan platform media sosial seperti TikTok dan Facebook untuk mencari pembeli maupun penyedia bayi.

"Modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya," ujar Nurul.

Dia menambahkan, hasil pemeriksaan, jaringan ini telah beraksi sejak tahun 2024 dengan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 76F jo Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

"Pasal yang dilanggar itu diancam dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak adalah Rp 600 juta," tegasnya.

Berikut Daftar 12 Tersangka Kasus Ini:

Kelompok Perantara

1. Tersangka berinisial NH diduga menjual bayi kepada calon pengadopsi di Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Jakarta.

2. Tersangka LA menjual bayi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jakarta, dan Jambi.

3. Sementara tersangka S berperan dalam jual beli bayi di wilayah Jabodetabek.

4. Kemudian EMT menjual bayi di Banten, Jakarta, dan Kalimantan Barat.

5. Tersangka ZH, H, dan BSN diduga menjual bayi di Jakarta

6. Tersangka F menjual bayi di Kalimantan Barat.

Kelompok Orang Tua

1. Tersangka CPS diduga menjual bayi kepada tersangka NH di Yogyakarta.

2. DRH menjual bayi kepada NH di Bekasi, Jawa Barat.

3. IP menjual bayi kepada tersangka LA di Tangerang, Banten.

4. REP, yang merupakan pacar IP sekaligus ayah biologis salah satu bayi, turut menjual bayi kepada LA di Tangerang.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menahan Tiktoker yang diduga memalsukan statusnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tindakan tersebut dinilai sebagai tindak pidana karna memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/55/II/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2025. Polisi bahkan telah melakukan penahanan terhadap TikToker inisial CVT terkait perkara ini.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengungkapkan, perkara bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik berupa KTP atas nama CVT dengan status perkawinan 'belum kawin'. Padahal, saat dilaporkan, CVT diketahui masih terikat perkawinan dengan pelapor, AC.

“Setelah menerima laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendalami keterangan pelapor serta memeriksa 13 saksi dari Dukcapil Surabaya, Balikpapan, dan Alor, satu saksi rekan tersangka, serta tiga saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli Kemendagri, dan ahli digital forensik. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersangkakan,” katanya, Sabtu (14/2/2026).

Nurul menambahkan, tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari 'kawin' menjadi 'belum kawin', sehingga seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Lihat video: Pandji Pragiwaksono Dipanggil Bareskrim, Diperiksa Intensif 48 Pertanyaan Sindo Malam



“Penggunaan keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pelapor merasa dirugikan secara psikis bersama anak-anaknya, berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak, menghambat karier pelapor, serta mencemarkan nama baik,” ujar Nurul.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen berdasarkan beberapa penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalabahi Alor NTT, dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Nurul juga menyampaikan pada pemeriksaan kedua terhadap tersangka yang berlangsung Kamis, 12 Februari 2026 pukul 20.30 WIB, penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.

“Penahanan dilakukan karena alasan objektif dan subjektif. Secara objektif, tersangka disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda kategori VI hingga Rp2 miliar. Sementara secara subjektif, tersangka dinilai tidak kooperatif, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, serta berpotensi menghambat proses pemeriksaan,” papar Nurul.

Nurul mengungkapkan tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik, datang terlambat saat pemeriksaan, tidak menyerahkan barang bukti yang dijanjikan, hingga menolak menandatangani sejumlah dokumen resmi terkait penangkapan dan penahanan.

Menurut hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah meminta bantuan seorang ASN Disdukcapil Kabupaten Alor berinisial I untuk mengubah status perkawinan pada 7 September 2021. Perubahan tersebut terpantau dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diperkuat dengan barang bukti yang telah disita.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP yang telah disesuaikan menjadi Pasal 394 serta Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri melakukan asesmen terhadap 249 Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka diduga menjadi korban jual beli manusia di Kamboja.

"Total yang dipulangkan sampai saat ini, 249 WNIB (Warga Negara Indonesia Bermasalah)," kata Dir PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah kepada awak media, Senin (9/2/2026).

Menurut Nurul, berdasarkan asesmen tersebut diketahui fakta bahwa mereka direkrut oleh seseorang WNI yang telah tinggal dan bekerja di Kamboja.

Adapun, rute perjalanan yang umumnya dilalui oleh para WNIB adalah dari Medan, Batam, Singapura, Kamboja. Kemudian, Jakarta, Singapura, Kamboja. Lalu, ada juga yang melalui Batam, Malaysia, Kamboja.

"Sesampainya di Kamboja para WNIB tersebut dibawa ke sebuah perusahaan Scam Online," ujar Nurul.

Nurul menyebut, dari 249 WNIB yang dipulangkan ini, hanya ada tiga yang ada rencana dan bersedia melaporkan melaporkan ke Polda Sumut, sesuai alamat domisili.

"Catatan, para WNIB tersebut pulang tidak memiliki bukti dukung (karena HP dan dokumen waktu keberangkatan tidak ada," pungkas Nurul.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali memfasilitasi pemulangan 91 warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak sindikat penipuan daring (online scam) dari Myawaddy, Myanmar, pada 30 Januari 2026, pukul 05.30 WIB. Mereka adalah gelombang keempat yang dipulangkan ke Tanah Air.

“Pemulangan ini merupakan gelombang keempat evakuasi dari wilayah Myawaddy, menyusul pemulangan gelombang ketiga yang dilakukan pada 21-22 Januari 2026,” tulis pernyataan Kemlu RI lewat website resminya, Jumat (30/1/2026).

Menurut Kemlu, keberhasilan pemulangan tersebut merupakan proses yang panjang dan intensif yang dilakukan oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) Yangon dan KBRI Bangkok.



Kemlu juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Bareskrim, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Imigrasi, dan Kementerian Sosial untuk memastikan penegakan hukum dan pencegahan berjalan dengan baik.

Sementara, menurut pernyataan tersebut sejumlah WNI telah bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melaporkan pihak yang diduga merupakan perekrut mereka hingga akhirnya mereka terjerat dalam sindikat penipuan daring.

Sebelumnya, pada gelombang pertama sebanyak 56 WNI dipulangkan dari Myawaddy pada 8 Desember 2025 dan tiba di Jakarta melalui Bangkok pada 9 Desember 2025.

Pada gelombang kedua, sebanyak 54 WNI dipulangkan dan tiba di Indonesia pada 13 Desember 2025, serta gelombang ketiga sebanyak 90 WNI kembali dipulangkan dari perbatasan Myanmar-Thailand dan tiba di Indonesia pada 22 Januari 2026.

Dengan pemulangan WNI gelombang keempat pada hari ini, maka total WNI yang telah dipulangkan dari Myanmar sebanyak 291 orang.

Kemlu mengimbau para WNI, khususnya calon pekerja migran Indonesia, untuk selalu mengikuti prosedur resmi jika ingin bekerja di luar negeri serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

“Kemlu senantiasa mengimbau agar WNI selalu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bekerja di luar negeri, serta senantiasa menghormati hukum dan peraturan di negara setempat,” imbaunya.

Hardy R Hermawan

Peneliti SigmaPhi Indonesia

Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute

KASUS ribuan WNI yang terjebak di pusat penipuan daring di Kamboja merupakan ancaman bagi kemanusiaan. International Labour Organization (ILO) mencatat, terdapat 27,6 juta orang berada dalam kondisi kerja paksa sejak 2021. Kawasan Asia Pasifik menyumbang lebih dari separuhnya (ILO, Global Estimates of Modern Slavery, 2022).

Kini, kejahatan digital tidak lagi sekadar merugikan secara ekonomi. Aksi kriminal ini juga mengancam keselamatan nyawa banyak warga. Aparat keamanan berada dalam posisi menentukan untuk merespons perubahan bentuk ancaman ini secara adaptif dan berjangka panjang.

