JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT ) 2026berlangsung mulai hari ini, Selasa (21/4/2026) hingga 30 April 2026.Supaya aman, cek kembali dokumen penting berikut sebelum berangkat.

Selain mempersiapkan mental dan batin, para peserta UTBK SNBT 2026 diminta untuk mempersiapkan dokumen yang akan diminta oleh pengawas sebelum ujian dimulai.

Melansir siaran pers IPB University, berikut 5 dokumen yang wajib dibawa saat UTBK SNBT 2026, Senin (21/4/2026).

5 Dokumen yang Wajib Dibawa saat UTBK SNBT 2026

1. Kartu peserta SNBT

Masuk ke Portal SNPMB dan pilih menu pendaftaran UTBK-SNBT untuk mengunduh kartu peserta.

2. Kartu Identitas

Bisa berupa kartu siswa, KTP, atau paspor.

3. Surat Keterangan Lulus (SKL) Asli

Siswa yang belum mempunyai SKL/ijazah, harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan: identitas, meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN; pas foto terbaru (berwarna); tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan stempel/cap sekolah.

4. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi (bagi angkatan 2024 dan 2025)

5. Ijazah yang sudah disetarakan (bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri)

Selain itu, jangan lupa mengenakan baju formal rapi dan mengenakan sepatu.

Bagi peserta yang memilih pusat UTBK di IPB University, penting untuk memperhatikan lokasi kampus, jadwal ujian, serta ruang ujian yang tertera pada kartu peserta. Hal ini perlu diperhatikan karena lokasi ujian IPB tersebar di beberapa kampus dengan jarak yang cukup berjauhan.

2 Lokasi UTBK di IPB University

Pelaksanaan UTBK di IPB University tersebar di dua lokasi:

Kampus IPB Dramaga, Jalan Raya Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor

Kampus Sekolah Vokasi IPB Cilibende, Jalan Kumbang No.14, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menahan Tiktoker yang diduga memalsukan statusnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tindakan tersebut dinilai sebagai tindak pidana karna memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/55/II/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2025. Polisi bahkan telah melakukan penahanan terhadap TikToker inisial CVT terkait perkara ini.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengungkapkan, perkara bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik berupa KTP atas nama CVT dengan status perkawinan 'belum kawin'. Padahal, saat dilaporkan, CVT diketahui masih terikat perkawinan dengan pelapor, AC.

“Setelah menerima laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendalami keterangan pelapor serta memeriksa 13 saksi dari Dukcapil Surabaya, Balikpapan, dan Alor, satu saksi rekan tersangka, serta tiga saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli Kemendagri, dan ahli digital forensik. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersangkakan,” katanya, Sabtu (14/2/2026).

Nurul menambahkan, tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari 'kawin' menjadi 'belum kawin', sehingga seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Lihat video: Pandji Pragiwaksono Dipanggil Bareskrim, Diperiksa Intensif 48 Pertanyaan Sindo Malam



“Penggunaan keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pelapor merasa dirugikan secara psikis bersama anak-anaknya, berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak, menghambat karier pelapor, serta mencemarkan nama baik,” ujar Nurul.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen berdasarkan beberapa penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalabahi Alor NTT, dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Nurul juga menyampaikan pada pemeriksaan kedua terhadap tersangka yang berlangsung Kamis, 12 Februari 2026 pukul 20.30 WIB, penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.

“Penahanan dilakukan karena alasan objektif dan subjektif. Secara objektif, tersangka disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda kategori VI hingga Rp2 miliar. Sementara secara subjektif, tersangka dinilai tidak kooperatif, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, serta berpotensi menghambat proses pemeriksaan,” papar Nurul.

Nurul mengungkapkan tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik, datang terlambat saat pemeriksaan, tidak menyerahkan barang bukti yang dijanjikan, hingga menolak menandatangani sejumlah dokumen resmi terkait penangkapan dan penahanan.

Menurut hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah meminta bantuan seorang ASN Disdukcapil Kabupaten Alor berinisial I untuk mengubah status perkawinan pada 7 September 2021. Perubahan tersebut terpantau dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diperkuat dengan barang bukti yang telah disita.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP yang telah disesuaikan menjadi Pasal 394 serta Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati untuk mengecek kabar warga Baduy Repan ditolak berobat di rumah sakit karena tidak memiliki KTP. Repan merupakan korban begal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Setelah memerintahkan Kepala Dinkes mengecek, Pramono memastikan tidak ada penolakan dari rumah sakit terhadap Repan. Menurutnya, ada kendala bahasa saat proses komunikasi.

"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).

"Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya," tambahnya.

Pramono menegaskan semua layanan kesehatan baik milik Pemprov DKI maupun tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). "Ya, mau maupun milik pemprov atau enggak, saya sudah minta sama Bu Ani, udah, semuanya tanggung jawab pemda," ucapnya.

Sebelumnya, seorang warga Baduy Dalam bernama Repan menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Korban mengalami kehilangan uang Rp3 juta dan 10 botol madu dagangannya.

Adapun peristiwa yang menimpa Repan itu terjadi di kawasan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10) dan sempat viral di media sosial.

Ironisnya, Repan yang menjadi korban justru diduga tak mendapatkan pelayanan oleh salah satu rumah sakit di kawasan tersebut karena tidak memiliki KTP.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan akan menelusuri kasus warga Baduy Dalam bernama Repan (16) yang menjadi korban begal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.Repan sempat ditolak rumah sakit karena tidak memiliki KTP.

“Ya Allah, kami lacak ya,” kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Terkait tidak adanya KTP, Pratikno memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai hal itu. “Oke kami bicarakan dengan ke Kemendagri ya, di Adminduk (Administrasi Kependudukan) kan itu ya,” jelas dia.

Sebelumnya, seorang warga Baduy Dalam bernama Repan menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Korban mengalami kehilangan uang Rp3 juta dan 10 botol madu dagangannya.

Adapun peristiwa yang menimpa Repan itu terjadi di kawasan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10/2025). Ironisnya, Repan yang menjadi korban justru tak mendapatkan pelayanan oleh salah satu rumah sakit di kawasan tersebut lantaran tidak memiliki KTP.