Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berhasil memulangkan Ujang Solihin, warga Kecamatan Cimanggung yang menjadi korban penipuan tenaga kerja di Kamboja.

Ujang yang sempat disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator judi daring atau online scam tersebut akhirnya tiba di kampung halaman pada Jumat (5/6/2026).

Kepala Disnakertrans Sumedang, Taufik Hidayat Slamet, mengatakan keberhasilan pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait sebagai bentuk perlindungan bagi warga Sumedang.

“Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga Sumedang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendapat informasi melakukan koordinasi dan pendampingan dengan berbagai pihak sehingga Ujang bisa kembali pulang ke keluarganya pada Jumat 5 Juni lalu,” ujar Taufik pada Rabu (10/6/2026).

Kisah pilu Ujang bermula saat dirinya tergiur ajakan rekan untuk bekerja di Kamboja pada September 2024. Awalnya, ia bekerja sesuai profesinya sebagai juru masak, namun situasi berubah drastis setelah kontrak kerjanya berakhir.

“Saya bekerja sebagai koki di satu perusahaan di daerah Poipet, Kamboja, selama empat bulan dan setelah empat bulan tersebut kontrak kerja tidak diperpanjang,” kenang Ujang.

Ujang kemudian mencari bantuan rekan lainnya untuk mendapatkan pekerjaan baru dan ditawari posisi di New Golden pada Februari 2025. Namun, alih-alih kembali menjadi koki, ia justru terjebak dalam sindikat kriminal lintas negara.

“Saya ditawari pekerjaan di New Golden pada Februari 2025. Tapi dipekerjakan sebagai koki, saya dipaksa untuk bekerja sebagai scam online dengan tidak digaji dan diancam,” katanya.

Penderitaan Ujang semakin berat saat dirinya mencoba melaporkan kondisinya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) melalui istrinya. Laporan yang ditembuskan ke berbagai instansi termasuk BP3MI dan Disnakertrans tersebut justru bocor ke telinga pengelola sindikat.

“Laporan itu malah diketahui pengelola scam online. Saya disiksa, disetrum, dipukuli. Keluarga diancam dan dimintai tebusan sebesar US$3.000 apabila terus melapor sehingga semenjak itu pihak keluarga berhenti melapor,” ungkap Ujang.

Titik Terang Setelah 10 Bulan Hilang Kontak

Setelah sempat dijual ke perusahaan lain di daerah Crey Thum dan hilang kontak selama 10 bulan, titik terang muncul pada Maret 2026. Kepolisian Kamboja melakukan penggerebekan di lokasi kerja Ujang, yang memungkinkannya melapor ke KBRI untuk proses pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Proses pemulangan Ujang merupakan kolaborasi antara Disnakertrans Sumedang, BAZNAS Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA PMI) Jawa Barat dalam memfasilitasi tiket perjalanan.

“Alhamdulillah, 5 Juni lalu Ujang bisa pulang dari Kamboja ke Jakarta yang kemudian dijemput keluarga dan pulang ke Sumedang,” tambah Taufik.

Atas kejadian ini, Taufik mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan upah tinggi secara instan. Ia menekankan pentingnya verifikasi melalui jalur resmi guna menghindari risiko penipuan dan TPPO.

“Pastikan selalu mencari informasi lowongan kerja melalui jalur resmi dan berkonsultasi dengan Disnakertrans sebelum menerima tawaran kerja, terutama untuk penempatan di luar daerah maupun luar negeri,” tutupnya.

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melaporkan sebanyak 10.151 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan pekerja jaringan penipuan daring (online scam) di Kamboja mengajukan permintaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Sementara, KBRI mencatat total 10.287 WNI yang terlibat online scam dari Januari hingga Mei 2026.