Sejatinya, Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kuat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warganya. UNODC menegaskan bahwa negara dengan kerangka hukum yang jelas memiliki peluang lebih besar menekan perdagangan orang.

Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada koordinasi lintas-lembaga yang konsisten dan berkelanjutan (Global Report on Trafficking in Persons, 2022). Tantangan utama saat ini terletak pada upaya mengoperasionalkan regulasi tersebut secara nyata di lapangan.

Tantangan semacam ini jelas bukan urusan membalik telapak tangan. Perubahan karakter kejahatan lintas negara menuntut penyesuaian strategi penegakan hukum yang tidak sederhana. Lazarus et.al. (2026) dalam jurnal Deviant Behavior menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen korban scam compounds direkrut melalui jalur informal berbasis digital dan relasi sosial.

Pola ini menggambarkan betapa kejahatan bekerja secara halus, tersembunyi, dan sering kali berada di luar jangkauan mekanisme penegakan hukum konvensional. Karena itu, pencegahan dini tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai penyediaan informasi semata.

Upaya ini menuntut kemampuan membaca sinyal lemah, membangun koordinasi lintas sektor, serta kehadiran negara di ruang-ruang sosial yang selama ini sulit disentuh. Pendekatan instan justru berisiko menyederhanakan persoalan dan mengabaikan kompleksitas jaringan kejahatan yang bekerja secara adaptif.

TANGERANG - Kementerian Sosial (Kemensos) merehabilitasi 78 Warga Negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sektor penipuan siber (cyber scam) di Myanmar. Langkah ini dilakukan setelah puluhan WNI dipulangkan ke Tanah Air.

Korban yang terdiri dari 23 perempuan dan 55 laki-laki tersebut dideportasi dari Myanmar melalui Thailand berdasarkan koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Rombongan tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (22/1/2026) pukul 05.30 WIB.

Setibanya di Indonesia, dilakukan proses pemeriksaan dan screening awal oleh Interpol, Bareskrim Polri, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Selanjutnya, Kemensos melakukan penjemputan untuk diberikan layanan rehabilitasi sosial di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur.

“Selama masa rehabilitasi, korban diberikan layanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, perlengkapan kebersihan diri, dan tempat tinggal yang layak,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menuturkan rehabilitasi sosial diawali proses asesmen oleh pekerja sosial untuk memetakan kebutuhan psikososial, fisik, dan mental setiap korban.

Dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan, para korban diberikan kesempatan mengikuti program pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di Sentra Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemensos juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para korban tentang pentingnya bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang legal dan aman. Korban diimbau tidak kembali bekerja ke luar negeri tanpa keterampilan memadai dan tanpa mengikuti mekanisme yang sesuai dengan peraturan berlaku.

Para korban juga mendapat pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Bambu Apus. Untuk tindak lanjut, korban termasuk keluarganya juga akan di-asesmen untuk mengetahui layanan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing.

Kemensos mengapresiasi kolaborasi semua pihak, khususnya Kemlu, Polri, dan KP2MI, dalam upaya repatriasi dan penanganan korban TPPO. Pihaknya mengimbau para korban yang pernah terlibat dalam kegiatan penipuan siber tidak mengulangi praktik serupa di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah memutus mata rantai kejahatan siber dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan.

JAKARTA - Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) harus ada di semua satuan Polda di Indonesia. Sebab ancaman kekerasan bisa terjadi di mana saja.

"Jangan hanya 11 Polda tapi segera dibentuk di semua satuan Polda di Indonesia,” ujar Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, Kamis (22/1/2026).

Direktur Haidar Alwi Institut ini, menjelaskan untuk merespons kompleksitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan langkah maju ditengah berbagai kasus kekerasan terhadap anak dibawa umur.

"Coba bayangkan selamanya 2025, sebanyak 31.947 kasus kekerasan, 27.568 korban perempuan. Jenis tertinggi: Seksual sebanyak 12.398 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 7.587 kasus, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 2.866 kasus, ini harus direspon serius di semua satuan kepolisian di daerah," ucapnya

Sandri mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi dimana mana jadi Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) harus ada di semua satuan Polda.

