Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Gus Alex rencananya dilakukan pada hari ini, Selasa (17/3/2026) di gedung KPK Merah Putih dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji, hari ini Selasa (17/3), penyidik menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Sdr. IAA yang merupakan Staf Khusus Menteri Agama periode 2020-2024," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi meyakini bahwa Gus Alex akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK. Pemanggilan ini setelah Yaqut ditahan pada Kamis (12/3/2026).

KPK mengungkapkan keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji tambahan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan Gus Alex maupun Yaqut diduga mengubah ketentuan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 8.000 yang pada dasarnya dialokasikan untuk haji reguler.

Namun, justru dibagi untuk kuota haji khusus. Bahkan ada pembagian jatah kuota haji khusus kepada para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diduga diinisiasi oleh Fuad Hasan Masyhur.

Sedangkan di tahun 2024, keduanya diduga membagi 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50%-50%, karena pembagian seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus. KPK menduga ada penarikan fee dan aliran uang ke Yaqut.

"Sebagian uang fee masih disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi YCQ. Permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 tersebut dilakukan atas perintah dari IAA. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji yang diketahui oleh YCQ," jelas Asep.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan menolak praperadilanYaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dengan putusan tersebut, penetapan status tersangka Yaqut dinyatakan sah

"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Sulistyo, Rabu (11/3/2026).

Hakim menolak seluruh petitum dari pemohon karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim juga menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi kuota haji saat memeriksa mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis (IAA) pada Senin (26/1/2026) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sebagaimana diketahui, Gus Alex bersama Yaqut telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 karena diduga meloloskan aturan pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik KPK menduga ada aliran dana dari pihak travel ke Kementerian Agama.

"Pemeriksaan terhadap saksi saudara IAA, ini juga didalami berkaitan dengan aliran uang dari para biro travel kepada pihak-pihak di Kementerian Agama," kata Budi kepada jurnalis, Senin (26/1/2026).

Budi menjelaskan pemeriksaan ini menjadi keterangan kunci dalam pemeriksaan untuk mengetahui proses, alur, dan pihak-pihak mana saja yang diduga mendapatkan aliran uang dari para biro travel berkaitan dengan kuota tambahan tersebut.

Begitupun pemeriksaan terhadap travel Kesthuri yang didalami mengenai aliran uang. Hanya saja Budi belum dapat merincikan nominal aliran dana dari biro travel ke Kementerian Agama.

Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik Maktour travel. Dia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyidik lembaga antirasuah.

"Dalam pemeriksaan kali ini dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan nanti akan dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik," jelasnya.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus dari yang seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Gus Alex diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi. Dia diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji, hari ini penyidik juga memanggil Sdr. IAA dalam kapasitas sebagai saksi, untuk dimintai keterangannya," kata Budi, Senin (26/1/2026).

Budi belum mendetailkan materi pemeriksaan karena Gus Alex masih diperiksa oleh penyidik. Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026, bersama dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Keduanya diduga meloloskan pembagian kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Di hari yang sama, KPK juga memeriksa pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur. Dia mengakus sulit mendapatkan kuota haji tambahan 2023-2024. Bahkan dia mengatakan kuota yang didapat tidak lebih dari 300.

Dia membantah tour travel yang dimilikinya memperoleh kuota tambahan hingga ribuan. Padahal, katanya, saat 2024 kuota yang diterima Maktour dipangkas.

"Tidak sampai 300 [kuota], tidak sampai 300 [kuota]. Tahun sebelumnya Itu Maktour hampir 600 [kuota] Tahun 2024 Itu kami dipangkas. Nah ini saya bawa untuk memperlihatkan begitu susahnya hanya memperoleh satu waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah tidak mendapatkan, hanya diizinkan hanya mendapatkan satu ini saya memperlihatkan fakta kenyataan," jelasnya kepada wartawan.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil, pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.