Angka tersebut dua kali lipat lebih dibandingkan total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat 5.088 WNI yang terlibat kasus online scam. "Peningkatan jumlah pengaduan mulai terjadi pada pertengahan Januari 2026, tepatnya dalam periode 16 Januari hingga 31 Mei 2026, tercatat sebanyak 10.151 WNI telah melapor kepada KBRI Phnom Penh untuk memperoleh fasilitasi pemulangan ke Indonesia," ungkap Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI Phnom Penh Krishnajie dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Krishnajie mengatakan selain WNI yang datang langsung ke KBRI, terdapat juga ratusan WNI yang terjaring dalam razia di berbagai lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penipuan daring. Mereka selanjutnya ditempatkan di pusat detensi untuk menjalani proses deportasi.

"Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 400 WNI berada di fasilitas detensi yang tersebar di sejumlah wilayah di Kamboja," ujarnya.

Namun demikian, kata Krishnajie, pemulangan WNI tidak dapat dilaksanakan segera. Sebagian besar WNI tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut mengharuskan KBRI melakukan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), verifikasi identitas, serta koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay.

Krishnajie mengatakan selama menunggu proses tersebut, KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi sebagian WNI yang mengaku kesulitan ekonomi. Tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan menyebabkan kapasitas penampungan saat ini telah mencapai batas maksimum.

Sebagian WNI lainnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari secara mandiri. "Meskipun proses pemulangan terus dilaksanakan, jumlah WNI yang berhasil kembali ke Indonesia masih belum dapat mengimbangi laju pertambahan pengaduan baru yang diterima setiap hari," ujarnya.

Dia pun memaparkan sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026, baru 3.879 WNI yang telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sedangkan jumlah yang telah mendapat persetujuan penghapusan denda overstay sebanyak 5.950 WNI. Krishnajie, mengimbau para WNI yang telah memiliki SPLP dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay untuk segera membeli tiket dan kembali ke Indonesia.

"Jumlah WNI yang mengajukan fasilitasi kepulangan terus bertambah setiap hari. Kami mengimbau kepada WNI yang dokumennya telah selesai dan telah memperoleh penghapusan denda overstay agar segera kembali ke Indonesia sehingga proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung secara lebih optimal," ungkapnya.

Selain itu, Krishnajie juga mengingatkan bahwa otoritas Kamboja telah semakin tegas terhadap seluruh warga negara asing yang diduga terlibat penipuan daring. “KBRI Phnom Penh mengingatkan kepada WNI yang masih mencoba untuk melakukan aktivitas penipuan daring di Kamboja untuk segera mengurungkan niatnya dan mematuhi peraturan setempat atau berisiko menghadapi tuntutan hukum yang lebih serius," tegasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal tersebut disampaikan Rinto dalam kesimpulan Rapar Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR bersama Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Ditjen Imigrasi, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar penanganan TPPO dapat berjalan lebih efektif di tengah meningkatnya praktik perbudakan modern dan eksploitasi manusia yang mencederai hak asasi manusia. “Komisi XIII DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama baik lintas Kementerian dan kelembagaan maupun lintas negara dalam penguatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat, dan pengawasan simultan terhadap korporasi maupun pihak - pihak penyalur tenaga kerja,” ujar Rinto.

Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR bersama para mitra kerja juga bersepakat menilai perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020–2024 serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 terkait Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, politikus Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan Komisi XIII DPR RI bersama para mitra kerja juga menilai perlunya penetapan leading sector oleh Presiden Republik Indonesia dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Langkah tersebut dianggap penting untuk memperjelas koordinasi serta tanggung jawab antar kementerian dan lembaga terkait.

“Komisi XIII DPR RI, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan bersepakat menilai perlu adanya penetapan leading sector oleh Kementerian teknis dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Presiden Republik Indonesia, mengingat semakin masifnya kasus perbudakan modern dan eksploitasi manusia yang secara nyata mencederai Hak Asasi Manusia,” imbuhnya.