"Di Maluku misalnya kasus kekerasan guru terhadap murid lebih dari 10 kasus dalam setahun, ini contohnya bahwa persoalan ini terjadi di semua wilayah di Indonesia," papar dia

Lihat video: LIVE RDP Komisi III DPR RI Bersama Divhubinter dan Dit. PPA-PPO Polri



Sandri juga menegaskan tugas dari Dirres PPA & PPO bersama kementerian terkait bukan saja soal penindakan hukum namun pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama perempuan dan anak juga harus gencar tersosialisasi agar masyarakat memiliki pengatahuan soal tindak pidana ini.

Media sosial adalah bagian dari faktor yang bisa berimpilkasi pada pola kehiduoan bersosial bagi masyrakat, lingkungan dan keluarga sehingga berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.

"Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola asuh dalam keluarga, hingga pengaruh media sosial dan lingkungan, sehingha saya minta agar harus gencar terkampanyekan secara sistematis, untuk menekan angka kekerasa terhadap perempuan maupun anak,"

NTT - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat terjadi penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang 2025. Di sisi lain, ada peningkatan signifikan dalam penyelesaian perkara.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, 2025 menjadi tahun emas bagi Polda NTT. Sebab sepanjang 2025, pihaknya berhasil mengungkap dan menuntaskan sejumlah perkara strategis berdampak luas yang menyita perhatian publik.

Mulai dari pengungkapan pembunuhan berencana, penyalahgunaan BBM bersubsidi, pelanggaran perlindungan konsumen, hingga tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan.

“Khusus di wilayah perairan, penanganan perkara illegal fishing berhasil diselesaikan 100%. Ini menegaskan komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta melindungi ekonomi masyarakat pesisir,” katanya, Senin (29/12/2025).

Rudi Darmoko menegaskan setiap perkara yang ditangani bukan sekadar data statistik, melainkan amanah untuk menjaga rasa aman masyarakat, menegakkan keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

”Sepanjang 2025, kami juga mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan dan penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagai bentuk komitmen melindungi kelompok rentan,” ujarnya.

Selain itu, Polda NTT memberikan apresiasi kepada 794 penerima penghargaan, yang terdiri dari personel Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat, hingga mitra media, atas kontribusi dan dedikasi nyata dalam mendukung tugas kepolisian.

Rudi Darmoko, menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan seluruh masyarakat NTT. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan harmonis di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Tak hanya fokus pada penegakan hukum, Polda NTT juga aktif menjalankan peran kemanusiaan dan pembangunan sosial. Berbagai bantuan kemanusiaan disalurkan, mulai dari paket sembako, makanan siap saji, hingga penyediaan sumur bor air bersih bagi masyarakat terdampak bencana dan kekeringan,” katanya.

Di bidang ketahanan pangan, Polda NTT turut menggerakkan program Penguatan Ketahanan Pangan melalui penanaman jagung, serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Atas konsistensi dalam pengarusutamaan kesetaraan dan perlindungan perempuan, Polda NTT juga berhasil meraih penghargaan She for HER, sebagai pengakuan atas komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.

Transformasi digital menjadi salah satu pilar penting capaian kinerja Polda NTT sepanjang 2025. Melalui layanan SKCK Online, Polisi 110, serta layanan pengaduan masyarakat di bawah pengawasan Divisi Propam, masyarakat memperoleh akses pelayanan kepolisian yang lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Komitmen tersebut diperkuat dengan diraihnya predikat Menuju Informatif dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Rudi Darmoko menambahkan, Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan penggerak kesejahteraan masyarakat. Dengan landasan integritas, kerja keras, dan kolaborasi lintas elemen.

“Polda NTT siap melangkah menghadapi tantangan ke depan demi mewujudkan NTT yang semakin aman, sejahtera, dan berkeadilan,” ujarnya.