JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus memperjualbelikan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia. Dalam kasus ini, sebanyak tujuh bayi berhasil diselamatkan dari praktik ilegal tersebut.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan bayi sebelumnya di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Penyidik berhasil sudah menetapkan 12 orang tersangka berikut barang bukti dan menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. 7 orang bayi ini bukan jumlah yang sedikit karena ini terhitung nyawa," kata Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (25/2/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan kasus dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri dengan melibatkan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) serta Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

“Sehingga ini kita kembangkan berkolaborasi oleh tim dan melalui Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO, kemudian berkolaborasi dengan Dirtipidum juga dengan Densus 88 Antiteror sehingga kita berhasil mengungkap atau membongkar jaringan perdagangan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia,” ujar dia.

Cari Pembeli lewat TikTok dan Facebook

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan kedok menawarkan adopsi melalui media sosial.

"Kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa press conference pada hari ini adalah terkait dengan pengungkapan TPPO modus operandi memperjualbelikan bayi," kata Nurul saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (25/2/2026).

Nurul menjelaskan, jaringan ini diketahui telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jakarta, Bali, hingga Papua. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan platform media sosial seperti TikTok dan Facebook untuk mencari pembeli maupun penyedia bayi.

"Modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya," ujar Nurul.

Dia menambahkan, hasil pemeriksaan, jaringan ini telah beraksi sejak tahun 2024 dengan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 76F jo Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

"Pasal yang dilanggar itu diancam dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak adalah Rp 600 juta," tegasnya.

Berikut Daftar 12 Tersangka Kasus Ini:

Kelompok Perantara

1. Tersangka berinisial NH diduga menjual bayi kepada calon pengadopsi di Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Jakarta.

2. Tersangka LA menjual bayi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jakarta, dan Jambi.

3. Sementara tersangka S berperan dalam jual beli bayi di wilayah Jabodetabek.

4. Kemudian EMT menjual bayi di Banten, Jakarta, dan Kalimantan Barat.

5. Tersangka ZH, H, dan BSN diduga menjual bayi di Jakarta

6. Tersangka F menjual bayi di Kalimantan Barat.

Kelompok Orang Tua

1. Tersangka CPS diduga menjual bayi kepada tersangka NH di Yogyakarta.

2. DRH menjual bayi kepada NH di Bekasi, Jawa Barat.

3. IP menjual bayi kepada tersangka LA di Tangerang, Banten.

4. REP, yang merupakan pacar IP sekaligus ayah biologis salah satu bayi, turut menjual bayi kepada LA di Tangerang.

JAKARTA - Langkah tegas dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam rangka memperkuat integritas serta meningkatkan pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini disampaikan melalui serangkaian kebijakan preventif, penindakan ketat, dan upaya kolaborasi dengan masyarakat.

Perdagangan orang merupakan ancaman serius bagi semua negara, termasuk Indonesia. Berbagai Langkah-Langkah Preventif yang mencakup penguatan pengawasan internal, edukasi anti-TPPO, dan kolaborasi antar instansi telah ditetapkan Imigrasi Jakarta Selatan.

Dilaksanakan pengawasan internal secara berkala dan mendadak untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau potensi keterlibatan dalam TPPO. Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi anggota dan masyarakat mengenai modus operandi TPPO, dampak hukum, serta kewajiban moral dalam pencegahan.

Peningkatan kerja sama dengan Kementerian P2MI/BP2MI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat sinergi pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu, Imigrasi juga menerapkan kebijakan penindakan yang ketat, termasuk SOP Ketat dalam setiap proses keimigrasian dan pembentukan tim investigasi internal untuk menjamin proses pemeriksaan yang cepat, profesional, dan akuntabel.

Sanksi maksimal pun telah disiapkan bagi oknum yang terbukti melanggar. Sanksi Maksimal dan Pelimpahan Pidana: Penerapan sanksi administratif seperti pencopotan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan setiap pelanggaran berunsur pidana akan segera dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan.

Zero Tolerance Policy dan Perlindungan Pelapor: Diterapkannya kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam TPPO, serta penyediaan saluran pelaporan yang aman dan perlindungan penuh terhadap whistleblower.

Dalam upaya pencegahan TPPO, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan juga telah melaksanakan kegiatan nyata (Aktualisasi) seperti Sosialisasi Program Desa Binaan di Kantor Kecamatan Tebet, yang dihadiri oleh perangkat kelurahan.

Narasumber dalam kegiatan ini dihadirkan oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Prihatno Juniardi, serta Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Maulana Malik Ibrahim. Kecamatan Tebet menyatakan kesediaannya berkolaborasi dan mendukung program ini sebagai bahan edukasi bagi warganya.

Masyarakat diimbau untuk mengenali modus TPPO sejak dini, tidak tergiur tawaran kerja ilegal, serta menggunakan jalur resmi penempatan kerja migran Indonesia.

“Imigrasi sendiri berperan melalui pengurusan dokumen perjalanan, pemeriksaan perbatasan, serta pengawasan keberadaan WNA, namun keberhasilan upaya bergantung pada dukungan masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Bugie Kurniawan, Jumat (7/11/2025).

Upaya pencegahan juga diwujudkan melalui Pembatalan Penerbitan Paspor RI. Paspor dapat dicabut atau dibatalkan jika ditemukan indikasi kuat pemohon berpotensi menjadi korban atau pelaku TPPO.

Alasan Pembatalan Paspor bahwa, Pemohon diduga akan diberangkatkan secara non-prosedural, ditemukan inkonsistensi data/keterangan (misalnya mengaku wisata tanpa tujuan jelas), direkrut atau didampingi oleh agen ilegal, atau adanya laporan dari instansi terkait yang menunjukkan potensi eksploitasi.

Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 32 permohonan penundaan/pembatalan penerbitan paspor RI yang diduga Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Unit Utama dan ULP Jakarta Selatan.

“Kami menerapkan Zero Tolerance Policy terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam praktik TPPO. Pelayanan keimigrasian harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan kemanusiaan ini. Oknum yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi maksimal, mulai dari pencopotan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan setiap unsur pidana akan kami limpahkan ke jalur hukum,” tegas Bugie.

JAKARTA - Pria asal Bogor Jawa Barat (Jabar) berusia 26 tahun diduga telah menjadi korban eksploitasi sindikat penipuan diKamboja. Meski telah mengaburkan diri, ia masih diteror oleh sindikat penipuan.

Hal itu diungkapkan oleh orang tua korban, Firman. Ia menyampaikan, anaknya telah disandera dan dijadikan pekerja paksa penipuan online di Kamboja. Meski begitu, Firman berkata, anaknya telah berhasil mengaburkan diri pada Selasa (21/10/2025) malam.

“Disandera dan dijadikan pekerja paksa untuk penipuan online. Sampai akhirnya bisa kabur punya rencana kabur, karena dia ditugaskan pesan makan online dan jemput makanan di depan ruko, Selasa (21/10/2025) pukul 20.00 waktu setempat,” ungkap Firman kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).

Ia menuturkan, anaknya kabur saat memesan makanan online. “Seperti biasa anak saya pesan makan online berdua dengan teman yang senasib. Makan datang kabur jam 05.00 an pagi baru bisa pesan grab mobil untuk kabur berangkat 19.00 jam menuju KBRI. Akhirnya sampai di KBRI,” terangnya.

Dari kejadian ini, Firman mengaku tidak menyangka anaknya menjadi korban eksploitasi. Sebab, kata dia, anaknya sejak awal diajak oleh teman SD untuk bekerja di Singapura dengan segala urusan paspor yang telah diurus.

Bahkan, lanjut Firman, awalnya tidak memiliki kecurigaan, karena selama satu bulan di Singapura bekerja benar di sebuah perusahaan. Namun tiba-tiba komunikasi dengan Firman terputus pada Jumat (17/10/2025).

“Di Singapura ditawari kerja di perkantoran. Sampai sana iya benar kerja di perkantoran sebagai customer service,” terangnya.

Namun itu semua berubah ketika korban diajak oleh temannya untuk pergi naik pesawat. Sampai akhirnya, dia tersadar tiba di Kamboja yang selang satu hari langsung diculik di depan toko roti hingga dibawa secara paksa ke perbatasan Kamboja - Vietnam di kota Bavet.

“Korban belum sadar sampai dia sampai di sebuah toko dan besoknya dia diculik di depan toko itu dan disandera dan dijadikan pekerja paksa untuk penipuan online,” tutur dia.

Atas kejadian yang menimpa anaknya, Firman berharap KBRI bisa segera membantu pemulangan anaknya. Karena meski telah ada di bawah perlindungan, nasib anaknya masih sangat riskan dengan teror yang dilayangkan para sindikat.

Terlebih, Firman mengaku sangat keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan anaknya selama di Kamboja. Karena, anaknya masih membutuhkan biaya untuk penginapan hotel yang ternyata tidak ditanggung pihak KBRI.

“Katanya proses urus berkas lama bisa sampai enam bulan dan tidak ada tempat tinggal. Kami harus cari biaya sendiri untuk F menginap, makan juga biaya tiket di hotel sekitar KBRI, sedangkan kami orang tua tidak punya uang untuk biaya itu,” tuturnya.

“Kami hanya orang biasa yang sehari-hari biaya cukup hanya buat makan. Kami mohon bantuannya untuk masalah kami ini,” imbuh Firman.

Kendati telah berada di bawah perlindungan KBRI Phnom Penh, para sindikat masih memberikan ancaman kepada korban. Dari bukti tangkapan layar yang diperlihatkan Firman, dari anaknya tertulis lewat pesan WhatsApp dengan nomor yang tidak dikenali.

“B******n, sampe indo gak bakal idup tenang lu setan. Lu di mana, lu mau balik atau gua kejar sampe indo? Balik gak lu ke Mess," demikian pesan teror tersebut.