Tak hanya itu, poin evaluasi pelaksanaan dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO juga disepakati oleh Komisi XIII DPR RI, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Rinto menegaskan penguatan regulasi harus diikuti peningkatan kerja sama lintas kementerian, kelembagaan, hingga lintas negara, terutama dalam penguatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap korporasi maupun pihak penyalur tenaga kerja.

Komisi XIII DPR juga merekomendasikan LPSK untuk memperluas dan memperkuat layanan perlindungan terhadap korban TPPO. “Komisi XIII DPR RI merekomendasikan kepada LPSK untuk memperluas dan memperkuat layanan perlindungan terhadap korban TPPO di dalam dan di luar negeri, termasuk pendampingan hukum, perlindungan keamanan, rehabilitasi psikologis, psikososial, dan pemulihan korban secara komprehensif,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Maruli menilai modus TPPO saat ini semakin kompleks karena banyak korban diberangkatkan melalui jalur resmi dan legal, tetapi dengan tujuan keberangkatan yang dimanipulasi oleh jaringan perekrut.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko, khususnya di pintu-pintu keberangkatan internasional.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemeriksaan administratif biasa. Banyak korban TPPO berangkat menggunakan dokumen lengkap, tetapi sesungguhnya mereka akan dieksploitasi di negara tujuan. Negara harus hadir lebih awal untuk mencegah masyarakat menjadi korban,” ujar Maruli dalam rapat.

Maruli mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi membangun sistem identifikasi yang efektif terhadap calon penumpang berisiko TPPO. Ia menyebut sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian, antara lain usia produktif 18–35 tahun, tujuan ke negara rawan TPPO, pembelian tiket secara mendadak, tidak memiliki kontrak kerja yang valid, hingga penggunaan visa wisata yang terindikasi untuk bekerja.

Menurutnya, pola tersebut telah berulang kali ditemukan dalam berbagai kasus perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Maruli meminta adanya petugas khusus anti-TPPO pada titik keberangkatan internasional utama seperti Bandara Soekarno-Hatta, Kualanamu, Batam, Surabaya, Entikong, hingga Nunukan.

Ia menilai petugas tersebut tidak hanya bertugas memeriksa dokumen, tetapi juga melakukan wawancara singkat terhadap penumpang dengan kategori risiko tinggi guna memastikan tujuan keberangkatan aman dan sesuai prosedur.

“Dalam banyak kasus TPPO, jaringan ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya kebocoran sistem. Karena itu pengawasan internal harus diperkuat secara serius dan transparan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Maruli juga mendorong Direktorat Imigrasi memiliki daftar negara tujuan merah dengan pengawasan lebih ketat terhadap keberangkatan warga negara Indonesia. Negara dan wilayah yang dinilai rawan antara lain Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand yang kerap menjadi jalur transit ilegal, serta sejumlah wilayah tertentu di Timur Tengah.

Lebih lanjut, ia mengusulkan adanya persyaratan tambahan berupa tiket kembali ke Indonesia pada keberangkatan tertentu yang terindikasi rawan penyalahgunaan visa atau keberangkatan nonprosedural.

Menurut dia, pencegahan TPPO harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan pengawasan keimigrasian, perlindungan HAM, pendampingan korban, serta koordinasi lintas lembaga agar masyarakat Indonesia tidak terus menjadi korban eksploitasi jaringan perdagangan orang internasional.

Denpasar (ANTARA) -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan Bali menjadi provinsi kedua di tanah air setelah Sulawesi Utara yang memiliki rencana aksi sinergi lintas sektor dalam forum daerah yang melakukan pengawasan guna melindungi pekerja perikanan.

“Pengawasannya semua aspek dari hulu hingga hilir,” kata Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Moh Abdi Suhufan di sela rapat koordinasi perumusan dan rencana aksi Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Bali di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan ada 24 rencana aksi yang ditetapkan oleh forum daerah itu salah satunya sinergi pengawasan yang di antaranya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, KKP melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan dan unsur terkait lainnya.

Pengawasan bersama itu, kata dia, dilakukan terhadap pemilik kapal menyangkut kondisi kerja di atas kapal ikan, memastikan upah, kontrak kerja, jaminan sosial, dan keselamatan kerja.

Hasil dari inspeksi itu akan dikirimkan menjadi nota pemeriksaan kepada perusahaan pemilik kapal untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

“Setelan itu dilakukan upaya pengawasan terhadap perbaikan tersebut,” ucapnya.

Dalam melakukan pengawasan itu, lanjut dia, Gubernur Bali membentuk tim yang bekerja sesuai panduan yang dibuat dalam forum daerah tersebut.

Sedangkan implementasi pelaksanaan inspeksi itu, lanjut dia, menyesuaikan dinamika lapangan yang ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan mendatang.

Rencana aksi forum daerah itu diharapkan dapat menjadi solusi dari tantangan yang selama ini dihadapi dan menjadi topik pembahasan dalam diskusi rapat koordinasi tersebut di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawasan dan mediator yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali hingga persoalan upah.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bali Meirita dalam diskusi itu mengungkapkan saat ini pihaknya hanya memiliki 16 orang personel pengawas tenaga kerja.

Jumlah SDM itu tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di darat mencapai 157 ribu unit, belum termasuk tenaga kerja yang melaut dari perusahaan perikanan tangkap.

Di sisi lain, Ketua Forum Solidaritas Pekerja Perikanan Benoa Guntur Prabowo juga mengungkapkan upah masih menjadi salah satu persoalan karena masih ditemukan ketidaksesuaian besaran upah antara upah minimum provinsi (UMP), namun realisasinya hanya sebesar Rp35 ribu per hari.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyatakan, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara mengalami penurunan. Namun, ia mengingatkan bahwa tingkat kerentanan masih sangat tinggi, terutama di daerah kantong pekerja migran.

"Berdasarkan data yang dihimpun, secara umum kasus TPPO lintas negara yang tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 65,92% dari tahun 2023 sampai dengan 2025," ujar Hendarsam dalam Raker bersama Komisi XIII DPR, Senin (25/5/2026).

"Namun demikian, penurunan jumlah kasus ini tidak berarti ancaman telah hilang, karena data juga menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masih sangat tinggi, terutama di daerah kantong pekerja migran," tambahnya.

Lantas, Hendarsam membeberkan daerah paling banyak kasus TPPO berdasarkan laporan tahunan dari KP2MI tahun 2025. Ia menyebut, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah asal terbanyak, disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sementara itu di tingkat kabupaten, kata dia, Indramayu menduduki posisi urutan teratas, kemudian berikutnya adalah Cilacap dan Lombok Timur.

"Nah, dalam rangka memitigasi risiko, tahun ini kami telah menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pencegahan TPPO tersebut. Strategi tersebut direalisasikan melalui pemetaan desa rawan TPPO, dilanjutkan dengan pelaksanaan edukasi dan penyuluhan hukum keimigrasian," ucap Hendarsam.

Selain itu, lanjut dia, imigrasi hadir di setiap titik kritis dalam perjalanan WNI, mulai dari desa hingga ke luar negeri. Ia menyampaikan, pihaknya telah membentuk ekosistem pencegahan yang cukup sistematis, mulai dari pra-permohonan paspor, proses permohonan paspor, keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), hingga permohonan paspor di luar negeri, dan saat WNI kembali di tanah air.

Hendarsam menegaskan, Imigrasi memiliki peran untuk melakukan upaya preventif dan juga represif guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Langkah preventif yang kami lakukan itu melalui penguatan kerja sama dengan pertukaran informasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, memberikan penyuluhan hukum juga bagi masyarakat, serta menjamin dokumen perjalanan yang dikeluarkan itu berkualitas," ucap Hendarsam.

"Sedangkan langkah represifnya, ditegakkan melalui penyidikan keimigrasian dan pengenaan tindakan administratif keimigrasian, serta kerja sama penyidikan dengan instansi terkait lainnya," jelasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan rencana agar 13 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa bekerja di sektor industri.

Dedi Mulyadi mengatakan, para korban tidak langsung dipulangkan begitu saja. Namun diberikan pembinaan dan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang jelas saat nanti disalurkan bekerja.

"Dibina dulu, nanti dipersiapkan untuk kerja. Mudah-mudahan mereka nanti kalau sudah kerja kerasan (betah)," katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

Saat ini 12 korban yang dipulangkan dari NTT, Rabu (25/2/2026), tinggal sementara di Rumah Perlindungan Sementara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Rencananya korban akan diarahkan bekerja di sektor-sektor yang lebih nyata dan memiliki keterampilan spesifik. Di antaranya menjadi tukang jahit, industri pembuatan sepatu, atau menjadi asisten rumah tangga.

"Misalnya jadi tukang jahit, kemudian tukang bikin sepatu di industri, atau jadi asisten rumah tangga. Mudah-mudahan mereka kerasan," katanya.

Sebelum mengikuti pelatihan, para korban akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, mereka akan dipulangkan lebih dulu kepada orangtua masing-masing.

"Sekarang itu mereka nanti mungkin setelah pemeriksaan kesehatan kembali kepada orang tuanya dulu. Nanti habis Lebaran mereka mengikuti pelatihan," katanya.

Program pembinaan ini disiapkan agar para korban memiliki bekal keterampilan dan tidak kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang. Terlebih beberapa korban TPPO berasal dari Indramayu, Purwakarta yang saat ini industrinya tengah tumbuh.

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap alasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memulangkan 12 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, NTT di tengah proses hukum yang tengah berjalan.

Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar menambahkan keberangkatan KDM—panggilan akrab Dedi Mulyadi, ke Sikka melakukan penjemputan para korban karena mengedepankan sisi kemanusiaan. Pihaknya memastikan proses pemulangan para korban tidak dalam rangka menghindari proses hukum yang berjalan.

“Pak KDM ke Sikka itu memperhatikan sisi kemanusiaan, tanpa mengurangi dan menghalangi proses hukum. Proses hukum sudah berjalan dan akan terus didukung, sejauh ini Polres Sikka sudah menetapkan 2 tersangka,” katanya di Bandung, Selasa (24/2/2026).

KDM berinisiatif memulangkan 12 korban ke Jawa Barat karena memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi kemanusiaan. Terlebih sudah satu bulan mereka berada di safe house Tim Relawan Kemanusiaan Untuk Flores (TRUK-F) yang dipimpin Biarawati Suster Fransiska Imakulata.

“Karena sudah sebulan mereka berada di penampungan, dan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, maka KDM berinisiatif memulangkan para korban ke Jabar dengan memakai dana pribadi Pak Gubernur,” tuturnya.

Adi memastikan gubernur dan Pemprov Jabar akan tetap mendukung proses hukum yang saat ini sudah berjalan. “Apabila ke depan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi, maka akan diberangkatkan lagi ke sana dengan biaya ditanggung gubernur. Ini sebagai bentuk penghormatan pada proses dan penegakan hukum yang berjalan,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pihaknya akan menyusun kerangka kerja sebagai langkah mitigasi agar 13 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur memiliki kepastian masa depan usai dipulangkan.

Dedi Mulyadi mengatakan ke-12 korban akan dipulangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta pada Rabu (25/2/2026) besok, selanjutnya akan diberikan pendampingan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar dan DP3AKB Jabar.

“Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, tetapi akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Namun, kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya pihaknya bersama para kepala daerah akan merancang upaya agar ke 13 korban TPPO ini bisa mendapatkan pekerjaan usai kembali ke rumah masing-masing.

“Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan,” katanya.

Dedi Mulyadi memastikan dan menjamin pihaknya mengedepankan pada proses hukum dan pendampingan yang berjalan sebelum bicara urusan utang piutang yang ditagihkan pihak hiburan malam tempat para korban bekerja.

“Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal utang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG— Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi memastikan pihaknya akan menyusun kerangka kerja sebagai langkah mitigasi agar 13 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur memiliki kepastian masa depan usai dipulangkan.

Dedi Mulyadi mengatakan ke-12 korban akan dipulangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta pada Rabu (25/2/2026) besok, selanjutnya akan diberikan pendampingan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar dan DP3AKB Jabar.

“Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, namun akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Tapi kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya pihaknya bersama para kepala daerah akan merancang upaya agar ke 13 korban TPPO ini bisa mendapatkan pekerjaan usai kembali ke rumah masing-masing.

“Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan,” katanya.

Dedi Mulyadi memastikan dan menjamin pihaknya mengedepankan pada proses hukum dan pendampingan yang berjalan sebelum bicara urusan utang piutang yang ditagihkan pihak hiburan malam tempat para korban bekerja.

“Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal utang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan,” katanya.

Pihaknya menaruh perhatian serius pada urusan kemanusiaan yang menimpa 13 warga Jabar tersebut karena itu KDM memastikan seluruh biaya kepulangan dan pegangan ditanggung oleh dirinya.

“Saya membiayai kepulangan 12 orang korban ini, termasuk memberikan biaya operasional atau pegangan saat mereka pulang ke rumah masing-masing nanti, semuanya dari gubernur,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menemui dan menjemput langsung 13 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Jawa Barat di Maumere, Kabupaten Sikla, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dedi Mulyadi menemui para korban yang sudah diamankan di safe house Tim Relawan Kemanusiaan Untuk Flores (TRUK-F) yang dipimpin Biarawati Suster Fransiska Imakulata, Senin (23/2/2026).

Ada 12 korban yang dipulangkan hari ini, sementara 1 orang sudah meninggalkan NTT lebih dulu.

Para korban diterbangkan memakai pesawat Susi Air dari Bandara Frans Seda, Maumere, untuk diterbangkan ke Labuan Bajo selanjutnya ke Jakarta.

"Sekarang para korban sudah berada di Labuan Bajo," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya melakukan penjemputan langsung untuk memastikan kondisi warganya yang menjadi korban TPPO dalam keadaan sehat dan selamat.

"Dalam rangka memastikan yang 13 korban ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan baik. Sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat," katanya.

Dalam proses pemulangan, ia juga didampingi oleh 2 kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO di NTT yakni, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan proses pemulangan para korban ini akan menjadi pintu masuk ke proses hukum atas dugaan TPPO.

Karena itu pihaknya menggandeng Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar serta tim kuasa hukum Jabar Istimewa.

"Proses hukumnya tetap berlanjut. Dan mereka memiliki kesiapan untuk terus mengikuti proses penanganan perkara ini. Dari mulai penyelidikan, sekarang sudah penyelidikan, penetapan tersangka. Kemudian mereka melengkapi berkas nanti di kejaksaan kalau diperlukan, menjadi saksi di pengadilan," tuturnya.

KDM juga memastikan jika para korban akan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia melakukan pendampingan sampai masalah ini selesai," katanya.

Sebelumnya, kasus dugaan mencuat, 13 perempuan asal Jabar diduga mengalami kekerasan, pelecehan seksual, diancam dan dipaksa bekerja di luar kontrak di sebuah tempat hiburan malam di Maumere. Kasus ini mendapatkan bantuan dan pendampingan dari TRUK-F.

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh menyampaikan bahwa 3.595 WNI yang melaporkan diri telah diasesmen dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Proses asesmen dilakukan menggunakan assessment tools yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri RI bersama berbagai organisasi internasional, termasuk IOM, dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang nasional terkait TPPO,” mengutip keterangan tertulis KBRI Phnom Penh dilansir dari Antara, Senin (16/2/2026).

Menurut KBRI, sebagian besar WNI di Kamboja tidak memiliki paspor dan dikenai denda overstay. Setelah memperoleh dokumen perjalanan sementara serta keringanan dari Imigrasi Kamboja, 743 orang dijadwalkan pulang pada 15 Februari – 4 Maret 2026, sementara 225 lainnya telah pulang mandiri sejak 30 Januari 2026.

Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto menegaskan bahwa keberangkatan para WNI tersebut difasilitasi oleh KBRI Phnom Penh sampai ke pintu keberangkatan di bandara

“KBRI akan memastikan bahwa setibanya mereka di Jakarta, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak-pihak terkait,” tambah Dubes Santo, berharap tingkat keterlibatan WNI dalam aktivitas penipuan daring dapat ditetapkan serta tindakan hukumnya.

KBRI juga menegaskan akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum, agar WNI bermasalah yang telah difasilitasi kepulangannya menjalani pemeriksaan setibanya di Jakarta.

KBRI menyampaikan bahwa Pemerintah Kamboja menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam penanganan kejahatan siber serta meningkatkan razia terhadap sindikat penipuan daring. Dengan langkah tersebut, jumlah WNI yang melapor ke KBRI diperkirakan akan terus bertambah.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut, KBRI akan terus meningkatkan proses pendataan WNI, verifikasi dan asesmen kasus, serta penerbitan SPLP bagi yang tidak memiliki paspor. KBRI juga memperkuat koordinasi dengan otoritas Kamboja dan instansi terkait di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menahan Tiktoker yang diduga memalsukan statusnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tindakan tersebut dinilai sebagai tindak pidana karna memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/55/II/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2025. Polisi bahkan telah melakukan penahanan terhadap TikToker inisial CVT terkait perkara ini.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengungkapkan, perkara bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik berupa KTP atas nama CVT dengan status perkawinan 'belum kawin'. Padahal, saat dilaporkan, CVT diketahui masih terikat perkawinan dengan pelapor, AC.

“Setelah menerima laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendalami keterangan pelapor serta memeriksa 13 saksi dari Dukcapil Surabaya, Balikpapan, dan Alor, satu saksi rekan tersangka, serta tiga saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli Kemendagri, dan ahli digital forensik. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersangkakan,” katanya, Sabtu (14/2/2026).

Nurul menambahkan, tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari 'kawin' menjadi 'belum kawin', sehingga seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Lihat video: Pandji Pragiwaksono Dipanggil Bareskrim, Diperiksa Intensif 48 Pertanyaan Sindo Malam



“Penggunaan keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pelapor merasa dirugikan secara psikis bersama anak-anaknya, berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak, menghambat karier pelapor, serta mencemarkan nama baik,” ujar Nurul.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen berdasarkan beberapa penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalabahi Alor NTT, dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Nurul juga menyampaikan pada pemeriksaan kedua terhadap tersangka yang berlangsung Kamis, 12 Februari 2026 pukul 20.30 WIB, penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.

“Penahanan dilakukan karena alasan objektif dan subjektif. Secara objektif, tersangka disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda kategori VI hingga Rp2 miliar. Sementara secara subjektif, tersangka dinilai tidak kooperatif, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, serta berpotensi menghambat proses pemeriksaan,” papar Nurul.

Nurul mengungkapkan tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik, datang terlambat saat pemeriksaan, tidak menyerahkan barang bukti yang dijanjikan, hingga menolak menandatangani sejumlah dokumen resmi terkait penangkapan dan penahanan.

Menurut hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah meminta bantuan seorang ASN Disdukcapil Kabupaten Alor berinisial I untuk mengubah status perkawinan pada 7 September 2021. Perubahan tersebut terpantau dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diperkuat dengan barang bukti yang telah disita.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP yang telah disesuaikan menjadi Pasal 394 serta Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.