Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Pidana Universitas Wahid Hasyim Semarang, Mahrus Ali menilai adanya kekeliruan penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang tercantum pada Sprin.Dik/01/Dik.00/01/01/2026 tertanggal 8 Januari 2026.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi ahli dari pihak Pemohon dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Pasalnya, dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka yang disampaikan Kuasa Hukum Yaqut, terdapat penggunaan KUHP yang baru dan lama.

Secara rinci, kuasa hukum menjelaskan pada poin C disebutkan konsideran UU No. 1 Tahun 2023. Namun di poin J, Sprindik Nomor 01 tertanggal 8 Januari 2026. Kuasa hukum lantas meminta pendapat Mahrus dari penggunaan dasar hukum tersebut.

"Kalau dari surat ini, sebetulnya ada yang keliru. Kelirunya adalah menggunakan dua dasar hukum yang tidak boleh digunakan bersamaan satu menggunakan KUHP lama, dia menggunakan KUHP yang baru," katanya.

Menurutnya, jika sprindik 8 Januari 2026 konteksnya bukan perpanjangan dan pergantian personel, maka proses hukum perkara bermasalah. Tak hanya itu, penerbitan Sprindik juga dinilai menimbulkan multitafsir.

Penggunaan Sprindik, katanya, dapat menghapuskan Sprindik yang lama dan proses penyidikan mulai dilakukan pada 8 Januari 2026.

"Kedua ini tafsirnya akan menjadi sangat liar berarti sprindik nomor 1 tanggal 8 Januari 2026 itu adalah menghapuskan Sprindik yang lama sehingga mulainya penyidikan itu mulai tanggal 8 Januari 2026, maka kalau itu yang dipakai maka mestinya dia menggunakan KUHP yang baru," jelasnya.

Dia mempertanyakan, kapan penyidik mencari dan mengumpulkan bukti ketika Sprindik dan penetapan tersangka diterbitkan di hari yang sama. Padahal, katanya, penetapan tersangka adalah ending dari proses pencarian minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam perkara ini, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat meloloskan pembagian kuota haji menjadi 50%-50% dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Pengkondisian juga dilakukan oleh staf khusus Yaqut, Ishfah Abizal Aziz alias Gus Alex sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," ucap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu (11/1/2026).

Romli Atmasasmita

Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad)

PEMBARUAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU Nomor 1 tahun 2023 memberikan arah perkembangan bangsa Indonesia pascapenjajahan kolonial Belanda. Saat itu diberlakukan KUHP tahun 1946 yang diberlakukan di seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958.

Pembaruan KUHP tahun 2023 momentum gerakan kebangkitan hukum pidana nasional yang diinisiasi oleh akademisi hukum terkenal bangsa Indonesia antara lain almarhum Prof Soedarto, Prof JE Sahetapy, dan Prof Muladi. Katokohan ketiga guru besar terkemuka Indonesia tersebut patut dijadikan teladan bagi generasi muda hukum pidana di masa kini dan mendatang.

Hal itu disebabkan kegigihan, keberanian serta ketulusan mereka tanpa pamrih dalam memikirkan nasib dan masa depan generasi bangsa ini. Sehingga tidak terjebak pada orientasi dan obsesi pada filosofi pemidanaan yang bersifat retributive dan telah terbukti tidak memberikan dampak positif bagi pemikiran hukum bangsa ini.

Alih-alih memberikan kemanfaatan sosial terbesar terbukti telah menanamkan jiwa pembalasan dendam antara sesama anak bangsa sendiri, dan tertutup celah penyelesaian secara kekeluargaan yang bersifat memulihkan hubungan baik antar pelaku dan korban serta masyarakat.

Keadaan dan masalah dampak filosofi hukum sedemikian telah merusak jiwa kekeluargaan bangsa Indonesia selama lebih dari satu dekade. Pemusuhan yang tidak berakhir, perasaan dendam antara pelaku/keluarga dan korban/keluarga. Ditambah pemahaman kuat di masyarakat bahwa menegakkan hukum adalah membalas dendam pribadi/sosial terhadap pelaku.

Di mana pelaku selama hidupnya penuh aib dan tidak ada pengakuan berdosa serta tidak ada pemaafan, baik dari korban maupun masyarakat sekitarnya. Keadaan dan masalah sosial akibat filosofi pemidanaan retributive kini telah ditiadakan dengan filosofi keadilan restoratif yang menjadi ciri pembaruan UU Hukum Pidana No 1 Tahun 2023.

Filosofi keadilan restoratif ditemukan dalam ketentuan tentang tujuan pemidanaan dan jenis-jenis Pidana. Bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak merendahkan harkat dan martabat tersangka/terdakwa. Jenis pidana yang mencerminkan keadilan restoratif adalah pidana pemaafan dan pidana kerja sosial.

Filosofi keadilan restoratif dalam KUHP 2023 harus diwujudkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang merupakan UU pelaksanaan dari UU KUHP. Sehingga tidak boleh sekali-kali ditafsirkan/dipahami bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan ketentuan KUHP.

Kesempurnaan suatu UU sangat tergantung dari pelaksananya, Penyidiik, Penuntut dan Hakim; kepada ketiga aparatur penegak hukum inilah masyarakat menggantungkan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab atas wajah KUHP di kemudian hari.

Baik buruknya sistem peradilan pidana itupun tergantung dari sistem dan manajemen birokrasi pemerintahan; sistem otoritarian sudah tentu akan melahirkan sistem peradilan yang mengutamakan kekuasaan negara/eksekutif daripada kepentingan keadilan demi masyarakat.

Sedangkan sistem kekuasaan yang demokratis dan egaliter akan mengutamakan hak dan kepentingan rakyat pada umumnyaadaripada pemegang kekuasaan birokrasi.

Di dalam penjelasan umum dan bagian menimbang UU Nomor 1 tahun 2023 tentang UU KUHP telah dinyatakan tegas bahwa perubahan penyusunan UU KUHP baru (2023) bertujuan mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukunr tertuiis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta nilai nasional dan nilai universal antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Merujuk bagian menimbang tersebut jelas diutamakan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia bukan semata-mata kewajiban masyarakat mematuhi hukum. Akan tetapi juga kewajiban negara memberikan pelindungan hukum terhadap warganya.

Berdasarkan pendekatan teleologis tersebut maka pembaruan KUHP yang telah dilakukan bertujuan baik dan mulia khususnya bagi negara Indonesia yang demokratis dan mengandung filosofi Pancasila.

Undang-undang Pidana memuat ketentuan yang bersifat prospektif (das sollen) yang masih memerlukan wujud nyata di dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari yang dalam kenyataan kehidupan masyarakat sering “jauh panggang dari api”, menimbulkan kekecewaan masyarakat. Dan bahkan ketidakadilan dan pada titik nadir membangkitkan pesimisme dan skeptisisme di tengah masyarakat akan tercapainya Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang.