Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri AgamaYaqut Cholil Qoumas menempuh babak baru dalam kasus dugaan suap kuota haji 2023-2024 melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK telah menahan Yaqut karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penahanan usai Yaqut diperiksa selama sekitar 5 jam.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung KPK, Yaqut mengenakan rompi oranye dengan tulisan 'Tahanan KPK'. Ketika hendak masuk ke mobil tahanan, Yaqut mengatakan tidak melakukan korupsi yang disangkakan kepada dirinya.

"Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah," katanya, Kamis (12/3/2026).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan terdapat dugaan pemberian fee kepada Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk percepatan pemberangkatan jemaah haji periode 2023.

Pada tahun tersebut, Indonesia mendapatkan 8.000 kuota tambahan untuk jalur reguler dari Pemerintah Arab Saudi. Realisasinya, kuota dibagi menjadi 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus atau menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan.

Keputusan tersebut berdasarkan usulan Hilman Latief (HL) selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) atas rekomendasi Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum SATHU.

"YCQ kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan kuota haji tambahan tahun 2023," kata Asep saat konferensi pers, Kamis (12/3/2026).

Asep menyampaikan, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex memerintahkan mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama, Rizky Fisa Abadi (RFA) untuk menerbitkan Keputusan Dirjen PHU tahun 2023.

Rizky kemudian melakukan pertemuan dengan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk mengurus penyerapan 640 jemaah. Dia menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK, sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean.

Dia juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jemaah haji khusus T0 atau TX. Kode tersebut adalah jemaah dapat langsung berangkat haji di tahun yang sama tanpa menunggu.

Asep menyebut bahwa Rizky memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan T0 atau TX senilai US$5.000 atau Rp84,4 juta per jemaah. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa mujamalah menjadi haji khusus.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim KPK, bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCQ, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama," jelas Asep.

Praperadilan Ditolak

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan menolak praperadilan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dengan putusan tersebut, penetapan status tersangka Yaqut dinyatakan sah

"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Sulistyo, Rabu (11/3/2026).

Hakim menolak seluruh petitum dari pemohon karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim juga menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya.

Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini menilai putusan penolakan praperadilan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 merupakan preseden yang tidak baik.

Hal itu dia sampaikan usai menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Mellisa menjelaskan, hakim tunggal praperadilan tidak melihat dalil-dalil yang telah disampaikan timnya dan tidak mempertimbangkan kualitas alat bukti dari pihak termohon.

"Bahkan sama sekali tidak membahas juga terkait dengan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka, yang sudah dicantumkan secara jelas di dalam KUHAP ataupun di dalam Undang-Undang KPK yang sudah dihapus. Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru," katanya.

Dia membandingkan putusan praperadilan Yaqut dengan kasus serupa di daerah lain, seperti di Penajam Paser Utara dan NTT, di mana permohonan praperadilan dikabulkan karena tidak ada alat bukti kerugian negara saat ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait penetapan tersangka, dia merasa janggal karena bukti yang disampaikan adalah surat pemberitahuan penetapan tersangka, bukan surat penetapan tersangka.

Sebab, katanya, hukum yang mengikat terletak pada surat penetapan tersangka yang berisikan hak-hak dan kepastian hukum pihak yang ditersangkakan. Dia menyebut sampai saat ini belum menerima surat tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati putusan hakim yang memiliki pertimbangan memutuskan praperadilan.

"Tentu hakim punya pertimbangan tersendiri sehingga kita hargai itu," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan menolak praperadilanYaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dengan putusan tersebut, penetapan status tersangka Yaqut dinyatakan sah

"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Sulistyo, Rabu (11/3/2026).

Hakim menolak seluruh petitum dari pemohon karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim juga menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan memutuskan gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas untuk menguji sah atau tidaknya status tersangka di kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

Gugatan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pertama kali diselenggarakan pada Selasa (24/2/2026). Namun karena pihak termohon, yakni KPK, tidak hadir, maka sidang dilaksanakan pada Selasa (3/3/2026) dengan agenda membahas petitum dari pihak pemohon, yakni Yaqut. Pada Kamis (4/3/2026), sidang dilanjutkan dengan agenda replik dan duplik.

"Jadi saya putuskan tanggal 5 bukti pemohon tertulis, ataupun saksi, ataupun ahli, satu hari. Tanggal 6 pembuktian termohon bukti surat, atau ahli, atau saksi. Tanggal 9 kesimpulan. Tanggal 10 tidak ada sidang, saya mohon waktu menyusun putusan. Tanggal 11 putusan. Itu jadwal sidang kita," kata Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro sebelum menutup sidang, Selasa (3/3/2026).

Pada agenda pembuktian, pihak pemohon berupaya meyakinkan hakim bahwa penetapan status tersangka terhadap Yaqut tidak sah. Namun, pihak termohon membantah setiap argumen pemohon agar status tersangka tetap berlaku. Kedua kubu saling melempar data untuk menguatkan pendapat sehingga dapat meyakinkan hakim.

Di samping itu, selama persidangan berlangsung, sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Bansor) hadir untuk memberikan dukungan moral terhadap Yaqut. Sidang juga dijaga oleh sejumlah personel kepolisian agar berjalan kondusif.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Pidana Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menilai adanya kekeliruan penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang tercantum pada Sprin.Dik/01/Dik.00/01/01/2026 tertanggal 8 Januari 2026.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi ahli dari pihak Pemohon dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Pasalnya, dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka yang disampaikan Kuasa Hukum Yaqut, terdapat penggunaan KUHP yang baru dan lama.

Secara rinci, kuasa hukum menjelaskan pada poin C disebutkan konsideran UU No. 1 Tahun 2023. Namun di poin J, Sprindik Nomor 01 tertanggal 8 Januari 2026. Kuasa hukum lantas meminta pendapat Mahrus dari penggunaan dasar hukum tersebut.

"Kalau dari surat ini, sebetulnya ada yang keliru. Kelirunya adalah menggunakan dua dasar hukum yang tidak boleh digunakan bersamaan satu menggunakan KUHP lama, dia menggunakan KUHP yang baru," katanya.

Menurutnya, jika sprindik 8 Januari 2026 konteksnya bukan perpanjangan dan pergantian personel, maka proses hukum perkara bermasalah. Tak hanya itu, penerbitan Sprindik juga dinilai menimbulkan multitafsir.

Penggunaan Sprindik, katanya, dapat menghapuskan Sprindik yang lama dan proses penyidikan mulai dilakukan pada 8 Januari 2026.

"Kedua ini tafsirnya akan menjadi sangat liar berarti sprindik nomor 1 tanggal 8 Januari 2026 itu adalah menghapuskan Sprindik yang lama sehingga mulainya penyidikan itu mulai tanggal 8 Januari 2026, maka kalau itu yang dipakai maka mestinya dia menggunakan KUHP yang baru," jelasnya.

Dia mempertanyakan, kapan penyidik mencari dan mengumpulkan bukti ketika Sprindik dan penetapan tersangka diterbitkan di hari yang sama. Padahal, katanya, penetapan tersangka adalah ending dari proses pencarian minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam perkara ini, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat meloloskan pembagian kuota haji menjadi 50%-50% dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Pengkondisian juga dilakukan oleh staf khusus Yaqut, Ishfah Abizal Aziz alias Gus Alex sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," ucap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu (11/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mengklaim pembagian kuota haji tambahan menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus tidaklah benar.

"Kalau dikatakan itu dibagi 50-50, nggak. Karena faktanya dari 241.000 ada 213.320 jemaah haji reguler yang berangkat dan hanya 27.000 sekian yang dari haji khusus, artinya hanya 11% haji khususnya. Tapi selalu digaung-gaungkan seolah 50-50 itu hanya terkait kuota tambahan di mana memang sudah tidak memungkinkan kapasitasnya," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026)

Mellisa menyampaikan perlu dihadiri sejumlah pihak dari Pemerintah Arab Saudi yang dianggap mengetahui penandatanganan nota kesepahaman penambahan kuota haji.

Dia juga menyoroti perhitungan kerugian negara yang belum rampung, tetapi Yaqut telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Artinya kami berharap tidak ada disparitas karena di dalam KUHAP yang baru nyata-nyata dijelaskan, disematkan lebih jelas ya lebih detail, lebih rigid bahwa kerugian negara itu adalah hasil yang sudah harus ada ketika sebelum menetapkan seseorang tersangka," jelasnya.

Dalam perkara ini, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat meloloskan pembagian kuota haji menjadi 50%-50% dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Pengkondisian juga dilakukan oleh staf khusus Yaqut, Ishfah Abizal Aziz sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, (Minggu (11/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang praperadilan perdana yang diajukan pihak eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditunda. Penundaan ini terjadi karena pihak termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak hadir.

"KPK sudah kita panggil. Relaas panggilan kita tertanggal 11 Februari. Sampai dengan pukul 10.50 WIB, termohon tidak muncul," kata Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro di Pengadilan Negeri, Selasa (24/2/2026).

Sulistyo menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Februari 2026, KPK telah mengirimkan surat penundaan persidangan. Dia menyampaikan sidang ditunda dan kembali dilaksanakan pada 3 Maret 2026

"Jadi, sidang ini kita tunda satu minggu ke depan, tanggal 3 Maret 2026. Kita akan memanggil KPK untuk yang kedua atau yang terakhir di KUHAP itu kan dua kali," jelasnya.

