Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Pidana Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menilai adanya kekeliruan penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang tercantum pada Sprin.Dik/01/Dik.00/01/01/2026 tertanggal 8 Januari 2026.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi ahli dari pihak Pemohon dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Pasalnya, dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka yang disampaikan Kuasa Hukum Yaqut, terdapat penggunaan KUHP yang baru dan lama.

Secara rinci, kuasa hukum menjelaskan pada poin C disebutkan konsideran UU No. 1 Tahun 2023. Namun di poin J, Sprindik Nomor 01 tertanggal 8 Januari 2026. Kuasa hukum lantas meminta pendapat Mahrus dari penggunaan dasar hukum tersebut.

"Kalau dari surat ini, sebetulnya ada yang keliru. Kelirunya adalah menggunakan dua dasar hukum yang tidak boleh digunakan bersamaan satu menggunakan KUHP lama, dia menggunakan KUHP yang baru," katanya.

Menurutnya, jika sprindik 8 Januari 2026 konteksnya bukan perpanjangan dan pergantian personel, maka proses hukum perkara bermasalah. Tak hanya itu, penerbitan Sprindik juga dinilai menimbulkan multitafsir.

Penggunaan Sprindik, katanya, dapat menghapuskan Sprindik yang lama dan proses penyidikan mulai dilakukan pada 8 Januari 2026.

"Kedua ini tafsirnya akan menjadi sangat liar berarti sprindik nomor 1 tanggal 8 Januari 2026 itu adalah menghapuskan Sprindik yang lama sehingga mulainya penyidikan itu mulai tanggal 8 Januari 2026, maka kalau itu yang dipakai maka mestinya dia menggunakan KUHP yang baru," jelasnya.

Dia mempertanyakan, kapan penyidik mencari dan mengumpulkan bukti ketika Sprindik dan penetapan tersangka diterbitkan di hari yang sama. Padahal, katanya, penetapan tersangka adalah ending dari proses pencarian minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam perkara ini, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat meloloskan pembagian kuota haji menjadi 50%-50% dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Pengkondisian juga dilakukan oleh staf khusus Yaqut, Ishfah Abizal Aziz alias Gus Alex sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," ucap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu (11/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mengatakan penetapan status tersangka kepada kliennya diklaim cacat prosedur hukum.

Dia menjelaskan salah satunya adalah penyangkalan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dianggap sudah tidak relevan. Alasan ini juga yang membuat pihaknya mengajukan praperadilan.

"Kita punya lebih dari tiga poin di antaranya mereka menggunakan pasal UU Tipikor, pasal 2 dan pasal 3 yang pasal itu sudah dicabut dan tidak lagi berlaku, dan sudah digantikan dengan pasal di KUHP yang baru. Tapi mereka tidak me-refer sama sekali. Jadi kalau dari prosedurnya, kami lihat banyak sekali yang salah, banyak sekali yang cacat dan kami rasa kami punya hak untuk menguji itu di persidangan ini," katanya usai sidang praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, Mellisa menyampaikan pihaknya tidak pernah menerima surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan lembaga antirasuah, serta tidak pernah menerima surat penetapan tersangka yang berisi penjelasan hak-hak untuk kliennya.

Dia mengaku hanya mengetahui bahwa kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Menurutnya penetapan tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang rigid menimbulkan permasalahan.

"Nah dari situ kita mengetahui ternyata ada tiga sprindik sementara kami hanya pernah diperiksa di sprindik awal sprindik umum saja gitu. Nah nanti detailnya mungkin di persidangan," jelasnya.

Dalam sidang praperadilan perdana ini, KPK tidak hadir sehingga sidang ditunda dan akan berlangsung kembali pada 3 Maret 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan alasan absen di sidang praperadilan Yaqut karen tim biro hukum tengah melakukan sidang serupa di empat kasus.

"Empat sidang prapid yang berlangsung hari ini yaitu terkait perkara e-KTP (Paulus Tannos), perkara Kementan, dan dua prapid terkait perkara Kejati HSU," kata Budi.

Adapun dalam perkara ini KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 karena diduga kuat meloloskan pembagian kuota haji tambahan untuk 2024 dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto (HS) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Benar, dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, Saudara HS, mantan Sekjen Kemenaker," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Budi mengatakan penetapan tersangka Hery berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK pada Oktober 2025.

Kendati demikian, Budi belum merincikan peran Hery dalam kasus yang berlangsung sejak 2019-2023. Selain itu, para tersangka memperoleh Rp53 miliar dari hasil pemerasan.

Selain Hery, KPK juga telah menetapkan 8 tersangka di kasus pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Kemnaker.

1. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono.

2. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto.

3. Direktur PPTKA tahun 2017-2019, Wisnu Pramono.

4. Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.

5. Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono (GTW).

6. Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe (PCW).

7. Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin (JMS).

8. Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad (ALF).

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.