Dia menyampaikan sidang akan tetap berlangsung jika KPK tidak kunjung hadir di sidang kedua.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan ketidakhadiran pihaknya karena tim biro hukum tengah menjalani sidang praperadilan di lokasi lainnya.

"KPK melalui Biro Hukum sudah mengajukan penundaan untuk sidang hari ini. Mengingat tim secara paralel sedang mengikuti empat sidang praperadilan lainnya," ujarnya.

Dalam perkara ini, staf khusus Yaqut juga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan keduanya dilakukan pada 9 Januari 2026.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa-apa, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, Yaqut Cholil Qoumas diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk didalami penghitungan kerugian negara.

Kuasa Hukum Yaqut, Mellisa Anggraini menyampaikan pemeriksaan berlangsung pada Rabu (11/2/2026). Pemeriksaan oleh BPK bukan pertama kalinya, karena Yaqut pernah diperiksa BPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Menurut Mellisa, pemeriksan Yaqut secara mandiri oleh BPK untuk memberikan kejelasan terkait penghitungan kerugian kuota haji.

"Pemanggilan hari ini menjadi penting karena memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan penjelasan tambahan, klarifikasi, serta konfrontasi atas materi pemeriksaan sebelumnya secara langsung kepada tim pemeriksa BPK RI," ujar Mellisa, dikutip Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan secara matang aspek yuridis dan aspek teknis penyelenggaraan ibadah haji.

Terutama, katanya, dalam rangka menjaga keselamatan, pelayanan, dan kepentingan jamaah haji.

Dia menjelaskan keputusan tersebut tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi ataupun menguntungkan pihak tertentu.

"Kami juga menegaskan bahwa tidak pernah ada aliran dana dalam bentuk apa pun kepada Bapak Yaqut Cholil Qoumas terkait kebijakan kuota haji tahun 2024," kata dia.

Dia berharap keterangan yang disampaikan dapat memberikan informasi yang berimbang dan objektif kepada BPK RI dalam proses penghitungan kerugian negara atas kebijakan kuota haji tahun 2024.

KPK telah menetapkan Yaqut beserta staf khusunya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka pada 9 Januari 2026.

Hanya saja, keduanya belum ditahan hingga saat ini. Terbaru, Yaqut mengajukan praperadilan dengan pihak termohon KPK

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Yaqut mengajukan gugatan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2025.

Dalam jadwal tercantum pihak pemohon Yaqut Cholil Qoumas, sedangkan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang dijadwalkan pada Selasa, 24 Februari 2026 pukul 10.00 WIB.

KPK telah menetapkan Yaqut beserta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Hanya saja keduanya belum ditahan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas belum ditahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk 2024.

Pasalnya, Yaqut telah ditetapkan tersangka pada 9 Januari 2026 bersama staf khusunya bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Yaqut belum ditahan karena kebutuhan penyidik dan masih membutuhkan keterangan mengenai penghitungan kerugian negara.

Materi pemeriksaan tersebut telah didalami oleh penyidik KPK pada Jumat (30/1/2026) dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Karena memang hari ini pemeriksaannya masih fokus dilakukan oleh BPK, yaitu untuk menghitung kerugian keruangan negara. Karena memang pasal yang digunakan dalam tugas tindak pidana korupsi ini adalah pasal 2, pasal 3, yaitu kerugian keruangan negara," kata Budi.

Di sisi lain, Gus Yaqut menyatakan pemeriksaan tersebut guna memberikan keterangan dari kesaksian Gus Alex.

"Ya saya dipanggil sebagai saksi, untuk memberikan kesaksian atas saudara Ishfah," katanya kepada jurnalis sebelum pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan, Gus Yaqut menyatakan telah memberikan informasi sesuai kebutuhan penyidik. Kendati demikian, dia tak banyak menanggapi pertanyaan wartawan.

Sebagi informasi, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil QoumasYaqut Cholil Qoumas telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk 2024.

Pemeriksaan pada Jumat (30/1/2026) ini berlangsung mulai pukul 13.15 WIB hingga 17.38 WIB di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Meski telah ditetapkan tersangka, dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Ishfah Abidal Azis selaku stafsusnya saat menjabat sebagai Menag.

Dia mengatakan bahwa telah menyampaikan informasi sesuai kebutuhan yang diperlukan kepada tim lembaga antirasuah.

"Saya menyampaikan apa yang saya tahu secara utuh, ya, kepada pemeriksa," katanya.

Ketika ditanya wartawan mengenai dugaan aliran kuota haji tambahan ke Maktour travel, dia mengatakan informasi tersebut tidak benar dan tidak masuk materi pemeriksaan.

"Tidak pertanyaan soal itu. Saya tidak tahu itu," ujarnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).

Hanya saja, Budi belum menjelaskan secara detail terkait dengan penetapan tersangka ini, termasuk soal peran Yaqut dalam perkara kuota haji ini.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.